Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[DAMPAK POSITIF KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Bayu Rizky]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.655-665
<![CDATA[Pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana Nasional bagi Indoneisa, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia melakukan pengeluaran kebijakan untuk melakukan Asimilasi dan Integrasi bagi narapidana untuk mencegah mereka dari penyebaran virus COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitaitf deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dari berbagai sumber buku dan berita. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja dampak posiitif yang terjadi di lingkup pemasyarakatan pasca dikeluarkan nya kebijakan tersebut. Hasil darii penelitian ini ialah bahwa kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah sangat tepat, ini bisa dlihat dari kurangnya angka over crowded yang terjadi di Indonesia, pengehematan anggaran negara yang mencapai angka ratusan milar karena berkurangnya jumlah narapidana didalam lapas, dan juga meningkatnya produktifitas narapidana di dalam Lapas karena kesempatan melakukan pembinaan yang besar, yang berakibat bertambahnya PNBP, tersedianya kebutuhan pokok yang dihasilkan dari kegiatan industri dalam Lapas, dan juga terbantunya ekonomi keluarga narapidana karena premi yang mereka dapatkan dari hasil kerja industri di dalam Lapas.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN BILA TIDAK MENGIKUTI PENGATURAN UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hafizha Hasna Afifah]]>;
<![CDATA[Imam Haryanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.716-727
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait akibat hukum bagi perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Upah ialah imbalan yang berbentuk uang yang diberikan atas kesepakatan atau melalui perjanjian kerja antara buruh atau pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan hak buruh atau pekerja termasuk di dalamnya tunjangan untuk buruh atau pekerja serta keluarganya yang diberikan karena hasil kerjanya oleh pengusaha atau pemberi kerja. Artinya pekerja yang sudah melaksanakan perintah atau pekerjaan yang diberikan maka berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Sedangkan upah minimum merupakan upah bulanan terendah. Maka dari itu pemberian upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa perusahaan atau pemberi kerja akan mendapatkan sanksi atau hukuman apabila tidak memberikan upah sesuai dengan aturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGEDAR PRODUK PANGAN IMPOR ILEGAL ]]>
<![CDATA[Rebekka Silawati Hutauruk]]>;
<![CDATA[Sylvana Murni Deborah Hutabarat]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.367-381
<![CDATA[Sebagai wilayah kepulauan dan kota industri yang berada dalam posisi yang strategis secara geografis dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, potensi penyeludupan makanan impor ilegal semakin besar. Permasalahannya ialah pangan ilegal tersebut tidak memperhatikan ketentuan di Indonesia untuk mengedarkan pangan harus memenuhi syarat dan mendapat izin. Pelaksanaan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku tidak hanya mengakibatkan kekaburan hukum, tetapi juga dapat berdampak kepada konsumen. Tidak bertanggungjawabnya pelaku usaha dalam mengedarkan pangan ilegal memebuat masalah ini semakin menjadi serius. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative dengan pendekatan kasus. Hasil yang ditemukan ialah pelaku usaha tidak menjalankan tanggungjawab usahanya dalam mengedarkan pangan ilegal dengan tidak dilaksanakannya strict liability. Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat produk pangan tanpa izin edar yang dijual. Tidak hanya itu, harus memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT DALAM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA ]]>
<![CDATA[Naufal Daffa Haikal]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1906-1917
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan (lingkungan internal) serta peluang dan ancaman (lingkungan eksternal) serta merumuskan strategi pemenuhan hak-hak tahanan yang tepat melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppotunities, dan Threats) di Rutan Kelas IIB Purbalingga . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan serta internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adalah dengan menggunakan alat analisis SWOT, maka dapat menggunakan alternatif strategi-strategi berikut : Strategi SO : penguatan SDM , penegakkan peraturan , penghormatan Hak Asasi Manusia. Strategi WO : pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas, menambah jumlah petugas pemasyarakatan . Strategi ST : menjamin keamanan tahanan , berintegrasi dengan instansi penegak hukum lainnya. Strategi WT : memperkuat keamanan Rutan , melengkapi segala faktor penunjang,serta penguatan lembaga.Yang mana analisis SWOT ini digunakan guna membantu implementasi pemenuhan hak hak tahanan di Rutan Kelas IIB Purbalingga.]]>
<![CDATA[PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Calvin Anjar Firdaus]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1595-1600
<![CDATA[Penelitian ini didasari dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak dan berkembangnya sistem peradilan pidana di Indonesia. Penanganan masalah anak harus ditangani secara terpisah dari kejahatan orang dewasa. Oleh karena itu, satu hal yang membedakan jalur hukum yang dilalui orang dewasa dan anak adalah keberadaan balai pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjadi lembaga yang membimbing klien untuk dapat berinteraksi kembali dengan seluruh masyarakat Balai pemasyarakatan merupakan lembaga yang berfungsi untuk meberikan bimbingan kepada narapidana, termasuk anak-anak dengan cara memberi segala informasi yang dibutuhkan, memberikan pemahaman dan beberapa fungsi dan tugas lainnya agar anak tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan mampu diterima kembali dilingkungan sekitarnya Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran dan proses yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan dalam menangani anak-anak yang mempunyai masalah dengan hukum dan apakah sudah terlaksana dengan benar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dan tugas balai pemasyarakatan tersbeut belum bisa terlaksana dengan maksimal dan tidak banyak ditemukan perbedaan antara sistem pidana anak-anak dan orang dewasa. Padahal anak-anak memiliki keistimewaaan dalam hukum dan telah banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 473/PDT.G/2019/PN.TNG) ]]>
<![CDATA[Shakilla Vyatri Adjany]]>;
<![CDATA[Sonyendah Retnaningsih]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3165-3174
<![CDATA[Akta merupakan alat bukti yg sempurna kalanya masih ada kesalahan atau kelalaian. Hal itu menarik untuk dikaji mengenai analisis akibat hukum dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu gambaran yang menyeluruh, sistematis dan rinci tentang situasi yang diteliti dari segi hukum dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu survei terhadap bahan pustaka (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer. Akibat hukum terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan tidak ada. Akta notaris yang menjadi bahan sengketa para pihak memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah akta notaris yang tidak memenuhi aspek lahiriah, formal dan materil. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian perdata, administrasi dan pidana dalam perbuatannya.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PENGAMANAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARKATAN KELAS II A YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Prasetiawan Adi Baskoro]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.155-165
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Penggunaan data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi langsung. Hasil penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengamanan di dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peredaran narkotika di Lembaga Kelas IIA Yogyakarta dan kendala pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam lapas dilakukan dengan mekanisme dan sistem pengamanan standar lapas pada umumnya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan yang cukup memadai. Peredaran narkotika di dalam lapas disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan barang dan orang pada saat kunjungan serta adanya pelemparan dari luar lapas. Jenis narkotika yang sering masuk ke dalam lapas adalah shabu dan pil koplo.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Luthfi Ramadhan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1024-1036
<![CDATA[Seiring berkembangnya zaman, banyak ciptaan baru salah satunya yaitu Rokok Elektik. Rokok elektrik menggunakan listrik dari tenaga baterai dan Liquid sebagai cairan untuk menghasilkan uap. Sebenarnya Rokok Elektrik adalah cara untuk mengurangi pemakaian Rokok biasa karena Rokok biasa mengandung nikotin yang tinggi. Akan tetapi, banyak Liquid yang masuk Indonesia tidak sesuai prosedur yang jika di konsumsi lebih bahaya dari rokok biasa. Riset ini memakai filosofi yuridis normatif yang bisa disimpulkan bahwa proteksi hukum pada pelanggan yang berhubungan dengan Rokok Elektrik bisa ditinjau pada Hukum no 8 tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan serta Hukum no 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan. Ada pula yang bertanggung jawab kepada pelanggan yang hadapi kehilangan dampak komsumsi liquid Vape bagus pihak pengedar atau industri yang memproduksi bisa diserahkan ganjaran hukum berbentuk ganjaran administrative berbentuk: peringatan perkataan, peringatan tercatat, pencabutan produk, saran penghentian sedangkan ataupun saran kenaikan pada lembaga terpaut cocok dengan determinasi Peraturan Perundang- undangan. Â ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS INVESTASI ILEGAL PADA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN ]]>
<![CDATA[Mohd Muzakki Adli]]>;
<![CDATA[Iwan Erar Joesoef]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.687-697
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian bagi perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban investasi ilegal pada perusahaan investasi yang tidak memiliki izin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research) dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah penyelesaian bagi perusahaan investasi tentang tata cara mendapatkan perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti halnya UU Administrasi Pemerintahan, UU Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mana mengatur tentang perizinan tersebut. Dengan adanya online system submission membuat perizinan lebih terintegrasi terhadap seluruh layanan perizinan berusaha. Kemudian bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas investasi ilegal dapat dilakukan dengan pengaduan kepada BKPN dan melaporkan ke SWI yang dibentuk oleh OJK, konsumen tersebut juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata kepada perusahaan investasi tersebut dan apabila ditemukan suatu pelanggaran tindak pidana maka dapat diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMENANGKAN PERKARA PADA KASUS TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA ]]>
<![CDATA[Dolf Dominikus Saluling]]>;
<![CDATA[Sri Susyanti Nur]]>;
<![CDATA[Wiwie Haryani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2170-2183
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang memenangkan perkara pada kasus terbitnya sertipikat ganda. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang memenangkan perkara pada kasus terbitnya sertipikat ganda yaitu pihak yang memenangkan perkara dapat mengajukan permohonan eksekusi objek sengketa kepada ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara adalah dengan membatalkan sertipikat yang terbukti cacat administrasi. pemegang sah hak atas tanah harus diberikan perlindungan baik secara preventif yaitu dengan adanya ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara represif, yaitu peran hakim dalam menentukan pemegang sah hak atas tanah dengan adanya sertipikat ganda hak atas tanah.]]>
