cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 309   310   311   312   313 
Perlindungan Hak Cipta dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022) Basuki Wicaksono, Agung
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1475

Abstract

This research aims to analyze the copyright infringement of the song SKJ88 by O Shop in the context of Law No. 28 of 2014 on Copyright in Indonesia, based on Decision Number 991/Pdt.Sus-HKI/2022. The main focus is on the exclusive rights of the creator, including moral and economic rights, as well as the implications of using the song without permission in commercial advertisements. This study uses a normative method, focusing on legal regulations and relevant legal cases. The author explores licensing aspects in copyright, including various types of licenses such as Mechanical Rights, Performing Rights, and Synchronization Rights, as well as the importance of licensing agreements in managing the economic rights of creators. This case highlights the importance of copyright protection in a commercial context and the legal consequences of copyright infringement. The author concludes that the legal considerations by the Panel of Judges in this case are appropriate and in accordance with the Copyright Law. The decision strengthens the principle of the creator's exclusive rights, acknowledges copyright infringement through the unauthorized use of the song, and applies appropriate sanctions, including compensation for copyright infringement.
Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia Nurusyifa, Dina
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1476

Abstract

Hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana prinsip ini mempengaruhi hak cipta atas suatu ciptaan. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep prinsip deklaratif dengan mengaitkannya dengan hak cipta yang bersifat otomatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian berisifat normatif. Data yang gunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer, Sekunder, dan tersier yang membahas tentang Hak Cipta dan prinsip deklaratif dan topik-topik terkait yang dibutuhkan untuk menysun tulisan ini. Kesimpulan yang didapat dari penulisan ini adalah berbeda dengan jenis KI lain, Perlindungan hak cipta lahir secara otomatis atau langsung, berdasarkan prinsip deklaratif, dan setelah ciptaannya memiliki syarat-syarat subjektivitas yaitu: orisinal, dan sudah difiksasi. UHC 2014 tidak memberikan definisi langsung terkait prinsip deklaratif tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam regulasi, prinsip ini memegang peranan penting dalam menentukan lahirnya perlindungan hak cipta. Prinsip deklaratif hanya dimiliki hak cipta. Beberapa jenis ciptaan hak ekonominya dimulai setelah pengumuman tergantung subjek dan/atau objek hak cipta. Jika dilihat dari definisi Deklaratif dan pengumumaan, deklaratif lebih sederhana dan umum. Sedangkan Pengumuman, pembacaan, penyiaran, dan pameran memberi definisi lebih khusus. Dengan melakukan pengumuman, dapat diartikan telah melakukan prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif dapat menjadi dasar bagi Pencipta untuk mengkomunikasikan karyanya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata kepada pihak lain.
Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertipikat Oleh Badan Pertanahan Nasional Binti, Sheila Binti Devina
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1477

Abstract

The results of checking the certificate by the National Land Agency stating that the certificate is the same as the physical certificate issued by the National Land Agency is a mandatory requirement before the Land Deed Making Official makes a Deed for the transfer of land rights. But what about the results of the check which turns out to be inconsistent with the original condition of the certificate and results in the transfer of rights not being able to continue? Based on this background, the researcher used normative juridical research methods, in this case Land Deed Making Officials do not yet have clear enough legal protection for their profession, on the other hand, in carrying out their mandate as Public Officials, especially if there are cases or disputes related to the transfer of land rights.
Keabsahan Surrogate Mother Menurut Hukum Positif Di Indonesia dengan Peraturan Di Negara Inggris, Denmark dan Belgia Sinaga, Cindy Alisia; Lewiandy, Lewiandy
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1478

Abstract

Surogasi menjadi topik yang semakin relevan dalam ranah hukum dan etika, memicu perdebatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Artikel ini menganalisis regulasi surogasi di Inggris, Denmark, dan Belgia untuk mengeksplorasi pendekatan yang berbeda dalam menangani isu ini. Sementara Inggris memiliki regulasi terinci, Denmark dan Belgia menekankan keseimbangan etika dan kesejahteraan. Indonesia, tanpa regulasi khusus, perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk menciptakan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan lokal. Saran termasuk perluasan regulasi, melibatkan pemangku kepentingan, perlindungan hak ibu pengganti, pendidikan publik, pengawasan efektif, dan adaptasi dengan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman global tentang regulasi surogasi dan memberikan dasar untuk pengembangan regulasi yang sesuai di Indonesia.
Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option Racmania Hs, Ariesta Rizky
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1479

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban trading binary option. Trading binary option merupakan bentuk investasi baru yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, investasi ini memiliki risiko tinggi dan sering kali terkait dengan praktik-praktik yang meragukan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan pengembalian kerugian korban sebelum dan sesudah diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2022, serta peran Perma tersebut sebagai upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban trading binary option. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini dan kontribusi dalam perlindungan hak-hak korban trading binary option.
Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 Belana, Loudy; Romaida Hutabarat, Rugun
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1481

Abstract

There are several factors that influence the removal of the right to prosecute, one of which is due to expiration. The complainant or victim believes that the act of abolishing prosecution, especially due to expiration, means releasing the suspect from criminal responsibility, the abolition of prosecution, especially due to expiration, may not provide justice for them. This writing uses normative or doctrinal legal research because it uses information sources of norms with prescriptive research specifications. This research method includes document review or literature review, and the writing approach used is the statutory approach and the case approach. Public perception and trust in the current legal system can be harmed by the elimination of expired prosecutions. As in the Constitutional Court Decision Number 118/PUU-XX/2022, this is because the Criminal Code, especially Article 79 Paragraph (1), does not provide legal certainty to victims of criminal acts if the calculation begins after the counterfeit goods are used.
Tanggung Jawab Pihak Pengelola Aplikasi Jual Beli Online (Shopee) Terhadap Penjualan Produk Tiruan Merek Terkenal Ansa, Ferdi; Umam, Haerul; Taufik Asrianto, Muhammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the responsibility of the manager of the online buying and selling application (Shopee) for the sale of counterfeit products of well-known brands and legal protection for owners of well-known brands in selling counterfeit products through online buying and selling applications (shopee). The type of research used is normative legal research. The object of study in this research is the Civil Code, Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, law books and legal journals from various media related to this research. The results of this study indicate that the responsibility of the manager of the Shopee buying and selling application is to sell famous brand counterfeit products. In the form of action if there is a report from the owner of IPR or in the sense of the owner of a well-known mark. The legal protection of well-known brand owners is contained in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications where in the event of a trademark violation in the Shopee online buying and selling application, it is repressive protection in the form of being able to file a lawsuit against article 83 paragraph (1) and also article 1365 of the Civil Code. This proves that saving legal loopholes when infringement of well-known marks is an initiative of the brand owner, and the absence of preventive protection in the form of prudence and responsibility to protect well-known brand owners, thereby harming brand owners when their brand products are imitated and traded without rights in buying and selling applications. online shopee.
Implementasi Restorative Justice dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis (Studi terhadap Rumah Restorative Justice Bojonegoro) Mukaromah, Lisa Aminatul; Cahyono, Eko Arief; Ariswanto, Dery; Anam, Khurul
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1483

Abstract

This study focuses on efforts to determine the practice of solving criminal cases through the Restorative Justice approach at the House of Restorative Justice in Bojonegoro Regency. This research uses qualitative methods and field research to explore the concept of restorative justice and its application to the House of Restorative Justice in Bojonegoro Regency. The results of this study state that Restorative Justice is a powerful alternative paradigm for solving minor criminal cases in the community. The Bojonegoro Regency Government, together with the District Attorney's Office, collaborate in humane law enforcement through the establishment of 5 (five) House of Restorative Justices in Bojonegoro Regency located in Kauman Village and Pacul Village in Bojonegoro District, Jipo Village, Kepohbaru District, Dolokgede Village, Tambakrejo District, and Pilanggede Village, Balen District. The application of the concept of restorative Justice at the House of Restorative Justice in Bojonegoro has generally been carried out well as a form of the sense of crisis towards social problems of the community in a humane law enforcement effort. It involves the active role of village heads and local community leaders.
Tinjauan Hukum Tentang Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Brahmana, Herman; Nainggolan, Theresia Argatha; Gea, Zuniati; Irawan, Agus
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1484

Abstract

Because there is still a lot of land that has not been registered, legal certainty regarding community rights to land is important in land dispute situations. The Minister of Agrarian Affairs issued Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. This is research that aims to find mass certification procedures for government land, as well as factors that support and hinder Complete Systematic Land Registration (PTSL) efforts in Dairi Regency. Legal frameworks are used first in field research, then social and behavioral data. Minister of Agrarian and Spatial Planning Regulation Number 6 of 2018 states that certificates obtained in Dairi Regency through Complete Systematic Land Registration (PTSL) fulfill the land registration requirements. Program implementation still faces challenges related to location distance. Due to a lack of public awareness of the program, PTSL was only partially implemented, with a small number of surveyors and little public enthusiasm. The National Land Agency needs to involve the community more and carry out further inspections to reduce obstacles.
Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Khair, Taufiqulhidayat; Mulyanto, Mulyanto
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1485

Abstract

Penelitian kali ini menjawab permasalahan mengenai keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia termaktub di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini bersifat deskriptif yang berarti dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai pelaksana dari pasal 28 F UUD NRI 1945 dan adanya komisi informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai penyelenggara dari UU KIP. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KI dan PPID dalam menjalankan UU KIP bukan hanya dari internal penyelanggara UU KIP juga dari eksternal seperti masyarakat yang kurang memahami UU KIP. Semenjak 2009 KI telah banyak menyelesaiakan sengketa informasi publik, akan tetapi masyarakat juga mengkritisi pasal yang terdapat UU KIP yang ditandai dengan pengajuan judicial review kepada Mahkamah konstitusi mengenai pasal di UU KIP yang menandakan bahwa banyaknya jumlah permohonan juga berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur informasi publik tersebut.

Page 311 of 392 | Total Record : 3918

 309   310   311   312   313 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue