cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 24   25   26   27   28 
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA Agustuti Handayani; Aulia Rahmawati; Malik Malik
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4333

Abstract

The village government is a form of regional autonomy in order to provide space for the community in regional development, related to this, the role of the Village Consultative Body is very much needed in improving the village development system, this research aims to find out the role and inhibiting aspects of the Village Consultative Body (BPD) in the development of Margojaya Village, East Mesuji District, Mesuji Lampung Regency, through qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of research on the role of the Village Consultative Body in Development consist of carrying out development supervision, carrying out planning, and assisting in the positioning of village organizations. The Village Consultative Body provides benefits for development by the village government so that development becomes more optimal. However, in implementing the role of the Village Consultative Body (BPD) there are still many obstacles, namely the determination of members of the Village Consultative Body tends to be passive and not optimal in processing village regulations.AbstrakPemerintah desa merupakan salah satu bentuk otonomi daerah  guna memberikan ruang gerak bagi masyarakat dalam pembangunan daerah. Terkait dengan hal itu sangat dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan sistem pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan aspek-aspek penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Lampung, melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan terdiri dari pelaksanaan pengawasan pembangunan, melakukan perencanaan, dan membantu permosisian organisasi desa. Badan Permusyawaratan desa memberikan manfaat terhadap pembangunan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan menjadi lebih optimal. Akan tetapi dalam melaksanakan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih banyak menjumpai beberapa kendala, yakni penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa cenderung bergerak pasif dan belum optimal dalam memproses penetapan peraturan desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TRENGGALEK Nurul Rezqie Septia Astar; Teguh Pramono; Ajie Hanif Muzaqi
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4321

Abstract

This study aims to describe the phenomenon and analyze the implementation of the policy of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Poverty Reduction in Trenggalek Regency as well as to analyze the factors that are obstacles that affect it, using a qualitative descriptive type of research. Data analysis uses four stages, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the implementers and the community have understood the aims and objectives of this policy well. Human resources are sufficient. Budget resources and infrastructure are still limited and there are still many problems related to poverty data. The character of the implementing agency is supported by a solid team structure involving all agencies and various parties. The attitude or tendency (disposition) of policy implementers is good enough where implementers understand and carry out their duties according to the mandate of the regional regulation. Inter-Organizational Communication and Implementing Activities have been running quite well and effectively. The socio-economic conditions in Trenggalek Regency greatly facilitate and support the implementation of this policy. The constraining factors are the existence of budget constraints, there are still inclusion errors and exclusion errors as well as problems related to the population of the poor. In addition, there are still limited supporting facilities and infrastructure as well as the mindset of the people who still tend to rely only on assistance from the government.AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan fenomena dan menganisa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sekaligus untuk menganalisa faktor yang menjadi kendala yang mempengaruhinya, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisa data menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para implementator dan masyarakat telah memahami maksud dan tujuan dari kebijakan ini dengan baik dan sumber daya manusia sudah memadai. Sementara itu, sumber daya anggaran dan sarana prasarana masih terbatas dan masih terdapat banyak masalah terkait data kemiskinan. Di sisi lain karakter agen pelaksana didukung oleh struktur tim yang solid dengan melibatkan seluruh instansi dan berbagai pihak sementara dari sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana kebijakan sudah dah memahami dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai amanat peraturan. Komunikasi yang terjalin antar organisasi dan aktivitas pelaksana berjalan dengan cukup baik dan efektif. Namun masih terdapat kendala yaitu terbatasnya anggaran dalam kebijakan ini karena masih terdapat inclusion error dan exclusion error serta adanya masalah terkait kependudukan warga miskin.
PENERAPAN TELEWORK HUBS PADA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH: PELUANG DAN TANTANGAN Indra Pratama Putra Salmon; Ridho Harta; Ardik Ardianto; Amud Sunarya
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4367

Abstract

Utilization of tools and adoption of technology-based work systems (ICT) in the midst of the wide reach of remote tertiary institutions (PTJJ) and the high number of resources is still not optimal. This research uses qualitative methods with a phenomenon-based approach. Narrative reviews of literature studies are the main approach in writing reviews by applying systematic, empirical, and evidence-based protocols. The data and information included is credible, transparent and accountable as a source of research. The object of study is the flexible working space practice at the Ministry of Finance which is then placed in the framework of the PTJJ institution, namely the Open University. The results of the study show that optimizing the use of tools and adopting technology-based work systems (ICT) through the telework hubs framework has the opportunity to drive several performance variables for PTJJ institutions such as work ability, motivation, working conditions and cooperation/collaboration. Some of these variables are important variables in the framework of educational industry competition and the dynamics of challenges in resource management at PTJJ institutions, both managing resources or managed resources. The novelty of this study is research on work flexibility schemes which have not been widely studied, especially in PTJJ institutions in Indonesia. The main implications of the research are preparation recommendations in the context of optimizing the use of tools and the adoption of technology-based work systems (ICT) in PTJJ.AbstrakPemanfaatan tools dan pengadopsian sistem kerja berbasis teknologi (ICT) di tengah luasnya jangkauan lembaga perguruan tinggi jarak jauh (PTJJ) dan tingginya jumlah sumber daya masih belum optimal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berbasis fenomena. Tinjauan naratif dari studi literatur menjadi pendekatan utama dalam penulisan kajian dengan menerapkan protokol sistematis, empirik, dan berbasis bukti. Data dan informasi yang dicantumkan merupakan data-data kredibel, transparan, dan mampu dipertanggungjawabkan sebagai sumber kajian. Objek kajian berupa praktik flexible working space di Kementerian Keuangan yang kemudian diletakkan pada kerangka kerja lembaga PTJJ yakni Universitas Terbuka. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimasi pemanfaatan tools dan adopsi system kerja berbasis teknologi (ICT) melalui kerangka telework hubs berpeluang mendorong beberapa variabel kinerja lembaga PTJJ seperti kemampuan kerja, motivasi, kondisi kerja dan kerjasama/kolaborasi. Beberapa variabel tersebut merupakan variabel penting dalam rangka kompetisi industri pendidikan dan dinamika tantangan pengelolaan sumber daya pada lembaga PTJJ, baik sumber daya pengelola atau sumber daya yang dikelola. Kebaruan kajian ini adalah penelitian tentang skema fleksibilitas kerja yang masih belum banyak diteliti khususnya pada lembaga PTJJ di Indonesia. Implikasi utama penelitian yakni rekomendasi persiapan pada konteks optimasi pemanfaatan tools dan pengadopsian sistem kerja berbasis teknologi (ICT) di PTJJ.
PENGUATAN PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN MINAT KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN BELU, NUSA TENGGARA TIMUR Fathul Qorib; Latif Fianto; Yosephina Anchieta Barru
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4533

Abstract

Tourism is a sector that plays an essential role in efforts to increase income. Indonesia is a country that has natural beauty and cultural diversity, so it is necessary to increase the tourism sector. This study aims to determine the communication strategy the Belu Regency Tourism Office carried out to increase the interest of tourists, especially domestic ones. The research method uses a qualitative approach by collecting data through interviews and documentation. The results of this study indicate that the Tourism Office of the Belu Regency Government has two broad ways of promoting tourism, namely offline/direct socialization and online socialization. Offline/direct outreach is a communication strategy in promoting tourism that involves the community regarding the importance of managing tourist destinations because they are each region's most significant revenue assets. Second, socialization online (social media) through social media such as websites, Facebook, YouTube, and Instagram. Efforts that are smoothly carried out are through publicity via social media because it is easier to monitor, evaluate, and persuade the public overall. The objectives of the Belu Regency Tourism Office have been achieved, but they still need help with minimal human resources and tourist transportation.AbstrakPariwisata telah memberikan kontibusi yang besar dalam meningkatkan keuangan negara, sehingga sektor pariwisata perlu mendapat perhatian serius dalam hal penguatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Belu untuk meningkatkan minat wisatawan khususnya domestik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Belu memiliki dua cara promosi wisata secara garis besar yaitu sosialisasi secara offline/langsung dan sosialisasi secara online. Sosialisasi secara offline/langsung adalah strategi komunikasi dalam mempromosikan pariwisata yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat mengenai pentingnya mengelola destinasi wisata karena merupakan aset pendapatan terbesar setiap daerah. Kedua, sosialisasi secara online (media social) melalui media sosial seperti website, facebook, youtube, dan Instagram. Upaya yang lancar dilakukan adalah melalui publisitas lewat media sosial karena lebih mudah dimonitoring, dievaluasi dan lebih mudah dalam mempersuasi masyarakat dan secara keseluruahan tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Belu sudah tercapai namun masih mangalami kendala pada SDM dan Transportasi Wisata yang Minim.
ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MENTAOS KOTA BANJARBARU I Irawanto; Monica Selvia; Riky Welli Saputra; Sugeng Rusmiwari
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4682

Abstract

Banjarbaru City's economic growth compared to the National Level and the Province of South Kalimantan is low. Therefore efforts to increase community income and community empowerment efforts need to be carried out, this is in line with the government's mission to develop the economy, control population and increase development. Therefore development efforts in various fields are being and continuously being carried out. The research was conducted using qualitative research methods and data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation to obtain data in accordance with the research. The results of the study indicate that the government's efforts in terms of empowering the Mentaos Village community through an economic development program can be said to be successful in improving the welfare of the Mentaos Village community as measured by the increase in income earned by business actors participating in the program and also the provision of training and courses provided can improve their abilities or skills in the business world so that they can be independent to meet their economic needs.AbstrakPertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru dibanding dengan Tingkat Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan termasuk yang rendah. Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan, hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi, pengendalian penduduk dan meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu upaya pembanguan dalam berbagai bidang sedang dan terus dilakukan. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mentaos melalui program pengembangan ekonomi dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Mentaos yang diukur dari hasil peningkatan pendapatan yang didapatkan oleh para pelaku usaha yang mengikuti program tersebut dan juga pemberian pelatihan dan kursus yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan mereka dalam dunia usaha sehingga dapat mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DIMASA PANDEMI COVID-19 F. Edison Doku Bani; Annisa Purwatiningsih; Agustinus Ghunu
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4748

Abstract

The Indonesian government minimizes the spread of the Covid-19 Pandemic and improves the welfare of the people in Indonesia by means of the government making new policies on social security programs, one of which is the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD). the central government hopes that the distribution of BLT can be carried out in an orderly, fair and precise manner, namely right on target, right people, right time, right process, and right administrative report. This study uses descriptive qualitative methods, data obtained from interviews, observations, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of the BLT program policy in the government area of Southwest Sumba Regency went well. the supporting factor in this research is the collaboration between the village government and the community to participate in the distribution of BLT. Meanwhile, the inhibiting factor is the completeness of community documents in the form of family cards (KK) and identity cards (KTP) in receiving BLT, but this can be overcome by the village government so that overall BLT distribution goes well.AsbtrakPemerintah Indonesia meminimalisir penyebaran Pandemi Covid-19 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru tentang program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Adanya Bantuan BLT-DD diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya pemerintah pusat berharap pendistribusian BLT bisa terlaksana secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan program BLT diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya berjalan dengan baik. faktor pendukung dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah Desa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyaluran BLT. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kelengkapan dokumen masyarakat yang berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam menerima BLT namun hal tersebut dapat di atasi oleh pemerintah desa sehingga secara keseluruahan penyaluran BLT berjalan dengan baik.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAN PARIWISATA DI KABUPATEN PROBOLINGGO Firman Firdausi; Rifky Aldila Primasworo; Adil Abdillah
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4513

Abstract

The meaning of governance is interpreted not only as a single player, namely the government. Along with the development of scientific governance, the paradigm of the Old Public Service, which positions the state as a single player, has been largely abandoned. One of the government affairs is the field of tourism. Tourism is one of the important commodities in the current era and for countries like Indonesia. Tourism is also one of the objects of development in Indonesia so that it becomes a strategic policy. Of course, these two things must be supported by actors from elements of governance other than the state, namely the private sector and the community. These elements are only properties, but from each of these elements there are still many actors who can play a role. Probolinggo Regency as one of the areas that has a lot of potential. It includes national, provincial and regional strategic areas. The focus of this research is the aspect of its management which turns out to have a fairly complex process in determining its roles and rights. As a result, each tourist destination has its own actors which can be divided depending on capital capability (for business entities) and authority (for state organs).AbstrakMakna governance dimaknai bukan hanya pemain tunggal yaitu pemerintah saja. Seriring dengan berjalannya perkembangan keilmuan pemerintahan paradigma Old Public Service yang memposisikan negara sebagai pemain tunggal sudah banyak ditinggalkan. Salah satu urusan pemerintahan adalah bidang pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu komiditas penting di era sekarang dan bagi negara seperti Indonesia. Pariwisata juga menjadi salah satu obyek pembangunan di Indonesia sehingga menjadi kebijakan strategis. Kedua hal ini tentu harus ditopang aktor dari unsur governance selain negara yaitu swasta dan masyarakat.  Unsur ini hanya sifat, namun dari masing-masing unsur ini masih banyak aktor yang dapat berperan. Kabupaten probolinggo sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak potensi. Di dalamnya terdapat kawasan strategis nasional, provinsi, dan daerah. Fokus dari penelitian ini adalah aspek pengelolaannya yang ternyata terdapat proses yang cukup kompleks dalam penenutan peran dan haknya. Hasilnya setiap destinasi wisata memiliki aktornya masing-masing yang dapat dibagi tergantung kemampuan modal (untuk badan usaha) dan kewenangannya (untuk organ negara).
PELAKSANAAN INOVASI LAPAK 215 PADA PERIZINAN USAHA SKALA MIKRO DI KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK Laily Purnawati
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3779

Abstract

Micro-enterprises are one of the businesses that are also affected during this pandemic. In order to support the development of micro-enterprises and business actors, the Trenggalek district government, especially the Watulimo sub-district, launched an innovation called lapak 215. 215 was held to bring licensing services closer to users, namely business actors in Watulimo sub-district where the geographical conditions are mostly mountainous and coastal areas. The research method used is descriptive qualitative based on Rogers' attribute theory, namely Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability, Observability. As a result, the innovation of lapak 215 is more flexible, making it easier for business actors to make procedures and processes easy for users to understand and most importantly bring the government closer to the user community.AbstrakUsaha mikro merupakan salah satu usaha yang juga terdampak di masa pandemi ini. Guna mendukung berkembangnya usaha mikro dan pelaku usaha ,pemerintah kabupaten Trenggalek khususnya kecamatan Watulimo meluncurkan inovasi yang diberi nama lapak 215. Lapak 215 diadakan guna mendekatkan pelayanan perizinan ke para pengguna yaitu pelaku usaha di kecamatan watulimo yang mana kondisi geografisnya lebih banyak daerah pegunungan dan pesisir pantai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan teori atribut milik Rogers yaitu Relative  Advantage (Keuntungan  Relatif),  Compatibility  (Kesesuaian),  Complexity  (Kerumitan), Triability  (Kemungkinan  dicoba),  Observability  (Kemudahan  diamati). Hasilnya inovasi lapak 215 ini lebih fleksibel, lebih memudahkan pelaku usaha dengan mudahnya prosedur dan prosesnya dimenegerti oeh pengguna dan yang terpenting mendekatkan pemerintah dengan masyarakat pengguna.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DESA GADINGKULON KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG Roro Merry Chornelia; Asih Widi Lestari; Yosilda Sarti Yoei
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4359

Abstract

The development of human resources is a very important factor in improving the quality of village development. The increase in human resources in Indonesia is inseparable from village government governance. Development of human resources is a major factor in improving the quality of social life of the community. This study aims to determine the development of human resources in Gadingkulon Village, Dau District, Malang Regency. The type of research used is qualitative research using data collection techniques through interviews, observation and documentation. Sampling used perposive sampling, to test the validity of the data researchers used a triangulation technique. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The process of developing human resources in improving the development of Gadingkulon village can be done through a training process such as training in making yogurt, making fertilizer, and plant seeds. The development of human resources in the development of Gadingkulon Village that must be considered is the quality of education because education is the main key in increasing human resources as a driver, manager and in improving work performance.AbstrakPengembangan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa. Meningkatnya sumber daya manusia di Indonesia tidak terlepas dari tata kelola  pemerintah desa. pengembangan Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia desa Gadingkulon, Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan perposive sampling, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses pengembangan sumber daya manusia Dalam meningkatkan pembanguan desa Gadingkulon dapat dilakukan melalui proses pelatihan seperti pelatihan dalam pembuatan yougurt, pembuatan pupuk, dan bibit tanaman. Pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan Desa Gadingkulon yang harus diperhatikan adalah kualitas pendidikan karena pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan sumber daya manusia sebagai penggerak, pengelola dan dalam meningkatkan kinerja kerja yang dimiliki.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BAMBU KEPUTIH DI KOTA SURABAYA Yusuf Hariyoko
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3876

Abstract

Tourism objects are very important to manage, because they have a good role in the regional economy and society. The Bamboo Forest in Surabaya City is a new tourist attraction that continues to increase in its attractiveness, but there are still many shortcomings. This research was conducted to see that the development that has been carried out by the Surabaya City Government is able to answer the existing problems. This research uses qualitative research with a case study approach. The results show that the development of bamboo forest tourism objects is quite good. Communication has been built between the government and its agencies, as well as the community. The management of human resources has been well regulated and the financial problems of the city government in the development of tourism objects are needed to build supporting facilities. The social and economic environment gives a good signal with the existence of bamboo forests. The community has got a role and needs to increase its participation again. And, there are still problems in the provision of infrastructure and infrastructure in bamboo forest tourism objects.AbstrakObyek wisata sangat penting untuk dikelola, karena punya peran yang bagus dalam perekonomian daerah dan masyarakat. Hutan Bambu di Kota Surabaya adalah obyek wisata baru yang terus meningkat daya tariknya, namun masih banyak kekurangan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengembangan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya mampu menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa dalam pengembangan obyek wisata hutan bambu sudah cukup baik. Komunikasi sudah dibangun antara pemerintah dengan instansi-instansinya, beserta masyarakat. Sumber daya manusia pengelola sudah diatur dengan baik dan masalah finansial dari pemerintah kota dalam pengembangan obyek wisata yang diperlukan untuk membangun fasilitas pendukung. Lingkungan sosial dan ekonomi memberikan sinyal yang baik dengan adanya hutan bambu. Masyarakat sudah mendapat peran dan perlu untuk ditingkatkan lagi partisipasinya. Serta, masih adanya permasalahan pada penyediaan infrastruktur dan prasarana yang ada di obyek wisata Hutan Bambu.

Page 26 of 36 | Total Record : 353

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue