cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Titandria
Contact Email
rika.titandria@umk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hidayatullah@umk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Suara Keadilan
Published by Universitas Muria Kudus
ISSN : 1829684X     EISSN : 26219174     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi Bisnis
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 7   8   9   10   11 
PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN Hartadi, Dermawan Dwi; Ariyani, Wiwit; Susilowati, Henny
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5579

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Povinsi (BNNP) Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dikaji.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa pertama, pelaksanaan pemberian rehabilitasi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan adalah biaya rehabilitasi, penyidik sulit identifikasi tersangka, sistem pengawasan, tidak ada aturan baku mengenai rawat inap atau rawat jalan, belum semua kota terdapat BNN Kota maupun Kabupaten.
ASPEK YURIDIS PELAYANAN PUBLIK PADA BAGIAN ANTARAN PT. POS INDONESIA TERHADAP KONSUMEN DI WILAYAH KUDUS Febriyanto, Adi; Suparnyo, Suparnyo; Subarkah, Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5554

Abstract

Penelitian yang berjudul “Aspek Yuridis Pelayanan Publik Pada Bagian Antaran PT. Pos Indonesia Terhadap Konsumen di Wilayah Kudus”, secara umum ditujukan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik Pos Indonesia di Kabupaten Kudus. Namun dalam pelaksanaannya terjadi pertumbuhan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, dalam jumlah yang signifikan, sehingga perlu ditelaah lebih jauh terkait permasalahan tersebut, sehingga dapat diketahui secara mendalam penyebab timbulnya masalah, dan langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dan teknik yang digunakan adalah snowball sampling technique. Melalui wawancara dan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pos Indonesia memiliki perangkat peraturan perusahaan guna memastikan kualitas standar mutu layanan. Kemudian, dengan analisa terkait penyebab tingginya keluhan pelanggan diketahui bahwa dalam pelaksanaannya di Kantor Pos mengalami kendala-kendala. Kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya sosialisasi atas peraturan terkait standar mutu layanan, dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik menjadi kendala yang perlu mendapatkan solusi. Manajemen Kantor Pos telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dengan mengusulkan penambahan tenaga pelaksana namun belum berhasil. Kemudian, melakukan pengaturan ulang terhadap wilayah antaran, dan melakukan sosialisasi terkait peraturan tentang standar mutu layanan kepada internal maupun kepada pengguna layanan.
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN MELALUI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS Normassari, Alifah; Hartanto, Dwiyana Achmad; Wardhani, Lidya Christina
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5692

Abstract

AbstractThis study aims to determine the settlement of inheritance disputes with a peace agreement through the village government and its obstacles. The approach used is a sociological juridical approach or an empirical legal approach. Data collection techniques by looking for primary data and secondary data, which are related to the subject matter. Data are arranged systematically and then analyzed qualitatively, it can be obtained clarity about the problem that is easily understood by readers. The result of the research obtained is the process of inheritance dispute resolution through the Village Government which uses mediation outside the court in 10 villages in Bae District. It turns out that the object of the dispute that causes the dispute to arise determines how the dispute resolution process is. The obstacles that arise include the difficulty in gathering disputing parties to be present in the mediation process and the peace agreement does not have executorial power.It can be seen that in the 10 villages in Bae District, all of them have problems with the difficulty of the mediation process and the difficulty of gathering parties to participate in the mediation process. . The effort made by the Bae Village Government was that after the mediation result was agreed upon, it was immediately registered with the PPAT.Keywords: Inheritance Dispute Resolution, Peace Agreement, Bae District, Kudus Regency. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui Pemerintah Desa dan kendalanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan mencari data primer dan data sekunder, yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa secara kualitatif, dapat diperoleh kejelasan tentang permasalahan yang mudah dipahami pembaca. Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses penyelesaian sengketa waris melalui Pemerintah Desa yang menggunakan mediasi diluar pengadilan di 10 desa yang ada di Kecamatan Bae ternyata objek sengketanya yang menyebabkan timbulnya sengketa menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa. Kendala yang muncul yaitu antara lain sulitnya mengumpulkan para pihak yang bersengketa dapat hadir dalam proses mediasi serta perjanjian perdamaian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dapat dilihat pada 10 desa yang ada di Kecamatan Bae semua mempunyai kendala pada alotnya proses mediasi dan sulitnya mengumpulkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bae adalah setelah disepakati hasil mediasi maka langsung didaftarkan kepada PPAT.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Waris, Perjanjian Perdamaian, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
URGENSI PERLINDUNGAN MOTIF BATIK KUDUS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA Sunyoto, Andi; Sulistyowati, Sulistyowati; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5682

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Urgensi Perlindungan Motif Batik Kudus Melalui Pendaftaran Hak Cipta. Batik Kudus merupakan salah satu warisan kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-undang Hak Cipta menetapkan bahwa Hak Cipta atas karya seni batik yang ada di Indonesia dilindungi oleh negara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ternyata belum optimal untuk perlindungan Hak Cipta terhadap seni batik itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami urgensi perlindungan motif batik khas daerah dan implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datan menggunakan metode wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kudus, Alfa Shoofa Batik Kudus dan Muria Batik Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan motif batik khas daerah termasuk motif batik Kudus sangat penting untuk dilakukan karena potensi batik Kudus yang perkembangannya semakin meningkat dan memberikan perlindungan seni budaya Kudus yang tertuang di dalam motif batik Kudus serta memberikan jaminan secara hukum akan perlindungan karya cipta terutama motif batik Kudus kepada para pengrajin. Implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus dalam praktiknya belum secara optimal dapat diterapkan. Bukan saja masalah kaidah hukum yang diterapkan jauh dalam ranah berpikir masyarakat sebagai subjek hukum, aparat dan perangkat penegak hukum juga dinilai kurang responsif untuk bisa secara aktif melakukan perlindungan terhadap hak-hak pengrajin. Selain itu budaya masyarakat yang komunal menjadikan penerapan sistem hukum hak cipta yang bersifat individual. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Motif Batik Kudus, Hak Cipta
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CATUR ARTHA JAYA KUDUS) Trio Wibowo; Suparnyo Suparnyo; Wahyu Edy Amrulloh
Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v22i1.8145

Abstract

Penelitian yang berjudul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi Di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Catur Artha Jaya Kudus)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa menyebabkan kredit macet dan fidusia tidak didaftarkan.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer data yang diperoleh dengan metode wawancara langsung dengan responden dan data sekunder data yang sudah tercatat dalam buku atau dari bahan kepustakaan. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualiatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Hasil penelitian yang diperoleh yaitu BPR Catur Artha Jaya Kudus dalam praktiknya masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena hak yang dimiliki oleh para pihak belum sepenuhnya terlaksana, seperti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan terkadang ada aturan hukum yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia padahal dalam aturannya objek jaminan fidusia harus wajib didaftarkan. Permasalahan yang muncul ialah objek jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Upaya penyelesaian hukumnya ialah bisa dengan penyelesaian litigasi penyelesaian melalui proses pengadilan dan non litigasi penyelesaian diluar pengadilan seperti negosiasi dengan cara damai atau kekeluargaan.
Tanggung Jawab Biro Wisata (Travel) Terhadap KOrban Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Arga Supriyanta; Iskandar Wibawa
Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v22i1.8140

Abstract

Perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding, mutlak harusdilakukan bagi para pihak yang melakukan kerjasama. Namun, dalam praktikmasih ada para pihak yang melakukan kerjasama tanpa adanya perjanjiankerjasama atau Memorandum of Understanding. Hal ini sebagaimana terjadi dibiro perjalanan dengan pengguna jasa Biro Perjalanan Wisata. Memorandum ofUnderstanding, hal ini untuk mengantisipasi penyelesaian jika terjadi kecelakaanlalu lintas, siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana penyelesaiannya, yangterjadi selama ini jika terjadi kecelakaan lalu lintas, baik terjadi luka luka maupunsampai terjadi korban jiwa, Pihak korban atau keluarga korban menuntutsepenuhnya baik dari biaya di rumah sakit sampai 40 harinya pengurusan jenazahatau jumlahnya tidak dapat di tentukan dan sebaliknya bila pihak korban tidakmenuntut.Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris,Menurut Hilman Hadikusuma empiris yaitu : bahwa penelitian itu bersifatmenjelajah, melukiskan (deskriptif) dan menjelaskan (eksplanator).1 Pemilihanyuridis empiris, karena penelitian ini selain menggunakan pendekatan yuridis,juga menggunakan data lapangan, hal ini berdasarkan kenyataan yang sebenarnyaterjadi, kemudian akan dilakukan analisis untuk membuat kesimpulan terhadappermasalahan yang didapatkan dari penelitian.Hasil penelitian ini yaitu ketiga biro menggandeng pihak asuransi atau jasaraharja dimana setiap ada kasus kecelakaan yang melibatkan biro perjalananwisata ini akan segera mengurus untuk korban kecelakaan sampai dengan korbanmenerima haknya dari asuransi kecelakaan. Selama ini biaya santunan atas kasuskecelakaan yang dialami oleh korban atau pengguna jasa perjalanan tidak pastidikarenakan tidak adanya aturan baku yang dijadikan acuan biro.Kata Kunci : Tanggungjawab, Kecelakaan
PEMBERIAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Bagas Peningkas; Sulistyowati Sulistyowati; Subarkah Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v22i1.8146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan Administratif Keimigrasianterhadap orang asing di wilayah Kabupaten Jepara berpengaruh dalam menjaga keamanandan ketertiban umum dan untuk mengetahui proses pemberian sanksi administratifterhadap Orang Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, izintinggal terbatas, dan izin tinggal tetap di wilayah Kabupaten Jepara.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridissosiologis. Dari hasil penelitian diperoleh Tindakan Administratif Keimigrasian TerhadapOrang Asing Di Wilayah Kabupaten Jepara berpengaruh dalam menjaga keamanan danketertiban umum, yang dilakukan melalui deportasi, penangkalan, dan biaya beban.Prosespemberian sanksi administratif terhadap Orang Asing yang melakukan penyalahgunaanizin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap di wilayah KabupatenJepara dilakukan melalui Orang Asing yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian,Proses Administratif, dimasukkan ke Ruang Detensi, Pengecekan Paspor Orang Asing,registrasi di bagian Statuskim dan Pendeportasian.Kendala yang dialami dalam pemberian tindakan administratif keimigrasianterhadap orang asing di wilayah Kabupaten Jepara adalah terbatasnya sumber dayamanusia, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkaitini khususnya aparat imigrasi sebagai aparat pelaksana dari Perundang-Undangan yangada. Selain itu, juga terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional, seperti danaoperasional, alat transportasi, dan komunikasi, tidak setiap masyarakat merasa tergangguterhadap kehadiran orang asing masyarakat baru melapor ke imigrasi ketika merasaterganggu terhadap kehadiran orang asing tersebut, sehingga menyulitkan timpengawasan untuk melakukan pemantauan aktifitas dan kegiatan orang asing tersebut.
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI TERHADAP PEKERJAAN PENINGKATAN JEMBATAN DI KABUPATEN PATI Aditya Marwanto; Suciningtyas Suciningtyas; Wahyu Edi Amrulloh
Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v22i1.8142

Abstract

Penelitian dengan judul “PELAKSANAAN KONTRAK KERJAKONSTRUKSI TERHADAP PEKERJAAN PENINGKATAN JEMBATAN DIKABUPATEN PATI”, bertujuan untuk menganalisis tentang pelaksanaan kontrakkerja konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Patidengan PT. Marga Karya hingga dinyatakan wanprestasi dan akibat hukum yangditimbulkan atas keterlambatan pelaksanaan kontrak kerja oleh PT. Marga Karya.Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis denganspesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakandata primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Dataprimer diperoleh melalui wawancara untuk mengetahui kebenaran di lapangan dandata sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan melalui dokumen kontrak kerjakonstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan PT. Marga Karya.Proses pelaksanaan kontrak kerja konstruksi jembatan di Kabupaten Pati dalampenelitian ini adalah Jembatan Sampang, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur,meskipun demikian terdapat kendala dimana tiang pancang yang belum selesaidikerjakan dengan metode sheet pile berubah menjadi bengkok saat diterjang banjirrob. Kerusakan tersebut seharusnya dapat diminimalisir apabila pihak penyedia jasamenyiapkan metode penunjang lainnya seperti kisdam. Secara teknis tidak ada yangsalah dalam prosedur pelaksanaan kontrak, meskipun pelaksanaan kerja konstruksimengalami keterlambatan. Pihak Dinas Pekerjaan Umum menilai bahwa PT. MargaKarya telah melakukan wanprestasi akibat dari keterlambatan tersebut. Sehingga,akibat hukum atas wanprestasi tersebut PT. Marga Karya harus membayar dendakepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati.
PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI LUAR PENGADILAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH FASTABIQ KHOIRO UMMAH Mohammad Aly Sofyan; Sukresno Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v22i1.8152

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seputar penyebab terjadinya tindakan wanprestasi terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Hak Tanggungan serta untuk mengetahui perihal penyelesaian tindakan Wanprestasi tersebut di luar Pengadilan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Fastabiq Khoiro Ummah Pati.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal serta menggunakan data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif, dan hasil datanya akan disajikan secara deskriptif.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya penyebab tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota terhadap akad pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Hak Tanggungan adalah disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, adapun cara untuk menyelesaikan tindakan wanprestasi tersebut adalah dengan cara penagihan langsung terhadap anggota yang wanprestasi, penagihan terhadap pihak ketiga dan melakukan pelelangan agunan.
LEGAL REASONING PEMBATALAN STATUS TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN (Studi Kasus Penetapan Status Tersangka Komisaris Jendral Budi Gunawan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dibatalkan Melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) Rika Titandria,S.Kom
Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v22i1.8160

Abstract

Salah satu kasus aktual terkait dengan pemberantasan korupsi yang melanda negeri ini adalah praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan untuk membatalkan status tersangka yang dilekatkan kepadanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Hasto Kristiyanto), menuduh penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan didasari dendam pribadi Ketua KPK (Abraham Samad) kepada Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan atas batalnya Abraham Samad menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi pada Pemilu Tahun 2014. Johan Budi Sapto Prabowo selaku Deputi Bidang Pencegahan KPK membantah pernyataan di atas, sebab proses hukum di KPK dilakukan berjenjang termasuk penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan merupakan keputusan semua pimpinan KPK tidak hanya keputusan Abraham Samad saja selaku Ketua KPK.Putusan Hakim praperadilan Sarpin Rizaldi bahwa penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK adalah tidak sah dikarenakan Komjen Budi Gunawan bukan penyelenggara negara dan penegak hukum. Selain itu terhadap Putusan praperadilan tidak dapat diupayakan hukum baik banding sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP dan Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011). Tidak bisa juga dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No, 3 Tahun 2009 dan juga tidak dapat dilakukan peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam PERMA No. 4 Tahun 2016.Legal Reasoning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penerapan logika berdasarkan cara pandang dan pola pikir legal positivistik. Sehubungan dengan hal tersebut maka tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus.

Page 9 of 17 | Total Record : 163

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025) Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025) Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) Vol 24, No 1 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 1 (2023) Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 18, No 1 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Suara Keadilan More Issue