Articles
105 Documents
<![CDATA[UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KOTA PALANGKA RAYA ]]>
<![CDATA[Putri Fransiska Purnama Pratiwi]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.17 KB)
<![CDATA[Kasus sengketa tanah masih marak di Kota Palangka Raya,Kalimantan Tengah. Tumpang tindih Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan sertifikat atas satu bidang tanah sering kali terjadi disebabkan keberadaan para mafia tanah. Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 01/Juknis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, dijelaskan pengertian mafia tanah adalah “Individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan Penelitian dilakukuan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Upaya pemberantasan mafia tanah di Kota Palangka Raya yaitu Tim Terpadu menggunakan upaya penal (represif) dan non-penal (preventif) baik dari aspek hukum formil dan hukum adat dengan pemasangan “Hinting Pali” sesuai hukum Adat Dayak]]>
<![CDATA[SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Rininta Rininta]]>;
<![CDATA[Hartanto Hartanto]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>;
<![CDATA[Said Munawar]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.802 KB)
<![CDATA[Virus Corona (Covid-19) merupakan bencana non-alam, secara fisik tidak terlihat dan sulit dideteksi, maka pemerintah melakukan segala daya upaya untuk mengatasinya, seiring risiko kesehatan yang ditimbulkan pada tingkat substansial (kematian). Pemidanaan merupakan langkah yang ditempuh pemerintah merupakan bentuk proritas negara terhadap rakyat dalam mencegah terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19, namun saat ini masih terdapat polemik tentang sejauh mana intensitas penindakan yang menggunakan hukum pidana. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pengendalian sosial merupakan fungsi hukum dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19, dan eksistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KUHP maupun undang-undang khusus yaitu tentang Kekarantinaan Kesehatan digunakan menjadi dasar pemidanaan pelanggar protokol kesehatan, dengan memperhatikan urgensi terjadinya pandemi ini, sekaligus menunjukkan eksistensi sanksi pidana sebagai bentuk keseriusan dan tanggung-jawab negara. Sanksi pidana yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan dapat signifikan dalam penanggulangan Covid-19, tentunya dengan mempertimbangankan asas proporsionalitas dan berdasar tujuan terwujudnya keadilan]]>
<![CDATA[THE DEVELOPMENT OF LEGAL AND MORAL RELATION THOUGHTS AND ITS IMPLEMENTATION TO INDONESIAN LEGISLATION SYSTEM ]]>
<![CDATA[Arnanda Yusliwidaka]]>;
<![CDATA[Muhammad Ardhi Razaq Abqa]]>;
<![CDATA[Satrio Ageng Rihardi]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.109 KB)
<![CDATA[This research discusses the development of legal and moral relation that is inseparable from two very influential thoughts (mahzab): natural law and legal positivism. The views of both thoughts are in contradiction with each other on legal and moral relations. Natural legal thought explains that law and moral are interrelated and even interdependent, while legal positivism thought views that law and moral are two different and non-interconnected things. The objective of research is to study the development of relation between law and moral in Indonesian legislation system. The research method used was juridical normative method using primary and secondary law material inventoried to get prescriptive legal analysis. The result of research shows that legal and moral relation in Indonesian legislation system, by seeing the relation at substance level indicating integrative relation and at structural level indicating independent relation. In the relation, it can be understood that legal and moral relation is interconnected on the one hand and not interconnected in its law enforcement aspect on the other hand. Thus, the recommendation in this research is that legal substance and legal structure elements should complement each other as an intact legal system, to actually give law certainty, justice, and benefit to the people.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN PENGATURAN AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK ]]>
<![CDATA[Dian Endah Puspitasari]]>;
<![CDATA[Lidwina Inge Nurtjahyo]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.712 KB)
<![CDATA[Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pengetahuan Tradisional (PT-SDG) di Indonesia sampai saat ini masih memiliki tantangan berupa penguasaan teknologi untuk mengungkap pontensi SDG dan PT-SDG baik yang berada di darat maupun di laut. Kerja sama di tingkat nasional maupun internasional disinyalir menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Penerbitan regulasi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 (Permen LHK), menjadi payung hukum dalam prosedur pemberian akses dan pembagian keuntungan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan SDG dan PT-SDG melalui kerja sama. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai bagaimana perkembangan pengaturan mengenai akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG dan bagaimana tantangan dan alternatif solusi sebagai konsekuensi dari perkembangan pengaturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan: 1) Permen LHK hanya mengatur prosedur akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang ada di darat; 2) Terdapat kekosongan hukum untuk pengaturan prosedur akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang ada di laut sehingga alternatif solusinya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut menerbitkan regulasi mengenai prosedur akses dan pembagian keuntungan untuk SDG dan PT-SDG yang ada di laut]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI ASEAN VISION 2020 TERHADAP KESEMPATAN KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nafi Alrasyid]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.394 KB)
<![CDATA[ASEAN VISION 2020 mempunyai tujuan untuk menciptakan kesatuan wilayah ekonomi di Asia Tenggara yang secara simultan meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara anggotanya. Sejak dicanangkan pada tahun 1997, negara-negara anggota ASEAN telah didorong untuk mengubah kebijakan baik internasional maupun dalam negeri guna mendukung tujuan utama tersebut. Hasilnya, penduduk Asia Tenggara kini mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di kesatuan wilayah tersebut. Baru-baru ini, Indonesia, sebagai salah satu dari sebelas negara anggota lainnya, telah mengubah kebijakan ketenagakerjaan guna mengakomodasi pekerja luar negeri untuk bekerja di wilayah Indonesia. Di sisi lain, Indonesia mempunyai permasalahan panjang dan belum terselesaikan terkait dengan pengangguran dan kemiskinan. Orang-orang penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang terdekat dengan pengangguran dan kemiskinan. Kebijakan ketenagakerjaan yang baru hanya berfokus pada kebebasan pasar kerja namun tidak memberikan pengamanan dan/atau jaminan kepada penyandang disabilitas untuk mengakses pasar kerja tersebut. Mempertimbangkan permasalahan tersebut, perubahan pandangan tentang pekerjaan bagi penyandang disabilitas sangat segera diperlukan]]>
<![CDATA[KESELARASAN SISTEM ZONASI DENGAN UPAYA PERWUJUDAN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN ADIL ]]>
<![CDATA[Hilman Rigel Nugroho]]>;
<![CDATA[Ria Karlina Lubis]]>;
<![CDATA[Enrille Championy Geniosa]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.317 KB)
<![CDATA[Pendidikan nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan di masyarakat, bangsa dan negara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berlandaskan nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap kepada tuntutan zaman. Salah satu inovasi pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah penerapan sistem zonasi yang dalam tahap implementasinya menemui berbagai problematika. Apabila melihat pada indikator keberhasilan pada setiap peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penulisan ini, maka hanya poin merata saja yang terpenuhi, tanpa mencapai poin peningkatan kualitas pada pendidikan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara peserta dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengambil langkah yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB sendiri merupakan resolusi dari PBB yang hendak dicapai secara global. Penulis tertarik untuk mengaitkan antara keselarasan sistem zonasi dengan Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pendidikan yang inklusif dan adil yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasionall. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PROSPEK ADOPSI MEKANISME PLEA BARGAINING PADA SISTEM HUKUM COMMON LAW DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Triantono Triantono]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.106 KB)
<![CDATA[Upaya untuk menghadirkan suatu sistem peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar peradilan pidana yang berjalan dapat menghadirkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan tersebut masih terhambat oleh peradilan pidana yang tidak efisien, orientasi hanya pada kuantitas perkara, serta kekaburan atas kualitas keadilan subtantif. Salah satu peluang adalah dengan memasukkan konsep plea bargaining dalam rancangan RKUHAP. Penelitian ini berupaya untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana konsep dan penerapan Plea bargaining System dalam sistem hukum common law (Amerika Serikat)? Kedua, bagaimana prospek penerapan Plea bargaining System dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian juridis normative melalui studi pustaka dan dianalisis secara diskriptif kualitatif untuk menjawab persoalan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Amerika Serikat plea bargaining dilakukan pada tahap arraignment dan preliminary hearing. Dengan penerapan plea bargaining system, Amerika Serikat mampu menangani banyaknya perkara yang masuk sehingga sistem peradilan pidana di Amerika Serikat mampu mencegah keluarnya biaya yang tinggi dan waktu yang panjang. Plea bargaining memiliki prospek dan dapat diadopsi sebagai legal problem solving di Indonesia dengan syarat pertama, Masih diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai jalur khusus dalam Rancangan KUHAP ini, antara lain mengenai prosedur dan manajemen pelimpahan perkara dari acara pemeriksaan biasa ke acara pemeriksaan singkat. Kedua, Perlunya penyesuaian batasan maksimum pidana yang diatur dalam jalur khusus, yang mana harus disinkronisasikan dengan maksimum pidana pada acara pemeriksaan singkat]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Satrio Ageng Rihardi]]>;
<![CDATA[Arnanda yusliwidaka]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.507 KB)
<![CDATA[Perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakannya. Perusahaan di Indonesia semakin menjamur di berbagai daerah salah satunya dikenal adanya perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan kelompok yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Secara hukum dan unsur dari perusahaan kelompok memiliki tanggung jawab perusahaan baik dari sisi yuridis dan sisi ekonomi. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Menurut Pasal 1 huruf a yang menyatakan bahwa monopoli adalah pengusaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Contoh perusahaan kelompok adalah Astra Group, Bakrie Group, MNC Group, Kalla Group dll. Dalam hal ini perusahaan dengan mekanisme tersebut akan lebih menguntungkan dibanding perusahaan yang hanya bergerak di satu kegiatan usaha saja. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap adanya Undang-Undang Anti Monopoli yang lebih berasaskan pada persaingan usaha secara sehat. Jika dikaitkan dengan tipe perusahaan kelompok baik yang vertikal, horizontal dan campuran maka jika ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Anti Monopoli dapat dikatakan bertentangan. Hal ini terbukti jika para pelaku usaha yang sudah besar dan ternama tentu akan mematikan pelaku usaha kecil yang baru dalam tahap rintisan perusahaan.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN PARIWISATA: ADOPSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DUSUN BUTUH UNTUK PARIWISATA NEPAL VAN JAVA ]]>
<![CDATA[Sri Mulyani]]>;
<![CDATA[Fadlurrahman Fadlurrahman]]>;
<![CDATA[Ari Mukti]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2600.142 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengadopsian kearifan lokal masyarakat Dusun Butuh untuk pengembangan pariwisata Nepal van Java. Dusun Butuh mengalami lonjakan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan mulai dari bulan Agustus hingga Desember tahun 2020. Fenomena tersebut dikarenakan viralnya Dusun Butuh di media sosial dan disebut sebagai Nepal van Java. Namun dibalik euforia kunjungan wisatawan ke Dusun Butuh, ada unsur lain yang menjadikan Dusun Butuh dikenal sebagai Nepal van Java, yakni pengadopsian kearifan lokal masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara FGD, wawancara mendalam, observavsi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Dusun Butuh berhasil mengelola dan mengadopsi kearifan lokal yang mereka miliki yang dapat ditinjau dari adaptasi masyarakat dengan lingkungan yang berada dibawah kaki Gunung Sumbing. Selain itu, pengetahuan dan kelembagaan lokal memberikan kontribusi terhadap pengembangan wisata Nepal van Java]]>
<![CDATA[PERAN PPNS BPOM DALAM PENEGAKAN HUKUM PANGAN OLAHAN IMPOR ILEGAL ]]>
<![CDATA[Ismi Fadjriah Hamzah]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.367 KB)
<![CDATA[BPOM dibentuk dengan tugas untuk menjamin kelayakan makanan untuk dikonsumsi bagi masyarakat Indonesia sebagai wewenang dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan di bidang obat dan makanan. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana peranan penyidik pegawai negeri badan pengawas obat dan makanan dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan olahan impor ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan olahan impor ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan Undang-undang (statute approach). Hasil penelitian ini bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil BPOM merujuk sesuai dengan Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat 2 serta Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 189 ayat 2 serta undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan di dalam pasal 132 ayat (1) dan (2). Simpulan dari penelitian ini bahwa PPNS BPOM yang bertanggung jawab di bidang pangan melaksanakan wewenangnya sesuai dengan pasal 132 auat (2). Adapun proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil BPOM dilakukan dengan koordinasi bersama penyidik POLRI]]>
