cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 171   172   173   174   175 
PENERAPAN SANKSI ADAT DAN HUKUM POSITIF TERKAIT KEJAHATAN KESUSILAAN (STUDI KASUS GAMIA GAMANA DI DESA PAKRAMAN UNDISAN, KELOD, TEMBUKU, BANGLI) Kevin Jordan Arimatea; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2919-2924

Abstract

Penyusunan ini didorong oleh adanya pengulangan pelanggaran gamia gamana di Desa Undisan Kelod Pakraman sehingga menimbulkan ketidakberesan yang memerlukan peninjauan kembali keadaan kota konvensional. Untuk situasi ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pemanfaatan persetujuan baku terkait dengan pelanggaran terhadap gamia gamana konvensional di Desa Undisan Kelod Pakraman dan bagaimana upaya Desa Undisan Kelod Pakraman dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Bertekad untuk mengetahui dan melihat lebih jauh tentang pemanfaatan persetujuan baku terhadap kasus penganiayaan seksual terhadap keturunan Gamia Gamana yang terjadi di Desa Undisan Kelod Pakraman. Penyusunan ini menggunakan strategi eksperimental dengan cara menangani awig-awig dan cara menangani kasus. Pembicaraan tersebut membahas tentang pedoman pelanggaran gamia gamana dan pelaksanaan persetujuan untuk situasi yang terjadi pada Mei 2017 serta upaya yang dilakukan oleh kota-kota konvensional mengenai antisipasi.
PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA API (STUDI KASUS NOMOR, 83/PID.SUS/2018/PN.PSP) Marwan Busyro; Bandaharo Saifuddin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.728-737

Abstract

Crimes without the right to carry and possess a firearm (Case Study Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp). This study authors addressed the problem, namely, how is the judge's consideration in sentencing a criminal offender without the right to carry and possess a firearm based on the District Court's Verdict of Padangsidimpuan No., 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp and how to apply the most punishment sentencing offenders without the right to carry and possess firearms based on the District Court's Verdict of Padangsidimpuan Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp? The research methods that the authors used in the writing of this study are qualitative and normative research that uses skunder data sources and in the form of legislation, as well as the District Court Of Padangsidimpuan Ruling that has the legal power to stick with this research is the research conducted with the results of the author's interview with the respondent and also conducts research on the data and files related to this research by conducting Field Research (Field Research) and Field Research (Field Research).    The Judge's consideration in sentencing the perpetrators of crimes participated in storing the senajata fire and ammunition based on the District Court's Verdict padangsidimpuan Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp where the evidence tools namely witness statements and statements of the defendant accompanied by evidence submitted in the indictment letter by the Public Prosecutor. That the application of punishment against the perpetrator of a crime without the right to carry and possess a firearm based on the District Court's Verdict of Padangsidimpuan Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp is in accordance with what has been applied in the Law where the defendant is sentenced to a criminal conviction against the defendant therefore with a prison sentence of 1 (one) Year because the defendant admitted all his actions in the event of possessing without a license to carry a firearm
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERLINDUNGAN ANAK Moch Fahmi Rifal Marpaung; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.758-766

Abstract

Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita lindungi karena mereka melekat pada harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam arti kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak mendapat perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi serta hak dan kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi terhadap perlakuan anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan anak dan perlindungan anak terlantar . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem masih belum terlaksana dengan baik
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DILUAR PENGADILAN (NON LITIGASI) MELALUI MEDIASI TERHADAP PEMBLOKADEAN BANGUNAN ( Dijalan Kavling Brebes, Ciledug, Kota Tanggerang Banten) Reni Tri Ambarwati; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.417-428

Abstract

Permasalahan tanah saat ini menjadi isu yang sudah menjadi skala prioritas untuk diselesaikan, ketidakmampuan lembaga peradilan untuk menyelesaikan berbagai sengketa bidang pertanahan, membuat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang. Oleh sebab itu diperlukan bentuk lain (sebuah alternatif), untuk mengatasi berbagai sengketa pertahanan di bumi ini. Yaitu dengan penyelesaian diluar pengadilan ( non litigasi), kabupaten ujungberung, daerah Provinsi Bandung. berbagai persoalan khususnya dibidang pertanahan, Ketidak mampuan lembaga Kantor pertanahan Kabupaten, untuk mengatasi dengan segera persoalan tersebut menambah persoalan menjadi semakin sulit. Menggunakan pendekatan Yuridis normatif, pendekatan ini membahas dengan cara mengkaji Undang-undang yang terkait dalam kasus dipenellitian ini. Yang digunakan adalah Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permasalahan bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Ciledug Tanggerang, Banten, dipengaruhi berbagai faktor, karena wilayah ini satu-satunya wilayah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan, pusat pembangunan dan pusat pengembangan ekonomi dan pendidikan, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari, hal ini mengakibatkan permasalahan dibidang pertanahan menjadi eskalasi tinggi. Salah satu bentuk permasalahan yang umumnya terjadi di Kabupaten Cileduk adalah penutupan akses jalan suatu rumah oleh tetangga sendiri, sehingga membuat pemilik rumah menjadi terhambat melakukan aktifitas di luar rumah. Berbagai cara oleh pihak masyarakat untuk mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi, harapan persoalan selesai maka tanah dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Salah satu solusi alternatif untuk menyelsaikan sengketa pertanahan ini dengan melalui Mediasi, yang difasilitasi oleh kantor pertanahan kabupaten, tujuan dari pada penyelesaian melalui Mediasi ini adalah selain permasalahan sengketa pertanahan dapat diselesaikan, disisi lain hal tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan biaya murah, waktu singkat, dengan sebuah syarat bahwa para pihak dalam sengketa pertanahan dapat menerima dengan rasa keadilan.
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAROS Andi Atrianingsi; Andi Muhammad Idul Fitri
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.899-911

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana tingkat kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah,Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi, mengidentifikasi dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka implementasi otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab di Kabupaten Maros. Hasil Penelitian Menunjukkan Data menunjukkan juga bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, karena lebih banyak bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat dibandingkan dengan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah, sehingga memungkinkan terjadinya campur tangan atau pengontrolan yang tinggi oleh pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah dalam realitas hubungan antara pusat dan daerah. Selama periode pengamatan Nampak bahwa rata-rata kontribusi bantuan dan sumbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 82,75 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Maros masih sangat dominan, atau dengan kata lain kemampuan atau kemandirian pemerintah daerah sangat rendah.
PERPANJANGAN ASIMILASI DALAM MENCEGAHAN DAN MENANGGULANGI PENYEBARAN COVID 19 MELALUI PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021 Irwan Arif Rachmanto; Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1637-1645

Abstract

Drastisnya peningkatan kasus covid-19 yang ada di Indonesia bahkan harus diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa dan Bali yang kemudian menjadi sauatu perhatian khusus dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menangani Covid-19 di jajaran Pemasyarakatan. Dengan memahami situasi yang ada dan dirasa perlunya pembaharuan maka munculah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yang Menjelaskan Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dengan adanya peraturan terbaru ini diharapkan menjad jawaban atas permasalahan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada narapidana maupun anak.
KETENTUAN PENGGUNAAN BUKTI TERTULIS DALAM PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NOMOR 33/PDT/2021/PT.MTR Abdul Maula; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Widodo Dwi Putro
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3222-3239

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penggunaan Bukti Tertulis dalam kepemilikan hak atas tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum pada Putusan PT Mataram No. 33/Pdt/2021/Pt.Mtr. Hal ini dikarenakan penggunaan Bukti Tertulis sangatlah penting, sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yaitu Pendekatan Historis, Perundang-undangan, Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan alat bukti berupa: surat/alat bukti tulisan, 8 dari Penggugat dan 15 dari Tergugat VII. Penggunaan Alat Bukti Saksi, 2 saksi dari Penggugat dan 3 Saksi dari Tergugat VII. Bukti Pengakuan bahwa Penggugat (Ahli Waris) mengakui Tanah Obyek Sengketa milik Amaq Dinah yang sah dan Tergugat VII mengakui bahwa Tanah tersebut milik Tergugat VII karena memilki sertifikat dengan alas hak jual beli dari DJM Sembara. Bukti persangkaan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI ikut menempati Tanah Amaq Dinah dengan akad meminjam untuk tinggal, sementara Tergugat VII enggan untuk membangun komunikasi dan mempertanyakan sertifikat yang dimilikinya kepada Penggugat. Tergugat Menyangkal bahwa Tidak ada kewajiban untuk persoalan itu karena tanah itu miliknya didapati dengan sah secara hukum, selalu menerima siapapun yang datang mempertanyakan keberadaannya. Bukti tambahan: pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim PN Mataram dan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Para penggugat.
STRATEGI PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG Khaidir Aziz Sani; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.204-215

Abstract

Penerapan pelayanan terhadap Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sudah dalam melakukan inovasi maupun Tindakan agar dapat mencegah penyebaran virus covid-19. Melihat kondisi seperti ini masih saja melakukan persidangan langsung ini menyebabkan terjadinya penularan virus covid-19. Dan dengan meningkatkan pengawasan maupun pembimbingan dari berbagai pihak untuk meminimalisir adanya penularan virus covid-19 di masyarakat maupun WBP pasca penerapan kebijakan tersebut guna menghadapi keresahan yang ada di masyarakat. Penerapan kebijakan tersebut sudah sangat sesuai dengan kondisi ditengah wabah Covid-19. Melalui pendekatan normatif dan pengkajian terhadap literatur terkait, Penulis ingin menjelaskan penerapan peraturan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
BENTUK PSIKOLOGIS TERHADAP TINDAKAN NARAPIDANA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LP) Harizon Noprizal; Mitro Subroto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1083-1086

Abstract

Bentuk Psikolgis merupakan sebuah aspek psikologis dengan contok factor aksternal yang dapat mempengaruhi sehingga terjadi suatu prilaku yang menyebabkan tindak kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat, banyak terjadi kriminalitas anak maupun remeja yang menyebakan mereka menjadi prilaku yang sangat berbeda dari sebelumnya Bentuk gambaran aspek psikologis yang dapat membuat anak terpengaruh untuk melakukan sebuah tindakan criminal, salah satunya pembunuhan, factor penyebabnya merupakan kecenderungan gangguan serta kecemasan, dan bisa juga mengalami frustasi, tekanan terhadap keluarga atau teman bermainya, dan konfil serta bisa juga factor balas dendam. Salah satunya contohnya frustasi dasarnya yang menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan dan usaha demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengambarkan bagaiamana bentuk psikologi anak dalam melakukan tindakan yang sangat tidak bagus di contoh ini tampa terkeculi adalah dengan melakukan pembunuhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dapat mempengaruhi mereka melakukan pembuhan tersebut antara lain adalah kecemasan, gangguan patologis, frustasi, tekanan, maupun fakto balas dendam. Yang membuat mereka terjerumus ke dalam lapas serta menjadi napidana dimasa umur yang belum cukup.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Boy Syahputra Aldy
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.737-754

Abstract

BUMN bertujuan mencari keuntungan, namun fakta saat menunjukkan bahwa sebagian besar mengalami kerugian. Polemik penegakan hukum korupsi terhadap pengurus dan karyawan BUMN merupakan implikasi dari ambiguitas BUMN itu sendiri. Ini merupakan masalah yang serius, karena berimplikasi yuridis terhadap BUMN dan manajemennya, tetapi juga bagi pihak lain yang memiliki hubungan keperdataan. Untuk itu, dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual, makalah ini akan menganalisis pertanggungjawaban pidana perusahaan pada suatu perusahaan BUMN dalam hal terjadi kerugian negara yang melibatkan manajemen dan pegawai serta penegakan hukum di bidang korupsi. . melibatkan BUMN agar tidak terjadi ambiguitas dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU No. 20 Tahun 2001 telah mengatur pertanggungjawaban pidana perusahaan, sehingga BUMN juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penegak hukum hendaknya tidak berhenti mengusut tuntas perkara hanya sampai pada pengurus BUMN saja, tetapi juga berusaha melihat konstruksi pidana apakah BUMN juga diuntungkan dari perbuatan tersebut. Tentang penegakan hukum terhadap BUMN, selama Pasal 2 huruf g dan huruf i UU No. 17 Tahun 2003 berlaku, maka penegakan hukum terhadap direksi BUMN yang terlibat korupsi tetap dapat dilakukan, sepanjang dapat dibuktikan perbuatannya dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain serta tidak melaksanakan business judgement rule dengan baik.

Page 173 of 177 | Total Record : 1767

 171   172   173   174   175 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue