cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Positum
Published by Universitas Singaperbangsa Karawang
ISSN : 25417185     EISSN : 25417193     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ruang lingkup Jurnal Hukum Positum adalah penulisan ilmiah dan hasil penelitian di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 9   10   11   12   13 
KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Erdin Tahir
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.9763

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengatur pembentukan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara, peraturan ini tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hadirnya UU IKN maka jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ikut bertambah. Fokus kajian penelitian ini untuk menjawab permasalahan a) Apakah Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan; b) Bagaimana kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam hierarki peraturan perundang-undangan; c) Bagaimanakah pengaturan materi muatan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa jenis, hierarki dan materi muatan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pendelegasian UU IKN, maka secara hierarki kedudukannya sebagai pelaksana undang-undang, dengan materi muatan yang diatur hanya mengenai pajak dan pungutan lainnya khusus Ibu Kota Negara. Maka demi kepastian hukum Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara perlu dimasukan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaiman diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN FILM BERHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Naufal Nabiil Ridwansyah; Handar Subhandi Bakhtiar
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.8979

Abstract

Pembajakan adalah istilah untuk menggambarkan segala jenis aktivitas, pengunduhan ilegal atau pemalsuan suatu karya yang dilakukan baik secara luring maupun daring. Pembajakan film diartikan sebagai penyalinan ciptaan secara tidak sah, yang dalam proses penyebarannya bertujuan supaya bisa mendapatkan keuntungan bagi perekonomiannya. Terkait permasalahan ini para pencipta sebuah karya secara khusus film merasa dirugikan dengan adanya para pelaku tindak kejahatan pembajakan film yang merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta atas karya seseorang yang disebarkan, diperjualbelikan serta digunakan tanpa adanya izin dari pemilik hak tersebut. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam mengatur mengenai pembajakan film dan untuk menganalisis mengapa pelanggaran hak cipta terutama pada bidang sinematografi masih banyak terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sudah ada hukum yang mengatur terkait Tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film di Indonesia. Selain itu, penyebab dari terjadinya Tindakan pembajakan film berkaitan dengan Faktor perekonomian, Faktor Budaya dan Faktor penegak hukum. Kata Kunci: Film, Hak Cipta, Pembajakan, Sinematografi.  
ANALISIS KETENTUAN PERANCANGAN TATA RUANG WILAYAH YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 Muhammad Huda; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.9508

Abstract

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki pandangan yang beragam untuk menciptakan tata ruang wilayah yang baik. Undang-undang tersebut menekankan prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam penggunaan lahan serta pentingnya kepastian dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah. Selain itu, prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat juga ditegaskan, sehingga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan juga menjadi fokus penting dalam undang-undang tersebut. Implementasi prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam tata ruang wilayah memerlukan beberapa upaya. Upaya tersebut meliputi penyusunan rencana tata ruang berkelanjutan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, penyediaan kawasan lindung dan konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas juga perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam implementasi tata ruang wilayah. Dalam konteks Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, memastikan keadilan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut
HUKUM TRANSAKSI DAN INFORMASI ELEKTRONIK BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM PELANGGARAN PERJUDIAN ONLINE Dahris Siregar
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.9816

Abstract

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, pasal 27 ayat 2, bersama dengan pasal 45 ayat 2 UU tersebut, orang yang bermain judi online dapat dipidana. Seluruh proses dari permainan online yang sesungguhnya, baik itu taruhan, bermain, dan mengumpulkan uang melalui situs web. Tindak pidana yang berkaitan pasal 27, ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur perjudian di internet. Selain itu, tindak pidana diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan cara penegakan hukum menangani pelanggaran yang terkait dengan perjudian online dan hambatan yang dihadapinya. Pada penelitian ini mengacu kepada penelitian hukum dilakukan secara yuridis normatif, di mana hukum dianggap sebagai yang tercantum dalam buku hukum (law in books) atau sebagai aturan atau standar yang berfungsi sebagai standar untuk perilaku manusia yang dapat diterima. Materi primer dan sekunder merupakan dasar penelitian hukum normatif ini. Studi tentang aturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
ANALISIS SISTEM HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI: PERBANDINGAN ANTARA SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT, MALAYSIA, DAN SINGAPURA Herlin Priatiningsih
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana korupsi banyak merambah ke berbagai negara di dunia. Tidak hanya negara yang tergolong miskin, negara yang tergolong kaya pun turut serta masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Penanganan sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berbagai negara di dunia sangat bervariasi, baik dari sistem hukumnya maupun tata cara kelembagaannya. Penyusunan artikel ini merupakan suatu langkah untuk mengetahui lebih dalam secara yuridis dan empiris mengenai Sistem hukum tindak pidana korupsi di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Keprihatinan HAM secara universal terhadap tindak pidana korupsi yang memberikan banyak dampak negatif terhadap ekonomi, politik, hukum, kemasyarakatan maupun stabilitas sosial, membawa penulis untuk mengkaji lebih dalam topik yang berhubungan dengan analisis sistem hukum tindak pidana korupsi di tiga negara tersebut. Kajian yang diambil berupa perbandingan pendekatan hukum yang digunakan oleh ketiga negara tersebut dalam menangani tindak pidana korupsi sehingga dapat terwujud keadilan HAM di masing-masing negara. Identifikasi perbedaan, persamaan, maupun dampak dari sistem hukum yang diterapkan ketiga negara turut dianalisis penulis dalam artikel ini. Melalui metode studi literatur atau analisis dengan menggunakan artikel ilmiah lain sebagai pedoman, buku-buku terkait, website, dan objek baca lainnya, penulis dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai analisis sistem hukum tindak pidana korupsi di tiga negara tersebut. Kata kunci: hukum, korupsi, USA, Malaysia, Singapura ABSTRACT Corruption crimes have spread to various countries around the world. Not only impoverished nations, but also wealthy ones have become involved in the realm of corruption. The handling of corruption crimes varies greatly among different countries, encompassing differences in their legal systems and institutional procedures. This article aims to delve juridically and empirically into the legal framework of corruption crimes in the United States, Malaysia, and Singapore. The universal human rights concern over corruption crimes, which yield numerous negative impacts on the economy, politics, law, society, and social stability, compels the author to further explore topics related to the analysis of the legal systems governing corruption crimes in these three countries. The study takes the form of a comparative legal approach employed by these nations in addressing corruption crimes, with the aim of achieving human rights justice within each country. The author also examines the disparities, similarities, and repercussions of the legal systems implemented by these three countries in handling corruption crimes. Utilizing literature study methods, along with analysis of scholarly articles, relevant books, websites, and other reading materials as guidance, the author seeks to provide an understanding and insight into the analysis of the legal systems surrounding corruption crimes in these three nations. Keyword: Corruption, Legal, USA, Malaysia, Singapore
HASIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A Fina Alfiyani; Afif Muamar
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.10044

Abstract

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis tentang hasil putusan Pembagian Harta Bersama dalam Pengadilan Agama Sumber kelas 1A dalam peraktek di Pengadilan Agama Sumber nomor perkara 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Dengan Pengugat dan Tergugat sebagai Pemohon yang dalam rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat mengenai Harta bersama/ gono gini yang diperoleh selama perkawinan, nafkah iddah dan mut’ah. Rumusan maslah adalah bagaimana kajian hukum pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sumber pada perkara nomor 7680/Pdt.G/2022/pa Sbr?. Bagaimana penyelesaian pemabagian harta bersama nomor perkara 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr, di Pengadilan Agama Sumber? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sumber pada perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat. Pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Kata kunci : Hukum, Pembagian harta bersama, Pengadilan Agama
IMPLEMENTASI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP MARAKNYA FENOMENA BULLYING DITINJAU DALAM PERSFEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Arkianti Anindita Putri; Dewi Ratnadewanti; Kamila Khaerunisa; Sheika Dwi Nabila; Nadia Rastika Alam; Yenny Febrianty
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.10071

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, berarti setiap tingkah lakunya menimbulkan perbuatan hukum yang harus dipertanggung jawabkan, apabila dilanggar maka akan diberi sanksi. Namun diketahui bahwa masih sering terjadi ketimpangan di masyarakat, khususnya di jenjang pendidikan sehingga menimbulkan fenomena sosial. Salah satunya fenomena bullying yang kerap kali terjadi, dan dialami pada anak-anak dibawah umur, meski tidak menutup kemungkinan terjadi pada kalangan lainnya. Bullying ini, tidak hanya terjadi melalui perkataan, kekerasan fisik, ataupun perbuatan yang menyinggung secara tidak langsung tapi juga terjadinya di dunia maya (cyber bullying). Maraknya fenomena bullying menimbulkan pertanyaan terkait implementasi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap maraknya fenomena bullying yang terjadi. Pada karya ilmiah ini di pergunakan penelitian secara kuantitatif, metode ini dilakukan secara sistematis dan melalui data-data yang di peroleh dari suatu fenomena. Pada metode yang diterapkan ini akan ditonjolkan proses, tahapan, data, dan juga mengkaji dari dokumen atau buku yang berkaitan dengan karya yang akan diteliti. Maraknya fenomena bullying ini menandakan bahwa peraturan mengenai bullying ini belum berjalan dengan baik, terlebih dengan banyaknya faktor yang mendukung
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT DI PERADILAN ADMINISTRASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA : (Studi Kasus Putusan MA No. 41G/2019/PTUN-PBR) Bunga Aliffia Arfita Zahra
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i2.10184

Abstract

ABSTRAK Dalam menjalankan tugas dan perannya seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti korupsi yang dapat mengakibatkan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa terjadi antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan. Dalam penelitian dibahas pertimbangan hakim PTUN Pekanbaru dalam memutuskan sengketa kepegawaian dengan Nomor Putusan: 41/G/2019/PTUN-PBR antara PNS sebagai penggugat melawan Gubernur Riau selaku Tergugat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara ialah aspek kewenangan yang dimiliki Gubernur Riau dalam mengeluarkan Surat Keputusan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Faktor lainnya, pemberhentian tidak dengan hormat PNS dikarenakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana PNS tersebut dihukum pidana penjara 1 tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Peradilan Tata Usaha Negara
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PERS MAHASISWA TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI Wahyudi; Dinda Safira Nayoni
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i2.10303

Abstract

The press is an institution that actualizes one of the points of human rights, namely freedom of association and expressing thoughts orally and in writing. The existence of the press has its function for society, based on people's sovereignty by the principles of democracy, justice, and the supremacy of law as a concreteization of press freedom. However, this is not the case for the position of the student press which is considered not to be a legal entity because it is still within the campus structure. Apart from that, in their activities, students cannot regularly carry out journalistic activities because they still have academic responsibilities as students. With these two aspects, it seems as if student press institutions do not meet the legal standards of press institutions, so the protection they should protect becomes unclear. Even though it is under the auspices of the campus, the editorial activities of the student press are independent without interference from the campus. As a result, if the news is about issues that offend the campus, criminalization of the student press is inevitable, especially in defamation and hate speech. Using the normative juridical method, by analyzing qualitatively it can be understood that the position of the student press seems to be constrained from all directions, between its status as a student and on the other hand as a press which should hold freedom and responsibility according to its function. So, the opportunity for all kinds of intimidation, such as threats, repressive actions and even banning, is not impossible for the student press. In the absence of legal protection, student press activities in carrying out the press function of disseminating information are hampered.
ITIKAD BAIK PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJASAMA: STUDI PEMBANGUNAN PASAR PROKLAMASI DI KECAMATAN RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG Endeng
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.10471

Abstract

Saat ini pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah mayoritas dilakukan melalui sistem kerjasama dengan pihak swasta dengan pola Built Operate Transfer (BOT) atau dalam ketentuan perundangan dikenal dengan Bagun Guna Serah (BGS). Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam membangun pasar proklamasi sebagai tempat relokasi pedagang pasar rengasdengklok yang akan dijadikan ruang terbuka hijau dilakukan dengan sistem Bangun Guna Serah yang wujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama para pihak. Itikad baik para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama mutlak diperlukan. Pihak yang tidak melaksanakan perjanjian kerjsama dinilai sebagai pihak yang tidak beritikad baik. Asas itikad baik para pihak merupakan dasar dalam melakukan perjanjian Kerjasama, yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama, para pihak dapat melakukan mediasi dan musyawarah dan dapat melakukan gugatan ke pengadilan jika terjadi kebuntuan dalam hal kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.

Page 11 of 13 | Total Record : 122

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 2 (2017): JURNAL HUKUM POSITUM Vol. 1 No. 1 (2016): JURNAL HUKUM POSITUM More Issue