DIVERSI : Jurnal Hukum
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Articles
135 Documents
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Tinjau dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ]]>
<![CDATA[Yunita, Eva]]>;
<![CDATA[Handayani, Emi Puasa]]>;
<![CDATA[Hariyana, Trinas Dewi]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i2.2785
<![CDATA[Studi ini membahas tentang pertanggung jawaban dan pertimbangan hakim di dalam putusan terhadap terdakwa tindak pidana penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Hakim dalam pertimbangan dan putusannya di dalam belum memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tanpa memenuhu Standar Nasional Indonesia menurut putusan 200/Pid.B/2018/PNBek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menganalisa putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha yang dikenai sanksi bagi yang melanggar regulasi Standar Nasional Indonesia secara wajib, pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi adsminitratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi siapapun yang menyalahgunakan aturan Standar Nasional Indonesia wajib bisa diancam dengan pidana penjara atau denda ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap Abdul Hadi sebagai terdakwa tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar SNI dirasa terlalu ringan. Berdasarkan fakta yang ada, terdakwa Abdul Hadi terbukti bersalah membawa barang-barang ilegal dari Malaysia. Tindakan yang dilakukan terdakwa merugikan negara dan masyarakat karena akan berdampak pada promosi produk bermutu dan daya saing produk Indonesia dipasar global. Kata Kunci : Pelaku Usaha, Pertimbangan Hakim, Standar Nasional Indonesia]]>
<![CDATA[Pembentukan Instrumen Hukum Internasional Baru tentang Lalu Lintas Di Ruang Angkasa ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Dony Aditya]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3226
<![CDATA[This research aims to discuss the regulation of space traffic based on the existing space law. Activity in space is becoming massive every year. Currently state and non-state entities are competing to carry out activities in outer space. It causes space is getting crowded, and it is feared that it will cause problems in the future. The research purpose is to describe the existing rules of space law related to the massive activities in space and to analyze the need for international law rules regarding space traffic. The type of research used is normative research. The research results revealed that the current state's activities in space do not pay attention to the provisions regarding state activities in space. It should not interfere with the other countries activities because the existing rules are unclear. So it is necessary to develop clearer rules of international law regarding space traffic.]]>
<![CDATA[Fenomena Swinger dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Isnawan, Fuadi]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v10i1.5224
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang fenomena swinger atau tukar menukar istri yang didasari oleh kesepakatan antar pihak, tanpa adanya pemaksaan ditinjau dari KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena swinger dalam KUHP di Indonesia dengan menelaah dua pasal yang relevan, yaitu pasal prostitusi dan perzinahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa swinger tidak dapat dengan tepat digolongkan sebagai bentuk prostitusi karena karakteristiknya yang berbeda secara substansial. Dalam praktik swinger, tidak ada pertukaran uang atau transaksi komersial terlibat dalam hubungan seksual antar pasangan. Oleh karena itu, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak dapat diterapkan dengan tepat untuk menghukum pelaku swinger, karena pasal-pasal tersebut ditujukan untuk menangani pelaku prostitusi dan pihak-pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Swinger bisa dikategorikan sebagai perzinahan sesuai dengan Pasal 284 KUHP jika dilaporkan secara aduan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pertukaran pasangan tersebut. Namun, mencoba mengaitkan praktik swinger dengan perzinahan secara langsung tidaklah tepat. Hal ini karena swinger umumnya didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bersama antara pasangan, sehingga sulit untuk menentukan pihak yang dirugikan dalam konteks hukum. Sementara Pasal 284 KUHP membutuhkan elemen perzinahan yang jelas, yang sulit ditemukan dalam situasi swinger yang didasarkan pada kesepakatan antara semua pihak yang terlibat.]]>
<![CDATA[Pengembanan Hukum Praktis dan Teoritis Penegakan Persaingan Usaha Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Puspaningrum, Galuh]]>;
<![CDATA[Widayanti, Ikarini Dani]]>;
<![CDATA[Handono, Mardi]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3825
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penegakan hukum persaingan usaha dari aspek formil dan materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembanan hukum praktis dan teoritis pada penegakan hukum persaingan usaha ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma yaitu pada Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yang terkait dengan tindakan penyidikan oleh penyidik manakala pelaku usaha tidak melaksanakan putusan. Pengaturan yang bersifat multitafsir inilah yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan penegakan hukum yang kurang maksimal. Pada hakikatnya penegakan hukum persaingan usaha memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan proses peradilan mengingat garda penegakan hukum dikawal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai quasi judicial, sehingga melalui pengembenan hukum pada penegakan hukum persaingan usaha baik secara praktis dan teoritis, perlu adanya perbaikan terhadap proses dan mekanisme penyelesaian sengketa persaingan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.]]>
<![CDATA[Evaluasi Sistem Hukum Indonesia dalam Menangani Cyberbullying Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ]]>
<![CDATA[Rovida, Khofidhotur]]>;
<![CDATA[Sasmini, Sasmini]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v10i1.5223
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi sistem hukum Indonesia dalam menangani cyberbullying berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem hukum di Indonesia menangani permasalahan cyberbullying serta menganalisis evaluasi terhadap kinerja sistem hukum dalam menangani cyberbullying berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum belum efektif dalam menangani terjadinya kasus cyberbullying di Indonesia, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar dapat menangani cyberbullying efektif untuk kedepannya. Adapun dari hasil evaluasi ditemukan bahwa struktur hukum menghadapi hambatan terutama dalam menjalankan operasi di dunia maya. Hal tersebut disebabkan terbatasnya sistem yang dapat digunakan untuk melakukan patroli di dunia maya. Sehingga kedepannya penting untuk dipertimbangkan penggunaan techno prevention dalam mencegah terjadinya cyberbullying di Indonesia, sebab jika dalam menangani cyberbullying hanya terfokuskan pada penggunaan hukum pidana saja tidak akan efektif mengingat hukum pidana bersifat post factum sedangkan model dari cyberbullying kedepannya akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri.]]>
<![CDATA[Strategi dan Integrasi Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Teori Ekologi Hukum ]]>
<![CDATA[Cahyani, Ditha Ayu Kusuma]]>;
<![CDATA[Prakso, Andria Luhur]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4607
<![CDATA[Kajian ini mengkaji tentang penyusunan kebijakan strategi perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang membutuhkan pendekatan serta perspektif ekologi hukum. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori ekologi hukum dalam menyusun strategi kebijakan terhadap perlindungan anak di Indonesia dan bagaimana fungsi serta hasil penyusunan tersebut terhadap hukum yang telah ada. Kajian ini tergolong sebagai penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian socio legal yang menekankan pada diskusi komprehensif serta analisis kritis terkait perlindungan anak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia penerapan dan fungsi hukum perlindungan anak masih cukup rendah dan perlu mengalami perubahan yang lebih signifikan khususnya tentang paradigma hukum perlindungan. Melalui teori ekologi hukum, perlindungan terhadap anak seharunya juga meliputi aspek-aspek sosial dan ekonomi sebagai salah satu cara menyelesaikan sekaligus menanggulangi problem serupa agar tidak terulang. Integrasi Teori Ekologi Hukum dalam menyusun strategi perlindungan anak dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika yang terlibat. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, lembaga sosial, dan masyarakat umum. Teori Ekologi Hukum dapat menjadi kerangka kerja yang bernilai dalam melibatkan aktor-aktor yang berbeda dalam upaya perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Implikasi praktisnya adalah perlunya pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor ekologi yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur perlindungan anak dan perdagangan orang, menyoroti urgensi integrasi teori-teori hukum yang relevan dalam merancang kebijakan dan praktik yang efektif.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Wafda, Putri Nurayu]]>;
<![CDATA[Rokhim, Abdul]]>;
<![CDATA[Utami, Nofi Sri]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v10i1.4842
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan modus terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan untuk kasus penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online dalam peraturan perundang- undangan. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan aturan dalam perjanjian transaksi serta pengawasan izin usaha aplikasi pinjaman online. Adanya modus penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, peraturan perundang- undangan memberikan bentuk perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti, bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, sedangkan dalam bentuk perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan unsur- unsur dalam perundang- undangan yang telah diputuskan hakim.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non Pengendali atas Kebijakan Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Nugroho, Satrio Septian]]>;
<![CDATA[Joesoef, Iwan Erar]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i1.4147
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum pemegang saham non pengendali atas kebijakan perseroan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Undang-Undang perseroan yang dapat diimplemetasikan dalam akta pendirian perseroan serta menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam mencegah tindakan yang bisa merugikan mereka. Selain itu menyoroti pentingnya implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk melindungi pemegang saham non pengendali. Dalam konteks ini, transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam hubungan antara perusahaan dan pemegang saham non pengendali.]]>
<![CDATA[Transformasi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Purba Baru dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Hidayah Harahap, Purnama]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v10i1.5150
<![CDATA[Artikel ini mengkaji transformasi waktu pembagian harta waris pada masyarakat Purba Baru dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya transformasi pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru serta menganalisis transformasi pembagian harta waris pada masyarakat purba baru berdasarkan Sosiologi Hukum Islam. Jenis penelitian ini Socio Legal Research. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya transformasi waktu pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru yaitu karena factor pengaruh lingkangan dan fanatisme budaya, seperti alasan salah seorang ahli waris masih ada yang belum selesai sekolah, salah satu pewaris masih hidup, anggapan yang rakus atau durhaka bila segera dibagikan warisan, dan kesepakatan keluarga. Kemudian dalam perspektif Sosiologi hukum Islam memandang bahwa transformasi waktu pembagian warisan bagi ahli waris di Purba Baru karena dipengaruhi oleh keyakinan (doktrin) agama yang kuat. Selain itu, praktik yang diterapkan masyarakat dalam pembagian warisan adalah pembagian secara merata. Misal ahli waris sebanyak empat orang, kemudian jumlah harta yang tersisa Rp. 50.000.000,-. Maka masing-masing mendapat 25%. Tujuan dari sistem pembagian tersebut untuk menghindari pertengkaran dalam rumah tangga, terutama agar tidak ada ketimpangan sosial. Pengaruh sosiologis, mayoritas masyarakat Purba Baru memahami tentang ilmu faraid, namun pelaksanaan warisan dilakukan berdasarkan hukum adat (sistem kekerabatan dalihan na tolu). Tentunya tidak sejalan dengan teori sosiologi hukum Islam, semestinya masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemafsadatan di kemudian hari.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Konflik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo Melalui Jalur Non Litigasi ]]>
<![CDATA[Maulani, Siti Baroya]]>;
<![CDATA[Muhibbin, Moh]]>;
<![CDATA[Hidayati, Rahmatul]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4843
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo melalui jalur non litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab konflik masyarakat dan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya konflik masyarakat disebabkan oleh fanatisme masyarakat atas suatu dukungan yang mengakibatkan pemboikotan pasar tradisional masyarakat setempat. Penyelesaian konflik ini dilakukan melalui konsiliasi yang melibatkan konsiliator. Konsiliasi dilakukan dengan memberikan beberapa opsi yang pada akhirnya memberikan suatu hasil keputusan yaitu pasar yang kembali dioperasikan dengan pembayaran pajak tanah tersebut oleh dua belah pihak yakni pihak warga dan pihak pemerintah desa.]]>
