Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
3,918 Documents
<![CDATA[Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dalam Keterlambatan Pemberitahuan Oleh Notaris Kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Sakti, Julio Omega]]>;
<![CDATA[Setiawan, Dian Bakti]]>;
<![CDATA[Mannas, Yussy Adelina]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2383
<![CDATA[Permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan tersebut. Jika melewati jangka waktu tersebut, maka perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Namun, regulasi ini hanya mengatur ketidakberlakuan perubahan anggaran dasar yang terlambat dilaporkan, tanpa menjelaskan konsekuensi hukum yang lebih mendalam terhadap perusahaan atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder dan primer melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta perubahan yang terlambat tetap bersifat autentik, namun tidak memenuhi prinsip publikasi sehingga dapat berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, pembuatan akta penegasan diperlukan dengan memperhatikan tanggung jawab penuh pihak terkait atas segala tindakan hukum yang terjadi sejak akta dibuat hingga akta penegasan ditandatangani.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Mahasiswa atas Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Perusahaan Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Fadila, Cucu Nazwa]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Shelly]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2384
<![CDATA[Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah bermitra dengan perusahaan pinjaman online untuk memfasilitasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Untuk mendukung mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dihadapi mahasiswa ketika perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online, mengetahui perlindungan hukum bagi mahasiswa apabila perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online, dan memberikan beberapa contoh peran yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi ketika menghadapi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan meguraikan secara deskriptif analisis. Mahasiswa memiliki hak atas pendidikan yang dimuat dalam 28C UUD 1945 dalam Hak Asasi Manusia. Perguruan Tinggi berbadan PTN BH diperbolehkan bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan mengenai sumber ppendanaan di luar dana pemerintah, tetapi tidak diperbolehkan melanggar peraturan yang berlaaku. Kerja sama ini dapat memberikan kerugian berupa bunga yang terdapat pada pinjaman online. Perlindungan hukum mahasiswa masuk ke dalam Hak Asasi Manusia pada bagian mendapatkan Hak atas Pendidikan.]]>
<![CDATA[Perjanjian Sewa Menyewa Pemanfaatan Tanah Grondkart PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Dengan Masyarakat Di Batu Palano Sungai Pua ]]>
<![CDATA[Yolanda, Nadiya]]>;
<![CDATA[Fendri, Azmi]]>;
<![CDATA[Delfianti]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2385
<![CDATA[Bagi pembangunan untuk kelangsungan hidup masyarakat, tanah dibutuhkan baik oleh Instansi Pemerintah dan juga Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta. Begitu juga perusahaan PT Kereta Api Indonesia (persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang khususnya bergerak di bidang transportasi angkutan umum sangat memerlukan tanah dalam menjalankan usahanya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang terbilang tua, Aset yang dimilki oleh PT Kereta Api Indonesia (persero) telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini yang masih terus dilakukan pembangunan perluasan infrastruktur kereta api. Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) tersebar di Daerah Operasi (DAOP) di Pulau Jawa dan Divisi Regional (Divre) di Pulau Sumatera. Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” maka jelas kiranya bahwa tanah atau bumi harus digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat. Saat ini masih banyak terdapat pemanfaatan aset tanah PT KAI (Persero) yang tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Salah satunya adalah jalur kereta yang terletak di daerah Batu Palano, Nagari Sungai Pua. Bangunan yang dibangun di sepanjang jalur kereta api tersebut seharusnya dilakukan sesuai prosedur PT KAI (Persero) yaitu dengan membuat surat perjanjian sewa menyewa saat akan menggunakan aset tanah milik PT KAI (Persero) tersebut. Rumusan Masalah adalah : 1.Bagaimana pemanfaatan tanah grondkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat Batu Palano?, 2.Bagaimana akibat hukum pemanfaatan tanah grondkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui perjanjian sewa menyewa dengan masyarakat di Batu Palano sungai Pua?. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (Empiris). Hasil penelitian menyebutkan perjanjian sewanya tidak dilakukan oleh organ PT Persero tersebut atau kuasanya. Apabila perjanjian sewa dilakukan oleh subjek yang tidak berwenang untuk itu maka akibat perjanjian adalah dapat dibatalkan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Rumah Secara Lisan ]]>
<![CDATA[Kamila, Fina Nafisa]]>;
<![CDATA[Ismail, Isti Komala]]>;
<![CDATA[Natasya Rizky]]>;
<![CDATA[Pratika, Ossy Ayunda]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2386
<![CDATA[Perjanjian adalah suatu tindakan hukum dimana satu pihak atau lebih berkomitmen untuk sepakat dan terikat dengan pihak lainnya. Penelitian ini didasarkan dari sering terjadinya perjanjian lisan, padahal perjanjian lisan memiliki resiko tinggi apabila terjadinya wanprestasi, apalagi dalam kontek pembangunan rumah. Sehingga perjanjian lisan yang dibuat perlu dibarengi dengan pengetahuan mengenai pengaturan dan akibat hukum dari perjanjian pembangunan rumah secara lisan, serta upaya-upaya yang dapat ditempuh jika terjadinya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembangunan rumah secara lisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian lisan dapat dianggap sah secara hukum asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 tersebut. Namun, perjanjian lisan rentan terhadap permasalahan pembuktian jika terjadi permasalahan dan menimbulkan kibat hukum dari perjanjian ini antara lain ketidakpastian hukum, risiko wanprestasi, dan kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan. Dalam mengatasi hal tersebut perlu dilakukannya upaya-upaya, seperti pengakhiran kontrak, upaya hukum non-litigasi dan/atau upaya hukum litigasi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan Ganja Demi Terpenuhinya Rasa Keadilan Masyarakat Indonesia di Bidang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Kristiawan, Vissilius Geraldi]]>;
<![CDATA[Trihastuti, Nanik]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2387
<![CDATA[Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Namun pada aktualnya ada beberapa penyakit yang disebabkan karena faktor keturunan. Salah satu contoh penyakit turunan yang familiar dimasyarakat adalah penyakit epilepsi. Pada tahun 1971, Medical World News melaporkan bahwa mariyuana atau ganja mungkin adalah obat anti epilepsi paling kuat yang dikenal dunia kedokteran sekarang. Namun di sisi lain, terdapatnya peraturan dalam UU No 35/2009 yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kemudian tentu saja karena di Indonesia belum adanya kesiapan mengenai sarana dan prasarana yaitu penelitian dalam hal penggunaan ganja dalam pengobatan. Penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan ini dapat dimungkinkan karena dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 8 ayat (2) dengan melakukan penelitian dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk membuat ganja dalam pengobatan ini dapat terlaksana.]]>
<![CDATA[Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Anwar, Rizky Ananda]]>;
<![CDATA[Mayana, Ranti Fauza]]>;
<![CDATA[Safiranita, Tasya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2391
<![CDATA[Indonesia mulai mengikatkan diri pada konvensi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Perpres Apostille) Sebagai akibat dari pengesahan atas konvensi Apostille, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kesepahaman dalam hal legalisasi dokumen publik. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui engumpulan dari studi kepustakaan dan mengaitkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berikaitan ataupun teori serta asas hukum. Berdasarkan hasil analisis bahwa Notaris terdapat peran terhadap legalisasi Apostille dalam menerbitkan dokumen yang dilegalisasi dan mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal dalam untuk didaftarkan dalam buku khusus Notaris, namun dalam realitanya perlu adanya harmonisasi terkait peraturan yang berkenaan dengan legalisasi Apostille dalam pembentukan kaidah hukum yang baru dengan peraturan UUJN serta peraturan terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris.]]>
<![CDATA[Implikasi Sanksi Pemidanaan di Dalam KUHP Baru Terhadap Delik Penipuan Transaksi Secara Online ]]>
<![CDATA[Putra, Muhammad Ardiansyah Satria Dwi]]>;
<![CDATA[Hapsari, Ifahda Pratama]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2406
<![CDATA[Mengakses data seseorang tanpa izin atau disebut Penipuan online menjadi sebuah permasalahan Cybercrime di Indonesia, penipuan online yang marak terjadi di Indonesia adalah penipuan transaksi secara online. Maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi tersebut, telah memenuhi unsur unsur penipuan yang dirumuskan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 332 KUHP baru. Mengkaji dan menjelaskan pasal 332 KUHP baru yang mengakses atau menggunakan akun, dan komputer atau sistem elektronik tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Sebagai sumbangsih pemikiran secara akademik yang berkaitan dengan perbuatan penipuan jual beli akun game online. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian normatif menuntut penulis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum termasuk kejahatan transaksi jual beli secara online, dan untuk memberikan gambaran yang adil terhadap masyarakat.]]>
<![CDATA[Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan ]]>
<![CDATA[Bazlina, Delia]]>;
<![CDATA[Putra, Adrian Bima]]>;
<![CDATA[HP, Hasti Octavia]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2407
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur dengan rapi tata cara penetapan dan pengelolaan bertujuan konservasi namun pengaturan tersebut berfokus pada kawasan konservasi dengan sistem zonasi. Adanya kekurangan dalam pengaturan PP 60/2007 menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori hierarki perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan memahami urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 60/2007. Tahapan pembentukan peraturan pemerintah termasuk peraturan pemerintah tentang perubahan harus melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dikarenakan masih ada ketentuan yang belum diatur di dalamnya untuk mengakomodir kebutuhan hukum seperti muatan Convention on Biodiversity Conservation (CBD) dan Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi dan muatan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.]]>
<![CDATA[Menegakkan Kesetaraan: Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Difabel Pada Transportasi Laut ]]>
<![CDATA[Dahlan, Muhammad Fitratallah]]>;
<![CDATA[Wiranti]]>;
<![CDATA[Irwanto, Hartono Tasir]]>;
<![CDATA[Kadir, Nadiah Khaeriah]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2408
<![CDATA[judul artikel ini adalah menegakkan kesetaraan: perlindungan hukum bagi penumpang difabel pada transportasi laut, Persoalan hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada transportasi laut merupakan hal yang sangat penting. Tidak jarang penumpang disabilitas tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu, beberapa dari mereka terkadang mengalami kesulitan hingga terjatuh, diharapkan hak-hak penumpang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. Dengan menerapkan metode kualitatif, artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan implementasi hak-hak penumpang disabilitas pada transportasi laut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak penumpang disabilitas khususnya pada transportasi laut belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja dengan baik untuk pemenuhan hak-hak penumpang disabilitas pada transportasi laut.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang ]]>
<![CDATA[Priambodo, Bono Budi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2412
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang isu “pagar laut misterius” yang menjadi viral di media sosial dan konvensional Indonesia pada awal 2025. Konon, pagar laut sepanjang 30 km muncul secara misterius di laut lepas pantai utara Tangerang, dari Kronjo hingga Kosambi, yang memicu perdebatan publik. Perdebatan awalnya berkisar pada siapa pemilik pagar tersebut dan untuk apa. Perdebatan akhirnya berkembang menjadi isu legalitas dan keabsahan, dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi setempat, bahkan tentang pengelolaan wilayah pesisir secara umum. Artikel ini berupaya untuk menyelidiki ‘posisi’ sebenarnya dari kasus pagar laut, kemudian meletakkannya dalam kerangka hukum, peraturan, dan kebijakan yang tepat untuk lebih memahami fakta-fakta kasus tersebut. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal, artikel ini menyimpulkan bahwa pagar laut memang merupakan bentuk perluasan kota saat ini melalui reklamasi laut yang direncanakan sejak tahun 1995, seperti yang terjadi di pantai utara Jakarta.]]>
