cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahfud Fahrazi
Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
DIVERSI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 25034804     EISSN : 26145936     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 135 Documents
 10   11   12   13   14 
Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Nurdiansyah, Fauzan; Prastiyowati, Dian; Muhammad, Ibnu Maulana
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i1.4936

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap akta notaris yang berbasiskan pada Cyber Notary. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan akta notaris yang berbasiskan pada cybernotary serta menganalisis apakah notaris termasuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ketika menggunakan konsep Cyber Notary. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Notaris dalam praktik identik dengan para penghadap ketika melakukan realisasi dengan konsep ini menyebabkan tidak sahnya akta karena di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatru akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Oleh karena itu notaris ketika mengunakan konsep ini termasuk Perbuatan Melanggar Hukum.
Transformasi Penarikan Hibah pada Masyarakat Kota Padangsdimpuan Perspektif Teori Maslahah Al-Ghazali Rasyid, Arbanur
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4221

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena penarikan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi penarikan hibah pada masyarakat kota Padangsidimpuan perspektif teori maslahah al-Ghazali.. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat Kota Padangsidimpuan melakukan penarikan harta (obyek) yang telah dihibahkan adalah karena saat pemberian hibah tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat hibah. Seperti melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta miliknya sendiri, adanya ahli waris yang tidak menyetujuinya, harta benda yang dihibahkan masih tergabung dalam bentuk harta bersama (belum dibagikan harta gono gini), dan tidak mengurus akta hibah di Notaris/PPAT. Menariknya, masyarakat Kota Padangsidimpuan rentan menghibahkan harta kepada anak (ahli waris) kandungnya. Sehingga kerab mengundang perselisihan internal keluarga di kemudian hari karena adanya ahli waris yang tidak sepakat akan jumlah harta yang telah dihibahkan. Tak hanya itu, dalam menyelesaikan permasalahan hibah (penarikan hibah) yang terjadi adalah secara kekeluargaan yaitu dengan membuat keterangan dari Kepala Desa. Kalau ditelaah berdasarkan konsep Maslahah al-Ghazali dalam menjaga harta (hifz mall), bahwa penarikan hibah tersebut menyelamatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk kemaslahatan anggota keluarga lainnya. Sedangkan aspek menjaga keturunan (hifz nasl), setelah terjadinya penarikan hibah di Kota Padangsidimpuan maka dapat mencegah kemafsadatan (keburukan) dalam rumah tangga.
Politik Hukum Pembangunan Hukum Nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 dan Tahun 1978 Fadli, Moh; Maulana, Iqbal; Liemanto, Airin
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i2.5969

Abstract

This article aims to explore the legal policy on national legal development in the 1973 and 1978 Guidelines of State Policy of the Republic of Indonesia (GBHN). Through a normative legal research approach, incorporating statutory, historical, and conceptual analysis, the study reveals several key insights. First, the GBHN serve as the overarching framework for national development, ensuring continuity across various sectors to realize the national goals outlined in the Preamble to the 1945 Constitution. Pancasila and the 1945 Constitution are positioned as enduring legal policy. Second, both the 1973 and 1978 GBHN emphasize the creation, renewal, codification, and unification of laws. The legal policy on legal development outlined in the 1978 GBHN not only build upon but also expand the initiatives of the 1973 GBHN. The development of the national legal system in both guidelines occurs simultaneously, addressing the legal substance, structure, and culture within society. Third, while legal development is crucial, it is not the highest priority, as it is seen as a supportive element to the economic sector, which was considered more pressing at the time.
Komedi Gelap (Dark Jokes) dan Batasannya dalam Hukum Pidana Indonesia Isnawan, Fuadi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i2.5965

Abstract

Studi ini mengkaji implikasi hukum dari lelucon gelap dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik dan penghinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum dalam ranah humor gelap, dengan menyelidiki bagaimana lelucon semacam itu dapat berpotensi melanggar Pasal 27 (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menggunakan metode penelitian normatif, studi ini menganalisis teks hukum, keputusan pengadilan, dan literatur terkait untuk memahami kerangka hukum yang mengelilingi lelucon gelap. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun lelucon gelap sering dimaksudkan sebagai humor, lelucon tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan ketika menargetkan individu atau kelompok. Penelitian ini menekankan pentingnya menetapkan standar hukum yang jelas untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan reputasi individu. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi tantangan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terkait pencemaran nama baik elektronik di Indonesia, serta mengadvokasi pemahaman yang lebih mendalam tentang persimpangan antara humor dan akuntabilitas hukum.
Keabsahan Perjanjian Berbahasa Inggris Tanpa Terjemahan Bahasa Indonesia Mayshinta, Aura; Rini, Indrati
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i2.5963

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh bahasa Inggris terhadap keabsahan perjanjian internasional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kedudukan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan menganalisis sah dan mengikatnya suatu perjanjian yang dengan bahasa Inggris setelah adanya SEMA No.3/2023. Metode penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia dalam perjanjian ialah sebagai bahasa resmi, yang memiliki maksud agar para pihak dengan jelas dapat memahami isi dan ketentuan dari perjanjian. Sedangkan perjanjian yang menggunakan bahasa Inggris tetap sah serta mengikat para pihak sebab ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 31 ayat (1) UU No.24/2009 tidak ada kaitannya dengan objek perjanjian. hal ini dikarenakan objek perjanjian merupakan suatu benda ataupun prestasi.
ESG dalam Regulasi Hukum KPBU: Upaya Peningkatan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Kurdi, Kurdi; Syafitri, Cut Zulfahnur
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i2.5926

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, ‎and ‎Governance (ESG) dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha ‎‎(KPBU) ‎pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Kajian ini bertujuan ‎untuk menganalisis implementasi prinsip ESG dalam regulasi hukum serta menganalisis dampaknya terhadap perkembangan infrastruktur di Indonesia. Kajian ini ‎menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan bahwa prinsip ESG dalam ‎regulasi hukum KPBU menjadi solusi logis pembangunan infrastruktur jangka panjang serta dapat ‎memberikan manfaat ‎sosial, lingkungan, dan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, bahwa prinsip ESG ‎dapat membuka peluang investasi yang luas dikarenakan sebagian besar pihak swasta telah ‎menjadikan prinsip ESG sebagai pertimbangan utama dalam membangun relasi kerja sama. Oleh ‎sebab itu, integrasi prinsip ESG dalam regulasi hukum KPBU memberikan dampak positif baik ‎dalam kemajuan hukum di Indonesia maupun potensi investasi dari pihak luar.‎
Konsep Manusia dan Implikasinya Terhadap Penegakkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Renngur, Ramdani Husein
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i2.5950

Abstract

Pembentukan kebijakan hukum dan hak asasi manusia bergantung pada kebutuhan manusia, dan kebutuhan manusia bergantung pada hakikat manusia, artinya status ontologi manusia akan berimplikasi pada pembentukan hukum dan hak asasi manusia. fokus penelitian ini adalah mencari tahu pemaknaan konsep manusia dalam kerangka hak asasi manusia di Indonesia, sistem filsafat yang melandasi rezim hak asasi manusia di Indonesia dan implikasinya terhadap penegakan hak asasi manusia. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem filsafat HAM di Indonesia yakni Filsafat pancasila tidak hanya tidak hanya mengandalkan rasio dan empiris sebagai sumber penegtahuan dan kebenaran, melainkan juga melibatkan aspek intuisi dan wahyu. Implikasi ontologis dari fondasi epistemik demikian adalah pengakuan terhadap realitas non empiris/metafisik, artinya realitas empiris tidaklah tunggal. Keterlibatan tuhan dalam kehidupan berimplikasi pada cara bagaimana hidup harus berjalan—terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar dalam bertindak, mengapa demikian?, sebab ada tujuan yang hendak dicapai—tujuan yang bersifat eksistensial dan ahadiat. Artinya manusia yang dimaksudkan dalam rezim hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya makhluk jasmani/materi/duniawi, tetapi juga makhluk rohani/immateri/ukhrawi. Implikasi pemaknaan manusia demikian terhadap penegakan HAM—dalam hal ini tanggungjawab negara sebagai pemangku kewajiban, diharuskan untuk memenuhi kebutuhan kedua aspek manusia tersebut, baik jasmani maupun rohani.
Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhutang dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fatmawati, Dewi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i1.6790

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk penyelesaian pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terhutang pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam pengaturan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terhutang pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta menganalisis bentuk penyelesaian pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terhutang pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: Pertama, pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa dalam hal peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan akan membuat Surat Pernyataan BPHTB Terhutang hingga waktu yang tidak ditentukan kapan BPHTB akan dilunasi sepanjang penerima sertipikat belum mengalihkan hak sertipikat dan menjadikan sertipikat tersebut menjadi hak tanggungan; dan dalam hal penerimaan sertipikat hak atas tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan atau masih adanya tunggakan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka akan diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Kedua, Program PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. BPHTB sebagai pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan memiliki keterkaitan erat dengan PTSL. Permasalahan BPHTB terutang dapat diselesaikan dengan pemberian insentif pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlindungan Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan Aswadi, Khoitil; Mudiparwanto, Wahyu Adi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i2.6841

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan serta perlindungan hukumnya bagi pemegang jaminan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum aset kripto yang dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto dalam sistem hukum jaminan di Indonesia serta menganalisis konsep dan kerangka regulasi jaminan aset kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan gadai yang lebih sesuai. Namun, volatilitas tinggi dan sifat terdesentralisasi aset kripto menimbulkan tantangan dalam perlindungan hukum bagi kreditur. Beberapa konsep yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan dengan diterapkan smart contract untuk eksekusi otomatis, penggunaan wallet multisignature guna mencegah akses sepihak terhadap aset, serta pengawasan oleh lembaga penyimpanan aset digital dan Lembaga Kliring Penjaminan. Agar regulasi lebih komprehensif, pemerintah perlu segera mengakui aset kripto sebagai objek jaminan serta menetapkan mekanisme eksekusi dan perlindungan bagi kreditur, dengan mempelajari dan mengadopsi praktik yang telah diterapkan di berbagai platform perdagangan aset kripto internasional.
Mengkaji Ulang Pertanggungjawaban Sistem Pembebasan Bersyarat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Prasetya, Anggi; Hariansah, Syafri
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i1.6545

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pembebasan bersyarat merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang aspek aspek yuridis dalam penerapan sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembebasan bersyarat di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, serta peran lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam memastikan narapidana yang dibebaskan tetap menjalani kewajiban hukumnya. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan, yang dapat memengaruhi efektivitas sistem ini dalam menekan angka residivisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Page 13 of 14 | Total Record : 135

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum More Issue