Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PENANGANAN OVER KAPASITAS DI DALAM LAPAS ]]>
<![CDATA[Jaka Arief Sugema]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.201-208
<![CDATA[Overcrowded atau yang biasa disebut dengan over kapasitas pada mayoritas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia memerlukan perhatian serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh karena seringkali menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks jika di diamkan terus menerus, contoh masalah yang dapat ditimbulkan antara lain masalah Kesehatan, tidak berjalannya program pembinaan dan yang paling parah adalah kerusuhan didalam Lapas. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh over kapasitas dan solusi untuk mengatasi over kapasitas tersebut. Over kapasitas dapat mengakibatkan proses berjalannya program pembinaan menjadi sulit, rendahnya pemenuhan hak tahanan yang seharusnya di berikan oleh pihak Lapas, petugas yang tidak profesional serta bengkaknya anggaran yang harus diberikan negara untuk membiayai para Narapidana. Untuk menangani over kapasitas di dalam Lapas dibutuhkan kerjasama yang baik antara seluruh instansi penegak hukum. Dibutuhkan perbaikan dalam memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama untuk tindak Pidana ringan agar nantinya tidak dimasukan kedalam Lembaga pemasyarakatan dan dapat di pidana dengan menggunakan hukum acara Pidana biasa. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pembahasan RUU KUHP yang saat ini sedang di bahas oleh DPR dan pemerintah Indonesia. DPR, melalui komisi III dapat memaksimalkan fungsi pengawasan bagi pengamanan di dalam Lapas.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM KEJAHATAN YANG MELIBATKAN HEWAN DALAM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aditya Oktavianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.728-735
<![CDATA[Penggunaan ilmu veterinary forensic (kedokteran hewan forensik) pada praktiknya sering dijadikan ilmu pembantu untuk mengungkap kasus-kasus seperti keracunan terhadap hewan, penganiayaan, dan tindak kejahatan lain. Maka dari itu penulis tertarik membahas koneksi antara kejahatan terhadap hewan dan peranan praktik kedokteran hewan forensik terutama berkenaan dengan kedudukan visum et repertum terhadap hewan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif berupa norma-norma hukum positif di Indonesia sebagai data primer dan kajian kepustakaan dari berbagai sumber sebagai data sekunder. Â Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Dokter Hewan yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 dalam perannya mengungkap kejahatan yang melibatkan hewan terlihat dari fungsi-fungsi yang pada intinya yaitu sebagai pengidentifikasi, pelaksana, dan pengawas dalam aspek kesejahteraan hewan. Dalam mengungkap kasus tindak pidana yang melibatkan hewan seperti penganiayaan hewan, Dokter Hewan yang berwenang dapat mengeluarkan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah di persidangan.]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA ]]>
<![CDATA[Irman Puansah]]>;
<![CDATA[Soritua Ritonga]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.382-392
<![CDATA[Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara seharusnya dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesiensi ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Penggunaan dana desa harus transparan sejak Dana Desa turun, transparan dalam perencanaan pembangunan, transparan dalam proses pelaksanaan dan transparan dalam pelaporan. Transparansi pemerintahan dapat dimaknai sebagai ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengijinkan masyarakat untuk mengawasi pekerjaan internal dan kinerja organisasi pemerintah. Maka dalam hal ini penggunaan dana desa yang transparan harus menyediakan informasi bagaimana proses penggunan dana desa tersebut sejak dana desa diperoleh, direncanakan, digunakan dan dilaporkan serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasinya. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi penggunaan Dana Desa di kecamatan padangsidimpuan tenggara, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM BIMBINGAN KEMANDIRIAN KLIEN ASIMILASI RUMAH DI BAPAS KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA ]]>
<![CDATA[Bayu Anggoro Krisnapati]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>;
<![CDATA[Umar Anwar]]>;
<![CDATA[Budi Priyatmono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1918-1928
<![CDATA[Dampak Covid-19Â terlihat dari tingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin tinggi dan membuat lembaga pemasyarakatan menjadi klaster baru resiko penyebaran virus. Untuk itu, pemerintah menerapkan pemberian kebijakan Asimilasi Rumah, salah satunya di Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara. Salah satu bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang diberikan adalah program kemandirian. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dan kendala yang dihadapi dalam program bimbingan kemandirian klien Asimilasi Rumah di Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus sosial yang mengangkat kasus peran PK dalam program kemandirian di Bapas. Hasil penelitian ditunjukan bahwa program kemandirian berkaitan dengan bimbingan dari PK, pemberian pelatihan dengan kerja sama warga sekitar dan bimbingan baik secara daring dan pelatihan dilakukan rutin di Bapas oleh PK. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala berupa kurangnya pemaksimalan akses internet dan fasilitas teknologi yang tidak mendukung kegiatan sehingga perlu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN YURIDIS DAN EKOLOGI PADA BAPAS KELAS II MATARAM ]]>
<![CDATA[Siti Nurrahmayanti]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>;
<![CDATA[Umar Anwar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1601-1612
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, Pendampingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan kelas II Mataram menggunakan pendekatan normatif yuridis, dan pendekatan ekologi atau ecologycal approach yang diadopsi dari pendekatan psikologis. Pendekatan normatif yuridis menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sedangkan pendekatan ekologi adalah pendekatan yang melihat Anak dari faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini menjelaskan kedua pendekatan tersebut sehingga sistem yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak baik aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam penanganan perkara Anak sehingga mendapatkan keputusan terbaik bagi Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menganalisis terhadap peristiwa yang terjadi sehingga di dapatkan informasi yang relevan dan mendalam memalui wawancara, observasi, dan literatur review ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. ASURANSI JIWARAYA DALAM KERUGIAN NEGARA DAN KERUGIAN PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWASRAYA ]]>
<![CDATA[Andika Kurniadi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3175-3186
<![CDATA[Perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Persoalan pelik kini tengah melilit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam pengelolaan investasi saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode tahun 2008-2018 telah menimbulkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 16.807.283.375.000. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai upaya hukum dan tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian negara dan kerugian pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif guna gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu pemegang polis dapat melakukan upaya hukum litigasi dan non litigasi untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran klaim asuransi, pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dilaksanakan dengan upaya hukum litigasi melalui pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian negara dan kerugian pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu dengan dikenakan sanksi administratif, bagi Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pengurus mempertanggungjawabkan secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadi.]]>
<![CDATA[LAYANAN KUNJUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KLAS IIB BANJARNEGARA ]]>
<![CDATA[Iqbal Agil Wijaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.166-174
<![CDATA[Layanan kunjungan merupakan layanan yang diberikan bagi narapidana dan tahanan untuk memenuhi hak menerima kunjungan yang dijamin negara dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada masa pandemi COVID-19 Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan yang merubah Layanan kunjungan menjadi layanan video call yang tercantum pada Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana layanan kunjungan pada masa pandemi COVID-19 di Rutan Klas II B Banjarnegara serta mengetahui dampak positif dan negatif dari layanan kunjungan dan video call. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pengambilan data dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu Rutan Klas II B Banjanegara telah melaksanakan layanan video call selama pandemi COVID-19. Layanan ini memberikan banyak kemudahan bagi tahanan untuk kebutuhan berkomunikasi dengan keluarga karena penggunaannya yang mudah dan gratis serta tetap menerapkan protokol kesehatan.]]>
<![CDATA[UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI PURWOREJO ]]>
<![CDATA[Haykal Okdi Daffa]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1037-1054
<![CDATA[Tujuan penulisan jurnal ini adalah Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan imenganalisis tentang upaya alternatif penyelesaianisengketa agrarian dalam ipembangunan bendungan bener di purworejo. Penulisan jurnal ini memakai metode yurudis hukum normatif serta dengan memaka pendekatan peraturan undang-undang   yang berlaku (statute approach) serta Pendekatan permasalahan kasus yang terjadi (case approach). Hasil penelitian ini ialah bahwa pada penyelesaian sengketa dalam pembangunan bendungan Bener di Purworejo tidak berjalan lancar dikarenakan adanya benturan-benturan kepentingan antara pihak yang hendak menguasai tanah dan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanah yang juga dipengaruhi oleh peraturan perundangannya dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Seharusnya, Menyelesaikan sengketa pertanahan yang penting adalah pemahaman tentang sumber hukum, asas ketentuan, serta penerapan asas dan ketentuan tersebut dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Keppres 55/1993 tentang pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umurn dan peraturan pelaksanaannya, sifat hakikatnya adalah suatu peraturan intern administratif yang tertuju kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi-instansi yang bertugas membantu dan melayaninya. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP KREDIT MACET PT. BANK ARTOS INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aliza Zahra Salsabila]]>;
<![CDATA[Surahmad Surahmad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.698-705
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara menelaah bahan kepustakaan. Pendekatan masalah dalam penelitian yuridis normatif berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur telah dinyatakan wanprestasi maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak menjual objek Hak Tanggungan untuk mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Fokus masalah dalam hal ini adalah debitur meminjam sertifikat tanah milik orang lain, ketika dilakukan eksekusi Hak Tanggungan muncul upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) karena merasa keberatan dengan adanya penetapan eksekusi lelang yang diajukan oleh kreditur. Namun upaya hukum perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet) tidak dapat diterima oleh hakim karena Para Pelawan ikut menyetujui dan menyepakati perjanjian kredit tersebut yang artinya Akta Perjanjian Kredit tersebut berlaku bagi para pihak yang membuatnya termasuk Para Pelawan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 392/PDT.G/2020/PA.BATG) ]]>
<![CDATA[Diana Kurniawati]]>;
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2184-2191
<![CDATA[Perkawinan adalah kebutuhan hakiki manusia untuk melanjutkan keturunan dan mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup melalui pernikahan yang berlaku yang mana laki-laki dan wanita dipersatukan dengan hormat. Kehadiran anak adalah pemegang hak istimewa orang tua, kehadiran seorang anak haruslah dihargai, dihormati serta diakui atas terpenuhinya hak-haknya serta kepastian status garis keturunan kepada orang tuanya. Pada putusan perkara Nomor 392/PDT.G/2020/PA.BATG di Pengadilan Agama Bantaeng mengenai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan timbul ketika pasangan suami istri memiliki satu anak dan wali nikah yang tidak memenuhi persyaratan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Berlandaskan metode yang diterapkan, hasil penelitian tentang putusan pembatalan perkawinan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya putusan pembatalan perkawinan itu sudah memenuhi ketetapan perundang-undangan yang sah serta status anak dampak dari pembatalan perkawinan tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Berdasarkan KHI Pasal 75 huruf (b) bahwasanya putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya duatu perkawinan tidak bisa memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, sekalipun perkawinan telah batal, status hukum anak tetaplah anak mereka, status anak tetap anak sah, dan tanggung jawab mengasuh anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.]]>
