cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 4   5   6   7   8 
PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus) Muhammad Munif; Hidayatullah Hidayatullah; Sulistyowati Sulistyowati
Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v18i2.3201

Abstract

Anak merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT, sehingga anak sebagai manusia mempunyai harkat dan martabat. Harkat dan martabat tersebut patut dijunjung tinggi, selain itu anak juga mempunyai hak. Namun anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap diproses sesuai hukum yang berlaku, yang mana proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU SPPA tindak pidana anak yang dapat diselesaikan dengan diversi dan bukan tindak pidana pengulangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada prinsipnya pelaksanaan diversi dapat dilakukan pada tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Diversi merupakan wewenang penegak hukum selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan tindak pidana pengulangan. Mahkamah Agung juga menanggapi permasalahan anak berhadapan dengan hukum, yaitu dengan mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi dari ide diversi tersebut dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menerapkan peradilan restoratif.
OPTIMALISASI INTEGRASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SARANA PENAL DAN NON PENAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK Saroni Saroni; Hidayatullah Hidayatullah; Iskandar Wibawa
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3226

Abstract

Peredaran narkoba yang makin beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Demak, mulai dari orang tua, remaja, bahkan pelajar semakin meresahkan. Hal tersebut membuat Satresnarkoba Polres Demak harus bergerak cepat untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, Satresnarkoba Polres Demak menggunakan integrasi kebijakaan penggunaan sarana penal dan non penal. Sarana penal dilakukan melalui jalur hokum pidana, sedangkan sarana non penal dilakukan sebagai pencegahan. Sedangkan integrasi kebijakan dilakukan dengan menggabungkan kedua sarana tersebut.
POTENSI PENDAFTARAN JERUK PAMELO DAN BANDENG JUWANA SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN PATI Purbaningsih, Lela Arumsari; Suciningtyas, Suciningtyas; Istanto, Yusuf
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5575

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi jeruk pamelo dan bandeng Juwana dalam pendaftaran indikasi geografis oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa potensi jeruk pamelo dan bandeng Juwana dalam pendaftaran Indikasi Geografis oleh Pemerintah Kabupaten Pati sangat terbuka. Jeruk pamelo yang sebelumnya telah didaftarkan melalui perlindungan Varietas Tanaman pada Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Kendala Pemerintah Kabupaten Pati belum mendaftarkan produk Jeruk Pamelo dan Bandeng Juwana guna mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis karena permasalahan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pati yang terbatas dan saat ini baru terfokus pada pembangunan Insfrastruktur di Pati.
OPTIMALISASI PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Sumarna, Sumarna; Sulistyowati, Sulistyowati; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5557

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tampaknya berseberangan dengan efek jera sebagaimana dimaksud oleh keberadaan dan tujuan hukum. Salah satu penyebabnya, dan ini yang sering jadi bahan "perbincangan publik" adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim untuk koruptor dianggap tidak sebanding dengan kejahatan luar biasa yang dilakukan  ini.          Formulasi masalah terdiri dari: Mengapa Hakim Pidana Korupsi Tidak Menjatuhkan Putusan Maksimal (Berat) Terhadap Koruptor dan Bagaimana Mengoptimalkan Keputusan Hakim Korupsi sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan hakim korupsi tidak membuat keputusan maksimal kepada Koruptor sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia, serta untuk memahami dan menganalisis bagaimana mengoptimalkan keputusan Hakim tentang korupsi sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.          Metode Penelitian terdiri dari Pendekatan Masalah yaitu yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis, Jenis Data dalam bentuk data Primer dan data sekunder, Metode Pengumpulan Data berupa wawancara dengan Hakim korupsi, serta metode analisis data kualitatif.          Faktor yang menyebabkan Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan putusan yang berat adalah prinsip menjatuhkan hukuman harus proporsional dengan kesalahan Tergugat, hukuman harus mencerminkan tujuan pembinaan dan tujuan pengajaran Terdakwa, yang mana Terdakwa dapat merefleksikan apa yang telah dilakukannya. Cara untuk mengoptimalkan keputusan Hakim Pidana Korupsi adalah penerapan beban pembuktian terbalik murni dalam hukum acara untuk membuktikan korupsi yang telah menggunakan beban verifikasi afirmatif. Hakim kejahatan korupsi harus dapat membedakan korupsi sebagai hal yang luar biasa, dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula serta membuat keputusan maksimum terhadap koruptor untuk memberikan efek jera.
KEBIJAKAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI KABUPATEN KUDUS Muhtamat, Muhtamat; Suparnyo, Suparnyo; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5688

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Kebijakan Pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Kualitas pelayanan harus diukur dan dinilai oleh masyarakat hal ini untuk dapat mengetahui apakah pelayanan umum yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan atau tidak. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus dan strategi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan random sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus adalah menjalankan fungsi DPMPTSP sebagai menjadi cabang, menjadi agen sebagai fasilitas dengan melakukan pengenalan, penyesuaian dan pendampingan kepada pengusaha dan masyarakat dan masyarakat yang akan mengajukan izin, baik izin usaha dan non usaha melauli OSS serta pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus telah berjalan dengan semestinya.  Kata kunci : Kebijakan,  Pelayanan Online Single Submission, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK (KAJIAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI TINGKAT KECAMATAN KOTA KUDUS) Muriawan, Adji; Subarkah, Subarkah; SULISTYOWATI, SULISTYOWATI
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5675

Abstract

Layanan publik adalah semua aktivitas layanan yang dilakukan oleh penyedia layanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan dan implementasi ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan layanan publik di desa terutama layanan administrasi kependudukan yang dilakukan dan menjelaskan kendala dalam pelaksanaan layanan publik di Kelurahan Kecamatan Kota Kudus. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan Kelurahan Kajeksan, Kelurahan Workasan, Kelurahan Panjunan; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Kajeksan, Kelurahan Kajeksan Kelurahan. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kota Kudus belum optimal, antara lain karena masih ada kesalahan penulisan dan format yang salah dalam melakukan administrasi kependudukan. Standar layanan di Kecamatan Kota Kudus umumnya baik dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Desa Kecamatan Kota Kudus termasuk kurangnya pemahaman tentang administrasi kependudukan, kurangnya personil Pegawai Desa, sumber daya manusia yang rendah, kurangnya fasilitas yang memadai dan infrastruktur, karena gangguan peralatan, karena standar layanan publik, terutama standar waktu, standar biaya dan standar yang jelas untuk menyelesaikan layanan publik, serta kompetensi penyedia layanan, tinjauan perlu dilakukan tentang masalah tersebut.Kata kunci: Optimasi, Layanan Publik, Administrasi Kependudukan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PERSONAL COMPUTER (PC) RAKITAN DI KABUPATEN KUDUS Firmansyah, Ade Miladi; Sucinintyas, Suciningtyas; Hartanto, Dwiyana Achmad
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5561

Abstract

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Personal Computer (PC) Rakitan di Kabupaten Kudus” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian, perlindungan hukum terhadap para pihak dan cara aman dalam jual beli personal computer (PC) rakitan di Kabupaten Kudus.Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian, data akan disusun secara sistematis dan dianalisa, sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan antara pelaku usaha dengan konsumen adanya perjanjian tertulis melalui media sosial dan/atau perjanjian secara lisan yang datang langsung ke toko pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli PC rakitan pada prakteknya masih belum terlaksana dengan baik, karena ketika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara musyawarah di toko pelaku usaha dan para pihak belum terlindungi secara hukum. Cara aman bagi pelaku usaha dalam perjanjian yaitu dengan terbuka dan selalu berkomunikasi supaya tidak terjadi salah paham. Sedangkan bagi konsumen harus mengetahui informasi yang jelas terhadap barang yang akan dibeli.
KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGING DI WILAYAH KEPALA RESORT PEMANGKU HUTAN (KRPH) MURIA PATI AYAM KABUPATEN PATI Saman, Saman; Wibawa, Iskandar; hidayatullah, hidayatullah
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5693

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang berjudul KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGING DI WILAYAH KEPALA RESORT PEMANGKU HUTAN (KRPH) MURIA PATI AYAM KABUPATEN PATI bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis/menjelaskan implementasi integrasi kebijakan penggunaan sarana penal dan non penal penanggulangan illegal loging oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati.Metode dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori hukum progresif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi integrasi kebijakan penggunaan sarana penal dan non penal penanggulangan illegal loging oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati dilakukan dengan cara aspek non penal yang difokuskan ke arah upaya pencegahan (pre-emtif dan preventif) sehingga kegiatan illegal logging tidak terjadi. Kegiatan patroli bersama masyarakat, sosialisasi/ penyuluhan dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat lainnya serta melakukan pemasangan papan-papan larangan di kawasan Muria Pati Ayam. Selain itu upaya koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga dilakukan, dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum) merupakan langkah terakhir yang diambil dalam menangani permasalahan illegal logging yang terjadi di kawasan Muria Pati Ayam yaitu dengan Pemidanaan terhadap pelaku illegal logging.  Kata kunci : Illegal Loging, Mediasi Penal, Restorative Justice
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN PATEN OLEH KARYAWAN BUMN DI INDONESIA Kaulica, Valerie Vanya; Amirulloh, Muhammad
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5683

Abstract

ABSTRAK Pada invensi paten, kegiatan penelitian dan pengembangan pada umumnya dilakukan oleh tenaga-tenaga peneliti yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak jarang mengerjakan penelitian dan pengembangan berdasarkan ide atau rencana kerja hasil pemikiran mereka secara individual atau kelompok, bukan berdasarkan ide atau rencana kerja yang dibuat oleh perusahaan atau pihak pemberi kerja. Termasuk dalam halnya perusahaan-perusahaan BUMN yang melakukan proses produksi seperti Kimia Farma dan PT. Pindad, tentunya invensi yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah hasil kerja keras para karyawannya. Namun pengaturan mengenai kepemilikan paten oleh karyawan di Indonesia dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai bagi karyawan inventor. Pasal 12 ayat (1) UU Paten mengatakan bahwa selama dalam hubungan kerja pemegang paten adalah yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini ialah untuk menentukan kualifikasi hukum perbuatan perusahaan dalam pendaftaran paten yang dihasilkan oleh karyawan inventor serta menentukan tindakan hukum yang sebaiknya dilakukan oleh karyawan inventor terhadap perusahaan yang mendaftarkan paten tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji dan dianalisis bagaimanakah perlindungan terhadap hak paten atas hasil invensi karyawan inventor pada perusahaan BUMN. Ternyata pada praktiknya perusahaan-perusahan BUMN tersebut kurang menghargai invensi karyawan, dan hak paten atas hasil invensi karyawan tersebut belum terlindungi dengan baik. Pengaturan Pasal 12 UU Paten pun dinilai belum melindungi hak karyawan atas invensinya yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip alter ego yang ada pada paten. Kata Kunci : Paten, Invensi, Karyawan Inventor, BUMN, Prinsip Alter Ego
KEWENANGAN RANGKAP JAKSA SEBAGAI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN SAKSI PELAPOR (VERBALISAN) TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Andreyani, Bella; Hidayatullah, Hidayatullah; Suyoto, Suyoto
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5576

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang kewenangan jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi ditinjau dari asas diferensiasi fungsional dan pengawasan horizontal atas kewenangan rangkap jaksa ditinjau dari sistem peradilan pidana terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah diperoleh, maka akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dilakukan analisa untuk mendapatkan kejelasan tentang permasalahan yang dikaji.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa, pertama setelah adanya KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional maka kewenangan kejaksaan tidak lagi berfungsi sebagai dominus litis. Oleh sebab itu penerapan asas diferensiasi fungsional menempatkan hubungan penyidik dan penuntut umum harus dilihat dari division of power bukan separation of power. Kedua, kewenangan rangkap jaksa dapat terjadi karena dalam hal penataan struktur hukum belum ditempatkan secara proporsional sehingga menimbulkan kerancuan kewenangan dan secara kultur hukum pelaksana sub sistem peradilan pidana cenderung instansi sentris dan menyebabkan egoisme sektoral yang menyebabkan SPPT tidak terlaksana dengan maksimal.

Page 6 of 17 | Total Record : 163

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025) Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue