cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 22   23   24   25   26 
IMPLEMENTASI SIREKAP DALAM PILKADA 2020 KABUPATEN SEMARANG Christiana Cristin Gauru; Rina Martini; Laila Kholid Alfirdaus
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3874

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of SIREKAP in the 2020 regional head elections of the Regent and Deputy Regent of Semarang Regency. Sirekap is an information technology-based application device as a means of publishing the results of the Vote Counting and recapitulation of the results of the Vote Counting as well as a tool in the implementation of the recapitulation of the results of the Counting of Electoral Votes. The research method uses a qualitative type of research based on the philosophy of postpositivism. The results showed that the implementation of Sirekap in the 2020 Regional Elections in Semarang Regency went well. However, there are some that should be evaluated on Sirekap. Sirekap not only has the advantages of being effective and efficient, but also has several disadvantages that are the focus of KPU improvement. Natural resources, election infrastructure and election support facilities must be improved. The advantages of Sirekap are that it increases transparency and accountability, time efficiency, and minimizes vote miscalculations. Meanwhile, the disadvantages of Sirekap are that it requires an adequate internal network, device devices that are quite specific, and the existence of human resources that have not been able to adapt to technology.AbstrakPemilu dengan digital merupakan suatu ide yang dapat menjawab tuntutan zaman. Namun, masih ada banyak permasalahan seperti kurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi SIREKAP pada pemilihan kepala daerah 2020 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi Sirekap pada pilkada 2020 Kabupaten Semarang berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa yang harus dievaluasi pada Sirekap. Sirekap selain memiliki kelebihan yang efektif dan efisien, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang menjadi focus perbaikan KPU. Sumber daya alam, infrastruktur pemilu dan fasilitas pendukung pemilu harus diperbaiki. Kesimpualn dalam penelitian ini, yaitu kelebihan dari Sirekap adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi waktu, serta meminimalisir kesalahan perhitungan suara. Sedangkan kelemahan dari Sirekap, yaitu membutuhkan jaringan internat yang memadai, perangkat gawai yang cukup spesifisik, serta adanya sumber daya manusia yang belum mampu beradaptasi dengan teknologi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAMBAHAN PENGHASILAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI Waras Mulyono; Annisa Purwatiningsih; Cahyo Sasmito
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3204

Abstract

Many policies have been carried out to improve the performance of local government officials in providing optimal public services, one of which is the provision of Employee Income Allowances. Local governments can provide additional income to employees by looking at the regional financial capacity. The purpose of this study is to describe the implementation process and impact of the Pasuruan Regent Regulation Number 58 of 2018 concerning Additional Employee Income in improving employee performance at the Pasuruan District Livestock and Food Security Service. Qualitative descriptive research method. The results showed that the increase in income intended for employees had a positive impact on improving employee performance. Implementation of increased income aimed at employees to improve employee discipline both in attendance and when employees come home from work. The implementation of the policy of additional employee income is more directed to the theory of the Van Horn and Van Metter approach models. The implementation of employee income has not yet realized the implementation of the Employee Performance Target.AbstrakBanyak kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, salah satunya pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses  implementasi dan dampak kebijakan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penambahan penghasilan ditujukan untuk pegawai memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja pegawai. Pelaksanaan penambahan penghasilan ditujukan bagi pegawai meningkatkan disiplin pegawai baik dalam kehadiran pegawai maupun pulang kerja pegawai. Pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan pegawai lebih mengarah pada teori model pendekatan Van Horn dan Van Metter. Pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai masih belum mewujudkan pelaksanan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
TATA KELOLA DESA INKLUSI DI DESA BEDALI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG Chandra Dinata; Bambang Noorsetya; Umi Chayatin; Reni Puji Astutik
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3775

Abstract

Rural development is a trendsetter for the realization of people's welfare. Inclusiveness is a new direction of development that is friendly to all components of society, especially in rural areas. Using a qualitative approach, information about the implementation of inclusive villages was explored and analyzed interactively to describe an inclusive village in Bedali Village, Lawang District, Malang Regency. Organizing inclusive villages forms the Linksos organizational community as a forum for organizing inclusive villages. In practice, multi actors are involved in promoting inclusive villages such as posyandu, disabled posyandu cadres, Lawang Health Center, and Lawang Hospital. Under supervision, it is carried out by Linksos and Posyandu cadres with disabilities which aim to measure performance to achieve the expected results according to plan. From this implementation, an important point in the development and development of inclusive villages is the need to prepare the infrastructure to develop potential so that persons with disabilities can work and be part of national development.AbstrakPembangunan pedesaan menjadi trend setter bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Inklusifitas menjadi arah baru pembangunan yang ramah terhadap seluruh komponen masyarakat, khususnya di pedesaan. Dengan pendekatan kualitatif, informasi tentang implementasi desa inklusif digali dan dianalisis secara interaktif untuk menggambarkan desa inklusif di Desa Bedali Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pengorganisasian desa inklusi membentuk komunitas organisasi Linksos sebagai wadah penyelenggara desa inklusi. Dalam pelaksanaannya multi actor terlibat dalam mendorong desa inklusi seperti posyandu, kader posyandu disabilitas, Puskesmas Lawang, dan RSJ Lawang. Dalam pengawasan, dilaksanakan oleh Linksos serta kader posyandu disabilitas yang bertujuan untuk mengukur kinerja agar mencapai hasil yang diharapkan sesuai perencanaan. Dari implementasi tersebut, menjadi point penting dalam pengembangan dan pembangunan desa inklusif perlu penyiapan infrastruktur untuk mengembangkan potensi agar penyandang disabilitas dapat berkarya dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional.
EVALUASI PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI WILAYAH PAMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN Rudi Subiyakto
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3716

Abstract

The purpose of this study is to present the results of the evaluation of the development of transmigration areas using index numbers. This study uses quantitative methods, especially to determine index numbers. The research data was collected using a questionnaire, the respondents consisted of elements of the government, the private sector, and the community. Respondents gave scores on the questionnaire which was guided directly by the researcher. 150 respondents were divided into 5 groups according to the number of evaluation dimensions. Determination of the index following the technique of multidimensional scaling (MDS). The index results show that the Pamulutan Transmigration Area is included in the category of autonomy. After receiving intervention in several dimensions as a strengthening program for the next 5 years, the area has become a competitive transmigration area. The results showed that the Parit Rambutan area met the autonomy and competitive criteria. Meanwhile, Indralaya and West Pamulutan are still in the undeveloped category. The results of this evaluation become a recommendation for the Ministry of Transmigration to make regulations and intervention actions in the development of transmigration areas for the next 5 years.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan hasil evaluasi pengembangan kawasan transmigrasi dengan menggunakan angka indeks. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, terutama untuk menentukan angka indeks. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner, responden terdiri dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Responden memberikan skor pada kuesioner yang dipandu langsung oleh peneliti. 150 responden dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan jumlah dimensi evaluasi. Penentuan indeks mengikuti teknik multidimensional scaling (MDS). Hasil indeks menunjukkan bahwa Kawasan Transmigrasi Pamulutan termasuk dalam kategori otonomi. Setelah mendapat intervensi dalam beberapa dimensi sebagai program penguatan selama 5 tahun ke depan, kawasan tersebut menjadi kawasan transmigrasi yang berdaya saing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Parit Rambutan memenuhi kriteria otonomi dan kompetitif. Sedangkan Indralaya dan Pamulutan Barat masih dalam kategori belum berkembang. Hasil evaluasi ini menjadi rekomendasi bagi Kementerian Transmigrasi untuk membuat regulasi dan tindakan intervensi dalam pengembangan kawasan transmigrasi untuk 5 tahun ke depan.
STRATEGI PEMBERDAYAAN UNTUK MENGIKIS DISKRIMINASI TERHADAP KAUM PEREMPUAN Abd. Rohman; Sugeng Rusmiwari; Ade Hermawan
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3736

Abstract

The issue of violence and discrimination against women is still an international issue, even including the Sustainable Development Goals (SDGs) agenda. Discrimination against women occurs most often is violence, stereotypes and subordination of women. The purpose of this study was to reveal the efforts of local governments in empowering women to eradicate violence and discrimination against women. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Determination of informants used purposive sampling technique and data analysis using Miles, Huberman, and Saldana models, namely data reduction, data presentation, data condensation, and drawing conclusions/verification. The research findings that the women's empowerment strategy carried out by the P3AP2KB Office of the Malang City Government are (1) strengthening political will by issuing policies for the protection and empowerment of women, as well as efforts to understand and strengthen regulations on the protection and empowerment of women. (2) encourage and strengthen the participation of women in various development programs of the Malang City Government, such as outreach activities, training, musrenbang, and the development of women's organizations. (3) provide guidance to women's limitations with a group approach and urge women to organize themselves both within women's circles and in partnership with men. These efforts are made so that women can empower their potential to contribute their interests and talents to create an independent and prosperous life. Women will also be more confident and be able to have the courage to speak out in public to express their opinions.AbstrakIsu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi isu internasional, bahkan termasuk agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Diskriminasi terhadap perempuan terjadi paling sering adalah kekerasan, stereotip dan subordinasi. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan perempuan guna mengikis kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan analisis data menggunakan model interaktif, yakni reduksi data, penyajian, kondensasi, dan penarikan simpulan/verifikasinya. Temuan penelitian bahwa strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan Dinas P3AP2KB Pemerintah Kota Malang adalah (1) penguatan political will dengan menerbitkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, serta upaya pemahaman dan penguatan peraturan-peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. (2) mendorong dan menguatkan keikutsertaan perempuan dalam  berbagai program pembangunan Pemerintah Kota Malang, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, musrenbang, dan pengembangan organisasi perempuan. (3) melakukan pembinaan terhadap keterbatasan kaum perempuan dengan pendekatan kelompok-kelompok serta menghimbau kaum perempuan menghimpun diri baik dalam kalangan Perempuan saja maupun bermitra dengan laki-laki. Upaya tersebut dilakukan agar kaum perempuan dapat memberdayakan potensi yang di miliki untuk menyumbangkan minat dan bakatnya mewujudkan kehidupan diri yang mandiri dan sejahtera. Kaum perempuan juga akan lebih percaya diri dan dapat memberanikan dirinya untuk bersuara di depan publik menyampaikan pendapatnya.
OPTIMALISASI FINGER PRINT MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Nur Fathin Luaylik; Moh Dohri
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.2750

Abstract

Dicipline is moral responsibility.Many employee and teacher in Junior High School 3 Jrengik come late dan back to home early. Pandemic situation COVID-19, which all employee  have shift of work actively, so much have influence to insentive income  totall. Forgetting to do a finger print when you come home from school and not being able to use the finger print tool is a daily problem. This can affect the amount of additional income that employees receive each month. The purpose of the study, for the basis of evaluating the level of discipline through an information technology system, is the use of digitally recording employee attendance levels. The research uses the implementation theory of Edwards III, with indicators of resources, disposition, communication, and bureaucratic structure. The results showed that communication was good and carried out intensively. Resource field, well done to reduce attendance list manipulation. Disposition indicators are quite good, namely helping employees to be disciplined. The bureaucratic structure is quite good, always prepare tissue near the finger print tool.AbstrakDisiplin merupakan kewajiban moral. Ada pegawai dan guru di SMPN 3 Jrengik  datang  terlambnat dan pulang lebih awal. Kondisi pandemi COVID-19  di mana semua pegawai dibagi jam  aktifnya di sekolah, maka semakin besar pengaruhnya terhadap jumlah tambahan penghasilan. Lupa melakukan finger print waktu datang sampai pulang sekolah dan tidak bisa digunakannya alat finger print menjadi persoalan kesehararian. Hal ini bisa mempengaruhi jumlah tambahan penghasilan yang diterima pegawai setiap bulannya. Tujuan penelitian,untuk dasar evaluasi terhadap tinkat kedisiplinan melalui sistem teknologi informasi yaitu penggunaan perekaman tingkat kehadiran pegawai secara digital. Penelitian menggunakan teori implementasi dari Edwards III, dengan indikator sumber daya, disposisi, komunikasi,dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sudah baik serta  dilakukan intensif. Bidang sumber daya, cukup baik dilakukan untuk mengurangi manipulasi daftar hadir. Indikator disposisi, cukup baik yakni membantu pegawai  bersikap disiplin. Struktur birokrasi cukup baik selalu menyiapkan tisu  di dekat alat  finger print.
EFEKTIVITAS BERKAS MLAKU DEWE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO Nona Vita Rahayu; Hendra Sukmana
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3708

Abstract

This study aims to analyze and describe the effectiveness of the Mlaku Dewe file for public services in Sukodono District, Sidoarjo Regency. In this study, researchers used a type of descriptive qualitative method by implementing an approach in the form of observation and interviews. The data used in this study comes from primary data and secondary data. In this study, the researchers selected informants who were related to the object under study, including the sub-district head, administrative and general affairs staff in Sukodono District. The theory used in this study is the theory according to Richard M. Steers (1980: 1). In this theory there are three indicators that are used consisting of indicators of achievement of objectives, indicators of integration, indicators of adaptation. The research results found in the first indicator, an indicator of achieving goals, of course, in achieving goals, it is necessary to have stages and their periodization, while the researchers divided them into five years of achieving the goals of using the Mlaku Dewe Files. The second indicator is the integration indicator, it was found that the socialization of the service program using the File Mlaku Dewe application system had been carried out properly. The last indicator is an adaptation indicator. As for the results, it was found that administrative and general affairs staff in the Sukodono sub-district always use the File Mlaku Dewe application in carrying out administrative services to the community.AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisa dan mendeskripsikan efektivitas Berkas Mlaku Dewe terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif dengan melaksanakan sebuah pendekatan berupa observasi dan wawancara. Adapun data yang dipergunakan pada penelitian ini berasal dari data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini peneliti memilih informan yang berhubungan dengan objek yang diteliti antara lain Camat, Staff urusan tata usaha dan umum di Kecamatan Sukodono. Adapun teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Richard M. Steers (1980: 1). Pada teori ini terdapat tiga indikator yang digunakan terdiri dari indikator Pencapaian Tujuan, indikator Integrasi, indikator Adaptasi. Pada hasil penelitian didapati pada indikator pertama, indikator pencapaian tujuan tentunya didalam sebuah pencapaian tujuan diperlukan adanya tahapan-tahapan serta periodesasinya adapun peneliti membagi kedalam lima tahun pencapaian tujuan penggunaan Berkas Mlaku Dewe. Indikator kedua adalah indikator integrasi didapati bahwa sosialisasi program pelayanan dengan menggunakan sistem aplikasi Berkas Mlaku Dewe telah dilaksanakan dengan baik. Indikator terakhir adalah indikator adaptasi adapun hasil yang didapati bahwa para staff urusan tata usaha dan umum yang terdapat di kecamatan Sukodono selalu menggunakan aplikasi Berkas Mlaku Dewe dalam melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
ANALISIS PERUBAHAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH Ignatius Adiwidjaja; Firman Firdausi; Perdinandus .
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.4049

Abstract

Budget planning is a budgeting activity carried out by local governments in financing programs and activities for one fiscal year. In its implementation it is often not in accordance with the developments that have been planned so that it is necessary to make changes to the budget. This study aims to analyze changes in budget planning made by the Batu City local government in supporting infrastructure development financing during the Covid-19 pandemic. This study uses an exploratory qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Determination of informants using snowball sampling. Data analysis with reduction, presentation and conclusion. The validity of the data using triangulation techniques. The results of the study show that the budget planning that has been set has made changes to the budget due to the impact of the Covid-19 pandemic. This shows that the local government is quite good at managing regional finances. Realized regional infrastructure development can be seen from the absorption of infrastructure spending in 2020 (9.62%) in 2021 (35.50%). Supporting factors include the implementation of e-government which makes it easier for regional officials to coordinate and plan programs. The inhibiting factor is the impact of the pandemic so that infrastructure development is postponed, canceled or maintained.AbstrakPerencanaan anggaran merupakan kegiatan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan untuk satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaanya sering tidak sesuai dengan perkembangan yang sudah direncanakan sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batu dalam menunjang pembiayaan pembangunan infrastruktur selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan snowball sampling. Analisis data dengan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan anggaran yang ditetapkan telah dilakukan perubahan anggaran yang disebabkan dampak pandemi Covid-19. Ini menunjukan bahwa pemerintah daerah sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerah. Pembangunan infrastruktur daerah yang terealisasi dapat dilihat dari serapan belanja infrastruktur tahun 2020 (9,62%) tahun 2021 (35,50%). Faktor yang mendukung diantaranya penerapan e-government yang memudahkan perangkat daerah dalam berkoordinasi dan merencanakan program. Faktor yang menghambat yakni dampak pandemi sehingga pembangunan infrastruktur ditunda, dibatalkan atau dipertahankan pelaksanaanya.
PENGELOLAAN PERIZINAN REKLAME DI KOTA MALANG DENGAN PERSPEKTIF TRIPLE LOOP Willy Tri Hardianto; Anissa Purwatiningsih; Ivonia Bupu
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3682

Abstract

The government through the Disnaker PMPTSP optimizes ad retribution revenue. But on the other hand, this advertisement in its installation has disturbed and damaged the beauty of the city because it did not comply with the regulations made for it. This situation encourages researchers to examine in depth the Advertising Management Policy with a Triple Loop perspective. The purpose of this study is to find out how the billboard management policy is with a Triple Loop perspective in Malang City. To obtain the expected information, this research uses descriptive method with a qualitative approach. The research results show that understanding the triple loop is how to structure the relationship between organizational structure and habits are fundamentally changed as organizations learn how to learn. Outcomes of this learning include improving ways of understanding and changing goals, developing a better understanding of how to respond to the environment and deepening our understanding of why we choose to do things.AbstrakPemerintah melalui Disnaker PMPTSP mengoptimalkan penerimaan retribusi iklan. Tetapi disisi lain iklan ini dalam pemasangan telah mengganggu dan merusak keindahan kota dikarenakan tidak mengindakan peraturan yang dibuat untuk itu. Keadaan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji mendalam tentang kebijakan pengelolaan reklame dengan perspektif Triple Loop. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai bagaimana kebijakan pengelolaan reklame dengan perspektif Triple Loop di Kota Malang. Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Triple Loop adalah bagaimana menata hubungan antara struktur dan kebiasaan organisasi diubah secara fundamental karena organisasi belajar bagaimana untuk belajar. Hasil dari pembelajaran ini termasuk meningkatkan cara untuk memahami dan merubah tujuan, mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana menanggapi lingkungan dan memperdalam pemahaman kita tentang mengapa kita memilih untuk melakukan sesuatu.
PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMILU 2019 Agus Edi Winarto; H. M. Dimyati Huda; Trimurti Ningtyas
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3742

Abstract

Supervision of general election will run more effectively if Bawaslu involves public participation. This study aims to identify and analyze public participation in general election supervision and the roles and obstacles of Bawaslu Kabupaten Kediri in increasing public participation in general election supervision in the 2019 General Election in Kediri Regency. This is an empirical research using qualitative research. The researcher uses interviews as the primary data and documentation as the secondary data. The results show that: first, the people of Kediri Regency have participated in conducting general election supervision in the form of giving information on suspected general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri; second, Bawaslu Kabupaten Kediri has made efforts to increase public participation in general election supervision in the form of participatory supervision dissemination, initiating the formation of Kampung APU (Anti Money Politics) and Kampung AWAS (Participatory Supervision) in several villages in Kediri Regency; third, the obstacles faced by Bawaslu Kabupaten Kediri are the low political education, the perception that general election is an election organizer’s business, the perception that general election does not affect the life / welfare of the community, the existence of ewuh-pakewuh culture, and the fear of intimidation towards personal and family security and safety by giving report of general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri.AbstrakPengawasan pemilu akan berjalan lebih efektif jika Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis seberapa jauh tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, dan bagaimanakah peran-serta dan hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini empiris dengan desain kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer wawancara dan data sekunder dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, masyarakat Kabupaten Kediri telah berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu berupa pemberian informasi terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kediri; kedua, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berupa sosialisasi pengawasan partisipatif, memprakarsai terbentuknya Kampung APU (Anti Politik Uang) dan Kampung AWAS (Pengawasan Partisipatif) di beberapa desa di Kabupaten Kediri; ketiga, kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri adalah rendahnya pendidikan politik, adanya persepsi bahwa pemilu menjadi urusan penyelenggara pemilu, adanya persepsi bahwa pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan / kesejahteraan masyarakat, adanya budaya ewuh pakewuh, dan adanya kekhawatiran intimidasi terhadap keamanan dan keselamatan diri dan keluarga jika melaporkan pelanggaran pemilu.

Page 24 of 36 | Total Record : 353

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue