Articles
105 Documents
<![CDATA[KONSTRUKSI HUKUM MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021 ]]>
<![CDATA[Syaifullahil Maslul]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.804 KB)
<![CDATA[Konstruksi masa jabatan kepala desa menghadirkan problematika pada saat diudangkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini berkaitan denga perubahan pengaturan dalam pengaturan desa dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Pengaturan dalam tiga Undang-Undang tersebut memiliki perbedaan baik dari segi durasi dan masa jabatan. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitasnya berkaitan dengan pembatasan masa jabatan. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian normatif yang memfokuskan pada putusan Mahkamah Konastitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan atau statuta approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Hasil dari penelitian ini adalah kepala desa dan masa jabatan kepala desa memiliki pembatasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 membatasi masa jabatan 3 (tiga) kali masa jabatan. Penghitungan tersebut baik didasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan undang-undang lainnya.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EFISIENSI ANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ardhi Razaq Abqa]]>;
<![CDATA[Satrio Ageng Rihardi]]>;
<![CDATA[Rani Pajrin]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (964.277 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan besarnya anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024. Prediksi anggaran yang harus digelontorkan oleh pemerintah yakni kisaran Rp. 110 triliun. Hal ini signifikan sekali peningkatannya yaitu meningkat 431,4 persen dari anggaran Pemilu periode sebelumnya tahun 2019. Sehingga terjadi kesenjangan karena anggaran yang besar sangat berpotensi terjadi korupsi dan juga realitas yang terjadi bahwa Indonesia belum stabil dari segi perekonomian, belum optimalnya pelayanan public dan belum meratanya pembangunan infrastuktur. Maka penting dilakukan efisiensi anggaran Pemilu supaya sesuai dengan nilai dan prinsip efisien dalam pemerintahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran Pemilu serentak 2024. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Analisis data pengolahannya dilakukan secara kualitatif dan penyajian data dilakukan secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan kebijakan efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan enam strategi kebijakan antara lain; alokasikan anggaran kebutuhan pioritas; masa kampanye dipersingkat; kampanye melalui media sosial, gerakan relawan peduli pemilu, optimalisasi pengawasan TPS dan mulai diterapkan e-voting.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI HUKUM MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021 ]]>
<![CDATA[Syaifullahil Maslul]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konstruksi masa jabatan kepala desa menghadirkan problematika pada saat diudangkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini berkaitan denga perubahan pengaturan dalam pengaturan desa dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Pengaturan dalam tiga Undang-Undang tersebut memiliki perbedaan baik dari segi durasi dan masa jabatan. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitasnya berkaitan dengan pembatasan masa jabatan. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian normatif yang memfokuskan pada putusan Mahkamah Konastitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan atau statuta approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Hasil dari penelitian ini adalah kepala desa dan masa jabatan kepala desa memiliki pembatasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 membatasi masa jabatan 3 (tiga) kali masa jabatan. Penghitungan tersebut baik didasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan undang-undang lainnya.]]>
<![CDATA[PEMAKNAAN DISPARITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Tania Ariska Putri]]>;
<![CDATA[Umar Haris Sanjaya]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan pada Pasal 7 ayat (1) bahwasannya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) yaitu apabila terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1), orang tua pihak pria maupun wanita dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Terdapat ketidaksesuaian pada kedua Undang-Undang tersebut, dalam Undang-Undang perlindungan anak orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan justru membuka peluang bagi orang tua untuk dapat menikahkan anaknya yang masih dibawah batas usia diperbolehkannya menikah tanpa melanggar aturan Negara.]]>
<![CDATA[The Application of The Basic Principles of Waqf to Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia ]]>
<![CDATA[Albab, Muhamad Ulil]]>;
<![CDATA[Khanifa, Nurma Khusna]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Hary]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lh.v7i2.6728
<![CDATA[Intellectual Property Rights (IPR) are rights owned by a person or legal entity to protect their work. The basic principles and arrangements of IPR come from the western world, among others regulated in various international treaties, while the basic principles and arrangements of waqf come from Islam. The purpose of this study is to examine and analyze the basic principles of waqf and the basic principles of Intellectual Property Rights (IPR). Conducting a comparison between the two principles which then results in the application of the basic principles of waqf to intellectual property rights. This research uses a normative juridical research method with a problem approach including a statutory approach, an analytical approach and a conceptual approach. Research specifications are focused on researching legal principles and legal synchronization. The result of this research is that the basic principles of IPR can be applied to the basic principles of waqf. The principles that can be applied include: authority rights, private and market rights, sustainability, TRIPs binding, as well as the principle of natural justice, the economic argument, the cultural argument, and the social argument.]]>
<![CDATA[PEMAKNAAN DISPARITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Putri, Tania Ariska]]>;
<![CDATA[Sanjaya, Umar Haris]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lh.v7i1.7515
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan pada Pasal 7 ayat (1) bahwasannya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) yaitu apabila terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1), orang tua pihak pria maupun wanita dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Terdapat ketidaksesuaian pada kedua Undang-Undang tersebut, dalam Undang-Undang perlindungan anak orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan justru membuka peluang bagi orang tua untuk dapat menikahkan anaknya yang masih dibawah batas usia diperbolehkannya menikah tanpa melanggar aturan Negara.]]>
<![CDATA[Sociological Study of The Civil Rights of Extramarital Children Towards Biological Fathers Post Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 ]]>
<![CDATA[Dewi, Riza Kusuma Pramastya]]>;
<![CDATA[Suryadi, Suryadi]]>;
<![CDATA[Zuliyah, Siti]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lh.v7i2.7191
<![CDATA[The sociological legal study provides meaning that it examines the nature of humans or human interactions as legal subjects in relation to the law, as well as investigates legal norms. The Sociological Study on Extra-Marital Child's Rights to their Biological Father after the Constitutional Court of Indonesia Decision No. 46/PUU-VIII/2010, examines the legal sociology of recognizing the biological father in light of this decision. Recognition in civil matters for the biological father cannot be enforced, except in cases where it is compulsory under criminal law, as stipulated in Article 280 and 287 of the Civil Code (BW). The rights of Extra-Marital Children (EMC) protected by the Constitutional Court's decision have altered the norm of Article 43(1) of the Marriage Law (UUP) and the law in action regarding the proof of biological paternity. The purpose of this research is to sociologically examine the rights of extra-marital children regarding their biological father after the Constitutional Court's decision, particularly in proving the blood relationship between the child and their biological father based on the Constitutional Court's decision, thereby ensuring the children's civil rights. This research employs a normative-sociological research method, as well as primary and secondary legal materials to support research credibility. The Sociological Study on Extra-Marital Child's Rights after the Constitutional Court's decision faces challenges in its sociological application. In this study, legal sociology only amends the legal norm of Article 43(1) of the Marriage Law as per the Constitutional Court's decision, while the enforceability of proving the civil rights of the biological father cannot be automatically imposed.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SAMPAH BERDIMENSI HUKUM DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Rosidin, Ayib]]>;
<![CDATA[Sumarlin, Sumarlin]]>;
<![CDATA[Sakti, Abdul]]>;
<![CDATA[Saktiansyah, La Ode Ahmad]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lh.v7i1.7521
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah berbasis kesadaran hukum dan kebijakan pengelolaan sampah yang berdimensi hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan analisis secara hukum dan empiris terkait strategi pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari dengan pendekatan pola reduce, reuse, dan recycle sebagaimana yang dituangkan secara jelas dalam rumusan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang dapat dilaksanakan dengan cara: 1) Penetapan dan penataan kelembagaan pengelolaan, 2) Pembukaan akses terhadap peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan sampah pada setiap tingkatan pengelolaan, 3) Harmonisasi dan koordinasi kelembagaan pengelolaan sampah, 4) Peningkatan pemahaman SDM kelembagaan pada setiap tingkatan pengelolaan sampah, dan 5) Peningkatan kolaborasi dan sharing informasi terkait dengan pengelolaan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle.]]>
<![CDATA[Public Understanding of The Mechanism for Administering State Administrative Courts as a Form of Legal Protection ]]>
<![CDATA[Marsheila, Wiwin]]>;
<![CDATA[Hakim, Sholihul]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lh.v7i2.3747
<![CDATA[Legal relations in social life are part of the process after the emergence of a legal action originating from the legal subject itself. Legal action is the beginning of the birth of legal relations (rechtsbetrekking), namely interactions between legal subjects that have legal relevance. One of them is the relationship between the government and citizens. The government, as an executor (public servant), obtains broad authority in carrying out government affairs (Constitutional Mandate). This authority is likely to be abused, causing harm and injustice (Power Tends Corrupt, Absolute Power Corrupts Absolutely). The State Administrative Court is present as an institution that provides legal protection to the justice-seeking public related to administrative law (Administrative Law). This court has a tiered system starting from the first level, the appeal level, and the final level or cassation. The legal issues that will be discussed in this paper concern phenomena in the administration of the State Administrative Court in Indonesia, such as the court process, the basis for a lawsuit addressed to the government, and the mechanism in the State Administrative Court.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK OLEH DIREKSI MELALUI BLACK MARKET ]]>
<![CDATA[Negara, Dharma Setiawan]]>;
<![CDATA[Nainggolan, Samuel Dharma Putra]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>;
<![CDATA[Donauli, Edison]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lh.v7i1.7516
<![CDATA[Direksi merupakan salah satu organ perseroan disamping komisaris dan pemegang saham. Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang mempunyai tugas untuk menjalankan segala aktifitas di dalam suatu perseroan terbatas, disamping itu Direksi berwenang untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan. Direksi dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) suatu perseroan terbatas, apabila seorang Direksi melakukan tindakan melebihi kewenangannya yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan Ultravires. Adapun contoh tindakan Ultravires tersebut adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direksi dengan membeli barang-barang untuk keperluan perseroan terbatas dari pasar gelap (black market). Terhadap penggelapan pajak ini tentu perseroan dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi yang melakukan ultravires bisa saja karena kehendak pribadi Direksi itu sendiri diluar kehendak perseroan. Terhadap hal ini perseroan dapat melakukan upaya hukum terkait sanksi yang dijatuhkan terhadap perseroan terbatas tersebut dikarenakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam memecahkan masalah sehingga didapatkan suatu hasil bahwa perseroan terbatas dapat melakukan upaya hukum terhadap Direksi yang melakukan Ultravires tersebut.]]>
