cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hariyadi
Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Pagaruyuang Law Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : 25804227     EISSN : 2580698X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 217 Documents
 18   19   20   21   22 
Pandangan Ulama Sekitar Terhadap Takhir Az-Zifaf (Penundaan Malam Pertama) Sebelum Melaksanakan Resepsi Studi Kasus: Kampung Tengah, Pasaman Barat Fikri, Hasanul; Akbar, Ali
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7590

Abstract

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Muslim Indonesia kerap memperlihatkan interaksi antara norma adat (‘urf) dan ketentuan syariat Islam. Salah satu praktik yang memunculkan perdebatan adalah penundaan az-zifaf atau larangan tinggal satu rumah setelah akad nikah sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama sekitar Kampung Tengah, Kabupaten Pasaman Barat, terhadap praktik penundaan az-zifaf sebelum resepsi pernikahan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan implikasinya terhadap pemenuhan hak suami istri pasca akad nikah yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan ulama dan tokoh adat (ninik mamak), serta studi dokumentasi terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama pada umumnya berpandangan bahwa akad nikah yang sah telah melahirkan konsekuensi hukum penuh bagi pasangan suami istri, sehingga larangan tinggal satu rumah sebelum resepsi tidak memiliki dasar hukum syar’i yang mengikat. Sebaliknya, tokoh adat memandang praktik tersebut sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga kehormatan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat. Sintesis kedua pandangan menunjukkan bahwa meskipun praktik penundaan az-zifaf mengandung tujuan kemaslahatan sosial, penerapannya dengan sanksi adat yang mengikat berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan dan perlindungan hak suami istri dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya dialog antara ulama dan tokoh adat guna merekonstruksi praktik adat agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.
Pertanggungjawaban Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Tabina, Raditya Alief Aqshal; Irawan, Anang Dony
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7607

Abstract

Law is always used as the foundation in all life activities, particularly law in contractual agreements. Law in contractual agreements regulates everything related to agreements between two or more parties, which means mutually binding. The main legal basis in Indonesia is the Civil Code (KUH Perdata) Article 1338. Contract Law serves as the foundation in various transactions, both in daily life and when running a business. By understanding Contract Law, we can protect our rights and interests, in order to avoid the possibility of default occurring. Default (wanprestasi) is a situation where one party in an agreement does not fulfill their obligations. This can occur due to various reasons, such as negligence, intentionality, or obstacles beyond that party's control. Default is regulated in the Civil Code (KUH Perdata) Articles 1238 and 1243. The type of research used is normative juridical, using statutory regulations or related regulations to analyze a legal issue so that the resolution of a legal conflict can be resolved based on applicable laws while paying attention to the substance and hierarchy of regulations or laws. This research aims to identify several forms of legal liability that can be imposed on perpetrators of default in business contracts. By examining various cases and relevant statutory regulations.
KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN OTOPSI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN aza, Fadya Amalya; Handayani, Tri Astuti; Yasin, Bukhari
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi pada perkara tindak pidana pembunuhan serta mengidentifikasi penyebab tidak dilaksanakannya otopsi dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Otopsi sebagai salah satu bentuk visum et repertum memiliki peran penting dalam membuktikan sebab kematian dan unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHAP. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkara kematian tidak wajar memperoleh tindakan otopsi, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan standar pembuktian ilmiah dan implementasi kewenangan penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus terhadap Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian tindakan penyidik dengan ketentuan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyidik memiliki kewenangan penuh untuk meminta otopsi sebagai bagian dari visum et repertum forensik guna membuktikan tindak pidana pembunuhan. Namun, dalam perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, penyidik tidak melaksanakan otopsi dan justru mengandalkan resume medis, surat penolakan tindakan medis, rekaman CCTV, serta bukti obat-obatan untuk memenuhi unsur pembuktian. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kecukupan alat bukti dan efisiensi proses penyidikan, meskipun secara prosedural tidak sepenuhnya selaras dengan standar ideal penyidikan kematian tidak wajar. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan telah memenuhi batas minimum pembuktian menurut KUHAP sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan otopsi dalam perkara kematian tidak wajar demi menjamin kualitas pembuktian ilmiah dan terpenuhinya asas kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana..
Perbandingan Indepedensi Lembaga Anti-Korupsi: Studi Komparatif antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Anggraini, Jessica Diva; Mahardhika, Vita
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7380

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) of Indonesia and the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) share the same primary objective—to combat corruption within their respective countries. However, the two institutions exhibit significant differences in terms of organizational structure, level of independence, and investigative mechanisms. This study aims to analyze how the degree of institutional independence influences the effectiveness of anti-corruption efforts in both countries and to provide insights into institutional practices that could serve as a reference for strengthening anti-corruption bodies in Indonesia. The research employs a normative juridical method with a comparative approach, analyzing criminal law regulations related to corruption offenses applicable in both countries, as well as comparing the implementation and institutional independence of their respective anti-corruption agencies. The findings indicate that, although Indonesia’s KPK possesses a higher degree of independence and broader authority than Malaysia’s MACC, the latter demonstrates greater strength in its multilayered external accountability mechanisms and its structured approach to prevention and public education.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMULIA TANAMAN ATAS VARIETAS HORTIKULTURA HIAS Arafahan, An; Kamello, Tan; Andriati, Syarifah Lisa
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7399

Abstract

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan potensi besar dalam pengembangan varietas tanaman hortikultura hias. Namun, rendahnya kesadaran hukum pemulia tanaman terhadap pentingnya pendaftaran varietas menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak pemulia belum berjalan optimal, terutama di tingkat lokal seperti Desa Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap varietas hortikultura hias di Indonesia, mengidentifikasi kendala hukum dan administratif dalam proses pendaftaran varietas, serta menilai tingkat kesadaran hukum para pemulia tanaman di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara mendalam dengan pemulia tanaman, perwakilan masyarakat, dan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Sebanyak 78% pemulia tanaman di Desa Bangun Sari tidak mendaftarkan varietas karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan manfaat hukum, sementara Dinas Pertanian setempat belum melakukan sosialisasi maupun pendampingan terkait PVT. Faktor penghambat utama mencakup kompleksitas prosedur administratif, keterbatasan fasilitas pengujian, tingginya biaya pendaftaran (Rp 75–100 juta), serta minimnya inisiatif sosialisasi dari pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum bagi pemulia tanaman hortikultura hias di tingkat lokal belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, simplifikasi prosedur administratif, serta program sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pemulia tanaman lokal di Indonesia.
Studi Komparatif Penanganan Kartel di Indonesia dan Jepang Putri, Vika Rahmadani; Rahmayani, Nuzul
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7083

Abstract

Persaingan usaha merupakan suatu proses interaksi antara pelaku bisnis dalam menawarkan produk maupun jasa kepada konsumen di pasar. Tujuan utama dari interaksi ini adalah untuk memperoleh pangsa pasar melalui penyediaan nilai tambah, seperti kualitas produk yang lebih unggul, harga yang kompetitif, ataupun inovasi yang menarik. Persaingan dianggap sehat apabila dijalankan atas dasar prinsip keadilan dan transparansi, serta tidak melibatkan praktik yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Salah satu bentuk perilaku yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah kartel, karena selain menyebabkan kerugian finansial, kartel juga menghambat inovasi, efisiensi, dan potensi masuknya pelaku usaha baru. Leniency program merupakan suatu bentuk kebijakan pengampunan yang memberikan insentif kepada pelaku kartel untuk melaporkan keterlibatannya kepada otoritas persaingan, dengan imbalan pengurangan atau penghapusan sanksi hukum. Jepang menjadi salah satu negara yang telah lama mengimplementasikan kebijakan ini. Penelitian ini mengangkat isu perbandingan penanganan kartel antara Indonesia dan Jepang. Penulisan proposal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan yang diangkat. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.
Arah Politik Hukum Pembangunan Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia man, A.Rahman; Sofiyan, Feri; Erham, Erham
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7575

Abstract

Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pembangunan nasional dalam konteks sistem hukum Indonesia serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum pembangunan nasional secara normatif telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum konstitusional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta perbedaan interpretasi norma di lapangan. Oleh karena itu, penguatan politik hukum pembangunan nasional dalam sistem hukum Indonesia diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan efektivitas pembangunan.

Page 22 of 22 | Total Record : 217

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Nomor 2, Januari 2026 Volume 9 Nomor 1, Juli 2025 volume 8 nomor 2 tahun 2025 volume 8 nomor 1 tahun 2024 volume 7 Nomor 2, Januari 2024 Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 Volume 3 Nomor 2, Januari 2020 Volume 3 Nomor 1, Juli 2019 Volume 2 Nomor 2, Januari 2019 VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019 VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018 Volume 2 Nomor 1, Juli 2018 VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018 Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 More Issue