cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
LPPM STIA Indragiri
Contact Email
lppmstiai@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppmstiai@gmail.com
Editorial Address
Jl. Azki Aris RT. 11 RW. 03 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
Location
Kab. indragiri hulu,
Riau
INDONESIA
JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis)
Published by STIA Indragiri
ISSN : 25033298     EISSN : 27147231     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis) yang dikelola oleh Dewan Redaksi LPPM STIA Indragiri.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
Analisis Yuridis Perlindungan Kerja Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Henry Halim
JIAGANIS Vol 4, No 1 (2019): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.637 KB)

Abstract

Perlindungan kerja merupakan hak setiap pekerja/buruh untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Perlindungan kerja ini dibagi tiga. Yang pertama, perlindungan ekonomi yang memberikan jaminan penghasilan dari pengupahan kerja. Yang kedua, perlindungan teknis menyangkut keselamatan kerja dan yang ketiga perlindungan sosial yang memberi jaminan sosial terhadap resiko tidak bekerja lagi.semua perlindungan kerja ini terkait dengan hak asasi manusia. Maka pada penelitian ini penulis berusaha mengaitkan antara perlindungan kerja dengan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sehingga termasuk jenis penelitian kualitatif. Hak asasi manusia yang telah melekat dalam diri manusia sejak dalam kandungan merupakan hak yang harus dijunjung tinggi oleh manusia, terutama pengusaha dan setiap orang yang terlibat dalam sistem ketenagakerjaan
Asas keadilan dalam pasal 1244 KUH Perdata Henry Halim
JIAGANIS Vol 3, No 2 (2018): JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis)
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.679 KB)

Abstract

Keadilan adalah salah satu tujuan yang di cita-citakan hukum, tak terkecuali oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian. Ketika para pihak menaati perjanjian yang mereka buat, berarti mereka telah berlaku adil, dan sebaliknya juga benar bahwa ketika para pihak tidak menetapi perjanjian yang mereka buat, maka mereka berlaku tidak adil. Hukum haruslah mengandung keadilan, begitu juga dengan perjanjian yang merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya. Adakalanya hukum tidak berjalan dikarenakan keadaan diluar kuasa para pihak, yang menyebabkan kepentingan para pihak tidak tercapai, tetapi bagaimanapun keadilan harus tetap menjadi tujuan bahkan dalam keadaan sesulit apapun.
Analisis Yuridis Asas Proprsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Henry Halim S.H., M.H
JIAGANIS Vol 4, No 1 (2019): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.48 KB)

Abstract

Asas-asas dalam perjanjian memainkan peran dalam segi praktis setiap kontraktual. Asas-asas ini berfungsi agar dalam setiap tahap kontraktual, terjaminnya proprsional hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode deskriptif yang menjelaskan tentang asas-asas hukum dalam perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam perjanjian kerja, asas proprsional selalu memastikan adanya pendistribusian hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Namun Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku sekarang ini memberatkan pihak pengusaha dengan penetapan upah minimum yang dinilai berbiaya tinggi. Sehingga perjanjian kerja yang mengikuti aturan Undang-Undang ini dinilai melanggar prinsip proporsionalitas karena memberatkan pihak pengusaha.
Asas moral dalam pembuatan perjanjian berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata Henry Halym
JIAGANIS Vol 5, No 2 (2020): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.556 KB)

Abstract

ketika moral dipadukan dengan hukum, maka tujuan hukum akan tergenapi dengan memberikan sifat humanis pada aturan-aturan yang dibuat dan diterapkan. Kehilangan jati diri manusia tidak akan berarti apa-apa kalau hukum tidak dapat berfungsi dengan baik untuk mencapai keadilan. Hanya dengan moral maka hukum akan diterima masyarakat tanpa ada pertentangan dalam pembuatan hukum tersebut, apalagi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang memiliki nilai-nilai. Bahkan dikatakan dalam filsafat hukum bahwa hukum adalah jaringan nilai-nilai. Nilai-nilai ini merupakan moral yang ada dalam setiap aturan perundang-undangan, tak terkecuali dalam setiap pembuatan perjanjian yang merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya.
KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK PIDANA KHUSUS Yuda Dibrata
JIAGANIS Vol 3, No 2 (2018): JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis)
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.44 KB)

Abstract

Upaya pokok agar terhindar dari pengaruh teroris adalah mengetahui dan memahami ajaran agama. Selain itu diperlukan regulasi dan politik hukum dari pemerintah, seperti kesiapan bidang politik, yakni perlunya dukungan masyarakat secara penuh bahwa terorisme adalah musuh bangsa dan negara yang harus dihadapi oleh segenap bangsa. Kesiapan bidang hukum, yaitu peraturan perundang-undangan pada bidang pemberantasan terorisme merupakan agenda mutlak, karena hukum akan memberikan kekuatan kepada semua pihak untuk menjerat pelaku terorisme. Kesiapan bidang operasional, yakni menuntut kesiapan adanya satuan antiteror dan Litbang teror, bekerjasama dengan semua pihak, permasalahannya adalah belum adanya aturan baku atau prosedur tetap yang baku dan mengikat semua pihak.
Asas keadilan dalam syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata Henry Halim
JIAGANIS Vol 3, No 2 (2018): JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis)
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.535 KB)

Abstract

Keadilan merupakan hal yang dituju oleh hukum, karena hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan, yang mana tanpa keadilan maka hukum hanya akan sia-sia. Untuk mencapai hal tersebut (keadilan) maka hukum harus lah mengandung seperangkat nilai-nilai yang menjadi pertimbangan bagi manusia untuk bertingkah laku sehingga tujuan hukum akan dapat tercapai. Nilai-nilai ini merupakan moralitas manusia dalam bertingkah laku, apa yang baik akan dilaksanakan dan apa yang buruk, akan ditinggalkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi asas keadilan dalam syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Asas keadilan ini didasari oleh nilai-nilai tersebut, yang mana manusia dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk berdasarkan penilaian yang mereka lakukan.
Analisis Yuridis Asas Proprsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Henry Halim
JIAGANIS Vol 3, No 1 (2018): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.777 KB)

Abstract

Asas-asas dalam perjanjian memainkan peran dalam segi praktis setiap kontraktual. Asas-asas ini berfungsi agar dalam setiap tahap kontraktual, terjaminnya proprsional hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode deskriptif yang menjelaskan tentang asas-asas hukum dalam perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam perjanjian kerja, asas proprsional selalu memastikan adanya pendistribusian hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Namun Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku sekarang ini memberatkan pihak pengusaha dengan penetapan upah minimum yang dinilai berbiaya tinggi. Sehingga perjanjian kerja yang mengikuti aturan Undang-Undang ini dinilai melanggar prinsip proporsionalitas karena memberatkan pihak pengusaha
Asas pacta sunt servanda dalam pelaksanaan jaminan dalam pengadaan barang dan jasa Henry Halym
JIAGANIS Vol 4, No 1 (2019): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.409 KB)

Abstract

Perjanjian mengikat bagi pihak yang membuatnya, adalah pernyataan asas yang lahir dari pemikiran hukum kodrat. Bahwa apa yang sesuai dengan kodrat manusia merupakan cerminan daripada pemikiran tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kalau menghormati perjanjian adalah suatu hal yang baik, maka ini merupakan bagian pelaksanaan kontrak yang lahir sebagai akibat asas pacta sunt servanda. Dan sebaliknya juga berlaku secara a contrario bahwa mengingkari perjanjian yang telah mereka buat adalah suatu bentuk yang berlawanan dengan kodrat alam atau bertentangan dengan hukum alam. Pelaksanaan jaminan dalam berkontrak adalah akibat dari penerapan asas pacta sunt servanda, sehingga perjanjian akan dapat diwujudkan oleh masing-masing pihak.
PEMUSNAHAN ARSIP PROTOKOL NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DAN MENURUT DOKTRIN Novrida Fauziyah Nasution
JIAGANIS Vol 4, No 1 (2019): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.483 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penjelasan tentang pemusnahan Protokol Notaris jika dikaitkan denganUndang-Undang Kearsipan dan menurut doktrin para ahli, diketahui menurut Doktrin bahwa Daluwarsa Arsip itu paling lama 30 tahun sehingga setelah lewat waktu itu, Arsip tidak bermakna lagi sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Jadi, hal yang sia-sia jika arsip tersebut tetap dipertahankan padahal sudah melewati jangka waktu tertentu (daluwarsa) dan dalam hal menjaga Protokol Notaris terdapat banyak masalah dari penyimpanan, perawatan dan menjaga protokol Notaris, maka hal itu menimbulkan urgensi yang mengharuskan untuk dilakukannya pemusnahan terkait Protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya Protokol Notaris yang dikaitkan dengan pemusnahan arsip menurut Undang- Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan diatur dengan jelas di dalam Undang- Undang Kearsipan terkait jadwal retensi arsip Protokol Notaris sehingga Protokol Notaris yang sudah lewat batas Daluwarsa Arsip dapat dimusnahan dan notaris pemegang Protokol Notaris mendapatkan kepastian hukum.
INFLUENCE OF AMOUNT OF RESIDENT AND SPENDING OF GOVERNMENT THROUGH ECOMOMIC’S GROWTH IN NORTH SUMATERA Alisyah Pitri; Nilfatri Nilfatri; Muhammad Maulana; Irpan Nursukmi
JIAGANIS Vol 5, No 2 (2020): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.692 KB)

Abstract

Level of through ecomomic’s growth in north sumatera from year to year go through fluktuation, while amount of resident increasingly rise. However spending of government go through raising. Phenomena that was happened not avalaible with theory where , if level of  ecomomic’s growth was slow and not go above growth of resident then average klincome pendapatan rata- rata  of residen go down. If level of  ecomomic’s growth was same with  growth of resident, then economic not go through development and raising of prosperty not go through progress. Purpose of this research to know about amount of resident and spending of government  influence ecomomic’s growth ekonomi simultaneously. This reserch was done in north sumatera, with kind of reserch quantitative research. Sample wa used amount 30 start from 1987-2016 with design purposive sampling, data was got through SPSS Versi 23. Result of estimation research by using  t tes  was amount resident  influence throgh  ekonomic growth   with was proved from valueai  sig 0,001  <  0,05.  And Serta  spending of goverment that not influence through economic growth with value sig 0,215 > 0,05. Simultaneously amout of resident and spending of goverment influence through economic growth, with was proved from result Fhitung  (113.692) > Ftabel  (3,35) or sig 0,000 < 0,05.  Big relation between amount of resident and spending of goverment simultaneously throgh economic growth with value R amount 0,945 that show  there is  strong correlation . with value  R square amount sebesar 89 % while 11  %  was influnced by another variabl.  Key words: amount resident, spending of goverment, and ecomomic’s growth

Page 6 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis Vol 7, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis Vol 6, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis Vol 4, No 2 (2019): JIAGANIS Vol 6, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis Vol 5, No 2 (2020): JIAGANIS Vol 4, No 1 (2019): JIAGANIS Vol 3, No 1 (2018): JIAGANIS Vol 2, No 2 (2017): JIAGANIS Vol 1, No 2 (2016): JIAGANIS Vol 3, No 2 (2018): JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis) Vol 2, No 1 (2017): JIAGANIS Vol 1, No 1 (2016): JIAGANIS More Issue