cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 5   6   7   8   9 
KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN Prasetyo, Lensa Sylviani; Suparnyo, Suparnyo; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5556

Abstract

Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio sebagai media elektronik dimaksudkan untuk semua segmen masyarakat. Televisi dan Radio berfungsi sebagai media untuk informasi, pendidikan dan hiburan. Keberadaan program yang disiarkan di televisi dan radio sering terjadi pro-kontra di masyarakat, dan seringkali masyarakat mengikuti apa yang dilihat dan apa yang didengar dari acara yang disajikan oleh lembaga penyiaran. Studi ini membahas Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Jawa Tengah dalam Mengawasi Pelaksanaan Lembaga Penyiaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam berurusan dengan Lembaga Penyiaran terbukti melanggar konten-konten siaran / program yang disajikan.             Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian Kebijakan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam mengawasi Lembaga Penyiaran dipandu oleh Undang-Undang Penyiaran, dan produk-produk Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat) yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Penyiaran Standar Program (SPS). Hasil analisis Kebijakan KPID tentang Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran didasarkan pada isi P3/SPS. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah aturan mengenai iklan yang tidak sesuai untuk usia dewasa sebagaimana Pasal 59 ayat (3) SPS, dan pemutaran lagu yang dilarang dan dibatasi dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), serta tampilan iklan kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (menyesatkan). Pada akhirnya, bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, KPID memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dengan prosedur sesuai dengan peraturan untuk mewujudkan penyiaran yang sehat. Berdasarkan studi di atas dapat disimpulkan bahwa KPID Jawa Tengah perlu terus memantau Lembaga Penyiaran, sehingga program yang disajikan bermanfaat untuk semua kelompok.
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PANGKAT DAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Andrianto, Okky; Suparnyo, Suparnyo; SULISTYOWATI, SULISTYOWATI
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5689

Abstract

Abstract The study entitled Management Implementation Rank and Position Civil Servants as Effort to Realize Good Governance in Environmental District Government Demak is motivated bureaucratic reforms in the system of governance (good governance), especially the arrangement of human resources personnel with management ranks and positions of civil servants to realize the civil service state apparatus in order to perform their duties professionally and responsibility in carrying out the tasks of the government.This research was conducted in order to determine implementation management ranks and positions of civil servants to achieve good governance in Demak regency government environment and to determine government policy Demak to optimize the management ranks and positions of civil servants in order to realize good governance.The method used by the author is juridical empirical data collection was done using interview guide with research sites in the Civil Service Agency, Education and Training Demak and processing of data with descriptive analysis.The results of this study indicate that the implementation of management ranks and positions of civil servants Governments Demak district in accordance with Law No. 5 of 2014 on State Civil Reform and Government Regulation No. 11 of 2017 concerning civil service management, but some longer guided by the provisions considering there are no technical regulations that govern. PolicyDemak regency government to optimize the management ranks and positions of civil servants in order to realize good governance based on the principles or the basic principles of good governance (good governance) which is in line with the Grand Design State Civil Administrative Development 2020-2024. Use of information systems in the civil service merit-based civil service agency, Education and Training Demak is used for the management ranks and positions of civil servants in local government environment in order to simplify, speed up the process flow of personnel services. Keywords : management, rank, position, civil servants, good governance  Abstrak Penelitian dengan judul Implementasi Manajemen Pangkat dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ini dilatarbelakangi  reformasi birokrasi dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama penataan sumber daya manusia aparatur dengan manajemen pangkat dan jabatan PNS untuk mewujudkan PNS sebagai aparatur negara agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi manajemen kepangkatan dan jabatan PNS untuk mewujudkan Good Governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan manajemen pangkat dan jabatan PNS dalam rangka mewujudkan Good Governance.Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan pengambilan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan lokasi penelitian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak dan pengolahan data dengan deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen pangkat dan jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tetapi beberapa berpedoman pada ketentuan lama mengingat belum ada regulasi teknis yang mengatur. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan manajemen pangkat dan jabatan PNS dalam rangka mewujudkan Good Governance berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip  dasar good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang sejalan dengan Grand Design Pembangunan Aparatur Sipil Negara 2020-2024. Pemanfaatan sistem informasi berbasis sistem merit PNS pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak digunakan untuk manajemen pangkat dan jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mempermudah, mempercepat alur proses pelayanan kepegawaian.Kata kunci : manajemen, pangkat, jabatan, PNS, good governance
PENYELUNDUPAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN HUBUNGAN KEMITRAAN PADA STATUS YANG SEHARUSNYA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN PEKERJANNYA Maulana, Amin
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5676

Abstract

Perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pekerja menyebakan perusahaan melakukan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pekerja yang di PHK sepihak berhak mendapatkan uang pesangon/uang penghargaan masa kerja, namun karena terjadinya penyelundupan hukum dengan menggunakan hubungan kemitraan pada status yang seharusnya hubungan kerja mengakibatkan pekerja tidak mendapatkan hak-hak tersebut, karena hubungan kemitraan tidak terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan Kemitraan dapat berubah menjadi hubungan kerja jika hubungan kemitraan tersebut terbukti memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu (1) pekerjaan, (2) upah, (3) perintah dimana unsur hubungan ini bersifat kumulatif yang harus dipenuhi ketiga unsurnya agar suatu hubungan hukum dapat dikatakan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kemitraan yang terbukti memenuhi unsur hubungan kerja, maka pemutusan hubungan kemitraan ini menjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja terkait perselisahan PHK dapat berpedoman pada Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Peyelesian Perselisihan Hubungan Industial.Kata Kunci: Penyelundupan Hukum, Hubungan Kemitraan, Hubungan Kerja.
PENENTUAN UPAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BORONG DI KABUPATEN KUDUS Rahayu, Ita Budi
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5572

Abstract

BPJS merupakan sistem jaminan dengan berbasis keadilan sosial. Pemenuhan hak peserta BPJS dari perusahaan berdasar pedoman penetapan upah berdasarkan satuan hasil/borongan didasarkan pada PP Pengupahan di dalam Pasal 16, yaitu didasarkan pada upah rata-rata 3 bulan terakhir. Studi yang dilakukan terhadap Penentuan Upah Sebagai Dasar Penetapan Iuran Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Borong Di Kabupaten Kudus betujuan untuk memahami dan menganalisis penentuan penentuan upah sebagai dasar penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja borong di Kabupaten Kudus dan langkah pengusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam menentukan penentuan upah sebagai dasar penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja borong. Metode dalam penulisan naskah publikasi ini  menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Analisa yang digunakan adalah deskriptif analitis. objek yang diteliti sebagaimana adanyag berdasarkanh fakta–faktha haktual padah saat sekarang. Untuk Penentuan sampel, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik Non Random SamplingHasil penelitian menunjukan, Pertama, Pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan berupa peranan secara empiris untuk menegakkan peraturan dan peranan secara sosial untuk melaksanakan fungsinya sebagai Badan Pelaksana dari program-program yang sesuai dengan aturan yang ada serta untuk kesejahteraan masyarakat umumnya karyawan atau buruh khususnya. Peranan secara yuridis BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan Program-program yang utama atau pokok yaitu : Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Kedua, Solusi yang digunakan oleh Pihak Pengusaha maupun Pihak Pekerja dalam memecahkan permasalahan penetapan penentuan upah sebagai dasar iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan membuat Perjanjian Bersama antara Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) dengan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Kab. Kudus (PC FSP-RTMM SPSI KAB. KUDUS).
UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IoT) DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KETENTUAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Sukmadilaga, Andrea; Rosadi, Sinta Dewi
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5694

Abstract

ABSTRAKImplementasi aplikasi berbasis Internet of Things (IoT) di bidang kesehatan memudahkan para pihak baik itu pihak Pasien maupun Dokter tetapi karena data yang dihimpun merupakan data kesehatan seseorang yang termasuk ranah privasi, maka perlu dicermati sistem keamanan IoT serta perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan Pasien dalam mencari keadilan jika data yang terekam dalam sistem IoT tersebut bocor dan terjadi penyalahgunaan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini bersifat penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasien dapat melakukan upaya hukum dengan melihat terlebih dahulu kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang tertuang dalam data processing contract sehingga gugatan pebuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) ataupun tuntutan pidana (UU ITE j.o. UU Keterbukaan Informasi Publik j.o. UU Praktik Kedokteran) tidak menjadi salah sasaran dan tepat dalam mencari keadilan bagi Pasien sebagai konsumen jasa layanan kesehatan. Pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini yang membidangi teknologi, informasi dan komunikasi adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika masih belum maksimal terkait penggunaan IoT dalam sektor kesehatan dengan dibuktikan minimnya aturan-aturan terkait IoT.Kata kunci: Internet of Things, Pasien, Perlindungan Data Pribadi
IMPLEMENTASI OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUDUS DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Suparyanto, Agus; Suparnyo, Suparnyo; hidayatullah, hidayatullah
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5687

Abstract

Abstract Regime change in Indonesia new order into the order of the reform has given rise to policy change, including in employment policy through the implementation of law No,13 of 2003 on Manpower, in which set about outsorcing policy that is still debatable  and controversial among workers and employers. in Indonesia This occurs because of a difference of interests as well as the Understannding between outsorcing sistym by workers and employers.This paper aims to examine the issue of outsorcing as seen from the prespective employers and workers on the basis of the results of the study of literature In the imployers and system, working relationship has encountered various outsorcing violations.these offences and concerned, among others, the types of jobs that are outsored, length of contract, the right of workers who are not covered by employers as well as excluded labour outsorcing in the National social security system. Thereforeit takes concrete steps to complete outsorcing agreement involving different stakeholdes, especially the aspirations of workers and employers. Keywodrs :  Industrial relations, outsorcing, labour inspection AbstrakPerubahan rezim di idonesia dari masa orde baru ke reformasi melahirkan berbagai perubahan kebijakan termasuk antara lain dibidang ketenagakerjaan pada praktek Undang-undang No.13 th 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mengatur tentang outsorcing dalam system ketenaga kerjaan di Indonesia.Outsircing merupakan salah satu kebijakan yang masih debatebel/ pro kontra dikalangan pemahaman antara pekerja dan dunia usaha, hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan serta pemahaman system outsorcing antara pekerja dan pengusaha. Tulisan ini bertujuan mengkaji permasalahan outsorcing dilihat dari prespektif pengusaha maupun pekerja/buruh, berdasarkan hasil kajian literatur dan lapangan. Dalam implementasi hubungan kerja system outsorcing telah ditemukan berbagai pelanggaran, dimana pelanggaran tersebut antara lain menyangkut jenis kerja outsorcing, lamanya kontrak, hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh pengusaha serta tidak mengikut sertakan tenaga kerja outsorcing dalam system Jaminan Sosial Nasional. Oleh karena itu diperlukakan langkah kongkrit untuk menyelesaikan persoalan kepastian dan pengawasan dalam perjanjian kerja outsorcing dengan melibatkan pemangku kepentingan terutama aspirasi pekerja/buruh dan pengusaha. Kata kunci :  Hubungan Industrial, Outsorcing dan Pengawasan
RELEVANSI MATERI KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KABUPATEN PATI Assyriaah, Ummianna; Hartanto, Dwiyana Achmad; Suparnyo, Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5577

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati dan relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis.Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati belum terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu waktu penyelenggaraan kursus 3-4 jam, metode pembelajaran tidak ada pengawasan, dan belum ada narasumber dari psikolog. Pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kabupaten Pati telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kabupaten Pati. Tingkat keberhasilan KUA Kabupaten Pati dalam melakukan program suscatin terhadap pengaruhnya dalam menekan angka perceraian telah berhasil, yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kabupaten Pati sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan angka perceraian, yaitu dari 344 kasus perceraian pasangan pengantin menjadi 226 kasus perceraian pasangan pengantin di tahun 2018.
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL BENDA JAMINAN SUDAH BERPINDAH TANGAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 109/ PID.SUS / 2016 / PN.KDS) DI PENGADILAN NEGERI KUDUS Salim, Agus; Sukresno, Sukresno; Suciningtyas, Suciningtyas
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5555

Abstract

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Benda Jaminan Sudah Berpindah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor : 109/ Pid.Sus/ 2016/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus), bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan eksekusi perkara No. 109/Pid.Sus/2016/PN.Kds, serta ingin  mengetahui kendala saat eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang telah berpindah tangan.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan data primer yang diperoleh dari lapangan tentang cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder).Dari hasil penelitian yang diperoleh, disimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia terjadi karena proses awal debitor yang melakukan penyesatan data untuk mengharapkan proses pengajuan pembiayaan bisa disetujui oleh kreditor. Sehingga setelah proses pinjaman dikabulkan oleh kreditor, debitor tidak memenuhi kewajibanya dalam pembayaran angsuran, serta debitor juga mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.Penyelesaian dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara non litigasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini sehingga proses litigasi yang dilaksanakan, kendala dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam perkara Nomor : 109/ Pid.Sus /2016/PN.Kds, terhambat karena objek jaminan fidusia sudah beralih kepihak ketiga tanpa ijin tertulis dari kreditor, sehingga penyelesaian perkara ini diselesaikan lewat jalur pengadilan karena merugikan kreditor sebagai penerima hak fidusia.
TANGGUNG JAWAB ATAS PENJUALAN METERAI PALSU PADA PLATFORM MARKETPLACE DIGITAL TOKOPEDIA Pratama, Kelvin Adytia; Amirulloh, Muhammad; Somawijaya, Somawijaya
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5690

Abstract

ABSTRAK Dewasa ini internet secara dramatis mempengaruhi perilaku bisnis dengan menawarkan peluang untuk melakukan penjualan produk kebutuhan hidup sehari-hari secara langsung kepada pelanggan. Dalam perkembangannya pemanfaatan teknologi ini terkadang cenderung mengarah ke hal negatif pula. Salah satunya adalah kasus faktual penjualan meterai palsu di platform digital Tokopedia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai; Pertama, mengenai kualifikasi hukum dari penjualan meterai palsu pada platform digital Tokopedia. Kedua, terkait tanggung jawab penjual dan platform terkait penjualan meterai palsu di marketplace digital Tokopedia. Keduanya berdasarkan UU ITE dan UU Bea MeteraiPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan terkait penjualan meterai palsu dan korelasinya dengan hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dan bea meterai.Dengan menawarkan meterai palsu pada platform marketplace, penjual (merchant) dan penyedia e-commerce yaitu platform marketplace pada dasarnya telah melanggar hukum. Lewat ketentuan hukum pidana yang ada, penjual/pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan sanksi yang berlaku. Dari sisi platform, berbagai kewajiban yang tidak dilakukan oleh Tokopedia dalam melakukan kegiatan jual beli menimbulkan permasalahan diantaranya adalah peredaran barang illegal pada platform, sehingga terhadap hal itu Tokopedia diharuskan untuk bertanggung jawab. Kata Kunci : E-Commerce, Platform, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bea Meterai.
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. DJARUM KUDUS SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT SEKITAR Robertus, Benny Hermawan; Suparnyo, Suparnyo; SULISTYOWATI, SULISTYOWATI
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5680

Abstract

Abstract This study with the title Implementation of Corporate Social Responsibility Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in PT. Djarum Kudus as a Form of Social and Environmental Responsibility for the Service of Surrounding Communities. CSR (Corporate Social Responsibility) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of article 74 of the latest Limited Liability Company Law, namely Law Number 40 of 2007, including in this case PT. Djarum Kudus. This research aims to find out the application of PT. Djarum Kudus as a form of corporate social responsibility for the service of the surrounding community and observing what factors are almost the implementation of the Corporate Social Responsibility of PT. Djarum Kudus.The method of approach used is sociological juridical and the data collection is done by using the interview method with the research location at PT Djarum Kudus. The sampling method is used by purposive sampling, while the results of data processing are presented in the form of descriptive analysis.The results of this study indicate that the implementation of corporate social responsibility / CSR of PT Djarum in general has been carried out based on the applicable provisions, namely the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as a rule that covers the implementation of corporate social responsibility / CSR in Indonesia and Government Regulations Number 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies as implementing regulations. PT Djarum iKudus encountered several obstacles in implementing its social responsibilities, such as negative views from some communities regarding CSR activities as a form of corporate promotion. Keywords: Implementation, corporate social responsibility, PT. Djarum Kudus AbstrakPenelitian ini dengan judul Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Djarum Kudus sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Pelayanan Masyarakat Sekitar. CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007, termasuk dalam hal ini PT. Djarum Kudus. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Corporate Social Responsibility  PT. Djarum Kudus sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk pelayanan masyarakat sekitar serta mencermati faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan Corporate Social Responsibility PT. Djarum Kudus tersebut.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di PT Djarum Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum secara umum sudah dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. PT Djarum iKudus menemui beberapa kendala dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, seperti pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan. Kata kunci : Implementasi,  corporate social responsibility, PT. Djarum Kudus 

Page 7 of 17 | Total Record : 163

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025) Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue