cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Positum
ISSN : 25417185     EISSN : 25417193     DOI : -
Core Subject : Social,
Ruang lingkup Jurnal Hukum Positum adalah penulisan ilmiah dan hasil penelitian di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
STRATEGI OPTIMALISASI KETERWAKILAN PEREMPUAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL Pangesti Kinayung; Septi Nur Wijayanti
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i2.10477

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah memberikan ruang bagi para perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Walaupun sampai saat ini, khususnya di Kabupaten Gunungkidul keterwakilan perempuan dalam badan legislatif belum mampu mencapai kuota 30%. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dengan literature-literature yang berhubungan dengan objek penelitian dan teknik wawancara dengan responden dengan menggunakan metode simple random sampling. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penggunaan simbol yang responsif gender, pembentukan tim relawan, menerapkan metode door to door, serta identifikasi dan segmentasi sasaran kampanye. Kata Kunci: DPRD, Gunungkidul, keterwakilan perempuan.
RELEVANSI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT MELALUI SISTEM PERADILAN JAKSA PIPITU DALAM PEPAKEM CIREBON PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Kodrat Alam
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i2.10700

Abstract

Menilik pada adanya pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) kedalam peraturan perundang-undangan pidana nasional yang berlaku dewasa ini, maka terdapat kemungkinan bagi masuknya tindak pidana dalam Pepakem Cirebon untuk dapat ditetapkan dan berlaku sebagai tindak pidana adat berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Permasalahan ditetapkan untuk mencari jawaban terhadap penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab Pepakem Cirebon dan relevansinya sebagai living law dihubungkan dengan ketentuan KUHP yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab Pepakem Cirebon dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang Jaksa yang menjalankan fungsi yudikatif dan menjadi unsur keterwakilan dari 3 (tiga) Keraton Kesultanan Cirebon, yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan. Jaksa Pipitu bertugas menerima pengaduan atau gugatan, melakukan penyelidikan, dan melakukan pemeriksaan di pengadilan. Berlakunya tindak pidana adat dalam Pepakem Cirebon sebagai living law bersifat irelevan dengan ketentuan KUHP karena tidak memenuhi kriteria “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tindak pidana adat dalam Kitab Pepakem Cirebon sebagian besar bersifat tertulis (written law) dan telah diatur dalam KUHP, serta mempunyai jenis pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan (qishas/retributif).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN Alisha Zahra Saadiya; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i2.10802

Abstract

Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, tepatnya di agenda 8. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang dan memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perlu untuk dianalisis mengenani hubungan antara penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan serta pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalis data yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Teknik penelusuran bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang terletak pada penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan asas berkelanjutan yang memiliki prinsip yang sama dengan pembangunan berkelanjutan; sama-sama memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; sama-sama bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan ruang dalam pelaksanaannya penting untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai peruntukannya dan agar tidak merusak lingkungan.
KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) Fathya Aprilianti; Amoury Adi Sudiro
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i2.10898

Abstract

Berkembangnya informasi dan teknologi membawa perubahan dalam dunia perjanjian, yaitu dengan adanya kontrak elektronik, yang disebut sebagai kontrak baku karena isinya mengandung klausula baku yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha bermaksud memberikan kemudahan bagi para pihak membuat kontrak. Penggunaan aplikasi digital oleh konsumen mengandung syarat dan ketentuan yang berbentuk kontrak elektronik, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan selain menyetujui atau menolak isi kontrak (take it or leave it). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan statute approach (pendekatan undang-undang). Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan contoh yang diambil dari klausula yang tercantum dalam lima kontrak elektronik (Tokopedia, Gojek, Instagram, WhatsApp, dan Bibit) bahwa keseimbangan para pihak dalam kontrak elektronik belum dapat terwujud, terlebih dari sisi konsumen karena isi kontrak lebih memuat preferensi penyedia layanan dan dalam hal penyedia layanan melepaskan tanggung jawabnya atas hal-hal yang menjadi kewajibannya. Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak adalah dengan penyedia layanan memberikan akses pengaturan pilihan (personalisasi aplikasi) untuk pengguna mengatur penggunaan aplikasi sesuai preferensinya.
ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH: (Studi Putusan Nomor : 190/PDT.G/2017/PN.BTM dan Putusan Kasasi Register Nomor : 2091 K/PDT/2011) Angga, Suheri; Natasya Sirait, Ningrum; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul
Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v9i1.7711

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kulitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia. Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja
COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE ADMINISTRATIVE COURT AUTHORITY BETWEEN INDONESIA AND EGYPT Alaqab, Bian; Salwa Agustin, Fahriyah; Tahir, Erdin
Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v9i1.11036

Abstract

Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. H Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court. owever, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms. Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR DI KAWASAN PESISIR Bella, Helene
Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v9i1.11113

Abstract

Jurnal ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir”. Tesis ini bertujuan mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul terhadap pertambangan pasir di Kawasan pesisir serta bagaimana Upaya pemerintah kabupaten Bantul dalam penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan wawancara langsung. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Tata Ruang terhadap kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir belum optimal dan juga aktivitas kegiatan pertambangan pasir illegal masih dilakukan dikawasan pesisir Pantai yang merupakan Kawasan lindung. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang belum sepenuhnya dilaukan dengan optimal. Kata Kunci : Kawasan pesisir; Pertambangan Pasir; Tata Ruang.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR : (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre) Astuti, Tri; Purwanda, Sunardi; Prasisto, Johamran; Prayudi, Prayudi
Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v9i1.11132

Abstract

This research aims to find out the legal arrangements related to the unlicensed drug trade, which is reviewed from Law Number 36 of 2009 concerning Health or called the Health Law. In addition, this research also finds out about law enforcement related to the criminal act of unlicensed drug distribution in case verdict Nomor: 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre. The type of research used is normative research combined with empirical research. This research uses a statutory approach related to legal norms or substance, legal principles, legal theories, legal arguments combined with research that directly observes events that occur in the field. The results showed that legal arrangements related to the unlicensed drug trade are regulated in Articles 196, 197 and 198 of the Health Law. The form of law enforcement carried out regarding the distribution of unlicensed drugs in the case of the decision is repressive, which finds the application of sanctions for violators. These sanctions also provide a deterrent effect so that similar violations do not occur again in the future and ensure that justice is upheld.
STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN INVESTASI UNTUK SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA Suhanti, Kartika Ayu
Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v9i1.11263

Abstract

Regulasi mengenai investasi asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor asing yang melakukan investasi di Indonesia, tanpa memandang asal negara mereka. Regulasi tersebut memberikan berbagai fasilitas seperti pembebasan atau pengurangan pajak, kemudahan repatriasi modal, dan percepatan dalam proses perizinan. Namun, dampak politik hukum dari regulasi ini terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip demokrasi ekonomi menekankan pentingnya memenuhi hak-hak dasar semua warga negara Indonesia, termasuk UMKM, tanpa kecuali. Namun, regulasi yang didasarkan pada liberalisasi perdagangan, yang lebih berpihak pada prinsip-prinsip kapitalisme, dapat membatasi hak-hak dasar tersebut, dengan memberikan keuntungan kepada mereka yang mampu bersaing dalam perdagangan internasional. Sementara itu, UMKM masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah. Kata Kunci: Strategi Hukum, Investasi, UMKM.
LEGALITAS PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR DI RUANG ANGKASA Sinaga, Eki Priady; Amran, Intan Riwayaty; Septaria, Ema
Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v9i1.11391

Abstract

Legalitas penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian dalam hukum internasional. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang multi-faset, dengan fokus pada analisis dokumen hukum dan kerangka kerja hukum yang berlaku di tingkat internasional. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi literatur yang mencakup artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat perjanjian internasional yang melarang penempatan senjata nuklir di ruang angkasa, masih ada kompleksitas dalam menerapkan dan menegakkan ketentuan tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang legalitas penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa dan implikasinya dalam konteks hukum internasional.

Page 12 of 13 | Total Record : 122