DIVERSI : Jurnal Hukum
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Articles
137 Documents
<![CDATA[Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Melalui Pemberlakuan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Surakarta ]]>
<![CDATA[Kurnianingsih, Marisa]]>;
<![CDATA[Cahyani, Elfrida Nur]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3276
<![CDATA[Program Kota Layak Anak di Kota Surakarta diimplementasikan melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Program tersebut diwujudkan supaya terciptanya pemenuhan hak anak di Surakarta secara maksimal. Pemenuhan hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di mana anak memiliki hak-hak dasar yang harus terpenuhi sebagai layaknya manusia. Oleh karena itu dibentuknya KTR sebagai upaya pemenuhan hak anak khususnya di wilayah Surakarta menjadikan perlu adanya perhatian secara seksama oleh pemerintah ataupun masyarakat dewasa. Karena pada dasarnya anak-anak dianggap masih memiliki rasa daya ingin tahu yang tinggi sehingga sebagai masyarakat, orang tua ataupun wali dari anak harus memperhatikan kesejahteraan dari hak-hak anak itu sendiri.]]>
<![CDATA[Penegakan Nilai-Nilai CEDAW dalam Kebijakan Taliban Terhadap Perempuan Afghanistan Tahun 2021-2023 ]]>
<![CDATA[Veranda, Chessyca]]>;
<![CDATA[Achmad, Yulianto]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v10i1.4720
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Afghanistan selama Rezim Taliban di 2021-2023 yang tidak mengindahkan ketentuan dalam CEDAW sebagaimana yang telah diratifikasi pada 2003. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW. Jenis penelitian ini adalah normatif. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 dalam beberapa hal sesuai dengan CEDAW namun dijalankan dengan prinsip Hukum Islam, yaitu hak perempuan terkait pendidikan, hak perempuan terhadap rasa aman, dan hak perempuan terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama rezim Taliban 2021-2023 beberapa tidak sesuai dengan CEDAW bahkan tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti hak perempuan dalam bekerja, hak perempuan dalam partisipasi politik dan publik, hak perempuan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak perempuan terkait cara berpakaian.]]>
<![CDATA[Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Putra, Syah Ramadhan]]>;
<![CDATA[Setiadi, Wicipto]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4680
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang dinamika masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan menganalisis ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada suatu ketidaklaziman dalam implementasi UU MK Perubahan Ketiga. Pada saat UU MK Perubahan Ketiga berlaku Hakim konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi syarat. Seharusnya Ketika ada perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi di tengah jalan maka berlaku hukum peralihan. Perubahan hukum tanpa memberlakukan hukum peralihan dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Hal ini karena konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan hukum tanpa memberlakukan hukum peralihan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan memberlakukan hukum peralihan yang sesuai. Penulis menyarankan perlu dilakukan revisi UU MK dalam menetapkan ketentuan peralihan yang jelas dalam perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi serta pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi bisa diperbaiki dengan mengadopsi model masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria, yang memungkinkan stabilitas dan peremajaan serta mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.]]>
<![CDATA[Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Anwar, Iryana]]>;
<![CDATA[Rato, Dominikus]]>;
<![CDATA[Ar Rasyid, Yanuriansyah]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v10i1.5183
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepentingan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan dan mengkaji apakah kepentingan politik tersebut dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan politik dapat diterima sepanjang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, diimbangi dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik, serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan hukum. Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan pembentukan hukum nasional]]>
<![CDATA[Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi ]]>
<![CDATA[Mustarani, Anis]]>;
<![CDATA[Jufri, Muwaffiq]]>;
<![CDATA[Da Silva, Cristovao Adao]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4567
<![CDATA[Penelitian mengkaji tentang kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Tujuan penelitian untuk menganalisis kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kerugian Konstitusional (Constitutional Injury) adalah kerugian yang dialami oleh pemohon pengujian materil Undang-Undang atas berlakunya Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh pemohon bukanlah bagian dari kerugian konstitusional hak warga negara. Karena pemohon tidak ada potensi untuk dirugikan oleh Undang-Undang dan pemohon dapat mengajukan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK pada periode selanjutnya selanutnya, perlakuan yang tidak adil, yang diajukan oleh pemohon tidak selalu berarti jumlah dan bagian yang sama, dapat memahami keadilan proporsional, yang membagi jumlah dan porsi sesuai dengan bagaimana hal yang bersangkutan dapat berfungsi lebih baik]]>
<![CDATA[Kewenangan Mahkamah Partai Politik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif ]]>
<![CDATA[Siregar, Cutra Andika]]>;
<![CDATA[Ardiansah, Ardiansah]]>;
<![CDATA[Azmi, Bahrun]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3795
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Partai Politik terhadap penyelesaian perselisihan internal hasil pemilihan umum legislatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah Partai Politik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa idealnya Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif terlebih dahulu barulah memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah. Jika tercapai kesepakatan, Mahkamah Partai Politik menuangkannya dalam penetapan Mahkamah Partai Politik yang sifatnya final dan mengikat. Jika tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Mahkamah Partai Politik menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi “Menyatakan Mahkamah Partai Politik tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatifâ€, dan “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterimaâ€.]]>
<![CDATA[Keabsahan Penggunaan Platform Digital eASY.KSEI dalam Pembuatan Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Santosa, Teguh Wibisono]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Yoan Nursari]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v10i1.4515
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kepastian hukum tentang penggunaan platform digital eASY.KSEI bagi Notaris dalam pembuatan Risalah E-RUPS secara digital. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis keabsahan akta notaris risalah E-RUPS yang dibuat menggunakan teknologi platform digital eASY.KSEI. Kemudian menganalisis pembuatan akta oleh Notaris berdasarkan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pelaksana E-RUPS serta menganalisis akibat hukum dari akta risalah yang dibuat dengan teknologi platform digital Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan dalam pembuatan akta notaris menggunakan platform digital eASY.KSEI secara langsung tidak sah sebagai akta notariil. Hal ini dikarenakan masih ada peraturan perundang-undangan yang membatasi Notaris dan tata cara pembuatan akta autentik. Sehingga Notaris dalam membuat akta risalah E-RUPS harus menggunakan cara konvensional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk POJK No 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahan Terbuka secara Elektronik (E-RUPS) untuk dibuat dalam bentuk Undang-Undang.]]>
<![CDATA[Urgensi Pedoman Plagiarisme Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sitohang, Markus Bona Andiano]]>;
<![CDATA[Surahmad, Surahmad]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4677
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji urgensi dari pedoman plagiarisme dalam pendaftaran hak cipta karya sinematografi bidang periklanan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk plagiarisme hak cipta pada sektor periklanan dan mengkaji secara medalam urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa plagiarisme dalam hak cipta di sektor periklanan sering sekali terjadi dan dapat menghilangkan pendapatan perusahaan akibat plagiarisme yang dilakukan oleh pihak yang menjiplak dan menjadikannya sebagai iklan komersial. Selain itu, urgensi dari pedoman plagiarisme terhadap pendaftaran hak cipta diperlukan untuk memastikan agar pelaksanaan pendaftaran hak cipta dapat meminimalisasi adanya plagiarisme yang berpotensi mencuri karya orang lain dengan indikasi unsur karya orang lain lebih besar ketimbang karya orisinil dengan merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait dengan memasukkan indikator-indikator yang akan dimasukkan ke dalam pedoman plagiarisme hak cipta tersebut. Selain itu, konsep pedoman tersebut akan memberikan perlindungan hukum preventif dan kepastian hukum yang lebih kepada pihak yang akan mendaftarkan hak cipta atas ciptaannya agar ke depannya tidak menimbulkan sengketa hak cipta maupun permasalahan hukum yang bersifat perdata maupun pidana.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Santusti, Emerensiana Gita]]>;
<![CDATA[Ramadhani, Dwi Aryanti]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4968
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum secara perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Maka, prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dapat diterapkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia karena unsur dalam prinsip tersebut telah dipenuhi Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan melakukan kesalahan membiarkan peredaran obat-obatan yang berbahaya bagi anak, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bentuk pertanggungjawaban secara perdata dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia yang dapat dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dengan memberikan ganti kerugian kepada korban yang terdampak oleh kesalahannya. Beberapa bentuk ganti kerugian tersebut adalah ganti kerugian nominal, ganti kerugian kompensasi, dan ganti kerugian penghukuman.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen ]]>
<![CDATA[Nurwulan, Pandam]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i1.4329
<![CDATA[Kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen memunculkan permasalahan bagi konsumen, karena surat pesanan tersebut tidak jelas dan tidak memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat pembelinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen, dan perlindungan hukumnya bagi konsumen pembeli yang hanya mempunyai surat pesanan unit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan surat pesanan dalam praktik masyarakat, dapat dipersamakan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, bila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Rumah Susun. Surat pesanan unit tersebut tidak dapat dipersamakan dengan PPJB, bila tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Rumah Susun. Perlindungan hukum bagi pembeli unit apartemen yang hanya mempunyai surat pesanan unit diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Rumah Susun dengan mekanisme preventif dan represif.]]>
