cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 23   24   25   26   27 
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE MELALUI UPAYA REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL.BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Muhammad Aenur Rosyid; Dwi Hastuti
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.4061

Abstract

The unavailability of temporary child placement institutions (LPAS) in districts is an obstacle to social rehabilitation and reintegration efforts mandated by Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system. This role was then taken over by the Bengkel Jiwa Foundation, a non-profit organization engaged in assisting and fulfilling the rights of ABH. The purpose of this study was to find out the implementation of restorative justice for ABH as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and Social Minister Regulation Number 26 of 2018 concerning social rehabilitation and reintegration for ABH through social rehabilitation and reintegration efforts carried out by the Jiwa Workshop Foundation. The method used in this research is descriptive-qualitative. The results of the study show that the implementation of social rehabilitation and reintegration carried out by the Jiwa Workshop Foundation is in accordance with the provisions of laws and regulations, although it is not optimal because of management HR limitations and budget restrictions.AbstrakBelum tersedianya lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di kabupaten menjadikan hambatan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Peran ini kemudian diambil alih oleh yayasan Bengkel Jiwa sebagai lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendampingan dan pemenuhan hak-hak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau ABH. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif bagi ABH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan Yayasan Bengkel Jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dijalankan Yayasan Bengkel Jiwa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun belum optimal karena terdapat faktor keterbatasan SDM pengurus dan keterbatasan anggaran.
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) RAHARJO DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PERTANIAN Asnah Asnah; Fedri Edo; Umi Rofiatin
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.4060

Abstract

Village-Owned Enterprises in general are business entities formed based on Regional Regulations, whose management can also be adjusted to Village Regulations. This also applies to BUMDes Raharjo which was formed with the aim of helping the economic welfare of villages and communities through the utilization of village agricultural potential, namely strawberry plants which are developed into Strawberry Barn Tourism. This study aims to analyze the role of BUMDes Raharjo in the development of an agriculture-based tourism village in Pandanrejo Village, Bumiaji District, Batu City, East Java. The research location was determined purposively, with a descriptive analysis method. The role of BUMDes Raharjo is very important in utilizing village potential, in the form of strawberry plants, increasing business and the community's economy, developing collaboration between villages and/or with third parties, as well as providing business opportunities and employment opportunities to local communities, community empowerment, marketing and selling of crops as well as the products of Medium, Small Micro Enterprises of the local community. In carrying out institutional programs, most do it through Strawberry Barn Tours. Thus BUMDes Raharjo has an important role in helping improve the welfare of the people of Pandanrejo Village.AbstrakBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara umum merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, yang dalam pengelolaannya dapat disesuaikan juga dengan Peraturan Desa. Hal ini berlaku juga bagi BUMDes Raharjo yang dibentuk dengan tujuan membantu kesejahteraan ekonomi desa dan masyarakat melalui pemanfaatan potensi pertanian desa, yaitu tanaman Stroberi yang dikembangkan menjadi Wisata Lumbung Stroberi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BUMDes Raharjo dalam pengembangan desa wisata berbasis pertanian di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Lokasi penelitian ditentukan secara purposife, dengan metode analisis deskriptif. Peran BUMDes Raharjo sangat penting dalam pemanfaatan potensi desa, berupa tanaman Stoberi, meningkatkan usaha dan perekonomian masyarakat, pengembangan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, serta memberikan peluang usaha dan lapangan pekerjaan kepada masyarkat setempat, pemberdayaan masyarakat, pemasaran dan penjualan hasil panen serta produk-produk Usaha Menengah, Kecil Mikro masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan program-program lembaga, lebih banyak melakukannya melalui Wisata Lumbung Stroberi. Dengan demikian BUMDes Raharjo memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pandanrejo.
ANALISIS KEBIJAKAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN, INDONESIA Halimul Nabil Arfardila Arthana; M. Syaprin Zahidi
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3448

Abstract

Developments in many fields in aspects of life in the era of globalization, have an impact on increasing human traffic in the field of immigration. This greatly raises the potential for violations in the immigration sector, such as the use of visit visas, abuse of residence, providing false information in order to obtain a residence permit, overstaying, and disobeying the applicable laws and regulations. Regarding this violation, the Immigration Office is given the responsibility of supervising foreigners in the territory of Indonesia. Deportation is one of the immigration administrative actions to take action against foreign nationals who commit violations, so that they must be forcibly removed from Indonesian territory by the Immigration Officer. The purpose of this paper is to determine the deportation policy applied to foreign nationals in 2021 in the working area of the Class II Immigration Office of TPI Tarakan. The results showed that the administrative deportation was carried out on 5 foreign nationals from Pakistan who were in the working area of the Class II Immigration Office of TPI Tarakan. The type of research used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of library research and interviews with data types in the form of secondary data such as books, mass media, articles, internet, and primary data such as interviews, and documents provided directly by employees. immigration.AbstrakPerkembangan pada banyak bidang dalam aspek kehidupan di era globalisasi, berdampak pada lalu lintas manusia yang semakin meningkat dalam bidang keimigrasian. Hal tersebut sangat memunculkan potensi akan terjadinya pelanggaran pada bidang keimigrasian seperti, pemanfaatan visa kunjungan, penyalahgunaan tempat tinggal, memberikan keterangan yang palsu guna mendapatkan izin tinggal, overstay, dan tidak taat pada peraturan yang berlaku dalam undang-undang. Terkait pelanggaran ini, Kantor Imigrasi diberikan tanggung jawab dalam mengawasi orang asing di wilayah Indonesia. Deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian guna menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran, sehingga ia harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia secara paksa oleh Pejabat Imigrasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan deportasi yang diterapkan terhadap warga negara asing pada tahun 2021 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan administratif deportasi dilakukan terhadap 5 warga negara asing yang berasal dari Pakistan yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa tinjauan pustaka (library research) dan wawancara dengan jenis data berupa data sekunder seperti buku, media massa, artikel, internet, dan data primer seperti hasil wawancara, dan dokumen yang diberikan langsung oleh pegawai imigrasi.
KEMITRAAN STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN JALUR WISATA HERITAGE TRAINZ LOKO TOUR CEPU DI KABUPATEN BLORA Nopi Dwi Indahsari; Agus Subianto; M. Husni Tamrin
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3968

Abstract

The purpose of this study was to analyze the partnership between Perum Perhutani KPH Cepu and CV Hargo Dumilah Group in managing the Cepu Heritage Trainz Loko Tour tour route in Blora Regency. The Heritage Trainz Loko Tour Cepu tour is a tour package through the teak forest pulled by a steam locomotive made by Berliner Maschinnbau Germany in 1928. This research uses qualitative methods with a descriptive case study approach and focuses on the parameters of Commitment, Coordination of Interdependence, Trust, Communication Behavior with indicators of Communication Quality, Communication Sharing, Participation and Conflict Resolution Techniques. The results of the study show that tourism management is based on a cooperation agreement which contains the rights and obligations of each party and is running well. However, there were problems faced when the Covid-19 pandemic had an impact on tourism development which could not go according to plan. So it can be concluded that the indicator of trust is not optimal, this is due to problems that hinder sustainability in terms of development and arrangement of tourist objects.AsbtrakTujuan dari penelitian ini untuk menganalisa kemitraan antara Perum Perhutani KPH Cepu dengan CV Hargo Dumilah Group dalam pengelolaan jalur wisata Heritage Trainz Loko Tour Cepu di Kabupaten Blora. Wisata Heritage Trainz Loko Tour Cepu adalah paket perjalanan wisata melintasi hutan jati yang ditarik dengan lokomotif uap buatan Berliner Maschinnbau Jerman tahun 1928. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif serta fokus pada parameter Commitment, Coordination of Interdependence, Trust, Communication Behavior dengan indikator Communication Quality, Communication Sharing, Participation and Conflict Resolution Techniques. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata didasarkan atas perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban dari masing masing pihak dan berjalan dengan baik. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi saat adanya pandemi covid-19 berdampak pada pada pengembangan wisata yang tidak dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kepercayaan tidak optimal hal ini disebabkan adanya permasalahaan yang menghambat pada keberlangsungan dalam hal pembangunan maupun penataan pada objek wisata.
STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN WORLD CLASS BUREAUCRACY PADA BKPSDM KABUPATEN ACEH BARAT Nur Ajija; Agatha Debby Reiza Macella
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3781

Abstract

The purpose of the research is to find oud the strategy in realizing a world-class bureaucracy carried out by the West Aceh Civil Service and Human Resources Development Agency.  To form employees to have good personalities and skills. Human resource development is a process carried out by an organization in improving its quality. This research uses the theory of human resource development in increasing personal motivation, improving skills, and improving personal self.  Research using qualitative methods through a descriptive approach, this type of research is to analze social events or conditions. The results of this study: the strategy taken in realizing a world class bureaucracy is first to meet quality improvement efforts state civil apparatus, secondly to provide training to become a potentially good civil servant.AbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui strategi dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Barat. Untuk membentuk pegawai agar memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik. Pengembangan sumber daya manusia ialah proses organisasi yang dijalankan untuk meningkatkan kualitasnya. Penelitian ini menggunakan teori pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan motivasi personal, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan personal diri. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif, jenis penelitian ini adalah menganalisis peristiwa atau kondisi sosial. Hasil penelitian ini:pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiauntuk membentuk pegawainya agar mempunyai karakter birokrasi yang baik sesuai dengan kompetensinya.  Strategi yang dilakukan dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia adalah pertama melakukan upaya peningkatan kualitas aparatur sipil negara, kedua memberikan pelatihan-pelatihan untuk menjadi aparatur sipil negara yang berpotensi baik.
PENGARUH PERILAKU GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA Nanang Bagus
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3743

Abstract

Village government in running the organization requires a leader who can know how to deal with employees who have an unruly nature. This study aims to find out how behavioral leadership style affects employee performance and what are the supporting and inhibiting factors of behavioral leadership style on employee performance in the Jatiguwi Village Office, Sumberpucung District, Malang Regency by using qualitative research methods. Data collection techniques in this study using interview techniques, observation and documentation. The results of behavioral leadership style research tend to be carried out by giving trust to employees in carrying out the duties and responsibilities of each head of department and section head and being able to complete tasks without supervision from superiors. Behavioral leadership style has a positive impact on employee performance because it is seen from several aspects, namely quality, namely in carrying out tasks that can be carried out professionally, quantity, namely the cycle of activities produced is carried out according to the specified target, independence in work, namely employees can complete the tasks set. given without supervision from superiors, timeliness that is seen from the picket schedule of employees entering the office on time and the work program is completed within the specified time.AbstrakPemerintahan desa dalam menjalankan roda organisasi memerlukan seorang pemimpin yang dapat mengetahui cara menghadapi pegawai yang memiliki pembawaan yang susah diatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan perilaku terhadap kinerja pegawai dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat gaya kepemimpinan perilaku terhadap kinerja pegawai di Kantor Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan menggunakaan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian gaya kepemimpinan perilaku cenderung dilakukan dengan memberikan kepercayaan terhadap pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing kaur maupun kasie dan dapat menyelesaikan tugas tanpa pengawasan dari atasan. Gaya kepemimpinan perilaku memiliki dampak positif terhadap kinerja pegawai karena dilihat dari beberapa aspek yaitu kualitas yakni dalam menjalankan tugas dapat di jalankan secara profesional, kuantitas yakni sirklus kegiatan yang dihasilkan di jalankan sesuai dengan target yang di tentukan, kemandirian dalam bekerja yakni pegawai dapat menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa pengawasan dari atasan, ketepatan waktu yakni di lihat dari jadwal piket pegawai masuk kantor tepat waktu dan program kerja selesai dalam jangka waktu yang ditentukan.
COLLABORATIVE GOVERNANCE BUMD DESA MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG Arini Permatasari
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4370

Abstract

Governance or collaboration between governments has not been fully implemented. It is evident that there is still a discrepancy in the implementation of good cooperation between people and the bumdes themselves. The study is intended to know how the public collaboration with the municipal business can can be made in the village of can can be kept alive. The research methods used are qualitative methods with natural characteristics as direct data sources. Data collection techniques are conducted by observation, interview and documentation, the data analysis techniques used for data reduction, data presentation and deduction.  The study is tested by the abstract governance theory presented by Ansell and Gash, by the indicator of face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, and intermediate elections. The results of the study show that the efforts made by the Village and BUMDes carry out socialization and provide business training to people who already have a business, and are just starting a business, as well as reminding them to repay loans and hope that there will be growing awareness of the community or business actors in the obligation to pay loans, also public awareness about Bumdes which makes people take advantage of business opportunities with assistance from the Bumdes themselves.AbstrakCollaborative Governance atau kolaborasi antar pemerintahan belum sepenuhnya dijalankan. Dapat dilihat dari masih adanya ketidaksesuaian pada pelaksanaan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Bumdes itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi masyarakat terhadap badan usaha milik daerah dalam miningkatkan keberadaan Bumdes di Desa Margaasih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diuji dengan teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yaitu dari indikator face to face dialogue (dialog tatap muka), trust building (membangun kepercayaan), commitment to process (komitmen terhadap proses), share understanding (pemahaman bersama), dan intermediate outcomes (hasil antara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh desa dan BUMDes melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha, dan baru memulai usaha, serta mengingatkan untuk membayar pinjaman serta harapan agar tumbuhnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dalam kewajiban membayar pinjaman, juga kesadaran masyarakat tentang Bumdes yang membuat masyarakat menjadi memanfaatkan peluang adanya usaha dengan bantuan daripada Bumdes itu sendiri.
PERAN SATUAN BHAKTI PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) Mai Puspadyna Bilyastuti; Rachma Ariani K.N.H; Ester Kristanti Setyaningtyas
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4228

Abstract

From 2017 to 2020, there were 51 cases of children entering the Madiun Regency Social Service, of which around 61% were ABH cases. The high number of ABH cases in Madiun Regency demands protection for Children in Conflict with the Law (ABH). One of the social pillars that plays an important role in protecting ABH is the Bhakti Unit (Sakti Peksos). This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study show that the existence of Sakti Peksos is very helpful for Madiun Regency in implementing the Child Social Welfare Program (PKAS). Sakti Peksos carries out the process in an effort to provide protection to ABH. Based on this process, Sakti Peksos acts as a change planner, broker with stakeholders, experts, social planners, and also a companion who advocates for clients on ABH protection.AbstrakJumlah Perkara Anak yang masuk di Dinas Sosial Kabupaten Madiun sejak tahun 2017 hingga 2020 adalah sebanyak 51 perkara, di mana sekitar 61% di antaranya merupakan kasus perkara ABH. Tingginya perkara ABH di Kabupaten Madiun menuntut perlindungan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu pilar sosial yang berperan penting dalam perlindungan ABH adalah Satuan Bhakti (Sakti Peksos). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Sakti Peksos sangat membantu Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKAS). Sakti Peksos melakukan proses dalam upaya memberikan perlindungan kepada ABH. Berdasarkan proses tersebut, Sakti Peksos berperan sebagai perencana perubahan, broker dengan stakeholder, tenaga ahli, perencana sosial, dan juga pendamping yang mengadvokasi klien pada perlindungan ABH.
ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU Syafriadi Syafriadi; Selvi Harvia Santri
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3845

Abstract

The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a role in maximizing the quality of the implementation of elections so as to provide certainty for the upholding of sovereignty and the pure results of the votes that will be cast by the community. Regulations for regulating the authority regarding Bawaslu in Indonesia are regulated in Law Number. 2 of 2015, this rule regulates the role and duties of Bawaslu, one of which is as a structure in election supervision related to law enforcement in the holding of elections. Bawaslu has very limited duties in carrying out its role as an election organizer, there is always news that mentions the weak supervision carried out by Bawaslu in holding elections. Community expectations for Bawaslu in carrying out their role are very high, but, on the other hand, the limited authority given to Bawaslu makes their role dysfunctional. The ineffectiveness of the duties carried out by Bawaslu will affect the implementation of the election administration. The purpose of this study is to examine and examine the role of Bawaslu in carrying out their duties in supervising the implementation of elections in society. The method used in this research is normative legal research. Bawaslu has roles and duties that have been regulated in laws and regulations, namely overseeing the stages of the election implementation process with regard to efforts to prevent prosecution of violations that occur in elections.AbstrakBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam hal memaksimalkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga memberikan kepastian untuk tegaknya kedaulatan dan murninya hasil suara masyarakat. Peraturan untuk mengatur kewenangan mengenai Bawaslu di Indonesia diatur pada UU Nomor 2 tahun 2015, aturan ini mengatur peran dan tugas Bawaslu, salah satunya sebagai struktur dalam pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan hal penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu.  Bawaslu memiliki tugas yang sangat terbatas dalam menjalankan peran sebagai pelaksanaan Pemilu. Ada saja berita yang menyebutkan lemahnya pengawasan yang dilakukan bawaslu dalam penyelenggaaan pemilu. Harapan masyarakat terhadap bawaslu dalam menjalankan perannya sangatlah tinggi, tetapi, di sisi lain, keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu menjadikan perannya tidak berfungsi. Ketidakefektifan tugas yang dilakukan Bawaslu akan mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelaah peran Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran dan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu mengawasi tahapan proses pelaksanaan Pemilu yang berkenaan dengan upaya pencegahaan penindakan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu.
DILEMA INDONESIA DALAM RATIFIKASI FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL TERHADAP INDUSTRI ROKOK NASIONAL Achmad Ravie; Havidz Ageng Prakoso; Haryo Prasodjo
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3983

Abstract

Thispaper discusses Indonesia's dilemma regarding the ratification of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). The purpose of this study is to understand more about the dilemma of the Ratification of the International Treaty Convention on Tobacco Control related to the threat of Indonesian state income from cigarette taxes for Indonesia. Data collection techniques in this study using library research (library research). The analysis technique in this study uses inductive analysis techniques. The Framework Convention on Tobacco Control was issued as one of the efforts of the international community to control tobacco consumption. The Indonesian state itself, which is actively participating in the formulation of the Framework Convention on Tobacco Control agreement as a drafting committee, has not yet been willing to ratify the Framework Convention on Tobacco Control. In fact, Indonesia is the only country in the Asia Pacific region that is not yet willing to ratify this agreement. Therefore, various questions arise as to why the Indonesian government is not yet willing to ratify this treaty convention.AbstrakPenelitian ini membahas dilema Indonesia terkait ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Tujuan penelitian ini yaitu untuk memehami lebih lanjut mengenai dilema Ratifikasi Konvensi Perjanjian Internasional Masalah Pengendalian Tembakau terkait ancaman pendapatan negara Indonesia dari pajak rokok bagi Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research). Teknik analisa pada penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif. FCTC dikeluarkan sebagai salah satu upaya dari masyarakat internasional guna untuk pengendalian konsumsi tembakau. Negara Indonesia sendiri yang aktif ikut serta dalam perumusan perjanjian FCTC sebagai drafting committee, sampai dengan saat ini belum juga bersedia untuk meratifikasi FCTC. Bahkan negara Indonesia menjadi negara satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang belum bersedia untuk meratifikasi perjanjian ini. Faktor penyebab dilema yang dihadapi Indonesia yaitu Industri rokok memberikan dampak positif bagi pendapatan Negara tetapi memiliki dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Page 25 of 36 | Total Record : 353

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue