cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah, S.Pd
Contact Email
lpp.mandala@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 25989944     EISSN : 26566753     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan merupakan kumpulan artikel ilmiah ilmu sosial dan pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan hasil kajian pustaka. Jurnal ini menggunakan Bahasa Indonesia. Terbit 3 kali setiap tahun pada bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 2,437 Documents
 131   132   133   134   135 
Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital Bungdiana, Desy; Lukman, Arsin
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4216

Abstract

Penerapan pelayanan masyarakat melalui teknologi pada ranah kenotariatan tak sepenuhnya diberlakukan dengan maksimal dalam Indonesia. Makna adanya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yakni cyber notary diberlakukan sebatas pada wewenang melaksanakan sertifikasi aktivitas transaksi diantara notaris serta penghadap, akan tetapi tak pada wewenang notaris pada ranah secara meluas. Dalam menaikkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi pada ranah kenotariatan yang efektif serta efisien, sehingga dibutuhkan keterkaitan terhadap peningkatan kualitasnya dalam Indonesia, yakni berkembangnya teknologi yang cukup pesat dalam masa digital sekarang. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana pengaturan terkait cyber notary dalam Indonesia pada usaha peningkatan kualitas era digital serta bagaimana efektivitas penerapan cyber notary di era digital dalam Indonesia. Penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif yang memakai data sekunder melalui pendekatan undang-undang serta pendekatan komparasi yang kemudian dilakukan analias dengan kualitatif. Pemakaian cyber notary harus disegerakan dalam Indonesia, karena bisa menjadikan terselenggaranya peningkatan kualitas era digital hingga good governance. Dalam mendapatkan dasar hukum yang kuat berkaitan cyber notary, sehingga Indonesia perlu melakukan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUHPerdata, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik.
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif Mendrofa, Marianus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4202

Abstract

Penelitian berjudul penyelesaian perkara tindak pidana merek melalui upaya restorative justice ini bertujuan agar mampu memberikan pemahaman kepada pelapor/pemilik merek terdaftar maupun terlapor untuk menempuh upaya restorative justice apabila perkara sudah masuk tahap penyidikan, melalui upaya ini pelapor maupun terlapor dapat berdamai, dengan tercapai kesepakatan seperti adanya pembayaran ganti rugi dan penghentian seluruh perbuatan penggunaan merek milik pelapor. Dari beberapa kasus yang pernah ada kebanyakan tindak pidana merek lebih pada pemidanaan hukuman penjara sedangkan pelapor tidak mendapatkan ganti rugi oleh karenanya harus menggugat di pengadilan niaga dengan waktu yang sangat lama sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Instrumen hukum ini diharapkan dapat digunakan dan ditempuh baik di kepolisian maupun di kejaksaan sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini. Penelitian normatif yuridis menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dari studi pustaka dan aturan perundang-undangan terkait. Hasil yang diperoleh dari penelitian antara lain adalah memanfaatkan instrument hukum restorative justice sebagai solusi untuk pemulihan kerugian korban secara cepat dan memberikan keadilan bagi kedua pihak yang berperkara.
PERUBAHAN SOSIAL NILAI BUDAYA ADAT NYAHANG UMAH 19 SAGALO BATIN MASYARAKAT DUSUN BARU KECAMATAN TABIR Maryam, Siti; Adnan, Adnan; Sinaga, Rudi Salam
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4275

Abstract

The implementation of this research is directed to explain the social changes in the cultural values of the nyahang umah 19 sagalo inner culture of the people of Dusun Baru, Tabir District. As well as to find out the factors that cause social change in the customary cultural values of nyahang umah 19 sagalo inner community of Dusun Baru, Tabir District. Baru Hamlet, Tabir District, Merangin Regency was used as a research location because Inner Rantau Panjang is the largest inner heart in Tabir District and still maintains local wisdom in maintaining the preservation of community culture. Currently, the legitimacy of traditional institutions is still strong in maintaining traditional values, and they are obeyed and respected as part of the traditional political elite. This research was conducted from January to March 2021. The results of this research are changes in the social values of the adat nyahang umah 19 sagalo inner community of the Baru Hamlet, Tabir Adat District, which can be seen from the nyahang umah custom, which has become a form of community concern for neighbors in the face of disaster. A community belief that the occurrence of a disaster is due to an intentional or unintentional mistake made by the family, so that the community reprimands it through advice to be patient in dealing with the disaster that occurs, and not to repeat it in the future. Then the community or neighbors who know about the incident will carry out nyahang umah to remind homeowners to admit their mistake. In this activity all the neighbors came to see/visit the person who had the disaster, then proceeded to eat white porridge as a sign of wrongdoing from the home owner.
SERTIFIKASI BATU MULIA: KEBUTUHAN AKAN SEBUAH REGULASI DEMI MELINDUNGI HAK KONSUMEN BATU MULIA DI INDONESIA Herman, Ronaldo Heinrich
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4246

Abstract

Terdapat ketidakpastian hukum mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan tingkatan kekuatan pembuktian dari kedua jenis sertifikat batu mulia di Indonesia yang melanggar hak konsumen atas informasi dan hak untuk memilih batu mulia yang diperjualbelikan. Sehingga demi menghindari kerugian yang melanggar hak mereka, konsumen akan memilih untuk tidak membeli batu mulia. Keputusan itu akan menyebabkan industri batu permata tidak memperoleh pendapatan, pembangunan perekonomian terhambat, dan angka pengangguran meningkat. Demi mencegah hal tersebut, maka perlu dilakukan regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi dan juga tingkatan kekuatan pembuktian sertifikat batu permata memo dan bukan memo di Indonesia agar sertifikasi memperoleh legitimasi sebagai kewajiban untuk dilakukan dan konsumen memperoleh kepastian hukum mengenai kedua hal itu. Pada penelitian yang berbentuk socio-legal dengan pendekatan sosiologi hukum ini saya bertujuan untuk membuktikan bahwa sertifikat batu mulia bukan memo memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan yang berupa memo dan benar di Indonesia perlu dilakukan regulasi mengenai hal tersebut beserta kewajiban untuk melakukan sertifikasi demi melindungi hak konsumen dengan mewawancarai gemolog, pedagang, dan konsumen serta menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian saya
Prinsip Masyarakat Adat Kajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Studi Kasus Dalam Kawasan Adat Ammatoa) Elfira, Elfira; Agustang, Andi; Syukur, Muhammad
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4230

Abstract

Masyarakat adat Kajang Amatoa kini memiliki peran tersendiri dalam mempertahankan adatnya melalui kepemimpinan Amatoa sebagai komunitas adat yang memiliki kepentingan tetap yang masih mempertahankan nilai dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Demikian, masyarakat adat Kajang Amatoa menentukan nasibnya sendiri, mewakili dirinya melalui masyarakat adat, menjalankan hukum adat, dan mematuhi aturan adat atas tanah dan wilayah lain di dalam wilayah adatnya. tetap memiliki kemampuan untuk memiliki dan mengelola sumber daya alam yang berlaku di wilayah Adat Ammatoa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian literatur. Penggunaan cara ini terkait dengan prinsip pelestarian adat adat Kajang dan terbatas pada penulis saat pengumpulan data. Kajian literatur atau penelusuran pustaka adalah kajian yang sumber datanya berasal dari berbagai literatur pustaka berupa buku, kamus, dokumen, jurnal, dan lain-lain. Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa peran masyarakat adat dalam kelangsungan tradisi Kajang Amatoa sangat besar untuk menanamkan pada setiap generasi muda, bahwa ajaran Patuntung sebagai prinsip hidup. Eksistensi Hakikat Pasang adalah kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan, menyamakan kedudukannya dengan wahyu dan/atau nilai-nilai sunnah yang dianut dalam ajaran agama. Ketahanan terhadap pengaruh teknologi yang terus berkembang. Sebagai wujud, prinsip asli yang dipegang masyarakat adat untuk menangkal pengaruh modernisasi dengan tetap mempertahankan cara hidup sederhana (kamase-masea) dan gaya hidup tradisional. Peran masyarakat adat adalah menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma hukum yang ada, menegakkan segala hukum sesuai dengan isi Pasang, dan memberikan sanksi kepada masyarakat anggotanya yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera untuk Pelajaran yang dilakukan untuk masyarakat komunitas adat kajang lainnya. 
Kajian Gender dan Feminisme Radikal pada Film Marlina the Murderer in Four Acts (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak) Taqwa, Gina Aulia
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4195

Abstract

Seringkali perempuan harus berjuang dalam menghadapi segala masalah kekerasan serta pelecehan. Kekerasan pada perempuan memang banyak terjadi di Indonesia sendiri maupun di dunia. Perempuan seringkali dianggap lemah dan tidak berdaya. Bahwa perempuan entah secara sadar atau tidak, memposisikan posisi mereka lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga perempuan kemudian menjadi sasaran yang empuk untuk ditindas. Hal ini lah yang secara umum tejadi di berbagai belahan dunia. Dalam jurnal ini, akan memahami bagaimana gender dan feminisme radikal yang digambarkan pada film Marlina the Murderer in Four Acts (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak). Penelitian ini menemukan bahwa penggambaran tokoh utama dalam film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak” ini melawan pandangan umum akan sosok perempuan. Menepis bahwa tidak selamanya perempuan dapat dikontrol oleh laki-laki dan selalu menjadi sosok yang subordinat.
Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris Agiasandrini, Indira; Lukman, Arsin
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4265

Abstract

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik. Hal ini dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana bentuk penyelesaian tanggungjawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian tanggung jawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak.
Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Universitas Mbojo Bima Hermanto, Lubis; Rosadi, Ariani; Kurniawan, Dandi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4217

Abstract

Increased competitiveness and increased capacity is urgently needed to catch up with other countries in the world. One way is to take advantage of technology that is currently growing rapidly. With various innovations and creative ideas, it is hoped that we will be able to catch up with other nations. Therefore, this is an opportunity for us, especially universities, to innovate in learning. It is hoped that the Independent Campus Learning Policy (MBKM) will be the answer to these demands. The Merdeka Campus is an autonomous and flexible form of learning in tertiary institutions so as to create a learning culture that is innovative, not restrictive, and in accordance with the needs of students. Various forms of learning activities outside college, including doing internships or work practices in industry or other workplaces, carrying out community service projects in villages, teaching in education units, participating in student exchanges, conducting research, conducting entrepreneurial activities, making studies/ independent projects, and participate in humanitarian programs. All these activities must be carried out with the guidance of the lecturer. The independent campus is expected to be able to provide field contextual experiences that will improve student competency as a whole, be ready for work, or create new jobs. the implementation of the MBKM Program at Mbojo Bima University has been effective and maximal in terms of the results of the implementation of the program and the changes in students after participating in both soft skill and hard skill programs. Therefore, it can be said that the implementation of the MBKM program at Mbojo Bima University in the Communication Studies Study Program has been carried out based on the instructions.Keywords: Perception, Implementation, Independent Campus Learning Program (MBKM)
Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Kalesaran, Renaldy Jimmy; Mandagi, Martinus; Tumbel, Gionpeace
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4204

Abstract

The Central Government through Law No. 23 of 2014 gives authority to regional governments to carry out regional government affairs according to the principle of autonomy and co-administration with the principle of broadest autonomy within the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The implementation of village government administration is carried out through orderly recording of data and information in village register books and the development of village register books needed in carrying out reports according to statutory provisions. The importance of fostering village administration implementation is because without administration it is impossible for an organizational activity to be carried out. In managing village administration that is good and right, it will create an orderly administration, namely being able to provide data and information that is easy for the community and for the village government in making policies and authority in the village. Policy implementation is a legal administration tool, where various actors, organizations, procedures and techniques work together to implement policies to achieve the desired impact and goals. Seeing that the administration implementation in Pineleng Satu Timur Village is still far below the standard, the researchers considered that it was necessary to carry out various strategies or ways to improve the implementation of administrative activities so that in the end a system that was organized and could be managed optimally was realized.
OBJECTIVE RIGHTS FOR FINANCING COMPANIES AS FIDUCIARY GUARANTEE HOLDER Maulana, Ilham; Gultom, Elfrida Ratnawati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4279

Abstract

The purpose of this research is to explain the objective rights of the Fiduciary Guarantee in the Financing Company. This research uses a normative method using primary, secondary and tertiary legal materials with descriptive analysis and inductive drawing conclusions. As it is known that the Fiduciary Guarantee will basically continue to bind to the Fiduciary Guarantee Object. Fiduciary guarantees given to Financing Companies as creditors receiving fiduciary rights are granted imperfectly. The agreement usually separates the ownership documents that are authorized to the creditor receiving the fiduciary and the object of the guarantee to the debtor providing the fiduciary. The imperfect objective rights have led to a lot of speculation that the owner of the object is the owner who fully controls the object without regard to the existence of ownership documents. For this reason, sometimes finance companies have difficulty in executing the fiduciary guarantee object. The results of the research show that material rights will always follow wherever the owner of the object is, but in this short study it can be seen that every object that is still guaranteed status has a lien which will continue to be attached until the object is paid off by the debtor.

Page 133 of 244 | Total Record : 2437

 131   132   133   134   135 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2026): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari Vol 9, No 4 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 9, No 3 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 9, No 2 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 9, No 1 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 8, No 4 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 8, No 3 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 2 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 3, No 3 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 1 (2019): JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan More Issue