Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
50 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
50 Documents
clear
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN BAGI NARAPIDANA ASIMILASI RUMAH DIMASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Mustika Amalia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.027 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.39-45
<![CDATA[Terrorism is included in an extraordinary crime which is very worrying because it threatens the community with various actions that are taken. The existence of deradicalization as a guidance program that changes the radical nature of terrorism convicts makes their hopes for the government in member terrorism crimes. With this de-radicalization program, it is hoped that the terrorists can change and be able to reunite with society. But to make this happen, a comprehensive order is needed for terrorism convicts who have undergone a deradicalization program in order to foster public trust. The method used in this research is a qualitative method by collecting literature or collecting reading material and references related to the subject matter. The results of the research show how the deradicalisation program of terrorism convicts is taking place in order to prepare them to reintegrate into society.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANG USAHA ]]>
<![CDATA[Muhammad Farhan Gayo]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.877 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.245-254
<![CDATA[Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas yang berlaku dalam perjanjian sewa menyewa, yakni kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai Undang-Undang yang mengatur. Namun pada kenyataanya, didapati beberapa fakta hukum bahwa pemilik usaha mengingkari isi perjanjian sewa menyewa ruang usaha, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah tentang bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha dan perlindungan hukum terhadap penyewa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik ruang usaha dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas pacta sunt servanda belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha, hal ini lebih disebabkan karena pemilik ruang usaha mempunyai kedudukan lebih kuat dibandingkan penyewa. Ketentuan hukum perdata hanya memberikan perlindungan hukum berupa hak untuk pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian melalui pengadilan atas tidak dilaksanakannya perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha perlu diatur mengenai sanksi yang tegas bagi pihak yang mengabaikan asas pacta sunt servanda, sehingga penyewa sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya dapat terlindungi haknya.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI KINERJA POS BAPAS TERHADAP PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LAPAS KLAS IIA LABUHAN RUKU ]]>
<![CDATA[Binta Nur 'Izzatie]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.491 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.117-123
<![CDATA[Dibentuknya wilayah kerja pos bapas bertujuan untuk mendekatkan serta memudahkan jangkauan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien pemasyarakatan di wilayah yang sulit dijangkau oleh Balai Pemasyarakatan serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kinerja Pos Bapas dalam melayani Klien Pemasyarakatan serta kendala-kendala yang dialami Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan pembimbingan serta pengawasan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi kinerja Pos Bapas terhadap Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Pos Bapas masih belum berjalan secara optimal karena kurangnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 97/PUU-XIV/2016 ]]>
<![CDATA[Daulat Nathanael Banjarnahor]]>;
<![CDATA[Firinta Togatorop]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.464 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.460-467
<![CDATA[Ideologi dan konstitusi Indonesia telah menjelaskan, mengatur secara jelas dan tegas hak setiap warga negara untuk memilih untuk menganut kepercayaan maupun agama serta hak atas persamaan dan kesetaraan namun jaminan perlindungan untuk menganut suatu kepercayaan atau keyakinan dan hak untuk diperlakukan setara sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 pada tataran implementasinya masih belum dirasakan oleh penghayat kepercayaan. Berdasarkan analisis permasalahan, bahwa efektif atau tidaknya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan parmalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 ditentukan oleh faktor isi dari norma/aturan hukumnya yang mengatur perihal pengosongan kolom agama pada data kependudukan para penganut kepercayaan secara umum dan parmalim merupakan salah satu penganut kepercayaan. Lalu ada faktor penegak hukumnya, yaitu para ASN yang menerapkan UU Adminduk, serta faktor sarana berkaitan dengan SIAK yang hanya mencantumkan 6 agama resmi yang diakui negara, serta terakhir aspek masyarakat dan kebudayaan, yaitu adanya sikap dari sebagian masyarakat beragama resmi dan diakui negara yang tidak mengakui para penganut kepercayaan parmalim dan aliran-aliran kepercayaan lainnya di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELESAIAN MASALAH OVERSTAY TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PINRANG ]]>
<![CDATA[Chaidir Arsyadi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.354 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.82-87
<![CDATA[setiap yang namanya penahanan berarti merampas kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran kehormatan diri pribadi manusia. KUHAP telah menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalkahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan penahanandalam .Pasal 9 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan ICCPR dapat dimaknai bahwa institusi yang berwenang dapat memerintahkan untuk segera mengeluarkan atau membebaskan apabila penahanan seseorang tidak sah secara hokum. Adanya suatu permaslahan mengenai penahanan seseorang keterlambatan ekstrak vonis dan eksekusi putusan oleh Jaksa menjadi penyebab seseorang ditahan melebihi masa penahanan para terdakwa atau terdakwa masih menjalani proses pemeriksaan di pengadilan, proses penuntutan di kejaksaan maupun karena belum keluarnya putusan pengadilan yang lebih tinggi. Banyak factor yang membuat adanya tahanan yang mengalami OVERSTAY dan tentunya menimbuljan dampak yang positif bagi tahanan maupun lembaga menyebabkan perlunya suatu jalan keluar]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGEDAR PRODUK PANGAN IMPOR ILEGAL ]]>
<![CDATA[Rebekka Silawati Hutauruk]]>;
<![CDATA[Sylvana Murni Deborah Hutabarat]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.419 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.367-381
<![CDATA[Sebagai wilayah kepulauan dan kota industri yang berada dalam posisi yang strategis secara geografis dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, potensi penyeludupan makanan impor ilegal semakin besar. Permasalahannya ialah pangan ilegal tersebut tidak memperhatikan ketentuan di Indonesia untuk mengedarkan pangan harus memenuhi syarat dan mendapat izin. Pelaksanaan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku tidak hanya mengakibatkan kekaburan hukum, tetapi juga dapat berdampak kepada konsumen. Tidak bertanggungjawabnya pelaku usaha dalam mengedarkan pangan ilegal memebuat masalah ini semakin menjadi serius. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative dengan pendekatan kasus. Hasil yang ditemukan ialah pelaku usaha tidak menjalankan tanggungjawab usahanya dalam mengedarkan pangan ilegal dengan tidak dilaksanakannya strict liability. Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat produk pangan tanpa izin edar yang dijual. Tidak hanya itu, harus memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK PADA UPT LPKA KELAS I PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Yoga Pratama Fitrianto]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.08 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.8-17
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa itu hakikat anak, perlindungan hukum terhadap anak, dan hak-hak anak selama menjalani masa pidananya di LPKA. Penelitian ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas I Palembang. Walaupun anak sedang menjalani pidana di LPKA akan tetapi anak harus mendapat perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak yang sewajarnya didapatkan oleh anak selama mereka menjalani pidana di LPKA. Sistem Perlindungan hukum bagi anak di LPKA yang termuat dalam UU No. 11 Th. 2012 tentang SPPA, UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang sumber data utamanya di ambil dari obyek secara langsung di daerah peneliti. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Setelah mengetahui hak-hak apa saja yang akan di dapati AndikPas (Anak didik Pemasyarakatan) kemudian pelaksanaan untuk menerapkan hak-hak tersebut. Ada juga hak-hak yang belum terpenuhi karena mengalami kendala atau hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan hak-hak AndikPas tersebut]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA ]]>
<![CDATA[Achmad Firdaus]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.577 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.301-308
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Transnasional dan hambatan beserta upaya nya dalam menangani kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pengumpulan data dari data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan (Library Research) dan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana pencucian uang transnasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya banyak sekali ditemukan hambatan dan kendala yang sulit dalam memberantas kejahatan yang bersifat lintas negara, seperti kurang pemahaman dan koordinasi antara lembaga apparat penegak hukum, penerapan hukum yang masih mengedepankan kepastian hukumnya, dan disharmonisasi UU ditambah dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum mengatur secara rinci terkait pengembalian asset dalam kejahatan tindak pidana.]]>
<![CDATA[UPAYA TERPADU DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN ]]>
<![CDATA[Safran Efendi Pasaribu]]>;
<![CDATA[Effan Zulfiqar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.587 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.%p
<![CDATA[Temuan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kerjasama yaitu melalui perjanjian Momerendum Of Understanding (MoU), mengadakan sosialisasi dan test urine ke seluruh lapisan masyarakat dan pegawai instansi pemerintahan, serta supir angkutan, melakukan bimbingan konseling dan sosial, membentuk Satgas anti narkoba di seluruh desa/kelurahan serta memberikan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada tokoh masyarakat dan agama agar disampaikan kepada masyarakat di seluruh desa/kelurahan. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya personil BNNK dalam melakukan pencegahan, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, masih banyak masyarakat yang takut melaporkan keluarganya yang menggunakan narkoba karena takut dipenjara padahal hanya di rehabilitasi sebelum ada penindakan hukum, peran serta masyarakat dan tokoh agama masih belum dimaksimalkan, kurang optimalnya Satgas anti narkoba di desa/kelurahan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN NORMATIF TERHADAPPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Fajar Padly]]>;
<![CDATA[Anwar Sulaiaman]]>;
<![CDATA[Ridwan Rangkuti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.882 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perusahaan pembiayaan konsumen yang menjaminkan kembali BPKB milik konsumen dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan konsumen. dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban dan sanksi pidana perusahaan pembiayaan konsumen terhadap tindakannya yang menjaminkan kembali BPKB milik konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka (library research), penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan menjaminkan kembali BPKB milik konsumen oleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah dampak dari adanya klausula baku yang mengatur pemberian kuasa kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk menjamin ulangkan BPKB milik konsumen kepihak ketiga. Yang mana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pencamtuman klausula baku semacam itu adalah hal yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 UUPK. Selanjutnya, Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh UUPK telah mengakui bahwa korporasi sebagai subyek tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dalam penanganannya didasarkan pada PERMA No. 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam UUPK berupa pidana denda sebagai pidana tunggal. Sehigga, dalam kasus ini, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikenai hukuman denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).]]>
