cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah, S.Pd
Contact Email
lpp.mandala@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 25989944     EISSN : 26566753     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan merupakan kumpulan artikel ilmiah ilmu sosial dan pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan hasil kajian pustaka. Jurnal ini menggunakan Bahasa Indonesia. Terbit 3 kali setiap tahun pada bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 2,437 Documents
 113   114   115   116   117 
Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang 2021 - 2027 Syiami, Risa Fitria; Yulyana, Eka; Rahman, Rahman
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel penelitian ini mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Kampungsawah. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini berupa permasalahan sumber daya manusia yang belum memiliki kesadaran dalam politik yang berimbas pada angka partisipasi politik. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dan dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi secara langsung, menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat digambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang masih sangat rendah, dilihat dari indikator yang dikemukan oleh Ramlah Surbakti yaitu: 1) Kesadaran politik. 2) Kepercayaan terhadap pemerintah. 3) Status sosial ekonomi. Penyebab rendahnya angka partisipasi politik dalam penelitian ini disebabkan kurangnya kesadaran politik sehingga banyak masyarakat yang enggan memilih apabila tidak ada kandidat calon kepala desa yang memberikan mereka uang.
PREDATORY PRICING DALAM E-COMMERCE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Prahmana, Vicky Darmawan; Wiradiputra, Ditha
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3277

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyaknya platform e-commerce yang digunakan untuk transaksi jual beli. Kondisi tersebut memberi banyak kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Namun demikian, dibalik kemudahan transaksi e-commerce, terdapat potensi ancaman bagi pelaku usaha lokal (domestic). Hal tersebut diakibatkan karena perdagangan e-commerce merupakan perdagangan tanpa batas geografis, sehingga barang-barang impor yang harga jualnya jauh lebih murah daripada barang lokal dapat mendominasi perdagangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian dengan menyerukan kewaspadaan akan adanya praktik predatory pricing yang dilakukan pelaku usaha yang memasarkan barang-barang impor. Pasal 20 Undang Undang  No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) memberikan perlindungan pelaku usaha dari praktik jual rugi. Namun demikian penjualan barang impor yang sangat murah tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai praktik predatory pricing yang dilarang. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Pasal 20 Undang Undang  No. 5 Tahun 1999. Hasil dari penelaahan penulis bahwa untuk menentukan apakah penjualan dengan harga murah barang-barang impor termasuk praktik jual rugi yang dilarang atau bukan, harus ditelaah lebih lanjut berdasarkan unsur-unsur Pasal 20 Undang Undang  No. 5 Tahun 1999. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan secara elektronik serta mengakomodir kebutuhan pengaturan yang semakin kompleks terkait hukum anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sebaiknya dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 5/1999.
Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Setyoko, Joko; Badrun, Badrun
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3406

Abstract

This study aims to determine the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. To find out the obstacles faced in the application of wrong discordant customary law and rights in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. As well as to find out the efforts of traditional institutions to overcome obstacles in the application of wrong discordant customary law and rights in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. In this research, the location is Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. The reason for choosing this location is because the researcher sees that the Rantau Panjang Inner is the largest mind in Tabir District and still maintains customary laws and rights. This research was carried out from January to March 2021. The results showed that the application of discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village Tabir District, Merangin Regency where violations of this provision were subject to a maximum fine of one chicken, one bushel of rice and one coconut. , and the height of a goat, forty (40) bushels of rice and a sack of cloth. Constraints faced in the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency, have a low level of public awareness of obedience to customary rules, especially the younger generation. Efforts by traditional institutions to overcome obstacles in the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency include Approaching the Community and Recording Customary Law and Hakam.
Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah Ramanda, Dio Ekie
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3353

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian dan analisis guna mendapatkan desain mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ideal. Mengingat pemilihan umum tahun 2024 yang diselenggarakan secara serentak berimplikasi terhadap ditiadakannya pemilihan kepala daerah ditahun 2022. Maka secara otomatis pemerintah pusat akan menunjuk puluhan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, Pertama, Bagaimana persoalan mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah?, kedua, Bagaimanakah menata ulang kewenangan mengangkat penjabat kepala daerah?. Metode penelitian yang digunakan dalam riset penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini, mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia saat ini dapat menimbulkan conflict of interest politics. Presiden dan wakil presiden yang diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik sangat berpotensi mengakomodir kepentingan partai untuk mengangkat penjabat kepala daerah dari keinginan partai yang berpotensi tidak akan netral. Kedua, penjabat kepala daerah selama dua tahun memiliki legitimasi yang lemah karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, dibutuhkan penataan ulang kewenangan mengangkat penjabat kepala daerah. Yakni dengan mengangkat penjabat sekretaris daerah (sekda) sebagai alternatif yang paling memungkinkan jauh dari kepentingan politik, mempertegas di dalam undang-undang pemerintahan daerah, bahwa penjabat kepala daerah dijabat sekda. 
Proses Rekrutmen Pada PT. Pupuk Kujang Cikampek Harahap, Nursulnah; Suherman, Enjang; Romli, Asep Darojatul
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3235

Abstract

Internship is a compulsory subject in the form of student internship placement activities, to provide insight into the application of knowledge in the business/work world. Students practice their abilities and knowledge in analyzing problems related to the field of study program that occur in the business/work world. The implementation of internship began on January 20, 2020 until February 20, 2020 at a subsidiary of PT. Pupuk Indonesia Holding Company, namely PT. Pupuk Kujang Cikampek. PT. Pupuk Kujang Cikampek is a company that manages products such as urea fertilizer, NPK fertilizer, nitrea fertilizer, and ammonia. The problem that arises in the company is that there is an employee acceptance that is not appropriate or not based on where the employee lives. Which is where the recruitment process procedure through the website of PT. Pupuk Indonesia Holding Company.
Pengesahan Perjanjian Kredit Jual Beli Rumah Oleh Notaris Yang Bukan Pembentuk Surat Pernyataan Saputro, Joko; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3386

Abstract

Notary are required to report irregularities. Notary in real world situations. It also has the power specified in Article 15 Paragraph 2 of Law no. 30 of 2004 concerning the change in the status of a notary through the second year of the Law. Based on Law No. 2 of 2014, his name was changed to Notary, after a regulation to verify and legalize. In a contract, especially in the banking industry credit agreement. Notary are often “protective letters” or closing letters, without the original deed arrangement and other powers under Article 15. The fact that notary often issue protection letters is due to the fact that they are not always clear. His work focuses on safety and the ability to produce accurate certifications. This is to create a cover letter to support bank loans. And indeed a notary who issues a cover note for a bank or a covernote to complete a credit agreement is no longer involved in the creation. Credit agreement, in other words, the bank has ordered a notary that is different from the notarial deed. Cover sheet maker again. From the results of these activities, the authors draw conclusions first. When ordering a notary, which notary is used by each party. Based on the agreement, the parties can choose which notary is used in the formation of a notarial deed. The bank ordered another notary in the process according to the author's information to sign a loan agreement for smooth banking processes at the bank
PENGARUH WORKING FROM HOME DAN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Kasus Pada Kantor FinanceGov) Saroni, Imam; Satrya, Aryana; Listyarini, Sri
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3322

Abstract

The demands of Bureaucratic Reform and the ministry of finance faced the challenges of the COVID-19 Pandemic "accelerate" the implementation of New Thinking of Working in all its organizational units including FinanceGov within the Regional Office of the Ministry Finance of East Java Province in order to improve employee performance, especially during the pandemic. The results of previous studies Most Implementations of Working from Home and Transformational Leadership are able to improve employee performance. In this regard, the researcher conducted research on 152 employees in the FinanceGov unit by using online surveys and direct interviews with Human Resources managers in the unit. by Job Satisfaction can improve employee performance. Furthermore, this study is quantitative using data processing with SMARTPLS, as for the results of this study are Working from Home and Transformational Leadership affect employee performance, and job satisfaction is able to play its role as a mediating variable that strengthens the impact of Working from Home and Transforming  Leadership in  employee performance.
TEKNOLOGI TOKOPEDIA PLAY LIVE SHOOPING DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI MEDIA KONVERGENSI mulyana, agung putra; Djamzuri, Muhammad Irfan
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3487

Abstract

Communication experience designed to be a digital communication technology conveys messages without limits to the communicant. This technology can even be used as an online buying and selling transaction process such as live shopping on the Tokopedia platform. The researcher discusses the form of integration of the Tokopedia Play feature in the buying and selling process. The method used is a case study with a qualitative approach and the use of interview, observation, and documentation techniques. The results of this study can be seen that the Tokopedia Play menu is able to affect human feelings because it is displayed on the main page of the application. In terms of media convergence, Tokopedia's shopping activities are considered as a form of communication in terms of marketing and even embedded as an entertainment platform, so not only buying and selling transactions but buyers can also enjoy the content presented. 
ASPEK PIDANA TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PEJABAT UMUM Ipung, Taifah; yasarman, yasarman
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3293

Abstract

Today's economic development has improved land law relations towards an increasingly complex situation. the use of land today has led to multifunctionality is not as simple as when Law No. 5 of 1960 on agrarian regulations and principles promulgated. Indonesia today is undergoing a shift and has stepped on the era of economic takeoff, the land is not only used for agricultural land but for the benefit and even become an object of business thus the forms of transition rights are diverse and complex. The passive attitude of PPAT in serving the parties in the sense of accepting only all data and information submitted to it without carefully researching the truth of the data or information, is an opportunity for certain parties to apply data or information that is not true or false to the creation of a land deed. PPAT as the official of the land deed maker at the request of certain parties enter data or information that is not true or False into the deed made in exchange for services and the inclusion of false or false information is an agreement between PPAT.
Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Ramadhan, Kiki Rizki; Priyanti, Evi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3472

Abstract

The manifestation of public trust in the government's financial performance has become an important issue in the management of state finances. Village financial management also requires transparency and accountability. Therefore, the government launched the Village Financial System Application (SISKEUDES) as a form of implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Siskeudes application is an application used by the village government to report village funds, but in its application, there are still many problems. This study aims to see the implementation of the Siskeudes Application in Telukjambe Village, Telukjambe Timur District, Karawang Regency. This study uses the Edward III implementation model using a qualitative approach, and in determining the informants using purposive sampling. The results showed that the implementation of the Siskeudes application in Telukjambe Village was less effective, but the implementation of Siskeudes was under the regulations. Communication indicators show that communication between stakeholders is good, but there are problems with existing resources in supporting the implementation of the Siskudes application, due to the ineffective performance of the apparatus in operating the Siskeudes application. that the lack of competent resources to support the implementation of Siskeudes. In addition, indicators of disposition and bureaucratic structure in the implementation of Siskeudes are lacking, therefore the Telukjambe Village government needs to evaluate the implementation of the Siskeudes Application.

Page 115 of 244 | Total Record : 2437

 113   114   115   116   117 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2026): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari Vol 9, No 4 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 9, No 3 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 9, No 2 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 9, No 1 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 8, No 4 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 8, No 3 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 2 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 3, No 3 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 1 (2019): JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan More Issue