Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Khalda Fadilah]]>;
<![CDATA[Andriyanto Adhi Nugroho]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (677.95 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.334-350
<![CDATA[Fenomena kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia begitu pesat hal ini tentu sangat berdampak negatif terhadap ketenagakerjaan dan melemahnya perekonomian negara Indonesia sehingga menimbulkan implikasi nyata yang harus dihadapi banyak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh di Indonesia secara masal. Pasal 164 dan 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kurang lebih menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami force majeure atau dalam keadaan memaksa. Pada prinsipnya saat terjadi force majeure maka tanggung jawab atas segala ganti rugi dan tuntutan itu akan hilang dan tidak ada pergantian biaya kerugian apabila terjadi suatu keadaan memaksa (force majeure) atau kejadian yang tidak disengaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum tentang Pemutusan Hubungan Kerja bisakah dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kondisi Pandemi Covid-19 yang sudah dikatakan sebagai bencana nasional dan memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif]]>
<![CDATA[STRATEGI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI OVERCROWDING ]]>
<![CDATA[Dion Yoas Sitorus]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.022 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.105-111
<![CDATA[Overcrowding dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya berdampak pada proses pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan secara baik dan dapat berdampak kerusuhan dalam Lapas. Bagaimana strategi yang dilakukan Lapas dalam mengatasi overcrowding sehingga dampak overcrowding dapat teratasi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA ]]>
<![CDATA[Indriyani Aditya Setyaningrum]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.091 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.21-28
<![CDATA[Getting guidance is the right of all clients at Balai Pemayarakatan, including children clients. Parole is granted with various conditions given. These rights are given by considering the needs of prisoners and correctional students (andikpas). After obtaining parole (PB), Leaving Towards Free (CMB) or Conditional Leave (CB), the prisoner's status changes to become adult clients and correctional students turn into child clients, because they are under the guidance of the Community Advisor at the Correctional Center.Definition of Community Guidance Based on Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice Article 1 number 11 and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children Article 1 point 13 explains that Community Guidance is a functional position in community law enforcement who carries out tasks in Correctional Center with duties and functions to carry out litmas (social research), guidance, supervision, and assistance to correctional clients both inside and outside the criminal justice process.The form of guidance provided can include spiritual guidance, attitude education, as well as providing guidance and counseling programs that can be carried out individually or in groups. The form of guidance provided to the Client is based on the present and future problems and needs of the Client, which is harmonized with family life and the community environment.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 MENGENAI TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hashry Arum Melati Putri Sumbodo]]>;
<![CDATA[Heru Suyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.583 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.327-341
<![CDATA[Undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap masih berlaku, akan tetapi sampai sekarang tidak seorangpun dikenakan undang-undang tersebut, dikarenakan delik mengenai suap sudah tergabung dalam undang-undang tindak pidana korupsi no 20 tahun 2001 jaksa penuntut umum lebih memilih menggunakan undang-undang korupsi dari pada suap karena pada undang-undang suap deliknya dianggap memiliki klausul yang sulit dibuktikan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana eksistensi undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap dalam sistem peradilan di Indonesia? dan bagaimana undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap jika dikomparasikan dengan undang-undang no 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, eksistensi pada undang-undang suap kini seakan dilupakan namun masih berlaku hingga kini,baik undang-undang suap dan tindak pidanaa korupsi memiliki peran tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia. Antara kedua undang-undang tersebut memiliki persamaan dan perbedaan satu sama lain yang saling mengikat.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LAPAS X ]]>
<![CDATA[Andika Ihza Mahendra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.393 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.641-654
<![CDATA[Pemenuhan kebutuhan seksual adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi kebutuhan fisologis maupun biologis. Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana negara menerapkan prinsip proporsionalitas dalam rangka pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kehidupan seksual narapidana, mengatasi penyimpangan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh narapidana serta memberi solusi mekanisme upaya pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini didasarkan acuan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjadi bahan rumusan kebijakan pemasyarakatan lebih mengedepankan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanan dan ketertiban sosial masyarakat. Penulisan ini menghasilkan analisa dalam mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual di Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakan Conjugal visit dan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANG USAHA ]]>
<![CDATA[Muhammad Farhan Gayo]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.877 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.245-254
<![CDATA[Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas yang berlaku dalam perjanjian sewa menyewa, yakni kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai Undang-Undang yang mengatur. Namun pada kenyataanya, didapati beberapa fakta hukum bahwa pemilik usaha mengingkari isi perjanjian sewa menyewa ruang usaha, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah tentang bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha dan perlindungan hukum terhadap penyewa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik ruang usaha dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas pacta sunt servanda belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha, hal ini lebih disebabkan karena pemilik ruang usaha mempunyai kedudukan lebih kuat dibandingkan penyewa. Ketentuan hukum perdata hanya memberikan perlindungan hukum berupa hak untuk pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian melalui pengadilan atas tidak dilaksanakannya perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha perlu diatur mengenai sanksi yang tegas bagi pihak yang mengabaikan asas pacta sunt servanda, sehingga penyewa sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya dapat terlindungi haknya.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF DI INDONESIA SEBAGAI SOLUSI OVERCROWDED PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Abdurrahman Abdurrahman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.527 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.11-22
<![CDATA[Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara menghasilkan situasi overcrowded hingga menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan penghuni sebesar 188%. Dalam mencari solusi atas permasalahan overcrowded ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi input narapidana ke Rutan dan Lapas. Pengurangan input ini, dapat dilaksanakan dengan memunculkan kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman. Indonesia sudah mengenal bentuk-bentuk alternatif ini di dalam beberapa peraturan perundang- undangan misalnya: KUHP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Narkotika. Beberapa ketentuan alternatif pemidanaan non pemenjaraan dalam RKUHP adalah pidana pengawasan, pidana kerjasosial, judicial pardon, pidana denda, dan pidana penjara dengan menganggur.]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA DAN SINGAPURA TERHADAP KENAIKAN HARGA YANG TIDAK WAJAR ]]>
<![CDATA[Luh Widya Saraswati]]>;
<![CDATA[Susilowati Suparto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.008 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.245-256
<![CDATA[Munculnya fenomena wabah virus Korona (Covid-19) yang melanda hampir disebagian besar negara di dunia membuat kepanikan tersendiri diantara masyarakat, termasuk Indonesia dan Singapura. Kepanikan tersebut membawa imbas pada kebutuhan guna pencegahan penyebaran virus seperti masker pernapasan. Tingginya animo masyarakat yang membeli masker pernapasan kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah penjual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menerapkan kenaikan harga yang sangat tidak wajar. Masyarakat sebagai konsumen tentu merasa haknya untuk mendapatkan kebutuhan dengan harga yang wajar merasa terlanggar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menganalisa produk hukum yang dianggap relevan baik di Indonesia maupun di Singapura. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI RUTAN KELAS IIB BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Khusain Cahyono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.015 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.247-253
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah tahanan Negara di dalamnya tidak hanya dihuni oleh warga binaan laki-laki tetapi juga ada warga binaan perempuan disana. Warga binaan perempuan idealnya di tempatkan di Lembaga pemasyarakatan perempuan yang mana sudah di desain khusus untuk mengakomodir proses pembinaan warga binaan perempuan. Walaupun warga binaan perempuan di tempatkan di lapas dan rutan laki-laki, pemenuhan hak dan juga jaminan perlindungan harkat dan martabatnya harus tetap di penuhi. Tidak ada yang boleh dikurangi sedikitpun karena hal ini merupakan amanat undang-undang. Rutan Kelas IIB Banyumas merupakan rutan umum atau rutan laki-laki akan tetapi di dalamnya terdapat 17 warga binaan perempuan yang terdiri dari 7 tahanan dan 10 narapidana. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif untuk meneliti bentuk perlindungan harkat dan martabat warga binaan perempuan di Rutan Kelas IIB Banyumas. Dari penelitian ini di dapatkan hasil bahwa Rutan Kelas IIB Banyumas telah memberikan perlindungan harkat dan martabat warga binaan perempuan dengan maksimal. Bentuk perlindungan harkat dan martabat ini berupa pemisahan blok warga binaan perempuan dengan laki-laki, pewajiban penggunaan hijab bagi warga binaan perempuan muslim dan penugasan petugas perempuan untuk kegiatan warga binaan perempuan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAA PROGRAM CRIMINON SEBAGAI REHABILITASI SOSIAL (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA CIREBON) ]]>
<![CDATA[Ryan Wahyu Firmansyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.866 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.508-517
<![CDATA[Penghuni Lembaga pemasyarakatan di Indonesia menurut data Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui Sms Gateway Sisten Data Base Pemasyarakatan pada 2 April 2020 yaitu mencapai 203,748 narapidana, penghuni tersebut di dominasi oleh Tindak kejahatan Narkotika sejumlah 47,054 narapidana, perlunya pemulihan bagi tindak pidana kejahatan narkotika dengan program criminon sebagai rehabilitasi sosial untuk memulihkan sikap perilaku yang positif. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dengan mengambil sumber studi literatur, wawancara dengan instruktur program criminon, serta observasi dalam pelaksanaan program criminon. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan program criminon di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Dril Koanfrontasi dapat menumbuhkan rasa percaya diri, dapat mengendalikan emosi sehingga mempunyai emotional quotient yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pasca Program Criminon petugas keamanan dan ketertiban memonitoring dengan cara merekrut menjadi narapidanan pendamping. Kendala dalam pelaksanaan program tersebut kurang menunjangnya alat tulis, peserta lanjut usia menjadi kendala dalam pelaksanaan.]]>
