Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 354 Documents

9 10 11 12 13

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN DALAM BAHASA ASING BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Abiandri Fikri Akbar; Akhmad Budi Cahyono
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKNotaris berperan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta notaris umumnya wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun seiring dengan meningkatnya perkembangan hubungan antara subjek hukum warga negara yang berbeda timbul kebutuhan untuk membuat perjanjian dalam bahasa asing guna memberikan kenyamanan dan kepastian dalam membuat perjanjian karena perbedaan Bahasa kewarganegaraan. Oleh sebab itu, guna memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur ketentuan tentang dapatnya suatu akta notaris dibuat dalam Bahasa asing jika Para Pihak menghendaki dan Notaris mengerti Bahasa asing tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian terhadap masalah hukum kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan atau regulasi.Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Dalam Bahasa Asing dan dokumen hukumABSTRACTNotaries act as public officials who have the authority to make an agreement in the form of an authentic deed that has perfect evidentiary power. Notary deeds are generally required to be made in Indonesian, but along with the growing relationship between legal subjects of different citizens, it is necessary to make an agreement in a foreign language in order to provide comfort and certainty in making agreements due to differences in national languages. Therefore, to fulfill this need, in accordance with the principle of freedom of contract, Article 1338 of the Civil Code and Law Number 02 of 2014 concerning Notary Positions regulates provisions regarding the ability of a notary deed to be drawn up. made in a foreign language if the parties wish and the notary understands the foreign language. The research method used is normative juridical, namely examining the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. Research on legal issues then uses a statutory or regulatory approach.Keywords: Notary, Foreign language agreements and Legal Documents.

IMPLIKASI PEMALSUAN VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH Aisyah Rukmi Widowati; Ismala Dewi; Enny Koeswarni
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai implikasi pemalsuan validasi Surat Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Umum yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 K/PID/2016. Pada studi kasus tersebut, Tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya pemalsuan validasi dokumen yang menjadi syarat sebelum dibuatkannya Akta Jual Beli Tanah oleh Tergugat. Tergugat sebagai PPAT merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Berkaitan dengan kasus di atas, dapat diangkat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran studi dokumen dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat kelalaian PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah. PPAT harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Kode Etik Ikatan PPAT, sehingga kedepannya diharapkan tidak terdapat konflik yang diajukan oleh pihak mana pun karena akta yang dibuat oleh PPAT tersebut bisa terbukti dan teruji keabsahannya.Â Kata kunci: PPAT, Pemalsuan SSP, Pembuatan Akta Jual Beli TanahÂ AbstractThis study discusses the implications of falsifying the validation of the Tax Payment Letter in the Making of the Deed of Sale and Purchase of Land by Public Officials, namely the Land Deed Maker Official (PPAT) in the Case Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 71 K/PID/2016. In the case study, Defendant was suspected of committing an unlawful act because of the falsification of the document validation which was a requirement before Defendant made the Land Sale and Purchase Deed. The defendant as PPAT is a public official who has the authority to make an authentic deed as legal evidence before the court. In connection with the above case, it can be raised. The research method used is normative juridical which is explanatory and analytical. The data used is secondary data through document study tracing with a qualitative approach. The result of this research is that there is negligence of PPAT in making the Deed of Sale and Purchase of Land. PPAT must adhere to the precautionary principle in accordance with applicable regulations and the PPAT Association Code of Ethics, so that in the future it is hoped that there will be no conflict submitted by any party because the deed made by PPAT can be proven and tested for validity.Â Keywords: PPAT; SSP Falsificatio; Making a Deed of Sale and Purchase of Land

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH DENGAN MENGGUNAKAN KETERANGAN PALSU Aimee Thaliasya; Liza Priandhini
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakNotaris mendapatkan wewenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai apa yang dinyatakan oleh para pihak kepada Notaris. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka tidak jarang notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu untuk dimasukkan ke dalam akta. Dalam hal ini notaris denganÂ sengaja atau tidak disengaja bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau pengahadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dengan menghubungkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris dengan fakta-fakta hukum yang terjadi. Fakta yang terjadi masih banyak masyarakat yang ingin membuat akta autentik tetapi dengan menggunakan keterangan palsu seperti status kepemilikan tanah yang digunakan untuk kepentingan tertentu yang melibatnya pejabat yang berwenang yaitu notaris. Dalam hal ini tentu melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Maka dapat disimpulkan bahwa Tidak terpenuhi syarat tersebut dikarenakan kelalaian dan ketidaktelitian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Setelah dibuktikan jika terjadi pemalsuan data identitas pemberi hibah maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut memiliki cacat hukum dan batal demi hukum.Kata kunci: Keterangan Palsu, Akta Hibah, Pejabat UmumÂ AbstractNotary public shall be authorized to make a deed containing formal truth in accordance with what is stated by the parties to the Notary Public. In practice there are still many notaries in question by the parties or other third parties, it is not uncommon for notaries to be withdrawn as parties who participate in committing or assisting in committing a criminal act, namely making or providing false information to be included in the deed. In this case the notary public intentionally or unintentionally together with the party / face to make a deed with the purpose and purpose to benefit the party or certain face-to-face only or harm the other facer must be proven in the Court.The approach method used in this research is normative juridical approach method by linking Law No. 2 of 2014 on notary office with legal facts that occur.The fact that there are still many people who want to make authentic deed but by using false information such as land ownership status used for certain interests involving authorized officials, namely notary public. In this case, it certainly violates the provisions that have been regulated by the Notary Code of Ethics and Law No.2 of 2014 on Notary Office. Therefore, it can be concluded that the condition is not fulfilled due to the negligence and inaccuracy of Notary as a public official authorized to make authentic deed. After it is proven that there is falsification of the grantor's identity data, it can be said that the deed has legal defects and is null and void.Keywords: False Information, Grant Deed, General Officer

KEBIJAKAN OMNIBUS LAW DALAM MENATA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Aida Mardatillah
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Adanya keinginan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Omnibus Law dalam sistem hukum di bidang bisnis, yang diduga selama ini produk hukum dibidang investasi tidak menarik, regulasi bertumpuk, birokrasi berbelit, dan obesitas regulasi menimbulkan dampak serius. Rencana mengeluarkan RUU Omnibus Law menimbulkan tantangan khusus bagi kesempurnaan sistem legislatsi yang memuat materi yang sangat panjang dan bahkan sering kali berantakan. Sebab, sangat mungkin memuat kesalahan-kesalahan linguistic atau inkosistensi perumusan. Namun, untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah pun membuat RUU Cipta Kerja yang saat ini telah menjadi Undang-Undang. Â Berbagai problema muncul ketika Undang-Undang Cipta Kerja di ciptakan dengan kebijakan Omnibus Law. Tujuan penulisan ini yang hendak ingin dicapai dari penulis agar sebuah kebijakan peraturan perundang-undangan yang menggunaan sistem Omnibus Law dapat diterima oleh masyarakat dan juga dapat memperbaiki sistem hukum serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, maka kebijakan peraturan perundang-undangan dengan sistem Omnibus Law yang dibuat harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga terciptanya Good Governance. Â Kata Kunci: Kebijakan, Omnibus Law, Good Governance.Â ABSTRACTÂ There is a desire to increase investment in Indonesia, implement the Omnibus Law policy in the legal system in the business sector, which so far is expected that legal products in the investment sector are not attractive. Stacked regulations, cumbersome bureaucracy, and regulatory obesity have serious repercussions. The plan to issue the Omnibus Law Bill is a challenge for the legislative system which contains very long material and often occurs because it is very likely to contain language errors or formulations. However, to increase investment in Indonesia, the government also made a bill on employment which is now a law. Various problems arose when the job creation act was made with the Omnibus Law policy. The purpose of this writing is to be achieved by the author so that a legislative policy that uses the Omnibus Law system can be accepted by the community and can also improve the legal system and better governance, then the legislative policy with the Omnibus Law system must pay attention to the General Principles of Good Governance.Â Keyword: Policy, Omnibus Law, Good Governance.

PERTIMBANGAN YURIDIS TENTANG PENGETATAN SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA EXTRA ORDINARY CRIME KHUSUSNYA NARKOTIKA Adhi Inderaputra; Misbahul Huda; Erwin Syahruddin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Ketentuan terkait dengan pelaksanaan hak-hak warga binaan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memperketat syarat dan dan tata cara pemberian remisi terkesan sebagai ketentuan yang memberikan pengetatan terhadap pelaksanaan hak-hak warga binaan khususnya pelaku tindak pidana narkotika. Pengetatan pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan mengecualikan pemberian hak warga binaan khususnya remisi, sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah tentang pertimbangan yuridis tentang pengetatan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana extra ordinary crime khususnya narkotika. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 99 tahun 2012 yang ketetapannya adalah bahwa pemberian remisi pada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, psikotropika yang disebutkan diatas hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Di samping itu, diperlukan syarat lainnya yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, yaitu bertindak sebagai Justice Collaborator.Â Kata Kunci : Narkotika, Remisi, extra ordinary crimeÂ ABSTRACTÂ Provisions related to the implementation of the rights of inmates have been regulated by Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates. Tightening the terms and procedures for granting remissions seems to be a provision that tightens the implementation of the rights of inmates, especially perpetrators of narcotics crimes. Tightening the granting of remissions is a government strategy in providing a deterrent effect and a sense of repentance for prisoners after being released from a period of imprisonment because of the deterrent effect for criminals as already mentioned, namely by excluding the granting of the rights of inmates, especially remissions, resulting in boredom and a sense of reluctance to repeat their actions again. The formulation of the problem that the author discusses is about juridical considerations regarding tightening requirements and procedures for granting remissions to prisoners of extraordinary crime, especially narcotics. The research method that the author uses is the normative juridical method, which is to analyze the relationship between the applicable laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the issues discussed. Finally, the author concludes that the regulation of granting remissions to narcotics prisoners is based on the correctional system as regulated in PP No. 99 of 2012 which stipulates that granting remissions to prisoners convicted of criminal acts of narcotics, narcotics precursors, psychotropics mentioned above only applies to prisoners convicted with a minimum imprisonment of 5 (five) years. In addition, other requirements are needed, namely being willing to cooperate with law enforcement to help dismantle criminal cases he has committed, namely acting as a Justice Collaborator.Â Keywords: Narcotics, Remission, extraordinary crimeÂ

DILEMA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SETELAH MEDIASI GAGAL Puspa Pasaribu; Rafi Aulia Ibrahim; Zenitha Syafira
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas terpenting dalam lingkungan peradilan Indonesia. Pada hakikatnya, setiap pihak yang berperkara menginginkan penyelesaian sengketanya rampung dengan waktu serta biaya sesedikit mungkin. Walaupun demikian, berbagai faktor dapat menghambat proses penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun dalam proses mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perwujudan asas peradilan cepat dalam proses pengadilan perdata di Indonesia, khususnya ditinjau dari kasus spesifik yakni Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan eksplanatoris. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diolah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada praktiknya masih banyak proses pemeriksaan pengadilan dan bahkan proses mediasi yang berlarut-larut. Dalam kasus Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel., keseluruhan proses mediasi serta pemeriksaan pengadilan bahkan memakan waktu lebih dari satu tahun. Hal ini disebabkan oleh para pihak yang tidak serius dalam menjalankan persidangan, yakni tidak hadir berkali-kali di persidangan. Oleh karena itu, majelis hakim dan mediator berperan penting dalam membimbing serta memandu jalannya proses mediasi dan persidangan agar tercapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam lingkup peradilan di Indonesia.

PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL TANPA BERHADAPAN SECARA FISIK DI SAAT PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS R PADA TAHUN 2021) Ully Elizabeth Saragi; Winanto Wiryomartani
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakKewajiban notaris dalam pembuatan akta autentik diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satunya adalah kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris yang bersangkutan. Dalam praktiknya, kewajiban tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan fisik secara langsung dengan penghadap yang datang menghadap kepada notaris atau ketika notaris mendatangi dan berhadapan dengan klien guna kepentingan pembuatan akta. Namun, dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid 19), pertemuan fisik secara langsung tersebut dibatasi guna mencegah penyebaran Covid 19. Pembatasan tersebut tentu bertentangan dengan kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Keadaan ini memberikan hak bagi notaris untuk menjalankan kewenangan lain selain yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam rangka pembuatan akta di tengah masa pandemi Covid 19, salah satunya adalah dengan melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka dari itu, tulisan ini menganalisis mengenai praktik pelaksanaan cyber notary dalam rangkaian pembuatan akta notariil yang dibuat tanpa berhadapan secara fisik saat Pandemi Covid 19. Â Kata kunci : Notaris, Sertifikasi Transaksi Secara Elektronik, Akta Autentik, Jarak Fisik, Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pandemi Covid 19.Â AbstractThe obligation of a notary in the making of an authentic deed is regulated in the Law number 2 of 2014 regarding The Notary Position (â€œUUJNâ€), one of which is the obligation to read the deed before the appearers in the presence of at least two witnesses or four special witnesses and signed at the same time by the appearers, witnesses and the notary. In practice, this obligation is carried out by holding a direct physical contact with the appearers who come before the notary or when the notary comes and deals with the client for the purpose of making the deed. However, with the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) due to the Corona Virus Disease (Covid 19) pandemic, direct physical contacts are limited to prevent the spread of Covid 19. These restrictions are certainly in contrary to the obligation to read and sign the deed as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter (m) of the UUJN. This situation gives the notary the right to exercise other authorities in addition to those regulated by the UUJN in the context of making a deed in the midst of the Covid 19 pandemic, one of which is by certifying transactions which carried out electronically (using cyber notary) as regulated in Article 15 paragraph (3) of UUJN. Therefor this article analyzes the practice of implementing cyber notary in the making of notarial deed which is made without direct physical contact during the Covid 19 Pandemic.Â Keywords: Notary, Cyber Notary, Authentic Deed, Physical Distancing, Restrictions on Public Activities, Covid 19 Pandemic

PERJANJIAN NOMINEE DALAM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA Annisa Maudi Arsela; Febby Mutiara Nelson
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRACTÂ In the use of nominee agreements, it should be strictly regulated and prohibited in land legislation in Indonesia. This is considered to be the spearhead of the protection and legal certainty of land ownership rights. The use of this nominee agreement is considered to have violated the land registration system and the land publication system that has been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, in practice this nominee agreement is deemed to have developed and will continue to develop in people's lives in Indonesia, bearing in mind that in social life there will continue to be interactions and socializing. In this case, this interaction will lead to a collaboration between individuals which will be stated in an agreement that can lead to nominee agreements, especially in the land sector in Indonesia. Given that there is a principle of freedom of contract in the legal system adopted in Indonesia, it is undeniable that in practice in society we can find the development of nominee agreements that will develop and increase in number if there is no regulation regarding this matter which is contained in positive law in effect in Indonesia.Â Key words: Agreement, Nominee, Land.Â ABSTRAKÂ Dalam penggunaan perjanjian nominee seharusnya diatur dan dilarang secara tegas dalam perundang-undangan pertanahan di Indonesia. Hal ini merupakan ujung tombak dari perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah. Penggunaan perjanjian nominee ini dirasa telah menyalahi sistem pendaftaran tanah dan sistem publikasi tanah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam prakteknya perjanjian nominee ini dirasa telah berkembang dan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, mengingat dalam kehidupan bermasyarakat akan terus melakukan interaksi dan bersosialisasi. Dalam hal ini dengan adanya interaksi tersebut akan menimbulkan suatu kerjasama antar individu yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang dapat menimbulkan perjanjian nominee terlebih dalam bidang pertanahan di Indonesia. Mengingat bahwa terdapat asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri dalam praktiknya di masyarakat dapat kita temukan perkembangan perjanjian nominee yang akan semakin berkembang dan semakin banyak apabila tidak ada pengaturan mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.Â Kata kunci: Perjanjian, Nominee, Pertanahan.

PERAN NOTARIS DALAM LEGALITAS PERSEROAN PEMEGANG SAHAM TUNGGAL UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL Riani Talitha Nazhiif Soemadji; Siti Hajati Hoesin; Mohamad Fajri Mekka Putra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Tujuan studi ini ialah untuk mengkaji urgensi peran Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Pemegang Saham Tunggal, pertanggungjawaban hukum Perseroan Pemegang Saham Tunggal dan peran legalitas pemegang saham tunggal sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa akta Notaris dalam pendirian akta Perseroan Pemegang Saham tidak diharuskan menurut Undang-Undang Cipta Kerja namun jika digunakan dapat memperkuat legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal. Status hukum Perseroan Pemegang Saham Tunggal yaitu bertanggungjawab secara terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam perspektif pembangunan ekonomi nasional, perseroan terbatas memiliki peran sebagai stimulus pengusaha dalam memulai bisnis.Â Kata Kunci: Notaris, Akta Notaris, Perseroan Terbatas, Pemegang Saham Tunggal, Pembangunan EkonomiÂ ABSTRACTThis study aims to provide readers with an understanding of the urgency of the Notary role in making deed for single member company, the legal status and the legal responsibility of a legal entity, and the role of single member company as an effort to accelerate national economic development. This study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approach. The results of the study show that a Notary deed in the establishment of a single member company is not required according to Job Creation Law. But can be used to reinforce the legality of a single member company. A single member company has the status of a legal entity and shareholders have limited liability in accordance with limited liability company in general. In the perspective of national economic development, limited liability companies plays an important role as a stimulus for entrepreneurs in starting a business to form the ease of doing business.Â Key Words: Notary, Notary Deed, Limited Liability Company, Sole Shareholder, Economic Development.

SEKOLAH GERAKAN SAYA BERANI SOLUSI PENGHAPUSAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19 Herli Antoni; Hj. Lilik Prihatini; Melisa Berliana
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Â Â Â Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sudah menjadi fenomena yang sering ditemui. Bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, komersial yang menyebabkan cedera menjadi contoh bentuk konkret adanya kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk mengacu dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengutip dari Rape, Abuse Incest National Network contoh perilaku yang termasuk, namun tidak terbatas pada pelecehan seksual salah satunya ialah sentuhan dan kontak fisik yang tidak diinginkan. Sehingga tujuan penelitian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan kepada anak usia dini maupun para orang tua mengenai bahayanya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak usia dini, yang nantinya tentu akan berpengaruh terhadap psikologis sang anak. Metode pelaksanaan kegiatan dengan bertatap muka namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu implikasi dari adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ialah para anak dan orang tua memahami pentingnya upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.Â Kata Kunci: Kekerasan, Pelecehan, Perlindungan AnakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRACTÂ Violence and sexual abuse of children has become a common phenomenon. Forms of physically or emotionally painful treatment, sexual abuse, neglect, commercial harm that causes injury are examples of concrete forms of sexual violence that occur in children. Referring to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, that child protection is all activities to refer to and protect children and their rights so that they live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. Quoting from Rape, Abuse Incest National Network examples of behavior that includes, but is not limited to sexual harassment, one of which is unwanted physical touch and contact. So the purpose of this research to the community is to provide knowledge to early childhood and parents about the dangers of violence and sexual harassment in early childhood, which will certainly affect the child's psychology. The method of carrying out activities is face-to-face but still adheres to health protocols. In addition, the implication of community service activities is that children and parents understand the importance of preventing violence and sexual abuse in children.Â Key words: Violence, Harassment, Child Protection

Page 11 of 36 | Total Record : 354

9 10 11 12 13

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA