cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
LPPM STIA Indragiri
Contact Email
lppmstiai@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppmstiai@gmail.com
Editorial Address
Jl. Azki Aris RT. 11 RW. 03 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
Location
Kab. indragiri hulu,
Riau
INDONESIA
JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis)
Published by STIA Indragiri
ISSN : 25033298     EISSN : 27147231     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis) yang dikelola oleh Dewan Redaksi LPPM STIA Indragiri.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
Asas moral dalam pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Henry Halim
JIAGANIS Vol 4, No 1 (2019): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.815 KB)

Abstract

Keterkaitan moral dengan hukum merupakan hasil penjabaran pemikiran bahwa hukum merupakan jaringan nilai-nilai, yang telah menjadi kajian dalam filsafat hukum. Dalam pada itu, hukum haruslah mengandung nilai moral yang mana eksistensi hukum berpijak padanya. Tanpa moral, maka hukum hanya akan memperhatikan apa yang menjadi keinginan para pembuat undang-undang, dan mereka yang memiliki kekuasaan, tanpa keberpihakan pada masyarakat luas. Hukum sangatlah terkait dengan moral yang mana dalam proses  pelaksanaan dan penyelesaian sengketa hukum harus lah memperhatikan nilai-nilai moral. Pemikiran ini akan sampai pada penjabaran nilai-nilai moral itu pada bentuk konkretnya yang dituangkan dalam suatu undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan asas moral dalam Undang-Undang perseroan Terbatas terutama pasal 102 ayat 1 tentang kewajiban direksi atas tindakan mengalihkan atau menjaminkan harta kekayaan perseroan.
Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Hukum Acara Perdata Henry Halim
JIAGANIS Vol 5, No 2 (2020): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.339 KB)

Abstract

Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia. Ia merasuk di dalam setiap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hukum beracara di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai-nilai pancasila dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menganalisis secara kualitatif akan didapat dan dijelaskan nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalam hukum acara perdata, yang merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata materiil. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap sila-sila pancasila, dimulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa sampai Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia, analisis berkisar seputar nilai-nilai pancasila yang terdapat dalam ruang lingkup hukum acara perdata.
Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam syarat pengangkatan hakim pengadilan agama berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Henry Halim
JIAGANIS Vol 3, No 2 (2018): JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis)
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.207 KB)

Abstract

Nilai-nilai Pancasila meresap dalam setiap sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Sila Pertama Pancasila mengandung makna bahwa sendi kehidupan bangsa Indonesia bernapaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemanusiaan bermakna bahwa setiap jiwa bangsa Indonesia, akan memandang penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan beradab. Persatuan Indonesia akan bermakna bahwa setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus memperhatikan integritas bangsa dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Dalam setiap penyelesaian permasalahan bangsa harus diusahakan terwujudnya musyawarah untuk mufakat. Dan menguatkan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia sebagaimana nilai kelima Pancasila. Karena itu wajar setiap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan, selalu mengutamakan nilai-nilai Pancasila.
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PUNGUTAN LIAR Yuda Dibrata
JIAGANIS Vol 3, No 2 (2018): JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis)
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.232 KB)

Abstract

Kebanyakan pungutan liar dipungut oleh pejabat atau aparat. Walaupun hal tersebut termasuk ilegal, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Kajian ini merumuskan permasalahan yang bersifat ontologi, epistimologi, dan aksiologi dalam lingkup pungutan liar, yaitu mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan liar, faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar, dan manfaat penegakan hukum terhadap pungutan liar. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan liar (sogokan, uang pelicin, salam tempel) adalah tindak pidana penipuan, tindak pidana pemerasan, dan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar adalah penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, faktor kultural dan budaya organisasi, terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan, serta pelaku dituntut untuk menyetorkan sebagian hasil pungutannya kepada oknum tertentu. Manfaat penegakan hukum terhadap pungutan liar adalah setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri sehingga memberi manfaat dan berdaya guna bagi masyarakat yang mengharapkan penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan serta untuk menghilangkan anggapan masyarakat bahwa praktek pungutan liar sebagai pembenaran serta bagi pelaku itu sendiri akan timbul mental yang baik serta timbul jiwa untuk berjuang atau jiwa untuk berusaha.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGENDALIKAN TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2019 Imeldalius SH., MH
JIAGANIS Vol 4, No 1 (2019): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.732 KB)

Abstract

AbstractMarriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead and divorce is something that is hated by God, although it is permissible, for that the role of the court Religion is very important in reducing the high divorce rate, because the Religious Courts through Judges can carry out the principle of divorce making it difficult and seek parties to carry out mediation in advance so that divorce does not occur so that the households of those who wish to divorce can be saved.
Asas ius curia novit sebagai pedoman bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hokum Henry Halim
JIAGANIS Vol 5, No 2 (2020): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.747 KB)

Abstract

Hakim sebagai penegak hokum haruslah menjunjung tinggi hokum dan keadilan sehingga para pencari keadilan memberikan kepercayaan kepadanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, sudah selayaknya hakim memiliki pengetahuan hokum yang mendalam disertai moral yang baik. Terkait dengan hal tersebut, maka seorang hakim dianggap tahu akan hokumnya dalam menyelesaikan perselisihan sengketa yang dihadapkan kepadanya. Apa yang dinamakan dengan asas ius curia novit didalam mana memfiksikan bahwa hakim harus dianggap tahu akan hokum sehingga pengadilan yang merupakan tempat hakim menjalankan jabatannya tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hokum tidak ada atau kurang jelas.Tujuan penelitian ini mencoba untuk mengetahui eksistensi asas ius curia novit sebagai pedoman bagi hakim dalam menghasilkan putusan yang baik, dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif.Sehingga asas ius curia novit  yang merupakan asas yang memfiksikan hakim dianggap tahu akan hokum ini, menjadi pedoman dalam menghasilkan putusan yang berkepastian hokum, kemanfaatan dan berkeadilan.
Analisis yuridis asas moral dalam proses eksekusi hak tanggungan berdasarkan UU No Tahun 1996 Tentang hak tanggungan menuju hukum yang berkeadilan Henry Halim
JIAGANIS Vol 3, No 2 (2018): JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis)
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.647 KB)

Abstract

Asas hukum merupakan landasan dasar bagi pembentukan suatu undang-undang. Didalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, juga dilandasi oleh asas-asas hukum yang menjadikan suatu undang-undang bersifat dinamis, yang tentunya bertujuan untuk mencapai hukum yang berkeadilan. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun kajiannya berkisar tentang asas-asas hukum dalam proses eksekusi hak tanggungan. Disini dikaitkan dengan dengan asas moral yang terkandung dalam proses eksekusi hak tanggungan yang bermuara pada tercapainya keadilan bagi para pihak yang terkait dengan kepentingan objek haktanggungan
Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 IMELDALIUS SH MH
JIAGANIS Vol 4, No 1 (2019): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.247 KB)

Abstract

In the UUP, it is clear that a marriage that is legally recognized by the State is a marriage that is legal in the respective religion and legally by the State of Indonesia. However, in reality there are still many people who carry out siri marriages, even though the reasons for carrying out unregistered marriages vary and also cause problems before and after the divorce, where the rights of the wife do not get legal certainty and also the rights of the child towards the father, because the child resulting from a siri hanay marriage has a civil relationship with his mother and his mother's family, and besides that, he will also have difficulties  in  managing  family  cards,  birth  certificates  and  other
PEMUSNAHAN ARSIP PROTOKOL NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DAN MENURUT DOKTRIN Novrida Fauziyah Nasution
JIAGANIS Vol 4, No 1 (2019): JIAGANIS
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.502 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penjelasan tentang pemusnahan Protokol Notaris jika dikaitkan denganUndang-Undang Kearsipan dan menurut doktrin para ahli, diketahui menurut Doktrin bahwa Daluwarsa Arsip itu paling lama 30 tahun sehingga setelah lewat waktu itu, Arsip tidak bermakna lagi sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Jadi, hal yang sia-sia jika arsip tersebut tetap dipertahankan padahal sudah melewati jangka waktu tertentu (daluwarsa) dan dalam hal menjaga Protokol Notaris terdapat banyak masalah dari penyimpanan, perawatan dan menjaga protokol Notaris, maka hal itu menimbulkan urgensi yang mengharuskan untuk dilakukannya pemusnahan terkait Protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya Protokol Notaris yang dikaitkan dengan pemusnahan arsip menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Kearsipan terkait jadwal retensi arsip Protokol Notaris sehingga Protokol Notaris yang sudah lewat batas Daluwarsa Arsip dapat dimusnahan dan notaris pemegang Protokol Notaris mendapatkan kepastian hukum.
PENGARUH KEPEMIMPINAN MANAJER TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN ( PERSERO ) RAYON RENGAT TAHUN 2021 Surya Akbar
JIAGANIS Vol 7, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis
Publisher : STIA Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (969.217 KB)

Abstract

Abstrak :Penelitian ini mebahas tentang Pengaruh Kepemimpinan Manajer Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN ( PERSERO ) Rayon Rengat Tahun 2021, adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Kepemimpinan Pada PT. PLN (PERSERO) Rayon Rengat (2) Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Manajer Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (PERSERO) Rayon Rengat. Selanjutnya jenis penelitian ini berdasarkan metodenya adalah penelitian expost facto yang merupakan bagian dari pendekatan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. PLN  ( PERSERO ) Rayon Rengat, yang berjumlah 95 orang dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode slovin. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik SPSS dengan menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian dapat menyimpulkan: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kepemimpinan Manajer Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN ( PERSERO ) Rayon Rengat dilihat dari hasil penilaian 77 responden dari hasil analisis statistik SPSS menunjukkan nilai dengan taraf signifikan 5%. Jadi kontribusi Pengaruh Kepemimpinan Manajer Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN ( PERSERO ) Rayon Rengat tidak memiliki pengaruh yang signifikan melalui perhitungan thitung < ttabel yaitu 0.901 < 1,992 sehingga variabel X terhadap Y tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.Kata Kunci : Kepemimpinan, Kinerja, Karyawan, Rayon

Page 7 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis Vol 7, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis Vol 6, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis Vol 4, No 2 (2019): JIAGANIS Vol 6, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis Vol 5, No 2 (2020): JIAGANIS Vol 4, No 1 (2019): JIAGANIS Vol 3, No 1 (2018): JIAGANIS Vol 2, No 2 (2017): JIAGANIS Vol 1, No 2 (2016): JIAGANIS Vol 3, No 2 (2018): JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis) Vol 2, No 1 (2017): JIAGANIS Vol 1, No 1 (2016): JIAGANIS More Issue