cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 18584837     EISSN : 2598019X     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta, berisi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual dan resensi buku dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota serta perencanaan partisipatif. Jurnal terbit dua kali setahun pada bukan Januari dan Juli. Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif menerima tulisan ilmiah dalam bidang yang relevan dengan permasalahan tentang perencanaan wilayah dan kota serta pembangunan daerah.
Arjuna Subject : -
Articles 263 Documents
 14   15   16   17   18 
Identifikasi penerapan peraturan garis sempadan bangunan (GSB) pada ruas Jalan Kelapa Gading di Jakarta Utara Muchamad Taufiqur Himawan; Muhamad Faiz Akmal; Dedi Hantono
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.47862

Abstract

Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis di DKI Jakarta berdampak pada intensitas penggunaan lahan yang tinggi dan munculnya pelanggaran peraturan garis sempadan bangunan, terutama pada muka bangunan. Salah satu titik perekonomian di DKI Jakarta berada di sepanjang Jalan Boulevard Raya yang berbatasan dengan daerah Kayu Putih di bagian selatan dan daerah Koja di bagian utara. Penelitian inin melakukan analisis pelanggaran peraturan garis sempadan bangunan (GSB) serta pengaruh penerapan aturan GSB terhadap kenyamanan pengguna lain di sekitarnya. Penilaian terhadap penerapan GSB didasarkan pada Pergub No. 135 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 765 bangunan di Jalan Boulevard Raya,  terdapat 39,7% bangunan melanggar peraturan GSB. Adapun dampak dari pelanggaran garis sempadan bangunan yang terjadi adalah kemacetan, minimnya ruang terbuka, aktivitas parkir di ruas jalan, dan hilangnya jalur pedestrian.
Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen informasi spasial untuk perencanaan pembangunan (studi kasus: Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Muhammad Yudha Faizal; Achmad Djunaedi
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.44658

Abstract

Data dan informasi spasial merupakan unsur penting dalam setiap proses perencanaan, termasuk perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Visualisasi keruangan yang disajikan oleh data dan informasi spasial memberikan perspektif baru yang menentukan produk dan luaran dari sebuah rencana. Hal ini melatarbelakangi Bappeda DIY untuk mendorong penggunaan informasi spasial pada kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada dua tahun terakhir. Pada pelaksanaannya, Bappeda DIY telah mampu untuk mengintegrasikan kegiatan manajemen informasi spasial dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan manajemen informasi spasial yang dilakukan oleh Bappeda DIY. Dengan menggunakan desain studi kasus yang menonjolkan keunikan, pendekatan abduksi menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dari model yang telah berkembang. Kegiatan manajemen informasi spasial yang dijalankan oleh Bappeda DIY memiliki beberapa perbedaan dengan Model IMGC dan Model POSMAD. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh empat hal, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor kebijakan atau regulasi, faktor teknologi, dan faktor karakter informasi. Hasil temuan ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah lain untuk mengembangkan manajemen informasi spasial.
Manifestasi konsep kosmologi Jawa dalam perkembangan pola ruang kawasan pusat pemerintahan Surakarta Arnindya Afifah Urfan; Istijabatul Aliyah; Galing Yudana
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.35009

Abstract

Pusat pemerintahan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan politis dan administratif bagi suatu wilayah. Kota Surakarta yang sebelumnya merupakan ibukota Kerajaan Mataram Islam telah mengalami banyak perkembangan termasuk pada kawasan pusat pemerintahan. Terbentuknya Kota Surakarta pada awalnya didasari oleh konsep kosmologi Jawa, yaitu  kepercayaan dan cara pandang masyarakat Jawa terhadap dunia, serta keterkaitan manusia dan lingkungan pada penataan ruang. Sebagai kota budaya pada masa kini, elemen kebudayaan tidak lagi menonjol dalam penataan pusat pemerintahan. Hal ini melatarbelakangi kajian manifestasi konsep kosmologi Jawa pada dinamika pola ruang pusat pemerintahan Kota Surakarta. Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif yang mencakup (1) identifikasi konsep kosmologi Jawa, (2) analisis pola ruang pusat pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa, dan (3) perkembangan pola ruang pusat pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta adalah satu-satunya pusat pemerintahan yang menggunakan kosmologi Jawa dalam penataan ruangnya. Walaupun demikian, beberapa konsep dari kosmologi Jawa, seperti mancalima dan mancapat, saat ini sudah hilang akibat peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Kota Surakarta.
Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Jef Rudiantho Saragih; Nisma Khairani Ritonga; Ummu Harmain
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.55402

Abstract

Perencanaan partisipatif merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma perencanaan sentralistik ke perencanaan desentralistik. Melalui pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan, musrenbang merupakan bentuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi perencanaan partisipatif (musrenbang); (2) menganalisis efektifitas perencanaan partisipatif; dan (3) merancang model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD.  Penelitian dilaksanakan bulan Februari-Maret 2020 dengan mengambil satuan analisis pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tahun 2020.  Pengambilan sampel dan narasumber ditetapkan dengan kuota sampling sebanyak 60 orang responden pemangku kepentingan musrenbang. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, direct rating method (DRM), dan analisis SWOT.  Musrenbang kecamatan dilaksanakan dengan tahapan: musrenbang desa, pramusrenbang kecamatan, input ke e-planning, musrenbang kecamatan, dan pascamusrenbang kecamatan.  Efektivitas musrenbang diukur dari tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi.  Dimensi pencapaian tujuan berada pada skor 3,39 (cukup efektif), dimensi integritas 3,49 (efektif), sementara dimensi adaptasi 3,44 (efektif).  Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang berada pada jalur yang tepat, namun berbagai aspek perlu ditingkatkan. Strategi agresif difokuskan pada Strategi SO, yaitu: (1) meningkatkan fungsi kecamatan dan integritas pelaku musrenbang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, (2) meningkatkan kesesuaian program yang diajukan berdasarkan aspirasi masyarakat, (3) meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan aplikasi e-planning dalam proses musrenbang kecamatan, dan (4) meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara daring untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Peran pemanfaatan SIG dalam pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan: studi kasus Kelurahan Penumping dan Sriwedari, Surakarta Murtanti Jani Rahayu; Paramita - Rahayu; Rufia Andisetyana Putri; Erma Fitria Rini
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.44598

Abstract

Basis data yang akurat sebagai salah satu elemen penting pelayanan publikmerupakan faktor pendukung esensial menuju transparansi perencanaan tata ruang.Pengendalian pemanfaatan ruang, salah satu tahapan dalam perencanaan tataruang, merupakan usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruangtermasuk tata tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alamlainnya yang berada pada kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan,dan kawasan perkotaan yang direncanakan dapat terwujud. Studi ini menggunakanmetode studi kasus dengan teknik analisis pemetaan menggunakan SIG untukmenunjukkan perubahan pemanfaatan guna lahan dan urgensi pembaharuan data.Hasil studi menunjukkan bahwa perubahan pemanfaatan guna lahan terjadi secarasignifikan pada kelurahan Penumping dan Sriwedari. Oleh karena itu, pembaharuanpeta guna lahan yang dilakukan secara berkala menjadi penting untukmengidentifikasi dan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada skala persil.Pembaharuan secara berkala yang akurat dapat digunakan untuk melakukanpengendalian pemanfaatan ruang secara tepat, dan membantu proses pengambilankeputusan serta pengembangan strategi pembangunan skala kelurahan. Untukmembantu proses pembaharuan pemanfaatan guna lahan, implementasi SIG padaskala kelurahan sangat dibutuhkan.
Sektor informal: peninjauan kembali dalam perspektif konseptual Dhoni Arya Khairi; Agam Marsoyo
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.47072

Abstract

Pada tahun 1972, ILO sebagai institusi ketenagakerjaan internasional memperkenalkan tujuh kriteria konsep sektor informal. Kemunculan konsep sektor informal tersebut lahir di tengah geliat pembangunan negara dunia ketiga yang semangat dengan konsep pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Memasuki dekade 2000-an dan 2010-an, eksistensi sektor informal tetap dirasakan keberadaannya di berbagai negara. Namun, keberadaannya di tengah konsep pembangunan tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lebih mengedepankan konsep pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki tujuan meninjau kembali konsep sektor informal dari awal kemunculannya hingga saat ini dalam konteks teori pembangunan. Hal ini menggunakan metodologi analisis isi induktif-kualitatif yang selanjutnya 28 kasus penelitian sektor informal pedagang kaki lima di berbagai negara dianalisis ke dalam unit-unit informasi, kategori, dan konsep dalam konteks teori pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan adanya evolusi konsep sektor informal seiring dengan evolusi teori pembangunan. Konsep sektor informal mengalami evolusi dari dekade 1970-an hingga 2010-an yang ditandai dengan semakin banyak konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan. Bentuk evolusi konsep sektor informal juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara konsep sektor informal menurut ILO (1972) yang terdiri dari tujuh kriteria dengan konsep sektor informal dekade 2010-2019 yang terdiri dari 16 kriteria.
Hubungan indeks kualitas lingkungan hidup dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen Firosy A Rohman; Suryanto Suryanto
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v18i1.49206

Abstract

Kabupaten Kebumen adalah kabupaten yang memiliki persentase jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah pada tahun 2021. Permasalahan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan ketimpangan dan juga menjadi pemicu utama terjadinya tekanan terhadap degradasi lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen dengan tujuan untuk melihat hubungan antara tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2018–2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan alat analisis Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan pendapatan dan teknik uji korelasi pearson untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tingkat kemiskinan dan ketimpangan memiliki hubungan yang kuat dengan nilai -0.95 dan memiliki hubungan arah yang negatif. Begitu pula hasil uji korelasi variabel tingkat kemiskinan dengan variabel kualitas lingkungan hidup sebesar -0,94. Hubungan ini berarti terdapat hubungan negatif yang kuat antar dua variabel tersebut. Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan pemerintah dapat mengembangkan lagi kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis dengan penjagaan kelestarian lingkungan serta kondisi alam dan juga mengurangi ketimpangan pendapatan, yakni penggalakan program pendidikan non formal, meningkatkan program pemberdayaan fakir miskin, pengembangan UMKM, pengembangan lingkungan sehat, serta pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
Perubahan penggunaan lahan dan dan pola spasial tutupan lahan di sekitar Kawasan Industri Purwosuman, Sragen Sirojul Muslim; Rizon Pamardhi Utomo; Chrisna Trie Hadi Permana
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v18i1.53755

Abstract

Kawasan Industri Purwosuman merupakan kawasan industri yang terus berkembang setiap tahunnya. Pesatnya perkembangan industri menyebabkan semakin tingginya permintaan lahan untuk aktivitas industri dan pendukungnya. Hal ini berdampak pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun dan berubahnya pola tutupan lahan yang membuat kawasan semakin menyatu antar cluster-cluster permukiman yang membentuk pola menerus menyerupai pola gurita. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan dan pola tutupan lahan di sekitar Kawasan Industri Purwosuman. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan campuran penguatan dengan basis penelitian kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis spasial overlay dengan data dan informasi diperoleh dari hasil observasi lapangan dan data dari instansi pemerintahan tentang penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan lahan pada tahun 2012 dan tahun 2020. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan dan pola tutupan lahan di sekitar Kawasan Industri Purwosuman. Alih fungsi lahan terjadi dari lahan pertanian dan RTH menjadi lahan industri, permukiman, dan perdagangan. Adapun pola yang berkembang pada mulanya berbentuk rantai menjadi pola yang berbentuk seperti gurita dan menerus di sepanjang jalur transportasi.
Fungsi ekonomi hutan kota (studi kasus: Hutan Kota Sangga Buana, Lebak Bulus, Jakarta) Muhammad Raafi Setiawan; Ana Hardiana; Paramita Rahayu
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v18i1.47791

Abstract

Perkembangan dan tingginya pembangunan kota-kota besar di Indonesia, khususnya DKI Jakarta mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan yang sangat signifikan. Lahan-lahan kosong dan ruang terbuka hijau kini banyak dialihfungsikan sebagai kawasan-kawasan yang dikomersilkan, seperti permukiman, perdagangan, sarana prasarana pendukung perkotaan, hingga kawasan industri. Untuk kasus di Jakarta, keprihatinan atas hal tersebut diperkuat dengan data bahwa kebutuhan dari 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru terpenuhi sebesar 9.98%. Terkait dengan kebutuhan RTH, hutan kota adalah salah satu kontributor penting RTH. Akan tetapi, hutan kota rawan mengalami alih fungsi karena dianggap memiliki nilai ekonomi rendah karena harus menjaga fungsinya sebagai area hijau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi ekonomi hutan kota, dengan Hutan Kota Sangga Buana di Lebak Bulus, Jakarta Selatan sebagai studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deduktif. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui observasi, survei instansi, dan studi literatur. Data terkumpul selanjutnya dikompilasi dan dilakukan analisis secara kuantitatif. Penelitian ini membuktikan bahwa hutan kota dapat mengakomodasi aktivitas dengan nilai ekonomi tinggi, dengan tetap menjaga fungsi sebagai RTH. Aktivitas ekonomi dalam hutan kota tersebut juga mampu meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga fungsi RTH. Temuan pada studi ini dapat menjadi dasar bahwa perlu adanya peningkatan efektivitas fungsi ekonomi hutan kota yang sejalan dengan fungsi RTH sehingga hutan kota tetap terus mampu mengimbangi perkembangan dan tingkat pembangunan kawasan perkotaan.
Evaluation of domestic wastewater and river management in Belian Village, Batam City Sub-district, Indonesia Anshah Silmi Afifah; Iva Yenis Septiariva; S Suhardono; I Wayan Koko Suryawan; Mega Mutiara Sari
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v18i1.60019

Abstract

Domestic wastewater management is one indicator of sustainable development achievement. Belian Village in Batam City, Indonesia, needs to be evaluated because it has the potential to disrupt environmental conditions. The purpose of this research is to determine the current conditions and make recommendations for domestic wastewater management solutions in Belian Village, Batam City. This study was carried out through direct observation, documentation of activities, and literature searches. From 2014 to 2020, increased access to drinking water and sanitation in Batam City was measured. Despite the increase, it is still observed in Belian Village that wastewater is discharged directly into river bodies. The river's quality will deteriorate as a result of this. To mitigate the negative effects of these activities, communal processing solutions can be implemented. By considering operation and maintenance, an up-flow filter tank can be used for wastewater treatment.

Page 16 of 27 | Total Record : 263

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2025) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) More Issue