Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KEBUMEN ]]>
<![CDATA[Imam Yudha Indarto]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.25 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.199-203
<![CDATA[Masalah yang di hadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, Lapas dan Rutan merupakan yang rawan akan masalah ini karena resiko tinggi penularan wabah Covid-19. Kepadatan dalam Lapas dan Rutan dominan melebihi kapasitas yang ada sehingga penyebaran ataupun penularan juga lebih mengancam ratusan hingga ribuan yang terdapat didalam penjara. PBB melalui instruksi pada bulan maret lalu telah memberikan anjuran untuk membebaskan narapidana beresiko rendah. Hingga saat ini per tanggal 25 Mei 2020 kasus terkonfirmasi positif mencapai 23.165 orang dengan 15.870 orang atau 68.5% dari kasus terkonfirmasi berada dalam perawatan, 5.877 orang atau 25.4% dari kasus terkonfirmasi dinyatakan sembuh dan 1.418 orang atau 6.1% dari kasus terkonfirmasi meninggal dunia. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat sebuah kebijakan yaitu mengeluarkan warga binaan pemasyarakatan melalui program Asimilasi dan Integrasi Sosial yang tertuang dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi overkapasitas hunian sehingga physical distancing dapat diterapkan dengan baik di dalam Rutan sehingga dapat melindungi keselamatan para warga binaan pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR USIA SEKOLAH (Studi Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam) ]]>
<![CDATA[Lenny Husna]]>;
<![CDATA[Dedi Epriadi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.356 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.865-870
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34, anak terlantar diasuh oleh negara. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam perjalanannya mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa konsekuensinya adalah pemerintah wajib melakukan segala upaya untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena jumlah anak terlantar semakin meningkat di Kota Batam, perkembangan anak terlantar semakin meningkat, terutama anak terlantar pada usia sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Populasi penelitian adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam beserta tokoh masyarakat, anak terlantar dan masyarakat di Kota Batam. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Hasil penelitian tentang analisis kinerja pemerintah daerah dalam penanganan anak usia sekolah terlantar di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam telah menjalankan kinerjanya dengan melakukan pendataan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar dan menitipkan anak terlantar. anak ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), dan memberikan bantuan sosial anak terlantar.]]>
<![CDATA[FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELARIAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ihsan Nur]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.907 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.194-203
<![CDATA[Berdasarkan data terakhir menunjukan lapas dan rutan di Indonesia masih mengalami overcrowded sebesar 75 dari 106 persen, setelah program asimilasi yang dilaksanakan di tengah pandemic covid 19 saat ini. Dengan kondisi tersebut pada lapas/rutan masih berpotensi mengalami gangguan keamanan dan keteriban. Overcrowded tersebut akan memicu melemahnya pengawasan terhadapat kondisi lingkungan di Lembaga pemasyarakatan dikarenakan jumlah petugas yang lebih sedikit daripada jumlah narapidana yang ada pada lapas. Sehingga akan memudahkan kemungkinan narapidana dapat melarikan diri dari Lapas. Pada penelitian ini akan membahas faktor faktor penyebab terjadinya pelarian narapidana pada Lapas di Indonesia serta upaya untuk menangulangi terjadinya pelarian narapidana. penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metodelogi peneltian empiris dan juga bersifat deskriptif untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjainya pelarian narapidana di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelarian narapidana yakni faktor internal dan eksternal sedangkan upaya untuk menanggulangi terjadinya pelarian adalah upaya pre-emetiv, preventif dan represif.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI JUSTICE COLLABORATOR ]]>
<![CDATA[Muhammad Lutfhi A. Kodir]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.95 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.203-212
<![CDATA[Remisi adalah salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14. Bertutur mengenai peran pemasyarakatan, sangatlah relevan terhadap hak-hak narapidana di Lapas. Dimana hak-hak narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14. Justice collaborator merupakan syarat khusus yang terdapat pada PP No. 99 Tahun 2012 yang ditujukan untuk narapidana yang terkena dampak Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan yang disebabkan oleh sebagian besar kasus Narkotika yang terdampak PP No. 99 Tahun 2012, Dualisme kebijakan yang mengatur tentang Remisi yakni pada Kepres No. 174 Tahun 1999 dan PP No. 99 Tahun 2012 sehingga mempunyai kedudukan manajemen yang sama dalam mengatur pelayanan pemberian remisi. PP No. 99 Tahun 2012, beberapa masalah di Lapas akibat dari PP No. 99 Tahun 2012 yang menimbulkan kerusuhan di Lapas menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan–penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara dan obsevasi; data sekunder terdiri dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis lakukan yakni dengan melakukan reduksi data, kategorisasi, sintesisasi dan penyajian data dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan pada analisis data.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID 19 DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB SALATIGA ]]>
<![CDATA[Candra Christian]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.381 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.124-132
<![CDATA[Penyebaran Virus Covid19 terbilang sangat cepat dan menyebar dimana saja, oleh karena itu Rumah Tahanan juga berpotensi terpapar virus ini. Oleh karena itu diperlukan strategi penyebaran virus dengan melakukan pencegahan dan penanganan sesuai dengan intruksi Ditjenpas dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, yang menjadi dasar pelaksanaan pencegahan virus ini di UPT Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi semua unsur Rutan baik pegawai maupun Warga Binaan Pemasyarakatan]]>
<![CDATA[SIKAP ANTI KORUPSI DITINJAU DARI BUDAYA MALU DAN NILAI AKADEMIS MAHASISWA ]]>
<![CDATA[Netty Kesuma]]>;
<![CDATA[Khairuman Khairuman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.822 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.811-818
<![CDATA[This research aims to find out: (1) the influence of anti-corruption attitudes reviewed from the culture of shame on college students of Adiguna Maritime Polytechnic of Indonesia Medan, (2) the influence of anti-corruption attitudes reviewed from academic values on the cognitive aspects of Adiguna Maritime Polytechnic Indonesia Medan college students, (3) whether anti-corruption attitudes simultaneously have an influence when reviewed from the culture of shame and academic value on the cognitive aspects of Adiguna Maritime Polytechnic Indonesia Medan college students. The sample was taken using proportional random sampling where the sample was determined from the representatives of each class that participated in the Introductory course of Legal Science selected randomly so that the sample number as many as 42 college students. The instruments used in this study are a culture of shame consisting of 20 question items, an anti-corruption stance consisting of 15 questions and an academic value consisting of 20 question items. The entire instrument is validated using the validity of the contents. The data in this study is quantitative and qualitative data. Data analysis techniques for those used in this study used SPSS with the use of chi square tests, multiple regression tests and Anova tests. The results of the study obtained: (1) anti-corruption attitudes have the influence of reviewed from the culture of shame on college students of Adiguna Maritime Polytechnic of Indonesia Medan, (2) anti-corruption attitudes have an influence reviewed from academic values on the cognitive aspects of Adiguna Maritime Polytechnic Indonesia Medan college students. (3) anti-corruption attitudes simultaneously have an influence when reviewed from the culture of shame and academic value on the cognitive aspects of Adiguna Maritime Polytechnic Indonesia Medan college students.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI TAHUNAN PEKERJA WAKTU TERTENTU YANG TIDAK TERPENUHI ]]>
<![CDATA[Nadila Devita]]>;
<![CDATA[Andriyanto Adhi Nugroho]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.568 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.403-416
<![CDATA[Di perusahaan yang memproduksi alat rumah tangga berbahan plastik, hak pekerja waktu tertentu atas cuti tahunan tidak terpenuhi. Cuti tahunan tersebut hanya untuk karyawan tetap sedangkan pekerja waktu tertentu tidak mendapatkan hak cuti tahunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum hak cuti tahunan pekerja waktu tertentu dan penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pekerja jika cuti tahunannya tidak terpenuhi. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendakatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum atas hak cuti tahunan bagi pekerja waktu tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa pekerja waktu tertentu berhak atas cuti tahunan ketika telah bekerja di suatu perusahaan selama 1 tahun berturut-turut, namun jika cuti tahunan tidak diberikan maka salah satu hak pekerja waktu tertentu tidak terpenuhi dan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda serta untuk penyelesaian hukum atas tidak terpenuhinya cuti tahunan, pekerja dapat menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi yaitu ada bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase atau melalui litigasi yaitu melalui pengadilan hubungan industrial.]]>
<![CDATA[PERSEPSI NARAPIDANA TERHADAP LAYANAN WHATSAPP VIDEO CALL SEBAGAI SARANA KUNJUNGAN ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Brilian Jati Waskito]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.728 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.118-125
<![CDATA[Lapas dan Rutan merupakan tempat yang rawan atau memiliki resiko tinggi penularan wabah covid-19. Lembaga Pemasyarakat Kelas IIA Sragen melakukan upaya untuk mengurangi resiko penularan wabah covid-19, untuk sementara mengganti layanan kunjungan dengan layanan kunjungan online melalui Whatsapp Video Call. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Narapidana Terhadap Layanan Whatsapp Video Call Sebagai Sarana Kunjungan Online Ditengah Pandemi Covid-19 khusunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan narapidana sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua narapidnana menyatakan mudah dalam penggunaan aplikasi Whatsapp Video Call, kelebihan layanan kunjungan online melalui whatsapp video call adalah masih bisa berhubungan dengan keluarga ditengah pandemi covid-19 yang terjadi saat ini dan whatsapp video call belum mampu untuk mengatasi kerinduan terhadap keluarga.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN BAGI NARAPIDANA ASIMILASI RUMAH DIMASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Mustika Amalia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.027 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.39-45
<![CDATA[Terrorism is included in an extraordinary crime which is very worrying because it threatens the community with various actions that are taken. The existence of deradicalization as a guidance program that changes the radical nature of terrorism convicts makes their hopes for the government in member terrorism crimes. With this de-radicalization program, it is hoped that the terrorists can change and be able to reunite with society. But to make this happen, a comprehensive order is needed for terrorism convicts who have undergone a deradicalization program in order to foster public trust. The method used in this research is a qualitative method by collecting literature or collecting reading material and references related to the subject matter. The results of the research show how the deradicalisation program of terrorism convicts is taking place in order to prepare them to reintegrate into society.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) ]]>
<![CDATA[Anwar Sulaiman Nasution]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.055 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.748-755
<![CDATA[Research is a study on the legal accountability of the perpetrator of the crime of murder committed by the husband against the wife in the Jurisdiction of padangsidimpuan District Court and the causative factor of the crime of murder committed by a husband against his wife in the jurisdiction of padangsidimpuan District Court. This research formulates the issue of how the legal accountability of the perpetrator of the crime of murder committed by the husband against the wife in the Jurisdiction of padangsidimpuan District Court and whether the cause of the crime of murder committed by a husband against his wife in the jurisdiction of Padangsidimpuan District Court. The research that the authors used in the writing of this study is descriptive research which means Then, through inductive and deductive methods, conducted the results of interviews with authors and speakers, as well as conducted field research (library studies) and library studies (field research) on data and documents related to research. Research. The legal liability imposed on a husband who commits the crime of murder against the wife in the Jurisdiction of Padangsidimpuan District Court is only punishable by the fact that there is no weight with the addition of one-third of the threat of the main punishment and the contributing factor of the crime of murder committed by a husband against his own wife is due to the self-esteem as a husband feels harassed which ultimately leads to the quarrel and persecution that resulted in the death of the wife]]>
