Articles
105 Documents
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN HARGA RAPID TEST ANTIGEN DAN SWAB TEST PCR ]]>
<![CDATA[Faisal Herisetiawan Jafar]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.537 KB)
<![CDATA[Pada massa pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan surat ederan terkait ambang batas maksimun harga rapid test antigen dan swab test PCR bagi penyelenggara pelayanan kesehatan namun fakta dilapangan didapatkan banyak penyelenggara layanan kesehatan non subsidi pemerintah yang mematok harga yang sangat mahal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap penentuan harga rapid test antigen dan swab test PCR yang diberlakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa harga rapid test antigen dan swab test PCR yang tidak sesuai dengan surat edaran pemerintah merupakan penyelewengan asas keadilan dalam Undang-undang Kesehatan dan juga Undang-undang Tenaga Kesehatan yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Meski pemerintah Indonesia tidak melarang adanya kegiatan menaikan harga suatu barang menjadi sangat tinggi namun perlu diperhatikan bahwa dalam penyelengaraan layanan kesehatan pihak penyelenggara harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mentari Putri Lijaya]]>;
<![CDATA[Ni Putu Patsana Anggarawati]]>;
<![CDATA[Dewi Rumaisa]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.648 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Karakteristik Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan berlandaskan pada penelitian yuridis melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai problematika antara Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana lainnya yang tidak ada penegasan mengenai subjek Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan. Telah kita ketahui bahwa Warga Negara Asing bukan merupakan subjek yang dapat memiliki Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan, Warga Negara Asing hanya boleh memiliki Satuan Rumah Susun diatas Tanah Negara atau Hak Pengelolaan dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Berdasarkan permasalahan tersebut, diambil dua rumusan masalah mengenai (a) ratio legis pengaturan kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing yang Berkedudukan di Indonesia; (b) Jenis Hak atas Tanah yang dapat diberikan kepada Warga Negara Asing atas Kepemilikan Satuan Rumah Susun di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan legal problem solving bagi Warga Negara Asing yang ingin mendirikan Rumah Susun di Indonesia]]>
<![CDATA[PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Indah Parmitasari]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (139.664 KB)
<![CDATA[Adanya pandemi Covid-19 berdampak besar pada segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis. Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 yang mengharuskan setiap orang untuk beraktifitas di rumah, sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya. Pembatasan aktivitas ini mempengaruhi kegiatan ekonomi bisnis menjadi terganggu termasuk dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak dan menyebabkan orang-orang yang akan melakukan suatu kerjasama dengan membuat suatu kontrak tidak dapat bertemu secara langsung untuk membuat kontrak. Umumnya suatu kontrak dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di waktu dan tempat yang sama, tetapi dengan adanya kendala seperti kondisi pembatasan aktivitas karena pandemi pembuatan dan penandatanganan suatu kontrak menjadi tidak dapat dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan kontrak di masa pandemi dan juga bagaimana pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, data diperoleh dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah cara pembuatan kontrak dimasa pandemi dilakukan dengan bantuan media pendukung seperti internet, yaitu para pihak saling mengirimkan dokumen kontrak untuk ditandatangani baik secara elektronik maupun tidak. Pelaksanaan kontrak dimasa pandemi dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak, dan jika kontrak dibuat sebelum masa pandemi terjadi maka kedua pihak dapat melakukan renegosiasi kontrak]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI AKAD BAI BITSAMAN AJIL PADA BMT UGT (USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI CABANG PEMBANTU ASEMBAGUS SITUBONDO) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Nur Rofiq]]>;
<![CDATA[M Zidny Nafi Hasbi]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.963 KB)
<![CDATA[Pergeseran kebijakan ekonomi nasional yang mengikuti perkembangan ekonomi global telah membuat pemerintah untuk membenahi kegiatan ekonomi negara. Salah satu kegiatan ekonomi yang dibenahi adalah kegiatan perbankan. Kehadiran Lembaga keuangan syari`ah seperti BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri) merupakan pioner untuk membantu masyarakat kalangan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan simpan pinjam nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam BMT UGT Sidogiri melakukan inovasi akad seperti penyertaan akad lain pada suatu akad tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif meliputi observasi, interview dan liabrary research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi akad bai bitsaman ajil (BBA) di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Asembagus mensyaratkan harus disertakan akad lain yakni akad wakalah, ada dua model dalam melakukan tersebut. Model pertama barang diserahkan ke BMT oleh nasabah yang menjadi wakil, baru kemudian diserah-terimakan kembali oleh BMT kepada nasaba. Hal ini diperbolehkan (sah) dalam hukum Islam dimana pihak BMT UGT Sidogiri dan Nasabah telah melakukan akad sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan perbankan. Model kedua, barang langsung dibawa pulang oleh nasabah dan menjdi hak milik, tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada BMT, model seperti ini tidak sah sebab tidak sesuai dengan hukum muamalat yang mengakibatkan terjadinya ittihadul qaabit wal muqbit yang dilarang oleh hukum Islam]]>
<![CDATA[POLEMIK KARTU PRAKERJA SEBAGAI KEBIJAKAN BIDANG HUKUM KETENAGAKERJAAN MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Nindry Sulistya Widiastiani]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.387 KB)
<![CDATA[Pembatasan aktivitas masyarakat pada masa pandemi covid-19 mengakibatkan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja dan usaha yang merugi. Untuk mengatasi krisis bidang hukum ketenagakerjaan masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan kartu prakerja. Namun demikian, kebijakan kartu prakerja ini menuai polemik dan kontroversi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai evaluasi kebijakan kartu prakerja dalam mengatasi permasalahan bidang ketenagakerjaan di Indonesia selama masa pandemi covid-19. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kebijakan kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah tidak efektif menangani permasalahan bidang ketenagakerjaan yang timbul selama masa pandemi covid-19 ini. Hal ini disebabkan karena kebijakan kartu prakerja tidak diformulasikan secara matang, sehingga tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Pelaksanaan kebijakan kartu prakerja juga terdapat cacat hukum dan sarat konflik kepentingan. Komisi Pemberantasan Korupsi pun sebenarnya telah mengeluarkan kajian yang menyimpulkan bahwa kebijakan kartu prakerja berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk itu, kebijakan kartu prakerja perlu dikembalikan pada tujuan awalnya]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGATION) TERHADAP ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM ]]>
<![CDATA[Iga Endang Nurselly]]>;
<![CDATA[Rizky Ramadhan Baried]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.68 KB)
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat permasalahan pada pelaksanaan persidangan elektronik pada agenda jawab-jinawab dan pembacaan putusan yang kurang mencerminkan asas persidangan terbuka untuk umum, dan praktik ini dapat menghambat akses bagi masyarakat untuk mengetahui jalannya proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dilangsungkannya persidangan elektronik mencerminkan persidangan yang terbuka untuk umum; dan mengetahui hubungan pelaksanaan persidangan secara elektronik dengan hambatan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik mengenai putusan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian normatif ini dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum ketika diimplementasikan dalam persidangan secara elektronik nampaknya kurang tepat sasaran, mengingat kedudukan dan makna dasar hukum dalam asas persidangan yang terbuka untuk umum. Pelaksanaan persidangan elektronik dapat menghambat akses publik mengenai produk pengadilan, yakni putusan, padahal sesungguhnya putusan menurut peraturan perundang-undangan bukanlah informasi publik yang dikecualikan]]>
<![CDATA[IMPLIKASI DIKSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[ayunita Nur Rohanawati]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.329 KB)
<![CDATA[Pandemi covid-19 menghantarkan pada situasi tak menentu pada bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu hal yang paling mencolok ialah banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar. Permasalahan yang terjadi terkait PHK ini ialah terdapat banyak diksi yang berkembang di masyarakat dan tidak sesuai dengan istilah pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga dalam penelitian ini akan mengangkat dua permasalahan yaitu apa koherensi cakupan istilah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan diksi merumahkan/dirumahkan dalam penjatuhan PHK? Dan bagaimana implikasi diksi PHK di Indonesia dalam kaitanya dengan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial? Berangkat dari dua permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ialah untuk mengetahui luas cakupan istilah PHK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan mengetahui mengenai implikasi perbedaan diksi PHK yang berkembang di masyarakat tersebut jika dikaitkan dengan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Penelitian ini akan bermuara pada titik terang tentang penggunaan macam-macam diksi yang berkembang di masyarakat yang memiliki konsekuensi hukum untuk dapat diperkarakan di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai kategori perselisihan pemutusan hubungan kerja]]>
<![CDATA[PREFERENSI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Dian Kus Pratiwi]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.819 KB)
<![CDATA[Covid-19 sebagai pandemi global yang juga menyebar di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan pemerintah Indonesia menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, yang selanjutnya Covid-19 pun ditetapkan sebagai Bencana Non Alam melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 telah membawa implikasi terhadap berbagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Dengan berbagai pilihan kebijakan yang dapat diambil maupun telah diambil oleh pemerintah pusat ternyata membawa problematika dan implikasi terhadap distribusi urusan penanganan Covid-19 kepada daerah. Pilhan kebijakan ini pun tentunya tidak boleh dilepaskan dengan konteks bentuk negara kesatuan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana preferensi kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia dan bagaimana implikasi preferensi kebijakan penanganan Covid-19 terhadap distribusi urusan pemerintah Pusat dan Daerah. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang kemudian di uraikan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pilihan kebijakan penanganan Covid-19 yang pada awalnya terpusat pada perkembanganya mengalami perubahan siqnifikant dengan berbagai distribusi urusan kepada pemerintah daerah. Pilihan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia dapat dikatakan terdapat tiga bidang utama dari berbagai pilihan bidang yang diambil oleh pemerintah, yakni bidang ekonomi, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Dengan pilihan kebijakan di tersebut memiliki implikasi terhadap distribusi urusan antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, munculnya keragaman lokalitas penanganan Covid-19 menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan]]>
<![CDATA[DESAIN DISKRESI DAN FIKTIF POSITIF PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Muhammad Addi Fauzani]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.646 KB)
<![CDATA[Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) telah mengubah ketentuan di berbagai bidang hukum salah satunya di bidang administrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui desain diskresi dan fiktif positif pasca pemberlakuan UU CK. Kedua, mengetahui akibat hukum atas ketentuan diskresi dan fiktif positif dalam UU CK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama, meskipun pengertian diskresi dalam UU CK masih sama dengan yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tetapi UU CK menghilangkan salah satu syarat penggunaan diskresi yakni syarat, “tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”. Sedangkan terkait fiktif positif, UU CK mengubah waktu maksimal Pejabat memberikan keputusan menjadi 5 hari dan menghilangkan mekanisme permohonan pengajuan keputusan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian yang kedua, yakni pengaturan penggunaan diskresi yang menghilangkan syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan” berakibat hukum merubah konsep diskresi dan berpotensi disalahgunakan oleh Pejabat Pemerintahan. Akibat hukum perubahan ketentuan fiktif positif yaitu a), berpotensi melanggar Asas-Asas Umum yang Baik (AAUPB) yang mengedepankan asas kecermatan; b) menghilangkan kontrol badan yudisial atas tindakan pejabat yang mengabaikan suatu permohonan guna memberikan jaminan kepastian hukum]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARAKAT DESA TERHADAP JENJANG PENDIDIKAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Indira Swasti Gama Bhakti]]>;
<![CDATA[Tri Agus Gunawan]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.625 KB)
<![CDATA[Pendidikan merupakan investasi yang baik bagi generasi yang akan datang. Pendidikan menjadi hal yang utama saat ini, bukan hanya saja untuk menambah wawasan tetapi juga untuk menaikkan taraf hidup. Melalui pendidikan, wawasan masyarakat akan semakin maju. Hal ini tentu akan memberikan dampak baik bukan hanya bagi individu masyarakat itu sendiri melainkan juga bagi Negara. Persepsi masyarakat Desa Balesari terhadap jenjang pendidikan tinggi yaitu rendahnya kesadaran akan manfaat pendidikan bagi kesejahteraan hidup. Hal ini diwujudkan banyaknya warga Balesari yang putus sekolah karena melangsungkan pernikahan dini. Dimana, fenomena ini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat desa terhadap jenjang pendidikan tinggi yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pendidikan tinggi dan faktor ekonomi. Para orang tua beranggapan ketika sudah menikahkan anak-anaknya maka berakhir pula kewajiban mereka terhadap penghidupan anak-anaknya. Hal itu pula sejalan dengan lepasnya tanggung jawab orang tua kepada anak. Maka dari itu banyak penduduk desa yang menikahkan anak-anaknya di usia dini (di bawah 19 tahun) demi meringankan perekonomian keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi]]>
