cover
Contact Name
Dewi Kurniasih
Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Agregasi
ISSN : 23375299     EISSN : 25793047     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
PERAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG KUTA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS Erlan Suwarlan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v8i2.3289

Abstract

Abstrak Potensi ancaman terhadap wilayah adat bisa terjadi di mana pun, tidak terkecuali pada wilayah adat kampung Kuta yang notabene selama ini memberi kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup yang ada di Ciamis. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran lembaga adat Kampung Kuta yang dikenal sebagai kampung “seribu” larangan dalam mempertahankan nilai-nilai dan tradisi untuk melestarikan lingkungan hidup. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam merencanakan pesan berawal dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dengan istilah “pamali. Nilai ini sangat efektif dan secara khusus memiliki implikasi positif dalam pelestarian lingkungan hidup. Kemudian peran dalam membuat pesan penyadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup tertuang dalam nasihat-nasihat yang berkembang dari mulut ke mulut yang diwariskan dari para leluhur. Selanjutnya peran dalam menyampaikan pesan berbasis dari keluarga sehinga nilai-nilainya bisa ditanamkan sejak dini. Peran Komunitas Adat dalam mempraktikkan nilai-nilai sesungguhnya ada dalam seluruh aspek kehidupan, secara khusus peran kuncen dalam menjaga hutan keramat atau Leuweung Gede sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kelestariannya sampai saat ini. Secara keseluruhan empat peran dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis nilai-nilai kearifan lokal diperankan oleh kuncen, sesepuh, dan ketua adat. Kata Kunci: Peran, Lembaga Adat, Lingkungan Hidup, Kearifan Lokal.
PARTISIPASI PEMUDA DALAM KONTESTASI POLITIK DI KABUPATEN MAROS (STUDI KASUS : PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019) Amul Hikmah
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v8i2.3374

Abstract

This study examines the factors that influence youth participation in legislative elections inMaros regency in 2019. The participation of youth is as participants in the election of a political party.Based on data from the Regional Election Commission (Election Commission) Maros has recorded asmany as 105 young men involved as a legislative candidate Maros regency in 2019. The method usedin this research is qualitative method with descriptive models. The data collection was done byinterview, observation, and focus group discussion (FGD). The informants came from variousbackgrounds political parties and youth organizations. Determination of informants were chosenintentionally (purposive). This study was conducted in Maros, from December 2019 until February2020. The results showed that the factors that influence youth participation in legislative electionscontestation is divided into three: the idealism of youth, power relations and capital, as well as thesupplementary administrative requirements. 1) pertaining to the idealism of youth and youthorganizations during a student activities on campus. 2) The power relations and capital, capitalutilization and the persona of the parents of the young man to come forward to fight. 3) Complementaryadministrative requirements, relating to the regulation of elections that take advantage of youth toparticipate as election participants and carried out by a political party elite as well as the supplementaryadministrative requirements.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT aos Kuswandi
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v8i2.3817

Abstract

This study aims to explain the local government's strategy in tourism development in East Nusa Tenggara Province, with a focus on: identifying tourism potential; leading tourism areas and destinations; identification of tourism problems; and local government strategies to achieve successful tourism development. This research uses descriptive analysis method. Data were collected through literature studies and documentation studies. Data obtained from secondary data through internet footprints based on the website of the West Nusa Tenggara Provincial Government and other related institutions. The results of the study concluded that first, West Nusa Tenggara Province was able to achieve the success of tourism development through a tourism potential identification strategy; determination of leading tourism destinations; stipulation of regional tourism strategy areas; and formulation of Regional Tourism Development Master Plans; The Tourism Office's Strategic Plan and the Tourism Office's Performance Plan, second, the tourism development planning system is formulated in stages, synergies and involves multi-stakeholders; third, sustainable tourism development through changing poor villages into tourist villages; fourth, developing tourism infrastructure and supporting facilities; marketing through tourism promotion; establish partnerships; improving the quality of tourism human resources; increasing the number and quality of tourism attractions. Keywords: Local Government Strategy; Tourism Development; Regional Tourism Strategic Areas; Tourism Destinations.
KAPABILITAS DYNAMIC GOVERNANCE PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERLAKUAN NEW NORMAL DI MASA PANDEMI COVID19 Mayarni Mayarni
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v8i2.3894

Abstract

bertujuan mengungkapkan adanya antisipasi Covid19 di masa new normal melalui kebijakan, pemahaman pencapaian tujuan yang harus dapat dipahami secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk Untukmengetahui Kapabilitas Dynamic Governance serta faktor penghambat Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Memberlakukan New Normal di masa pandemic covid19.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian ini adalah Konsep kapabilitas dinamis menjadi aspek yang paling esensial dalam upaya pemerintah Kota Pekanbaru untuk meraih keunggulan kompetitif yang mampu mengantisipasi pandemicCovid19 dan memanfaatkan peluang guna mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan, sehingga dapat menghasilkan dan mengimplementasikan kebijakan adaptif (adaptive policy) melalui pengembangan dynamic capabilities (mencakup kemampuan thinking ahead, thinking again dan thinking across) pada proses pemberlakuan new normal di masa pandemic Covid19. Kata Kunci: Dynamic Governance Capabilites, New Normal, Coronavirus Disease19
DAMPAK DESENTRALISASI TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN Iman Surya; Budiman Budiman; Tengku Imam Syarifuddin; Niken Nurmiyati
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i1.4121

Abstract

Problem penelitian yang di angkat dalam tulisan ini yakni melihat bagaimana dampak desentralisasi pendidikan di kawasan perbatasan Pulau Kalimantan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan desentralisasi terhadap pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan. Hal ini didasari kepada fasilitas pendidikan seperti unit sekolah, tenaga pengajar, kesadaran masyarak untuk bersekolah masih sangat memperihatinkan. Sistem rekruitmen PNS yang terpusat menjadikan kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemenuhan tenaga pengajar di wilayah perbatasan. Buruknya pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan menyebabkan terjadinya hummand trafficking terhadap anak-anak, banyaknya masyarakat yang memilih eksodus, dan lunturnya nasionalisme anak-anak perbatasan yang bersekolah di Malaysia. Dengan demikian, desentralisasi belum mampu untuk memaksimalkan kontrol terhadap pelayanan public dan mencapai pemerataan pelayanan keseluruh penjuru negeri serta kesejahteraan rakyat yang demokratis. Semuanya masih dalam hal pengupayaan dengan hasil belum maksimal. Kata kunci: Desentralisasi, Pelayanan Pendidikan, Perbatasan Kalimantan.
KUALITAS APBD MENURUT PERSPEKTF PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK Sri Dewi Anggadini; Tatik Rohmawati; Sari Damayanti; Ari Bramasto
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i1.4341

Abstract

This study aims to find out the implementation of community participation and transparency of public policy on the quality of regional budget (APBD) in the South Coastal District Health Office. factors tested in this study are Community Participation and Public Policy Transparency as independent variables. While the quality of APBD as a dependent variable. The method used in this research is descriptive method. The population in this study is all employees of the Sub Division of Finance and Sub Division of Programs and Budget of the South Coast District Health Office. The sampling technique used is using census method (saturated sample), so that the number of samples used is 36 sample data. The data collection method is carried out by distributing questionnaires to employees of the Sub Division of Finance and the Program and Budget Sub-Section of the South Coastal District Health Office. The results showed that the Implementation of Community Participation and Transparency of Public Policy on the Quality of APBD in the South Coastal District Health Office is quite good but not fully optimal, where there is still a lack of participation and transparency carried out. Keywords: Transparency of Public Policy, Public Participation, Quality of APBD
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN Lilis Puspitawati; Mega Marisa Effendy
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i1.4372

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern, kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan berdasarkan adanya masalah dengan kualitas laporan keuangan yang rendah, pengendalian intern yang kurang memadai dan akuntabilitas keuangan yang rendah pada berbagai instansi pemerintah di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 80 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Bandung dengan satuan unit keuangan dan pengawasan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 57 responden yang dipilih berdasarkan teknik simple random sampling. Uji statistik menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) melalui pendekatan Partial Least Square (PLS) 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Keuangan
DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG PADA NELAYAN CANTRANG DI KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN Alfi Azhari Hanum; Saiman Saiman; Iradhad Taqwa Sihidi
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i1.4470

Abstract

This study aims to see the impact of the cantrang prohibition policy issued by the Ministry of Fisheries and Marine Affairs in Brondong District, Lamongan Regency. Through the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 2 of 2015 concerning the Prohibition of Using Hela Trawl and Trawling Fishing Tools in the WPPNRI article 4 paragraph (2), the Indonesian government wants to maintain the sustainability of Indonesia's marine resources which at the same time has negative implications for the income of fishermen and other parties. others. This research is categorized into a descriptive qualitative type, the data obtained using the direct interview method, observation, and documentation that supports this research. Research shows that fishermen and related parties have suffered significant losses due to drastically reduced fish catch, which is contagious to the sluggishness of fish auction and boat building services. There is resistance from fishermen to this policy which can be resolved. Keywords: Policy Impact, Cantrang Policy, Cantrang.
OPEN GOVERNMENT IN GRASSROOT LEVEL GOVERNMENT (STUDY OF WEBSITE QUALITY IN PEJAMBON VILLAGE, BOJONEGORO) Kusnan Kusnan; Sulikah Asmorowati; Erna Setijaningrum
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i1.4539

Abstract

This Study have purpose to measure the website quality of Transparency Public Information in Pejambon Village. Website utilization in Government activity progress is the first step e-Government implementation. In Bojonegoro Regency, one of village which successfully implementing the transparency public information based on website is Pejambon Village Government. Village located in the Sumberrejo Sub-District has received many awards, in Regency, Province, and also National. It indicates that Pejambon Village Government has a good quality website, that can be an example for other village. Webqual 4.0 based on community or users perception is the method used to find out the quality of the website. This research is descriptive with quantitative approach. Results of the research showed that website quality of Pejambon Village Government based on usability, information usability, and service interaction quality dimension is in the high category. Keywords: Open Government; Transparency in Public Information; e-Government; Village
MANAJEMEN STRATEGI PENERAPAN KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 OLEH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG Annisa Ayu Rahmasari; Eka Yulyana; Kariena Febriantin
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i1.4759

Abstract

This research is aimed to explain the management strategy of the Department of Education Youth and Sports in implementing policies curriculum 2013 at the school level of junior high school in the District Karawang, which focuses on : the formulation of strategies, implementation strategies, and evaluation of strategies for the success of the policy of curriculum 2013. Methods were used in the study is that the method qualitatively with the model descriptive. Data were collected through the study of literature, observation, and interviews. The informant came from the education office and the school which consisted of principals, teachers, and students who were selected purposively. The result of this study indicate that it is in stage formulation of a strategy, basic guidelines for the implementation of the policy of the curriculum in 2013 is planning the implementation of the curriculum in 2013, strengthening the source of the power main and supporting, strengthening learning at school, and strengthening and monitoring and evaluation. Forms of socialization that is done, namely in the form of training and mentoring. In stage implementation strategy, long-term and short-term has been appropriate and in support with the availability of facilities and infrastructure that support and increase the quality of labor educator for the success of the implementation of the policy of curriculum 2013. SMP N 5 Karawang Barat become one of the pilot project of the implementation of the policy curriculum 2013. Outcome implementation of policies curriculum in 2013 can be seen on a number of quality graduates and the percentage of graduation at students of SMP N 5 Karawang Barat. In the phase of evaluation of the strategy the department has been able to overcome the obstacles that exist by way of involving teachers in activities of training, the discipline of the personnel both teachers and participants of learners more enhanced, facilities and infrastructure that is equipped. Keywords: Strategy Management, Policy Implementation, Curriculum 2013 .

Page 6 of 12 | Total Record : 114