Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum dan Tantangan Pendanaan Start-Up oleh Modal Ventura Asing di Indonesia Nugroho, Handika Faqih
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6213

Di era ekonomi digital, start-up memegang peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dominasi modal ventura asing dalam pendanaan start-up menciptakan tantangan hukum yang signifikan. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi start-up yang didanai oleh modal ventura asing, dengan fokus pada celah regulasi dan ketidakseimbangan daya tawar. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2023 dan Undang-Undang Penanaman Modal, serta membandingkannya dengan praktik terbaik dari negara maju.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah menyediakan kerangka hukum untuk keterlibatan modal ventura asing, kurangnya standar minimum kontrak dan pengawasan yang efektif menimbulkan risiko bagi start-up. Pendiri sering menghadapi eksploitasi kekayaan intelektual dan kehilangan kendali strategis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan regulasi yang menitikberatkan pada perlindungan hak start-up, pengawasan kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Selain itu, penguatan literasi hukum di kalangan pendiri start-up sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam negosiasi kontrak.Penelitian ini merekomendasikan adopsi praktik terbaik internasional, peningkatan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pengembangan regulasi berbasis keadilan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem start-up Indonesia yang berkelanjutan.

Dilema Short Selling Terhadap Saham Syariah : Tinjauan Kepastian Hukum Di Bursa Efek Indonesia Putra, Reinan Syah Budianto Chai; Hidayah, Astika Nurul
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6287

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap saham syari’ah yang terlibat dalam mekanisme short selling pada Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi investor. Meskipun short selling memberikan manfaat seperti meningkatkan likuiditas pasar,tetapi juga berpotensi menimbulkan volatilitas dan manipulasi harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan analisis deskriptif untuk menyebarkan penerapan norma hukum positif. Penelitian ini menyoroti pentingnya positivisasi Fatwa DSN-MUI terkait larangan short selling pada saham syariah untuk menciptakan landasan hukum yang mengikat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya penguatan regulasi dalam melindungi investor dari potensi kerugian akibat transaksi short selling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI, meskipun memiliki daya normatif di kalangan umat Islam, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa integrasi ke dalam hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan investor di pasar modal syariah Indonesia.

Analisis Kesesuaian Cross-Border dalam Permendag No.31 Tahun 2023 terhadap Teori Ekonomi Keynesian sebagai Pendukung SDGs dan Maqāṣid Asy-Syarīah Nabilah, Deva; Fakhiroh, Zakiyatul; Musanna, Khadijatul; Sultan4, Benny
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6362

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dibangun berdasarkan konstitusi dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Dalam sektor perdagangan di Indonesia terdapat aturan mengenai Cross-Border yang lahir karena adanya perkembangan teknologi. Dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 disebutkan aturan mengenai transaksi lintas negara menggunakan media e-commerce minimal pembelanjaan USD 100, namun adanya ketidak seimbangan dari kebijakan tersebut yang menjadi keluhan pada konsumen selaku pembeli yang menjualkan kembali produk tersebut, karena dinilai produk yang dijual di luar negeri relatif lebih murah dan lebih berkualitas, contohnya adalah barang elektronik dari China yang berhasil menguasai pasar gawai di Indonesia. Hal ini terjadi karena diminimalisirkan biaya upah dengan hanya 20% dari total biaya produksi, minimnya alokasi untuk pengelolaan limbah. Melalui penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berdasarkan kenyataan terhadap perspektif teori Keynesian sebagai pendukung SDGs dan maqāṣid asy-syarīah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, indikator capaian maqāṣid asy-syarīah terhadap SDGs ada pada poin ke 8: 1. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, kemajuan teknologi, dan inovasi, termasuk berkonsentrasi pada industri yang menawarkan upah dan kesejahteraan tinggi, dengan kriteria Ḥifẓ Al-Māl, dengan memelihara harta dalam peringkat tahsīniyyāt. dan 2) Mendorong formalisasi dan pertumbungan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dan menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreatifivitas dan inovasi. dengan kriteria Ḥifẓ An-Nafs dengan memelihara jiwa dalam peringkat darūriyyāt.

Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Wibowo, Joko Adi; Hartanto, Hartanto; Marbun, Warasman
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6903

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta untuk mengetahui implikasi hukum terhadap tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan memilih lokasi penelitian di wilayah Jakarta Pusat. Adapun instansi yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Resort Jakarta Pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta (BNNP DKI Jakarta). Pada penelitian ini digunakan pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan serta melalui kegiatan wawancara secara langsung dengan narasumber di Kepolisian Resort Jakarta Pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta (BNNP DKI Jakarta). Setelah semua data telah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kualifikasi tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I didasarkan pada adanya kandungan zat Tetrahydrocannabinol atau THC Tinggi yang dapat membuat seseorang merasakan halusinasi dan euforia yang berkepanjangan. Namun, salah satu varietas pada tanaman ganja yakni hemp atau ganja industri justru memiliki kandungan THC sangat rendah sehingga hal ini tidak dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan; dan 2) implikasi hukum terhadap peredaran hemp seed oil pada situs jual beli online saat ini tidak dapat diproses secara hukum karena kandungan zatnya belum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Meminimalisir Adanya Potensi Kecurangan Pada Pemilu 2024 di Kota Tangerang Tinambunan, Wahyu Donri; Putri, Ayunda Harya
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6914

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam meminimalisir potensi kecurangan pada Pemilu 2024 di Kota Tangerang. Sebagai inovasi digital dalam sistem rekapitulasi suara, SIREKAP diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi hasil penghitungan suara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIREKAP memberikan kontribusi positif dalam percepatan publikasi hasil suara dan penguatan transparansi, namun masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan teknis sistem, ketidaksiapan sumber daya manusia, serta lemahnya legitimasi hukum akibat ketiadaan dasar pengaturan pada tingkat undang-undang. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas teknis operator, serta sosialisasi publik untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan penerapan sistem rekapitulasi digital dalam pemilu Indonesia ke depan.

Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Tanfiziyah Zuhri, Rasyid Ahmad; Khalid, Khalid
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6904

Rangkap jabatan adalah dimana individu memegang beberapa posisi dalam perusahaan atau lembaga yang berbeda. Di Indonesia, saat ini rangkap jabatan menteri menjadi isu yang kontroversial. Tujuannya untuk mengetahui peraturan perundang - undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 23 Undang –Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024. Disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, komisaris atau direksi pada perusahan negara atau perusahaan swasta dan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Di Indonesia, masih ada menteri yang berhubungan langsung dengan organisasi nya. Maka disimpulkan bahwa rangkap jabatan menteri di Indonesia sekaligus pimpinan organisasi besar lainnya bertentangan dengan penjelasan pasal 23 undang- undang nomor 39 Tahun 2008.

Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Winstar, Yelia Nathassa; Fahmi, Fahmi; Rai Iqsandri, Rai Iqsandri
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6913

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk menganalisa bagaimanakah konsep Business Judgement Rule (BJR) dapat diterapkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) / CSR oleh perusahaan yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hanya saja dalam pelaksanaan CSR ini tidak selamanya mendatangakan keuntungan pada perusahaan. Gagalnya program CSR dapat berdampak pada penurunan reputasi perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada bisnis perusahaan itu sendiri. Hanya saja direksi sebagai ujung tombak perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan undang undang tersebut. Direksi dapat saja di persalahkan atas kerugian atau kegagalan yang dilakukan dalam rangka pelasanaan csr itu. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif,. Hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Prinsip CSR merupakan suatu kewajiban yang awalnya merupakan tanggung jawab moral kemudian bergerak menjadi tanggung jawab hukum. dalam pelasanaan CSR terdapat kemungkinan kegagalan. tidak jarang direksi menjadi bertanggung jawab terhadap kegagalan itu. terkadang kegagalan itu bukanlah akibat langsung dari putusan direksi. tetapi adanya pihak ke tiga yang menciptakan kegagalan tersebut. utnuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi direksi.hukum perusahaan dikenal adanya prinsip Business Judgment Rule. Prinsip BJR ini, sebagai perlindungan hukum kepada direksi dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis perlindungan hukum bagi direksi dalam pelaksanaan CSR terkait prinsip BJR yang ada di Indonesia dan sudahkah prinsip ini dapat yaitu suatu penelitian hukum yang menitik beratkan pada kajian hukum positif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang perlindungan hukum direksi melalui business judgement rules terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Keterwakilan Perempuan di BPD: Telaah Kritis Implementasi Kesetaraan Gender Di Tingkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara) Afandy, Nasyah Manda; Mahmudah, Siti; Muhammad, Hasanuddin
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6883

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari upaya membangun kesetaraan gender dalam sistem pemerintahan desa, dengan menggunakan pendekatan analisis perspektif fiqh siyasah. Studi kasus dilakukan di Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara, dipilih sebagai lokasi studi kasus karena menunjukkan gejala rendahnya keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan strategis di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa, serta ditunjang oleh studi dokumen terhadap regulasi perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara masih belum mencerminkan partisipasi yang substantif. Hambatan utama berasal dari struktur sosial yang patriaki, lemahnya komitmen implementasi kebijakan afirmatif, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keadilan gender dalam ajaran Islam maupun hukum positif. Dalam perspektif fiqh siyasah, partisipasi perempuan dalam lembaga permusyawaratan desa memiliki legitimasi syar’i yang kuat karena sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) sebagimana tujuan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, edukasi berbasis nilai keislaman yang inklusif, serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam mendorong representasi perempuan yang lebih adil dan setara di tingkat desa.

Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Winstar, Yelia Nathassa; Fahmi, Fahmi; Iqsandri, Rai
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6916

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk menganalisa bagaimanakah konsep Business Judgement Rule (BJR) dapat diterapkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) / CSR oleh perusahaan yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hanya saja dalam pelaksanaan CSR ini tidak selamanya mendatangakan keuntungan pada perusahaan. Gagalnya program CSR dapat berdampak pada penurunan reputasi perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada bisnis perusahaan itu sendiri. Hanya saja direksi sebagai ujung tombak perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan undang undang tersebut. Direksi dapat saja di persalahkan atas kerugian atau kegagalan yang dilakukan dalam rangka pelasanaan csr itu. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif,. Hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Prinsip CSR merupakan suatu kewajiban yang awalnya merupakan tanggung jawab moral kemudian bergerak menjadi tanggung jawab hukum. dalam pelasanaan CSR terdapat kemungkinan kegagalan. tidak jarang direksi menjadi bertanggung jawab terhadap kegagalan itu. terkadang kegagalan itu bukanlah akibat langsung dari putusan direksi. tetapi adanya pihak ke tiga yang menciptakan kegagalan tersebut. utnuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi direksi.hukum perusahaan dikenal adanya prinsip Business Judgment Rule. Prinsip BJR ini, sebagai perlindungan hukum kepada direksi dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis perlindungan hukum bagi direksi dalam pelaksanaan CSR terkait prinsip BJR yang ada di Indonesia dan sudahkah prinsip ini dapat yaitu suatu penelitian hukum yang menitik beratkan pada kajian hukum positif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang perlindungan hukum direksi melalui business judgement rules terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrak E-Commerce Dalam Ruang Lingkup Business To Costumer Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Febrina, Rezmia; Iriansyah, Iriansyah; Irfansyah, Irfansyah
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6900

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli). Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.” Hambatan dalam penyusunan kontrak secara online tdak terbatas pada penawaran dan penerimaan. Cara-cara melakukan perjanjian mengenai dan ruang lingkup dari ketentuan sepesifik dari kontrak dapat lebih mempersulit proses penyusunan kontrak. Yang akan menjadi masalah utama adalah cara untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai pengiriman, resiko dan asuransi, harga dan cara pembayaran, pembatasan/ pengecualan dari pertanggungjwaban, dan hukum yang mengaturnya, kedalam kontrak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hariyadi

Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota padang,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hariyadi

Contact Email hariefamily@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official hariefamily@yahoo.co.id

Editorial Address -

Location Kota padang, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hariyadi

Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota padang,

Sumatera barat

INDONESIA