Garuda - Garba Rujukan Digital

E-GOVERNMENT QUALITY AND ORGANIZATIONAL READINESS AS DRIVERS OF PUBLIC SERVICE EFFICIENCY Sandi Lubis; Hardianti Hardianti; Jamaluddin Ahmad; Muhammad Rais Rahmat
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i2.5969

Studi ini meneliti dampak kualitas e-government dan kesiapan organisasi terhadap efisiensi pelayanan publik dan menyelidiki peran mediasi penggunaan e-government dalam konteks pemerintahan daerah. Studi ini menjawab kesenjangan utama dalam literatur di mana kualitas sistem dan kesiapan organisasi sering dianalisis secara terpisah meskipun keduanya relevan secara bersamaan untuk kinerja pelayanan publik digital. Dengan menggunakan desain penjelasan kuantitatif, data survei dikumpulkan dari 300 pegawai negeri sipil di tiga kotamadya di Indonesia (Makassar, Parepare, dan Palopo) dan dianalisis dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk memperkirakan efek langsung dan tidak langsung. Hasil menunjukkan bahwa kualitas e-government memiliki dampak positif dan signifikan terhadap efisiensi pelayanan publik, dan kesiapan organisasi juga berkontribusi secara signifikan terhadap hasil efisiensi. Selain itu, penggunaan e-government berfungsi sebagai mekanisme mediasi penting yang memperkuat efek kualitas e-government dan kesiapan organisasi terhadap efisiensi. Kualitas sistem yang lebih tinggi dan kesiapan organisasi yang lebih kuat meningkatkan penggunaan layanan pemerintah digital, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional dalam penyampaian layanan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan kemampuan teknologi dengan kapasitas organisasi dalam inovasi sektor publik, menyoroti bahwa reformasi digital memerlukan sistem yang andal, lembaga yang kompeten, dan keterlibatan pengguna yang aktif. Studi ini memberikan bukti empiris yang menunjukkan bagaimana kesiapan digital dan kualitas sistem berkolaborasi melalui penggunaan aktual untuk mendorong peningkatan efisiensi dalam layanan publik, khususnya dalam konteks subnasional yang sedang berkembang. Secara praktis, wawasan ini memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan manajer tentang bagaimana menyelaraskan investasi dalam peningkatan sistem, kesiapan organisasi, dan strategi dukungan adopsi, sehingga inisiatif transformasi digital menghasilkan peningkatan efisiensi yang terukur dan berkelanjutan.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN DI KAWASAN PERBATASAN SEKITAR POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) MOTAAIN, KABUPATE BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Eko Budi Santoso; Gatiningsih Gatiningsih; Dimas Widya Putra; Kholifah Nursa’diyyah RSP; Enjang Hidayat
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i2.6003

The development of border areas in the previous era was still based on the paradigm as backward that relatively under developed and isolated zone. However, since 2014 the paradigm has changed to be front yard, which was then followed by the development of many border areas, especially those with cross-border post (PLBN). One of them is the Motaain PLBN in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. This study aims to describe and assess the development of basic infrastructure to meet the basic needs of residents in the area around the Motaain PLBN. The method used was descriptive-evaluative qualitative research. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted with the Belu Regency government, the Motaain PLBN management, environmental officials, community leaders and ordinary people. The analysis technique used was narrative displays assisted by various maps (cartographs) and tables to describe the factual conditions that occur, and with the help of standards for assessing the condition of its fulfillment. The basic infrastructure in question includes social infrastructure and physical infrastructure. The research results show that social infrastructure has been well developed, but basic physical infrastructure, particularly clean water, sanitation, and drainage, is not yet adequately provided, so that overall the provision of basic infrastructure supporting sustainable living is considered inadequate. Several intergovernmental and sectoral collaborations are recommended, especially in the provision of basic physical infrastructure for clean water, which affects the fulfillment of sanitation needs of communities in border areas.

Wargabet Probabilistik dan Inovasi Transaksional dalam Ekosistem Slot QRIS 5000: Sebuah Kajian Matematis dan Sosiokultural Ani Heryani; Budi Sulistiyo Nugroho; Novdin M Sianturi; Ade Iskandar; Laros Tuhuteru
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v13i1.3121

Transformasi digital dalam industri rekreasi berbasis probabilitas telah melahirkan ekosistem permainan daring yang semakin adaptif, salah satunya diwujudkan melalui Slot QRIS 5000. Konvergensi antara mekanisme slot online dan sistem transaksi elektronik seperti OVO, pulsa, serta infrastruktur pembayaran digital lainnya membentuk arsitektur keuangan yang lebih dinamis, memungkinkan partisipasi luas tanpa hambatan struktural yang signifikan. Eksistensi slot QRIS bukan sekadar inovasi transaksional, tetapi juga manifestasi dari evolusi permainan berbasis algoritma stokastik. Situs seperti Wargabet dan Wargaslot mengokupasi lanskap permainan daring dengan menawarkan beragam kategori permainan, mulai dari slot gacor hingga slot maxwin, yang beroperasi dalam spektrum volatilitas bervariasi. Sementara itu, mekanisme slot demo dan akun demo slot berperan sebagai laboratorium eksperimental bagi pemain dalam mengidentifikasi pola distribusi peluang sebelum melakukan interaksi berbasis rupiah secara faktual. Dominasi transaksi berbasis denominasi 5000, atau yang dikenal dengan nomenklatur 5K dan 5rb, menjadi titik temu antara inklusivitas ekonomi dan mobilitas kapital dalam ruang permainan digital. Sirkulasi kapital ini diperkuat dengan proliferasi situs anti rungkad dan situs gacor, yang berperan sebagai episentrum bagi pemain dalam mencari parameter probabilitas optimal. Kredibilitas platform turut menjadi komoditas utama, di mana predikat terbaik, terpercaya, dan terlengkap menjadi variabel deterministik dalam seleksi ekosistem permainan. Pada tataran sosiokultural, struktur komunitas dalam permainan slot memperlihatkan segmentasi hierarkis, dengan individu-individu unggul secara statistik yang diidentifikasi sebagai raja dan ratu dalam ekosistem permainan berbasis probabilitas. Narasi ini semakin diperkuat oleh kehadiran pemain yang dijuluki jenius, yakni mereka yang mampu mengonstruksi strategi berbasis analisis prediktif. Dalam konfigurasi ini, harapan tidak hanya menjadi sekadar aspirasi, melainkan entitas yang terkalkulasi dalam logika sistemik, di mana setiap partisipan beroperasi dalam spektrum determinasi rasional guna mengoptimalkan peluang kemenangan dalam lanskap permainan yang telah terstruktur secara matematis.

THE IMPLEMENTATION OF THE E-PLANNING SYSTEM AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING BOARD (BAPPEDA) OF CENTRAL JAVA PROVINCE: A Study on the Application of Government Science at the Axiological Level Hadi Prabowo; Yudi Rusfiana; Endang Try Setyasih; Dadang Supriatna; Mu’tamirudin Mu’tamirudin; Ida Yunari Ristiani
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i2.4136

ABSTRACT. The government and all elements of society can now utilize development information and communication technology, which is developing rapidly. The government can manage government and provide services to the community more quickly, effectively, efficiently, transparently, and accountable. One way is through development planning through e-planning, as in Central Java Province. The implementation of e-planning in Provincial and Regency/City Regional Development Planning is expected to provide convenience for all rights, both public information and all stakeholders, to access as a reference for participation and monitoring. The implementation of e-planning has objectives that include (1) increasing coordination and shared understanding between central and regional governments in implementing e-planning applications in regional development planning; (2) providing input and sharing regional experiences in developing and utilizing e-planning applications in preparing regional development plan documents. This research was conducted to determine how the e-planning system is implemented at the Central Java Province Regional Development Planning Agency. They were using qualitative descriptive research methods. Data were collected using interviews, questionnaires, literature studies, and documentation. The results of the research show that the implementation of the e-planning system at the Regional Development Planning Agency has been implemented quite well; however, in the process of implementing the e-planning system in Central Java (GRMS), it does not follow the Decree of the Minister of Home Affairs which requires all regional governments to use the SIMBANGDA application. It aims to synergize one integrated data with the Ministry of Home Affairs. The impact caused is the delay in reports on the realization of work carried out by the Regional Leadership Organization (OPD), especially in BAPPEDA Central Java Province, making it very difficult for the Ministry of Home Affairs to keep up with developments. Keywords: Implementation, System, E-planning

TATA KELOLA KOLABORASI MELALUI SEGORO BENING DAN CETING BUHARI DALAM PENANGANAN KASUS STUNTING DI YOGYAKARTA Dyas Ayuda Driatama
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i2.4247

The research aims to determine the dominant factors determining stunting, the collaborative governance carried out by the Yogyakarta City Government in dealing with stunting, and community participation in the form of community movements formed in handling stunting in the City of Yogyakarta. The research method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are documentation and interviews. The results of this research explain that stunting is one of the unsolved problems in the city of Yogyakarta. This is because there are still high cases of stunting in several Islamic boarding school areas in Yogyakarta City. The dominant factors determining stunting are pregnant women with CED (Chronic Energy Deficiency) and smoking. The collaborative governance of the Yogyakarta City Government or in this case the Yogyakarta City Health Service has collaborated with various parties from the government sector, academic sector, business sector and civil society sector. These sectors are involved in handling stunting in the form of innovative community movements, namely the Segoro Bening community movement (Spirit of Mutual Cooperation Free from Stunting) which was spearheaded by the Wirobrajan Ministry of Education and Ceting Buhari (Prevent Stunting for 1000 Days) which was spearheaded by the Gedongtengen Ministry of Education. Apart from the community movement, the Yogyakarta City Government has also formed a TPPS (Team for the Acceleration of Stunting Reduction) which holds discussion sessions every two weeks between several related agencies. Even so, there are still several obstacles in handling this. The obstacles in question are that sometimes people are not disciplined in following directions from the Yogyakarta City Health Service, as well as misunderstandings in communication in implementation in the field in handling stunting.

ANALYSIS OF MANAGEMENT AND REGIONAL APPARATUS ORGANIZATIONS IN KUTAI KARTANEGARA REGENCY BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 18 OF 2016 ON REGIONAL APPARATUS Nuzul Wahyu Insyori
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i2.4460

ABSTRACT. This study originates from the issue of a lack of in-depth and specific evaluation to assess the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016, which has significant implications for organizational changes in regencies/cities across Indonesia. The study aims to analyze the management and organization of regional apparatus in Kutai Kartanegara Regency based on Government Regulation No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, utilizing G.R. Terry's management theory. The research employs a qualitative study method with a descriptive analysis approach. Data were collected through observations, interviews, and document analysis. In this analysis, G.R. Terry's management theory serves as the foundation for understanding fundamental management concepts, such as planning, organizing, leading, directing, and controlling. The findings reveal that the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 has influenced various aspects of management and the organization of regional apparatus in Kutai Kartanegara Regency. Terry emphasizes the importance of sound planning, efficient organizational structures, strong leadership, clear direction, and strict control to achieve organizational objectives. By analyzing the management and organizational practices of regional apparatus through this theoretical lens, the study provides deeper insights into how management concepts can be applied within the context of local government administration. The conclusion of the study underscores the importance of applying effective management principles to improve the performance and efficiency of local government operations. Recommendations based on the findings include expanding training and development for regional apparatus staff, enhancing collaboration between work units, and improving performance control and evaluation systems. Key words: Organization and Management: Regional Apparatus; Kutai Kartanegara; Government Number 18 of 2016; IPDN.

JALAN BERMAKNA PEMECAHAN MASALAH: MENGELOLA FAKTOR PENENTU IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANS METRO BANDUNG DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Sandrina Fuji Indah Lestari; Muchlis Hamdi; Mutia Rahmah
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i2.4539

. Congestion is one of the problems that occur in urban areas, one of which is the city of Bandung. To overcome this problem, the Bandung City Government has established a policy on Trans Metro Bandung with the aim of improving services and providing integrated, safe, fast, smooth, orderly, regular, comfortable, reliable and efficient public transportation. But the policy has not been able to achieve the set goals. This study aims to analyze the determinants and efforts to optimize the success of Trans Metro Bandung policy implementation in Bandung City. This research uses a postpositivist approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The informant determination technique used is purposive sampling and snowball sampling. Data analysis used is collection, condensation, presentation, and conclusion drawing. The results showed that there were factors that hindered the implementation of the Trans Metro Bandung policy, namely the difficulty of implementing policy instruments, unclear policy design related to resources and target changes, insufficient resources needed, inability to implement SOPs, and the low level of benefits felt by the community. The results of this study also show that there are supporting factors for the implementation of the Trans Metro Bandung policy, namely the appropriate policy instruments, the existence of a supervisory structure, the appropriate institutional design, the adequacy of the resources needed, and the involvement of the community. Efforts that need to be made to optimize the Implementation of Trans Metro Bandung Policy in Bandung City are to integrate mass transportation that connects Greater Bandung, improve the quality of Trans Metro Bandung services, and recruit competent information management human resources and appropriate promotion of Trans Metro Bandung services. Keywords: Implementation Policy, Transportation Policy, Trans Metro Bandung

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG DESA WISATA DI DESA SOMONGARI Tesar Affiangit; Mutiar Fitri Dewi
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i2.4655

ABSTRACT. As one of the leading sectors, tourism needs to be developed purposefully in order it can contribute significantly to national and regional income which in the end can improve the society welfare. The current trend is the development of tourist villages which is being carried out in various regions in Indonesia, including Somongari Village, Kaligesing District, Purworejo Regency, Central Java. In this research, researchers describe the implementation of Regional Regulation Number 15 of 2019 concerning Tourism Villages and identify supporting and inhibiting factors and efforts to overcome obstacles to implementation. This research is qualitative research with a descriptive approach. The theory used is the implementation theory from Van Meter & Van Horn (1975). Data was collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Once collected, the data was then analysed using the interactive analysis model Miles, Huberman, Saldana (2014). The research results indicate that the policy implementation has been successful, as evidenced by four out of six analyzed dimensions being categorized as good, namely the dimension of the characteristics of the implementing organization, the dimension of communication between related organizations and implementing activities, the dimension of the attitudes of the implementers, and the dimension of the social, economic, and political environmental conditions. This success is supported by the strong commitment among policy implementers, effective communication, and the high awareness of the Somongari Village community regarding the development of the tourist village. The inhibiting factors include the lack of understanding among policy implementers regarding Regional Regulation Number 15 of 2019 on Tourist Villages, the inadequate and incompetent resources of Pokdarwis, the suboptimal management of village funds, and the minimal budget support for the development of supporting facilities. Key words: implementation; policy; development; government; tourist village

PEMBERDAYAAN PETANI IKAN PATIN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU Muhammad Adel Faridzi; Mulyana Mulyana
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i2.4842

ABSTRAK. Desa Koto Mesjid merupakan pusat kawasan perikanan budidaya ikan patin yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Tiada Rumah Tanpa Kolam menjadi motto desa ini. Namun, dengan segala potensi perikanan budidaya ikan patin yang ada masih belum dikelola secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar terhadap petani ikan patin dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Koto Mesjid. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan petani ikan patin yang dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan kerjasama lintas sektor yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani ikan patin. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan kepada petani ikan patin. Kolaborasi antarpetani dalam kegiatan budidaya dan bantuan sarana prasarana juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas para petani. Namun, pelaksanaan pemberdayaan masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan kemampuan para petani, kesulitan memperoleh bahan baku pakan ikan, cuaca yang sulit diprediksi serta keterbatasan fasilitas budidaya yang ada. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis partisipatif untuk mencapai peningkatan pendapatan masyarakat. Kata kunci: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Wangsih

Contact Email
wangsih@ipdn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jiwbp.lemriska@ipdn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Wangsih

Contact Email wangsih@ipdn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jiwbp.lemriska@ipdn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Wangsih

Contact Email
wangsih@ipdn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jiwbp.lemriska@ipdn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA