cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 2   3   4   5   6 
KEDUDUKAN SANKSI PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Kebijakan Hukum Pidana) Ngadikun Ngadikun; Hidayatullah Hidayatullah; Iskandar Wibawa
Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v18i2.3202

Abstract

Penelitian mengenai “Kedudukan Sanksi Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika” (Kajian Kebijakan Hukum Pidana) dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam mengenai kebijakan sanksi pidana mati pada tindak pidana narkotika dan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier, dengan menerapkan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Keseluruhan sumber hukum dianalisis secara penalaran dan sistematik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui Kedudukan Sanksi Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika” (Kajian Kebijakan Hukum Pidana). Negara Indonesia masih mempertahankan menerapkan sanksi pidana mati, sebagai upaya atau benteng terakhir terhadap pemidanaan. Sanksi pidana mati diterapkan pada kejahatan narkotika termasuk pembuat, bandar dan pengedar. Kejahatan narkotika bagi pembuat, bandar dan pengedar merupakan kejahatan yang berat, serius dan mengacam kehidupan manusia. Jika sanksi pidana mati dihapuskan maka benteng terakhir untuk pemidanan tidak ada. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan guna referensi atau pertimbangan dalam penyelesaian tindak pidana narkotika atau kasus-kasus yang lain yang diancam dengan sanksi pidana mati.
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM BIMBINGAN KLIEN NARKOBA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA Sucipto Sucipto; Hidayatullah Hidayatullah; Iskandar Wibawa
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3227

Abstract

Pembinaan dan bimbingan kepada klien oleh Balai Pemasyarakatan sangat penting dalam mendukung program Pemerintah dalam mengurangi tindak kejahatan, khususnya tindak pidana narkotika. Pembinaan dan bimbingan kepada klien narkoba oleh Bapas saat ini hanya diberikan bagi klien yang mengajukan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Tujuan dari pembinaan dan bimbingan tersebut adalah setelah narapidana bebas atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mempunyai keahlian dan yang terpenting yaitu tidak melakukan kejahatan kembali. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat secara lengkap permasalahan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa klien narkoba di Balai Pemasyarakatan Pati pada tahun 2016 jumlahnya adalah 61 orang, terdiri dari 59 laki-laki dan 2 perempuan. Pada tahun 2017 jumlah narapidana binaan di Bapas Pati jumlahnya ada 78 Narapidana, yang terdiri dari 72 laki-laki dan 6 perempuan, dengan demikian jumlah narapidana di Bapas Pati dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan. Peran Bapas sangat strategis dalam membina dan membimbing narapidana, karena Bapas mempunyai tanggungjawab yang besar, yaitu mendidik dan membina narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali di masyarakat. Kendala-kendala yang muncul dalam melakukan bimbingan terhadap klien narkoba di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pati, antara lain terbatasnya petugas di Bapas Pati, minimnya anggaran, masih adanya klien yang kurang bersungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan dan pembinaan serta sarana dan prasarana di Bapas Pati yang kurang. Konsep pembimbingan yang baik bagi klien di masa mendatang, bagi klien warga binaan pada umumnya dan klien warga binaan kasus narkoba pada khususnya yaitu dengan membimbing warga binaan dari awal, yaitu dari sejak warga binaan masuk ke Rutan atau Lapas.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr) Nuruz Zahroh Desy Syifaun Nida; Hidayatullah Hidayatullah; Henny Susilowati
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3216

Abstract

Penelitian berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr) bertujuan mengetahui pembuktian serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, sehingga digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan logika berpikir bersifat deduktif. Hasil pembahasan pertama, pembuktian pada penelitian ini diperoleh melalui alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Pada pembuktian ini lebih ditekankan pada alat bukti keterangan ahli yang digolongkan dalam ahli bahasa, agama dan hukum pidana. Kedua, hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 156a huruf a KUHP, sehingga disampaikan hakim menggunakan interpretasi multidisipliner. Merujuk pembahasan kepada tim penyusun RUU KUHP untuk memasukkan pengaturan kriteria khusus penodaan agama dalam ius constituendum.
METODE PENYELESAIAN KASUS KREDIT BERMASALAH DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus PT. BPR Weleri Makmur Cabang Kudus) Agus Istiqlal; Suparnyo Suparnyo; Suciningtyas Suciningtyas
Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v18i2.3152

Abstract

Kredit macet masih menjadi permasalahan pokok yang sering terjadi saat seseorangmengajukan hutang ke lembaga perkreditan, salah satunya perbankan. Cara menyelesaikankredit macet yang dilakukan perbankan masih banyak menggunakan cara litigasi. Hal initentu tidak menghasilkan win-win solution antara kedua pihak, kecuali sebagai langkahterakhir. Maka dari itu diperlukan langkah penyelesaian secara non litigasi agar tercapaisolusi yang adil dan tidak menghabiskan biaya dan waktu yang lebih lama.Tujuan penelitianini untuk menilai Non Performance Loanyang cenderung naik dan menganalisis kebijakanPT. BPR Weleri Makmur Cabang Kudus dalam penyelesaian kasus kredit bermasalah di luarPengadilan secara non litigasi dengan cara 3Ryaitu Rescheduling, ReconditioningdanRestructuring.Metode penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris,sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian inimemperlihatkan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. BPR WeleriMakmur Cabang Kudus yaitu faktor Internal Bank, anatara lain adanya tindakan fraud olehkaryawan, pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh karyawandanfaktor Ekternal Bank yaitu kondisi perekonomian dan kebijakan politik yang sering berubah,adanya bencana alam, serta adanya faktor debitor seperti iktikad kurang baik dari debitor,penyimpangan dalam penggunaan dana kredit, pola hidup yang boros dan mewah sertakegagalan usaha debitor.Penyelesaian kredit bermasalah di luar pengadilan dijadikanalternatif yang lebih diutamakan di BPR WM karena adanya masalah biaya, hasil yangdicapai, iktikad baik debitor dan kemampuan membayar.
KEBIJAKAN PENINGKATAN PEMUNGUTAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUDUS Refandy Refandy; Subarkah Subarkah; Suparnyo Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3232

Abstract

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam meningkatkan PAD melalui IMB, Pemerintah Daerah Kabuparten Kudus mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus, harus berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan dari PAD digunakann kembali untuk mensejahterakan masyarakat. Hasil dari Retribusi IMB selain untuk membiayaai pembangunan di Kabupaten Kudus, pemberian IMB juga untuk mengatur/mengendalikan dan menata bangunan masyarakat supaya tertib dan rapi sesuai dengan standar bangunan yang layak huni dan aman bagi penghuninya. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di bidang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Namun dalam Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tidak mengatur “Pemutihan” IMB. Dengan mengatur “Pemutihan” bagi bangunan yang belum memiliki IMB diharapkan dapat meningkatkan retribusi IMB. Kendala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (KP2TSP) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Kendala-kendala yang muncul yaitu sebagai berikut, dari sisi aturan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung Dalam Perda bangunan gedung tidak mengatur “Pemutihan” terhadap bangunan-bangunan yang belum mempunyai IMB. Dengan pemutihan dapat meningkatkan Retribusi IMB Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Bangunan tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam IMB, Rendahnya kesadsaran masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan, Kurangnya pengetahuan masyarakat, Waktu dan biaya, Kurangnya pengawasan.Peran masyarakat dalam Izin mendirikan Bangunan sangat dibutuhkan, karena Izin Mendirikan Bangunan berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi IMB.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN RANDUBLATUNG Cahyo Nugroho; Henny Susilowati; Wiwit Ariyani
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3222

Abstract

Penelitian dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung” bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya peningkatan tindak pidana penebangan liar, mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar, dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana penebangan liar meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kayu sangat tinggi, jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan luas hutan, ekonomi penduduk rendah dan banyaknya pengangguran, pendidikan penduduk rendah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung dilakukan dengan 2 (dua) sarana, yaitu sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu pola preemtif dan pola preventif. Sarana penal menggunakan pola represif. Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal.
KEBIJAKAN MEWUJUDKAN KOTA KUDUS SEBAGAI CITY WALK (KOTA RAMAH TERHADAP PEJALAN KAKI) Nor Hadi; Subarkah Subarkah; Suparnyo Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v18i2.3203

Abstract

Penelitian ini bermasud untuk mengkaji dan mengetahui potensi rencana tata kota kabupaten Kudus apakah mampu mendukung pelaksanaan City Walk. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam pembangunan City Walk di Kota Kudus dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat diskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan tehnik wawancara, kuesioner dan penelitian kepustakaan. Analisis yang digunakan menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data. City Walk di Kota Kudus diusulkan di kawasan Jantung Kota tepatnya di Alun-Alun atau Simpang Tujuh ke barat menuju Jalan Sunan Kudus sampai Masjid Menara Kudus ke utara sampai Pasucen, diharapkan tempat tersebut tempat yang ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Alun-Alun atau Simpang Tujuh adalah jantung kota berdekatan dengan Kantor Bupati Kudus dan Mall Ramayana sebagai pusat kegiatan masyarakat Kudus baik untuk rekreasi atau untuk sekedar jalan-jalan di Alun-Alun, karena setiap Minggu pagi ada program dari Pemerntah yaitu Car free Day. Hambatan yang paling mendasar adalah sumber dana dan anggaran untuk mewujudkan Kota Kudus mempunyai branding City Walk dan mewujudkan citra Kudus yang ramah lingkungan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kenyamanan pejalan kaki di area City Walk. Hambatan disekitar menara Kudus tepatnya di Jalan Sunan Kudus selatan Menara Kudus sebagai tempat parkir, becak wisata, ojek wisata dan angkutan wisata, maka harus ada sosialisasi dan penyuluhan kepada pihak-pihak terkait tentang kebijakan mewujudkan City Walk di kawasan tersebut. Solusinya mereka dipindah ke utara Pasucen, sehingga para peziarah jalan kaki dari Masjid Menara Kudus ke arah utara untuk menikmati City Walk.
HAK KERAHASIAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGIDAP HIV/AIDS DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Kajian Implementasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati) Diana Margayanti; Iskandar Wibawa; Hidayatullah Hidayatullah
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3228

Abstract

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia bersifat universal yang harus dihormati. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Begitu juga untuk Warga Binaan Pemasyarakatan penderita HIV/AIDS yang mana mereka tidak mau membuka status HIV nya maka harus dirahasiakan karena mereka juga punya hak yang sama atas kerahasiaan kondisi kesehatanya dan bagaimana penyeimbangan antara kewajiban merahasiakan kondisi kesehatanya juga menyeimbangkan agar WBP lain terlindungi dalam proses pembinaan di LAPAS.
PELAKSANAAN KEGIATAN PROJEK PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA SUKOBUBUK KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI Sofi Alawiya; Kristiyanto Kristiyanto; Anggit Wicaksono
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3217

Abstract

Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama (massal) dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Salah satu desa yang mendapatkan projek PTSL adalah Desa Sukobubuk. Desa Sukobubuk mendapatkan jatah 200 bidang tanah dalam PTSL, dari hasil laporan PTSL 2017 Desa Sukobubuk paling bagus dalam membuat hasil laporan PTSL.
SURAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERKARA No. 2/PHP.BUP-XV/2017 PILKADA DI JEPARA TAHUN 2017(Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Gugatan Hasil Suara dalam PILKADA di Jepara Tahun 2017 No.2/PHP.BUP-XV/2017) Bambang Sulistiono; Suparnyo Suparnyo; Subarkah Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v18i2.3199

Abstract

Partai politik merupakan kendaraan politik untuk seseorang bisa menduduki jabatan sebagai pimpinan daerah, karena pengusungan yang dilakukan oleh partai poltik, seseorang bisa menjadi gubernur, walikota dan bupati, meskipun UU mengakomodir melalui jalur independen. Walaupun demikian tetap saja kekuatan pengusungan calon masih dipegang oleh partai politik. Ada dua rumusan masalah yaitu bagaimana harusnya MK bisa melakukan terobosan hukum, demi melihat persoalan gugatan yang diajukan oleh peserta PILKADA terkait kecurangan terhadap hasil perolehan suara, dimana banyak permohonan mendalilkan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif, serta sejauhmana kualitas perbaikan oleh KPU melaksanakan tugas menyelesaiakan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan kualifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini mempunyai dua tujuan sejauhmana Mahkamah Konstitusi mempunyai tujuan agar pelanggaran dalam proses Pemilukada dapat dinilai oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Permasalahan tersebut adalah money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada. MK tidak mengabaikan tuntutan keadilan sunbstantif sebab MK tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum, obyek pemohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait, MK perlu membuat terobosan hukum guna mewujudkan keadilan secara substantif.

Page 4 of 17 | Total Record : 163

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025) Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue