cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Positum
Published by Universitas Singaperbangsa Karawang
ISSN : 25417185     EISSN : 25417193     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ruang lingkup Jurnal Hukum Positum adalah penulisan ilmiah dan hasil penelitian di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 8   9   10   11   12 
PROBLEMATIKA KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA Sultoni Fikri; Baharuddin Riqiey; Muhammad Iffatul L; Miftaqul Janah
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i1.6643

Abstract

Abstrak Presidential threshold terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, aturan yang dinilai merugikan masyarakat dan partai politik ini terus di uji konstitusionalitasnya di MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan MK terkait persoalan presidensial threshold sekaligus sedikit membandingkan dengan negara lain yang menerapkan sistem presidensial seperti Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum normatif. yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukkan bahwa hingga saat ini aturan mengenai presidensial threshold masih konstitusionalitas, namun presidensial threshold tidak dikenal dalam negara-negara lain yang menerapkan sistem presidensial. Kata kunci: Presidensial Threshold, Pemilihan Umum, Presidensial. Abstract The presidential threshold continues to be debated among the public, and the rules that are considered detrimental to the community and political parties continue to be tested for constitutionality in the Constitutional Court. This study aims to examine the Constitutional Court's decision related to the presidential threshold issue as well as to slightly compare it with other countries that implement a presidential system such as Indonesia. This research is legal research with a normative legal research type. where the approach used is an approach with laws and regulations and other regulations. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study show that until now the rules regarding the presidential threshold are still constitutional, but the presidential threshold is not known in other countries that implement presidential systems. Keywords: Presidential Threshold, General Election, Presidential.
URGENSI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM DALAM RANGKA PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGATION DI INDONESIA Romualdus Telaumbanua
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perkembangan kondisi kehidupan di dalam masyarakat akan mempengaruhi perkembangan hukum juga di dalamnya. Secara garis besar bahwa kondisi masyarakat yang secara terus menerus-menerus berkembang, akan menjadikan peran masyarakat sangat dibutuhkan. Hal tersebut di tambah dengan masa pandemic yang mempengaruhi segi-segi kehidupan masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada kondisi ekonomi, social dan budaya akan tetapi kondisi hukum juga ikut dipengaruhi. Salah satu dampak yang dirasakan dari segi penegakan hukum yaitu penyelenggaraan persidangan yang jadwal pelaksanaannya mengalami penundaan akibat kondisi pandemic yang belum selesai. Melihat kondisi tersebut kemudian Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang berwenang dalam ruang lingkup persidangan, mencoba untuk memberikan sebuah respon yang baik dengan memberlakukan persidangan online. Wacana pelaksanaan sidang online atau pendaftaran berkas perkara yang dilakukan secara online sudah dilakukan sejak 2018. Dimana pelaksanaan persidangan tersebut dikenal dengan E-Court dan E-Litigation. Akan tetapi pelaksanaanya masih mendapat belum terlaksana sepenuhnya, akibat berbagai keterbatasan yang dimilki Lembaga peradilan Kata Kunci: Peradilan, Perkembangan, E-Court dan E-Litigation ABSTRACT The development of living conditions in society will also affect the development of law in it. Broadly speaking, the condition of society which is continuously developing will make the role of the community very needed. This is coupled with a pandemic period that affects aspects of people's lives. The impact is not only on economic, social and cultural conditions but also on legal conditions. One of the impacts felt in terms of law enforcement is the holding of trials whose implementation schedule has been delayed due to the unfinished pandemic condition. Seeing these conditions, the Supreme Court as the authorized institution in the scope of the trial, tried to give a good response by imposing online trials. The discourse of conducting an online trial or registering case files online has been carried out since 2018. Where the implementation of the trial is known as E-Court and E-Litigation. However, its implementation is still not fully implemented, due to various limitations that the judiciary has Keywords: Justice, Development, E-Court and Litigaiton
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH Ramot Jhon Ericson
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan permasalahan yang terjadi pada pilkada serentak 2018, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Kampanye). Penelitian ini akan menjelaskan pelanggaran ASN yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah   Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ASN yang terlibat dalam kampanye Pilkada telah diatur secara konkret bahwa ASN dilarangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Kampanye; Pemilihan Kepala Daerah. ABSTRACT The Election Supervisory Body (Bawaslu) stated that the problems that occurred in the 2018 simultaneous regional elections, namely the State Civil Apparatus (ASN) who were involved in participating in the Regional Head Election campaign (Campaign). This study will explain the violations of ASN involved in the Regional Head Election, based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. The research method used is normative juridical. Based on the results of the research, it is known that ASN involved in the Pilkada campaign has been concretely regulated that ASN is prohibited from providing support to candidates for Regional Head/Deputy Regional Head, by being involved in campaign activities to support candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; Using facilities related to positions in campaign activities; Making decisions and/or actions that are beneficial or detrimental to one of the pairs of candidates during the campaign period; and/or Conducting activities that lead to the alignment of candidate pairs who are participating in the election, before, during, and after the campaign period including meetings, invitations, appeals, calls, or giving goods to civil servants within their work units, family members, and the community.  Keywords: State Civil Apparatus; Campaign; Regional Head Election.  
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA PADA BUMN MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE Juneidi Coloay
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.7044

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan terkait kedudukan hukum dari keuangan negara yang ada pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta menjelaskan mengenai prinsip business judgment rules dalam tata kelola BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi pengaturan antara Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang BUMN dalam konteks penafsiran frasa “keuangan negara yang dipisahkan”. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara menentukan bahwa keuangan negara yang dipisahkan pada permodalan BUMN merupakan bagian dari rezim keuangan negara, sedangkan sebaliknya dalam Undang-Undang BUMN menentukan bahwa keuangan negara yang dipisahkan pada permodalan BUMN bukan merupakan rezim keuangan negara sehingga menjadi tanggungjawab BUMN sepenuhnya. Akan tetapi meskipun begitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 telah mengamanatkan bahwa pengawasan keuangan negara yang ada pada BUMN, didasarkan pada prinsip business judgment rules agar tidak menghambat kinerja perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kata Kunci: Keuangan Negara; Badan Usaha Milik Negara; Business Judgment Rule.  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RENCANA PENATAAN RUANG KAWASAN INDUSTRI NAMBO La Ode Muhammad Kaisar Demaq; Ni Putu Sri Widiasih; La Patudju
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.7834

Abstract

Penelitian ini berfokus pada peran masyarakat dalam rencana Penataan Ruang Kawasan Industri Nambo. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan publikasi media online bahwasanya, Kecamatan Nambo akan dijadikan Kawasan Peruntukan Industri Terpadu. Pelaksanaan kegiatan ini rencana akan dilaksanakan selama 3 bulan sebagaimana tercantum dalam tabel kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan metode wawancara. Kegiatan penelitian ini memiliki tujuan, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kecamatan Nambo dilibatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Industri Nambo. Ketentuan Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang menguraikan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG MENGGUNAKAN KONTRAK ELEKTRONIK M Zainu Rasyid Syidik; Elan Jaelani
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.7905

Abstract

Pertumbuhan ekonomi warga di Indonesia semakin hari semakin tumbuh spesialnya dalam transaksi jual beli lewat media elektronik, hingga butuh terdapatnya sesuatu proteksi hukum terhadap konsumen terpaut dengan transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui tentang keabsahan sesuatu transaksi elektronik di Indonesia dan gimana proteksi hukumnya. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yang mana menekuni ataupun menganalisa sesuatu perundnag- undangan. Ada pula hasil dari riset ini ialah yang Awal, sesuatu Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik yang terdapat di Indonesia sudah diatur di dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik, serta yang Kedua, warga yang melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik memperoleh proteksi hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 46 Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik dan pada Pasal 62 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Proteksi Konsumen.
PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Dani Amran Hakim; Hevina Nopriza
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.8872

Abstract

Pembangunan insfrastuktur jalan, yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki fungsi untuk mempermudah jalur masyarakat untuk memberikan kemudahan transportas. Beradasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya tugas dan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan terdapat dari fakta di lapangan masih ditemui banyaknya jalan di perkotaan dan poros desa yang masih rusak dan belum layak, sehingga kondisi jalan akan menjadi sulit untuk dilewati dan sangat membahayakan para pengendara yang melewati jalan dan tidak sedikit pula kasus kecelakaan terjadi akibat kerusakan di jalan raya, tetapi masyarakat tidak memiliki pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh secara langsung dari lapangan) dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam dan masyarakat terhadap Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan memberikan hal yang positif karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat baik dari aspek perbaikan jalan maupun aspek sosial. Pembangunan infrastruktur yang dikatakan memberikan kemaslahatan apabila masyarakat merasakan dampak terhadap perbaikan jalan yang rusak dan untuk menggunakan akses jalan dalam melintasi tidak lagi berlubang dan menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat.
ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA Alamsyah podungge; Elfrida Ratnawati Gultom
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.9293

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dan Untuk mengetahui apakah Keterangan saksi anak dijadikan sebagai alat bukti oleh hakim dalam memutus perkara pidana. Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti adalah metode Penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sedangkan, tekhnik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP maupun UU SPPA namun tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim. (2) Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana setidaknya memuat dua hal yang pertama, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kedua hak untuk mendapatkan pendampingan.
PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA Miftachul Mujadi; M Syahrul Borman; Subekti
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.9735

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku tentang pelanggaran hak cipta melalui aplikasi telegram serta menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku penyebar film melalui telegram tersebut. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur dan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyebaran film melalui aplikasi telegram termasuk dalam unsur-unsur pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebuah karya seperti hak ekonomi dan hak moral.
PENGUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM Taun
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.9744

Abstract

Polisi menggunakan metode "visum et repertum" untuk memeriksa petunjuk potensial dan mengumpulkan bukti yang mereka butuhkan untuk memecahkan suatu kasus. Kesaksian ahli yang dikatakan di pengadilan, baik secara tertulis dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi tidak ada istilah maupun definisi Visum Et Repertum. Metode penelitian yuruidis empiris, Penulisan ini mengkaji pertanyaan empiris mengenai peran apa yang dimainkan Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan kematian korban.

Page 10 of 13 | Total Record : 122

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 2 (2017): JURNAL HUKUM POSITUM Vol. 1 No. 1 (2016): JURNAL HUKUM POSITUM More Issue