cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 6   7   8   9   10 
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM MEMPEROLEH PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DI KABUPATEN KUDUS Prabowo, Muhammad Lutfi Hadi; Hidayatullah, Hidayatullah; Suyoto, Suyoto
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5573

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus dan kendala-kendala yang dihadapi pendamping psikososial dalam proses pelaksanaan pendampingan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Setelah data diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas sebagai penulisan hukum yang bersifat ilmiah.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus sudah diupayakan melalui peran pendamping psikososial dalam menjalankan serangkaian tahapan pendampingan sesuai Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi pelaksanaan pendampingan psikososial belum berjalan dengan maksimal, karena kurang adanya dukungan ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan anggaran dari Pemerintah Daerah yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai amanat Pasal 22 jo. Pasal 71E Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga pelaksanaan pendampingan psikososial berjalan kurang efektif dalam upaya pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan seksual. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan psikososial meliputi kendala internal dan kendala eksternal.
KEDUDUKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Ramadhan, Ichsan; Sulistyowati, Sulistyowati; Kristiyanto, Kristiyanto
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5560

Abstract

Penelitian dengan judul “Kedudukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”, secara umum mengulas tentang kedudukan LKPJ Kepala Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan Good Governance.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengolahan data dengan cara memeriksa, meneliti dan analisa data.Berdasar hasil penelitian dapat diketahui bahwa LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD merupakan laporan tentang informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Tujuan LKPJ untuk mengetahui  keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama satu periode atau periode tertentu sebagai peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD. Kinerja Pemerintah perlu mendapat pengawasan DPRD. Dengan adanya pengawasan, maka anggaran yang dikeluarkan dapat dikendalikan. Jika tidak dapat dikendalikan, maka Kepala Daerah dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagai penilaian dalam penggunakan anggaran, maka Kepala Daerah harus memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai kontrol atas penggunaan anggaran.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA PENETAPAN APBDESA BERDASARAKAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN Fariz, Rifqi Fajrul; Subarkah, Subarkah; SULISTYOWATI, SULISTYOWATI
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5685

Abstract

Abstrak             Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Penetapan APBDesa Berdasarakan Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dilatarbelakangi masalah kemiskinan yang  sebagian besar berada di desa. Undang-Undang Desa memperjelas tugas, peran dan fungsi desa dalam mengelola desa untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program dana desa yang setiap tahun meningkat ternyata tidak dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Demak. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan aturan penggunaan dana desa tahun 2019 dalam pengentasan kemiskinan yang wajib diakomodir dalam APBDesa tahun 2019. Kata Kunci : Kemiskinan, Dana Desa, Kebijakan, APBDesa
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus) Nuha, Yahyana Maulin; Subarkah, Subarkah; Hartanto, Dwiyana Achmad
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5578

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Medini Kecamataan Undaan untuk tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram dan pandangan Ulama’ Desa Medini Kecamatan Undaan tentang pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram. Metode pendekatan yang digunakan Yuridis Sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai penulisan hukum yang bersifat ilmiah.Berdasarkan hasil penilitian, persepsi masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan terhadap perkawinan pada bulan Muharram, karena masih mempercayai mitos, hal ini menyebabkan mereka takut melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram. Kayakinan ini mereka dapat dari pendahulu atau sesepuh yang turun-temurun secara terus menerus dan diwariskan kepada generasi setelahnya. Namun, sebagian masyarakat desa Medini Kecamatan Undaan memperbolehkan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram, dikarenakan mereka mengetahui bahwa pernikahan yang syar’i itu tidak mempercayai mitos tersebut. Pandangan Ulama’ Desa Medini Kecamatan Undaan tentang pernikahan pada bulan Muharram adalah pernikahan tersebut dapat dilaksanakan kapan saja termasuk bulan Muharram, karena bulan tersebut termasuk bulan yang di sucikan oleh Allah SWT. Pada dasarnya Agama Islam menganggap semua hari, bulan, dan tahun adalah baik.
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN GUGATAN REKONPENSI HARTA BERSAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) DI PENGADILAN AGAMA PATI Arwani, M.; Sukresno, Sukresno; Subarkah, Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5553

Abstract

Wanita di Indonesia pada dasarnya mendapat perhatian khusus, banyak undang-undang dan peraturan yang mendukungnya, namun ternyata masih ada permasalahan hukum, antara lain kasus perceraian di Pengadilan Agama, istri punya hak untuk mengajukan klaim pembagian harta bersama, tetapi setelah keputusan itu diberikan dan putusannya mengikat secara hukum, ternyata Putusan itu dibatalkan karena suami tidak membuat janji cerai, sehingga putusan gugatan rekonpensi juga jatuh. Putusan semacam ini merupakan masalah, yang tidak sejalan dengan prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu perlu ada temuan hukum sebagai terobosan progresif tanpa menyimpang dari hukum yang berlaku, tetapi sebaliknya mendukung dan berkontribusi untuk kepentingan hukum. Penulis mencoba untuk menyusun penelitian ini dengan harapan dan tujuan memberikan solusi kepada istri yang berurusan dengan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendapat para ahli hukum, yang terkait dengan masalah dibahas, maka penulis juga melakukan survey perceraian pada kasus perkara nomor: 1735 / Pdt.G / 2015 /PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati dan perkembangannya setelah kekuatan hukum tetap. Pada penelitian penulis menemukan tindakan rekonpensi harta bersama tidak boleh jatuh dengan kematian kasus perceraian yang bercerai, karena gugatan tersebut merupakan kasus asli yang kontroversial, yang keputusannya bersifat konstitusional, maka jika gugatan baru diajukan termasuk gugatan "nebis in idem", sedangkan kasus perceraian asli adalah kasus sukarela dan aturannya diklasifikasikan, maka setelah putusan dapat diajukan lagi tanpa mengetahui "nebis in idem", maka perkembangannya kehidupan antara suami dan istri masih belum bisa akur, baik hidup berpisah dan saling membiarkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan rekonpensi harta bersama yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetap berlaku, tidak jatuh bersamaan dengan berakhirnya vonis cerai perceraian dimana Pemohon tidak membuat janji cerai. Sehingga putusan gugatan rekonpensi harta bersama dapat dieksekusi.
PENERAPAN LAYANAN RAWAT INAP DI RSUD RAA SOEWONDO PATI BERDASARKAN MAKLUMAT PELAYANAN SESUAI PERMENPAN NO. 138 TAHUN 2017 Murdayanti, Prihati; Sukresno, Sukresno; Subarkah, Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5691

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Penerapan Layanan Rawat Inap di RSUD RAA Soewondo Pati Berdasarkan Maklumat Pelayanan Sesuai Permenpan No 138 Tahun 2017. Kualitas pelayanan harus diukur dan dinilai oleh masyarakat hal ini untuk dapat mengetahui apakah pelayanan umum yang diberikan pihak rumah sakit sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan atau tidak, termasuk dalam hal ini RSUD RAA Soewondo Pati. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan layanan Rawat Inap di RSUD RAA Soewondo Pati Berdasarkan Maklumat Pelayanan Sesuai Permenpan No 138 Tahun 2017.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di RSUD RAA Soewondo Pati. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD RAA Soewondo Pati telah melakukan penerapan Maklumat Pelayanan Permenpan No. 138 Tahun 2017 dengan baik hal ini dilihat komunikasi yang terbina antara manajemen dengan pasien terbina cukup baik, sumber daya manusia cukup handal tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, manajemen dapat mengimplementasikan dengan baik pelayanan yang ada di maklumat karena adanya Standar Operasioanal Prosedur yang rinci dan sistematis. RSUD RAA Soewondo Pati diharapkan melakukan sosialisasi lebih intensif kepada para pegawai mengenai penerapan Maklumat Pelayanan Permenpan No. 138 Tahun 2017, sehingga pelaksanaan lebih terkoordinir dengan baik.Kata kunci : Penerapan, Layanan Rawat Inap, RSUD RAA Soewondo Pati, Permenpan No 138 Tahun 2017.
MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU - LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL DENGAN PRINSIP PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE (KAJIAN DI KABUPATEN KUDUS) Sholhan, Muhammad; Hidayatullah, Hidayatullah; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5681

Abstract

ABSTRACT                The study entitled TRAFFIC CRIME SETTLEMENT MODEL THROUGH PENAL MEDIATION WITH RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES (STUDY IN THE HOLY DISTRICT) aims to find out and analyze / explain the model of settlement of traffic crimes with the mediation of penal with the principles of restorative justice into a model that restorative justice becomes a model that restorative justice becomes a model that restores in accordance with the principles of simple, quick and cheap case resolution and mediation of penalties with the principles of restorative justice, it becomes a model for the settlement of traffic crimes.          The method in writing this thesis uses a sociological juridical approach, which means that this study is examined by looking at the findings of facts in the field which are used as a basis by the author as data obtained from the field in accordance with the available reality, this writing is analytical descriptive. The research problem is analyzed with the theory of fairness and expediency.          Based on the results of research and discussion, it can be seen that in the mediation process, the police act as mediators between the perpetrators and victims / family members of victims. The mediator provides a statement form to the victim / his representative not to make an effort to prosecute the case because everything agreed upon in the form has been fulfilled. Agreements include, among other things, compensation / compensation for the victim, money for the funeral, salvation process and so on. Witnessed by the mediator ( Police) as a third party, the statement form becomes the basis for the mediator to issue SPPP. The police are facilitating the litigants with the reason that the parties quickly resolve disputes that occur. In addition, the police see before written a letter of peace with the cost of compensation provided by the perpetrator to the victim in the amount of the loss suffered by the victim.     ABSTRAK Penelitian yang berjudul MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU - LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL DENGAN PRINSIP PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE(KAJIAN DI KABUPATEN KUDUS) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis/menjelaskan model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas dengan mediasi penal dengan prinsip-prinsi restorative justice menjadi model yang sesuai dengan prinsip prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan murah dan mediasi penal dengan prinsip-prinsi restorative justice menjadi model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas.Metode dalam penulisan tesis ini  menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan dan kemanfaatan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa   dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi.Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya.Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP. Pihak kepolisian yang memfasilitasi pihak yang berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain itu, pihak kepolisian melihat sebelum tertulis surat perdamaian dengan adanya biaya kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban senilai dengan harga kerugian yang diderita oleh korban. Kata Kunci : Tindak Pidana Lalu – Lintas, Mediasi Penal, Restorative Justice
KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn) Ni'mah, Muflihatun; Hidayatullah, Hidayatullah; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5574

Abstract

Penelitian ini bertujun mengetahui kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut surat, doktrin dan keterangan ahli di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN.Mdn. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas disusun sebagai penulisan hukum yang bersifat ilmiah.Kedudukan fatwa MUI merupakan alat bukti surat memenuhi Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu dewan penyusunan Fatwa MUI disumpah jabatan, surat keterangan seorang ahli, memuat pendapat berdasarkan keahliannya berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, Ijma, Qiyas, adanya keluhan mengenai volume suara azan dan diminta secara resmi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu bukan dikeluarkan berdasar permintaan penyidik waktu di persidangan. Kedudukan Fatwa MUI untuk membuktikan unsur di muka umum dalam Pasal 156a huruf a KUHP, dalam persepektif hakim dianggap terpenuhi karena dianggap ada kerasahan pada masyarakat. Hukum di Indonesia Fatwa MUI tidak dapat mengikat karena bukan termasuk dalam Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan (UU 12/2012) dan tidak sesuai Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015.
DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PRESPEKTIF PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS Syamsuri, Syamsuri; Sulistyowati, Sulistyowati; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5558

Abstract

      Fenomena permintaan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan masalah dimana pernikahan dini harus dicegah karena perkawinan dini untuk wanita berdampak banyak hal, terutama masalah keselamatan ibu dan anak saat hamil dan melahirkan. Untuk anak dari pemohon atau calon pengantin yang sedang hamil di luar nikah, sedangkan usianya masih di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menegaskan "... perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah bahwa dengan dispartias keputusan / penilaian tentang penentuan dispensasi pernikahan dapat membantu mencegah pernikahan pada usia dini dengan pendekatan hukum tanpa melanggar aturan dan norma lainnya, terutama untuk menjamin dan melindungi kehidupan pasangan di masa depan. Kesenjangan dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah solusi bagi suatu peristiwa dimana calon pengantin baik laki-laki dan perempuan di bawah umur sebagaimana ditentukan oleh hukum dan termasuk calon pengantin yang hamil di luar nikah untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DARING DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MARKETPLACE ATAS DATA PRIVASI KONSUMEN Josephine, Josephine; Rosadi, Sinta Dewi; Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5686

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi terus mengalami perkembangan dengan sangat pesat, salah satunya yaitu dalam sistem perdagangan secara elektronik yang selanjutnya disebut e-commerce. Seiring dengan hal tersebut, muncul  kekhawatiran konsumen mengenai data pribadi yang di simpan oleh perusahaan marketplace, sehingga diperlukan perlindugan hukum bagi para konsumen daring. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen daring di Indonesia. Kajian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari kajian ini menghasilkan rekomendasi untuk kebijakan terkait dengan penerapan prinsip strict liability.  Kata Kunci: Marketplace, Perlindungan data, Privasi, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab.

Page 8 of 17 | Total Record : 163

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025) Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue