Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[OPTIMALISASI KINERJA POS BAPAS TERHADAP PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LAPAS KLAS IIA LABUHAN RUKU ]]>
<![CDATA[Binta Nur 'Izzatie]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.491 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.117-123
<![CDATA[Dibentuknya wilayah kerja pos bapas bertujuan untuk mendekatkan serta memudahkan jangkauan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien pemasyarakatan di wilayah yang sulit dijangkau oleh Balai Pemasyarakatan serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kinerja Pos Bapas dalam melayani Klien Pemasyarakatan serta kendala-kendala yang dialami Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan pembimbingan serta pengawasan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi kinerja Pos Bapas terhadap Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Pos Bapas masih belum berjalan secara optimal karena kurangnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN PRAPERADILAN BERDASARKAN KUHAP DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Ria Ekawardani]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto Sutiarnoto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.795 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.845-855
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan Praperadilan di dalam KUHAP dan pengaturan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wewenang Praperadilan dalam sejumlah ketentuan KUHAP hanya disediakan oleh Undang-undang untuk menguji “sebagian” kewenangan Penyidik dalam melakukan Penyidikan dan “sebagian” kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian Penyidikan, penutupan perkara demi hukum, dan penghentian penuntutanBerdasarkan Peraturan Praperadilan di dalam KUHAP berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP mempunyai unsur-unsur yang mengatur tentang kewenangan atau objek Praperadilan adalah: 1) kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, Penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 97/PUU-XIV/2016 ]]>
<![CDATA[Daulat Nathanael Banjarnahor]]>;
<![CDATA[Firinta Togatorop]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.464 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.460-467
<![CDATA[Ideologi dan konstitusi Indonesia telah menjelaskan, mengatur secara jelas dan tegas hak setiap warga negara untuk memilih untuk menganut kepercayaan maupun agama serta hak atas persamaan dan kesetaraan namun jaminan perlindungan untuk menganut suatu kepercayaan atau keyakinan dan hak untuk diperlakukan setara sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 pada tataran implementasinya masih belum dirasakan oleh penghayat kepercayaan. Berdasarkan analisis permasalahan, bahwa efektif atau tidaknya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan parmalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 ditentukan oleh faktor isi dari norma/aturan hukumnya yang mengatur perihal pengosongan kolom agama pada data kependudukan para penganut kepercayaan secara umum dan parmalim merupakan salah satu penganut kepercayaan. Lalu ada faktor penegak hukumnya, yaitu para ASN yang menerapkan UU Adminduk, serta faktor sarana berkaitan dengan SIAK yang hanya mencantumkan 6 agama resmi yang diakui negara, serta terakhir aspek masyarakat dan kebudayaan, yaitu adanya sikap dari sebagian masyarakat beragama resmi dan diakui negara yang tidak mengakui para penganut kepercayaan parmalim dan aliran-aliran kepercayaan lainnya di Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMANAN STANDART MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS UNTUK NARAPIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ramadhanu Andika Setyo Arnadwiyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.29 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.167-175
<![CDATA[Pada saat ini, pelanggaran tindak pidana korupsi di negara Indonesia sudah menjadi budaya. Narapidana dengan kasus korupsi di Indonesia pada saat ini akhir Desember 2019 mencapai 4.037 orang, Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi pihak Lapas untuk memberikan pelayanan secara adil dan sesuai dengan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisioner.Ditengah Pandemi Covid-19 bukan hanya pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia yang ditingkatkan, namun kebijakan pengamanan pun juga harus diperhatikan terutama tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terhalang PP 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, harus menerapkan kebijakan pengamanan untuk menghindari pemberontakan, namun kebijakan tersebut harus memperhatikan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisioner sehingga tidak melupakan rasa kemanusiaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELESAIAN MASALAH OVERSTAY TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PINRANG ]]>
<![CDATA[Chaidir Arsyadi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.354 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.82-87
<![CDATA[setiap yang namanya penahanan berarti merampas kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran kehormatan diri pribadi manusia. KUHAP telah menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalkahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan penahanandalam .Pasal 9 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan ICCPR dapat dimaknai bahwa institusi yang berwenang dapat memerintahkan untuk segera mengeluarkan atau membebaskan apabila penahanan seseorang tidak sah secara hokum. Adanya suatu permaslahan mengenai penahanan seseorang keterlambatan ekstrak vonis dan eksekusi putusan oleh Jaksa menjadi penyebab seseorang ditahan melebihi masa penahanan para terdakwa atau terdakwa masih menjalani proses pemeriksaan di pengadilan, proses penuntutan di kejaksaan maupun karena belum keluarnya putusan pengadilan yang lebih tinggi. Banyak factor yang membuat adanya tahanan yang mengalami OVERSTAY dan tentunya menimbuljan dampak yang positif bagi tahanan maupun lembaga menyebabkan perlunya suatu jalan keluar]]>
<![CDATA[PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DAN TAHANAN SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan) ]]>
<![CDATA[Rizki Syahputra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.546 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.768-774
<![CDATA[This article examines health services for prisoners and detainees as a form of fulfilling Human Rights (case study of Class II B Detention Center Bangil Pasuruan). This research is a juridical-empirical legal research with primary data sources through field studies, observations and interviews, and secondary data through literature review in the form of books, prior research, and review of Law No. 32 of 1999 concerning the Rights of Health services for Prisoners. The results of this study indicate that Class II B Detention Center Bangil Pasuruan has not fully implemented the mandate of Law No. 32 of 1999 concerning routine health checks on prisoners and detainees. However, other efforts have been made by cooperating with the Bangil Community Health Center and Pasuruan District Health Office in handling existing health cases.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGEDAR PRODUK PANGAN IMPOR ILEGAL ]]>
<![CDATA[Rebekka Silawati Hutauruk]]>;
<![CDATA[Sylvana Murni Deborah Hutabarat]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.419 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.367-381
<![CDATA[Sebagai wilayah kepulauan dan kota industri yang berada dalam posisi yang strategis secara geografis dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, potensi penyeludupan makanan impor ilegal semakin besar. Permasalahannya ialah pangan ilegal tersebut tidak memperhatikan ketentuan di Indonesia untuk mengedarkan pangan harus memenuhi syarat dan mendapat izin. Pelaksanaan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku tidak hanya mengakibatkan kekaburan hukum, tetapi juga dapat berdampak kepada konsumen. Tidak bertanggungjawabnya pelaku usaha dalam mengedarkan pangan ilegal memebuat masalah ini semakin menjadi serius. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative dengan pendekatan kasus. Hasil yang ditemukan ialah pelaku usaha tidak menjalankan tanggungjawab usahanya dalam mengedarkan pangan ilegal dengan tidak dilaksanakannya strict liability. Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat produk pangan tanpa izin edar yang dijual. Tidak hanya itu, harus memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PENGAMANAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARKATAN KELAS II A YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Prasetiawan Adi Baskoro]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.638 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.155-165
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Penggunaan data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi langsung. Hasil penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengamanan di dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peredaran narkotika di Lembaga Kelas IIA Yogyakarta dan kendala pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam lapas dilakukan dengan mekanisme dan sistem pengamanan standar lapas pada umumnya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan yang cukup memadai. Peredaran narkotika di dalam lapas disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan barang dan orang pada saat kunjungan serta adanya pelemparan dari luar lapas. Jenis narkotika yang sering masuk ke dalam lapas adalah shabu dan pil koplo.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN KLIEN ASIMILASI OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI BAPAS KELAS IIA MAGELANG) ]]>
<![CDATA[Harfa Sina Atmaji]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.369 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.80-89
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanakan pengawasan klien asimilasi dan kendala Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan serta data dari Sistem Data Base Pemasyarakatan. Pengawasan klien yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalani asimilasi pada pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan cara daring (video call,chatting atau video conference) . Selama proses pelaksanaan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan menghadapi beberapa kendala seperti; klien tidak memiliki Handphone atau sarana komunikasi, hilang kontak dengan klien/penjamin karena penerimaan klien dilakukan dengan online serta klien tidak datang langsung ke kantor Balai Pemasyarakaratan dan tidak jarang pula Pembimbing Kemasyarakatan yang mendapatkan bahwa nomor dari klien/penjamin yang diberikan pihak Lapas/Rutan susah ataupun tidak dapat dihubungi, kendala jaringan internet maupun sinyal yang kurang lancar karena kondisi letak tempat tinggal klien terpencil jauh dari jangkauan sinyal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK PADA UPT LPKA KELAS I PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Yoga Pratama Fitrianto]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.08 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.8-17
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa itu hakikat anak, perlindungan hukum terhadap anak, dan hak-hak anak selama menjalani masa pidananya di LPKA. Penelitian ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas I Palembang. Walaupun anak sedang menjalani pidana di LPKA akan tetapi anak harus mendapat perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak yang sewajarnya didapatkan oleh anak selama mereka menjalani pidana di LPKA. Sistem Perlindungan hukum bagi anak di LPKA yang termuat dalam UU No. 11 Th. 2012 tentang SPPA, UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang sumber data utamanya di ambil dari obyek secara langsung di daerah peneliti. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Setelah mengetahui hak-hak apa saja yang akan di dapati AndikPas (Anak didik Pemasyarakatan) kemudian pelaksanaan untuk menerapkan hak-hak tersebut. Ada juga hak-hak yang belum terpenuhi karena mengalami kendala atau hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan hak-hak AndikPas tersebut]]>
