cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara" : 9 Documents clear
Implementasi Pengaturan Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Investasi Hijau Dan Konstitusi Ekonomi Mentari, Nikmah; Dwi Rafiqi, Ilham; Zein, Tiara
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.710

Abstract

Jawaban atas permasalahan perubahan iklim ialah melalui komitmen Pemerintah Indonesia dengan ratifikasi“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim. Komitmen tersebut ditindaklanjti dengan membuat berbagai macam skema dan instrument untuk penanganan perubahan iklim. Salah satu upaya yang digunakan pemerintah adalah melaksanakan perdagangan karbon (carbon trading) sebagai suatu bentuk mekanisme berbasis pasar dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Instrumen perdagangan karbon ini telah diakui dan diatur dalam berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan, mulai undang-undangan sampai dengan peraturan kementerian/lembaga. Pengaturan perdanganan karbon masih memiliki celah permasalah karena dalam pelaksanaannya berpotensi besar menimbulkan konflik penggusuran dan pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat adat dan komunitas lokal disekitar hutan area perdagangan karbon. Di samping itu, pelaksanaan kegiatan perdanganan karbon melalui bursa karbon belum menjamin prinsip dari investasi hijau. Untuk itu, penelitian ini diadakan bertujuan untuk menganalisis pengaturan perdagangan karbon sekaligus menawarkan kerangka pengaturan perdagangan karbon di Indonesia dalam perspektif investasi hijau dan konstitusi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan karbon di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum dan khususnya kontribusi praktis agar pengaturan dan implementasi perdagangan karbon di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesi.
Hukum Ketenagakerjaan Di Era Digital: Kompatibilitas Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Praktik Digital Workplace Widiastiani, Nindry Sulistya
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.735

Abstract

As communication and information technology developed and pushed by the covid-19 pandemic, the digital workplace is becoming a trend among employers. The digital workplace is a way of doing work outside the workplace. Thus, workers can do their jobs outside the company building. The workers use email, instant messaging, social media, cloud, and virtual meeting tools. This practice would affect the work relation situation in their company. This article aims to analyze whether Indonesian labour laws nowadays have been able to accommodate digital workplace practices. The result shows that digital workplace practices would affect at least four essential aspects of the work relation, which are: (1) work time and rest time; (2) occupational health and safety and workers’ social security; (3) freedom of association; and (4) industrial relation dispute settlement. Indonesian labour law is still incompatible with digital workplace practices regarding those four aspects.
Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim: Langkah Responsif Menuju Keadilan Iklim Lalu Aria Nata Kusuma; Putra, Eduard Awang Maha; Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid; Kwangtama Tekayadi, Suntarajaya; Alfurqan, Imam
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.739

Abstract

Berdasarkan data dari Global Carbon Budget, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara penghasil emisi karbon dari sektor alih fungsi lahan pada tahun 2023. Kondisi ini jelas memprihatinkan. Sayangnya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia masih belum merujuk pada sebuah peraturan induk adaptasi perubahan iklim yang memiliki daya jangkau lebih luas dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Undang-Undang (UU) Perubahan Iklim serta mengkonstruksikan materi muatan UU Perubahan Iklim berbasis paradigma keadilan iklim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat setidaknya 3 (tiga) alasan utama urgensi pembentukan UU Perubahan Iklim di Indonesia. Pertama, tingginya tingkat pengrusakan lingkungan hutan secara sadar dalam bentuk alih fungsi hutan. Kedua, tertinggalnya Indonesia dalam menanggulangi kondisi perubahan iklim dibandingkan dengan negara-negara lain melalui produk hukum berupa UU Perubahan Iklim dan strategi mitigasi perubahan iklim. Ketiga, belum adanya payung hukum sebagai pengarah kebijakan nasional terkait perubahan iklim di Indonesia. Materi muatan UU Perubahan Iklim hendaknya berbasis paradigma keadilan iklim yang memuat asas-asas dan tujuan, target pengurangan emisi jangka panjang, mekanisme penyesuaian tahunan, penilaian resiko iklim dan target adaptasi, anggaran karbon, koordinasi antar pihak dan badan pengawasan independen, keterlibatan publik dan transparansi, penegakan hukum dan sanksi, dan inovasi teknologi rendah karbon.
Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi NTB Asri, Asri; Rena Aminwara; Hamdi
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.797

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Mediator dalam Penyelesaian sengketa di Bale Mediasi NTB. Sengketa dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi yang disebabkan karena adanya hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang akan menimbulkan hubungan hukum diantara mereka, masing-masing pihak akan memperjuangkan kepentingan atau haknya, dari interaksi demikian maka akan menimbulkan perselisihan atau sengketa. Sengketa pada umumnya dapat diselesaikan dalam dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi sering disebut alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) yang lazim disingkat dengan sebutan ADR. Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini juga terdapat dua tipe penelitian, yaitu: Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) dan Penelitian Lapangan (Field Reseach), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara turun langsung ke lapangan dan memilih obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni Bale Mediasi NTB. Pelaksanaan penyelesaian sengketa di bale mediasi NTB dilakukan melalui tiga tahap yaitu pra mediasi (pengamatan laporan dan pendeketan kepada para pihak), proses mediasi dan pasca mediasi (hasil mediasi). Selanjutnya peran mediator sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam melakukan pendekatan kepada para pihak untuk berdamai dan menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal. Sedangkan hambatan sengketa dibale mediasi meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal.
The Implementation Of Entek Bungker Customs Before Marriage In Tebo Village An Islamic Law Perspective Nafisah, Fiddha; Nurul Wathoni, Lalu Muhammad
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.1136

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Entek Bungker tradition before marriage in the community of Tebo Village, Poto Tano District, West Sumbawa Regency, and assess its compliance with Islamic law principles. This tradition is considered mandatory as a form of physical and spiritual purification for prospective couples, while also believed to ward off misfortune and enhance marital blessings. However, a legal gap arises as this tradition lacks explicit regulation in Islamic law or positive law, leading to debates regarding its legal status. This study employs a qualitative approach through interviews and observations to understand the community’s perception of this tradition. The findings reveal that although the Entek Bungker tradition is rooted in local beliefs and ancestral values, it does not contradict Islamic law as long as it aligns with the principle of monotheism (tawhid). Islamic law permits local traditions as long as they are consistent with Islamic beliefs and do not conflict with established religious principles.
Community Participation in the Process of Making an Environmental Impact Assessment Associated with Law Number 6 of 2023 Concerning Job Creation Mutolib, Abdul; Huda, Uu Nurul; Fauzia, Ine
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.1146

Abstract

This study aims to analyze community participation in the Environmental Impact Assessment (EIA) in connection with Article 22 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation (Omnibus Law on Job Creation). The object of this research is changes in community participation in the process of issuing the EIA after the enactment of Omnibus Law on Job Creation. The research was carried out from December 2023 to March 2024. The research approach used a normative juridical approach using the Library Research method. Data analysis used a qualitative descriptive approach with a deductive logic approach. The study results show that the Omnibus Law on Job Creation has reduced the rights and obligations of the community in the EIA process. The initiator’s obligation to provide transparent and complete information and to be notified prior to EIA activities has been abolished so that the initiator is not required to provide complete and detailed information when development activities are to be carried out. Omnibus Law on Job Creation has eliminated the principle of Free, Prior and Informed Consent in the EIA process. Omnibus Law on Job Creation has also limited the number of people who can be involved in the EIA process. Only directly affected communities can be involved in the EIA process. Furthermore, the community’s right to object to the EIA document has been removed so that the community must accept the EIA document even though it is detrimental to society and does not support sustainable development.
Tax Implications Of E-Commerce Transactions: An Indonesian Legal Approach Ratih, Lastika Dewi Anggoro; Putri Anggia
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.1147

Abstract

This study explores the intersection of e-commerce and civil law in Indonesia, focusing on the implications for tax collection. Employing a normative legal research approach, the study draws on primary and secondary legal materials sourced through extensive library research. The qualitative data analysis is conducted using a descriptive analytical method. The findings underscore that e-commerce transactions are predominantly governed by electronic contracts, as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and further regulated by the Electronic Information and Transactions Law (EIT LAW) No. 19 of 2016. These electronic contracts enable efficient transactions, eliminating the need for physical meetings. Central to these transactions are consumer rights, including the protection of accurate information and personal data, as mandated by the Personal Data Protection Law (PDP LAW) No. 27 of 2022. In terms of tax collection, e-commerce is subject to regulations under the Income Tax Law, VAT Law, and specific Ministry of Finance regulations. These regulations require certain digital service providers to collect Value-Added Tax (VAT) on transactions, ensuring compliance with national tax laws. The civil context of e-commerce in Indonesia is shaped by two key aspects: electronic contracts and their legal validity. Electronic contracts, which are generated, agreed upon, and signed through digital platforms such as email, web-based applications, and online contract management systems, streamline business processes by significantly reducing the time and costs associated with traditional transactions.
Implikasi Kekeliruan Penentuan Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Permata, Bintang Puwan
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.1150

Abstract

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa berpotensi menimbulkan kerugian baik dari sisi penyedia maupun pemerintah selaku pengguna jasa. Terdapat dua alternatif yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut atas keterlambatan tersebut, namun berpotensi untuk disalahgunakan. Kajian ini bertujuan untuk meneliti mengenai dampak dari kesalahan dalam penentuan tindak lanjut atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan memahami pendekatan yang dapat digunakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kajian ini merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan teori dan menggunakan data sekunder. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa keputusan yang keliru dalam menangani peristiwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat menimbulkan kerugian negara, oleh sebab itu, prinsip-prinsip pengadaan dan asas-asas dalam hukum perjanjian perlu diimplementasikan secara bertanggungjawab oleh para pihak yang terlibat.
Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam Dalimunthe, Aidil Putra; Azizah, Noor
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.1151

Abstract

Kejahatan genosida, yang didefinisikan sebagai tindakan sistematis untuk memusnahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kelompok etnis, ras, atau agama tertentu, menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum di tingkat global. Tentunya dalam hal ini perlu untuk membandingkan kedua perspektif ini agar mengetahui perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum, di mana hukum pidana internasional menekankan pada tanggung jawab negara dan individu di level global, sementara hukum pidana Islam lebih fokus pada keadilan dan hukuman sesuai syariat Islam, serta untuk mencari solusi terbaik dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan genosida. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti tindak kejahatan genosida dari dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana internasional, genosida diatur dalam Statuta Roma yang berlaku secara internasional untuk negara-negara peserta serta dalam perjanjian terkait. Para pelaku genosida dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara, denda, dan penyitaan sesuai dengan Pasal 77 Statuta Roma. Penegakan hukum internasional dianggap adil karena Mahkamah Internasional tidak membedakan suku, bangsa, atau kedudukan pelaku. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, genosida dianggap sebagai pelanggaran berat yang menyebabkan kerusakan besar di bumi. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Māidah ayat 32-33, tindakan merusak bumi dengan membunuh banyak jiwa tanpa alasan yang jelas mendapatkan ancaman azab berat dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida antara kedua sistem hukum tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue