Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif) ]]>
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>;
<![CDATA[Tris Widodo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.375 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.30-36
<![CDATA[Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk membahas penyelesaian apabila terjadi tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata. Kemudian tantangan yang dihadapi, apa indikator yang diperlukan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana yang terdapat didalamnya perselisihan perdata. Untuk menjawab tantangan tersebut agar sampai pada tujuan yang diinginkan maka penulis melakukan bedah kasus dengan hasil; Masih banyak laporan pengaduan dari masyarakat terhadap tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata berlanjut ke pengadilan sehingga putusan hakim Ontslag van Rechtsvervolging. Indikator yang diperlukan penyidik sebelum gelar perkara dilakukan untuk menentukan ada tidaknya perbutan pidana atau tidak yaitu a. Dengan melakukan penyitaan terhadap alat bukti dari kedua belah pihak b. Melakukan pengecekan kegiatan atau aktifitas yang menguasai objek sengketa, c. Mencocokan alas hak kedua belah pihak atas objek perkara. d. Dokumentasi tanah sengketa, d. Dokumen-dokumen pendukung lainya dari pelapor dan terlapor. Kesimpulan kebanyakan kasus – kasus yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana. Yang kedua apabila terjadi tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata (Prajudicial Geshill), maka untuk sementara waktu dihentikan/ ditangguhkan penyidikannya oleh penyidik dengan menyarankan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan gugatan perdata.Kata Kunci : Penyelesaian- Tindak Pidana- Terdapat Perselisihan Perdata]]>
<![CDATA[PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HAK TAS TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Ridwan Rangkuti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.534 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.302-316
<![CDATA[The purpose of this study is to find out how the process of resolving disputes over land rights through mediation and what are the obstacles to the process of resolving disputes over land rights through mediation at the Padangsidimpuan City Land Office. From the results of the research and discussion, it can be concluded that the procedures or procedures for resolving disputes conducted by the Land Office include stages (1) pre-mediation, (2) mediation. In resolving disputes over land rights at the Padangsidimpuan City Land Office, there are several obstacles, namely (1) the existence of obstacles from the disputing parties such as the absence of parties to fulfill the invitation to mediate (2) there is no good intention from each party (3) differences in ability and education among the parties (4) rules deemed to slow down the dispute resolution process (5) complainants often do not know the requirements and procedures for dispute resolution at the Padangsidimpuan City Land Office.Keywords: Process of Dispute Resolution, Mediation, Land Office.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP ANAK RESIDIVIS BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 (STUDY KASUS DI LPKA KELAS II JAKARTA) ]]>
<![CDATA[Melisa Yunita]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.769 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.201-210
<![CDATA[Anak memiliki peran dalam kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dimulai tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Undang-Undang tersebut mengatakan anak yang telah berbuat tindak pidana diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada kenyataannya masih banyak anak yang mengulangi perbuatan tindak pidana (Residivis) setelah mereka bebas dari LPKA. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA dan apa saja penghambat pelaksanaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan, menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa LPKA Kelas II Jakarta melaksanakan pembinaan kepribadian kepada anak dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan pembinaan terhadap anak residivis dengan anak non residivis. Hal ini disebabkan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Kualitas Layanan Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas IIa Pamekasan ]]>
<![CDATA[Abdurrahman Faizal Bahari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.01 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.84-102
<![CDATA[Kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan sudah diterapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty beserta indikatornya. Pelayanan yang sudah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan berlum berjalan sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan, masih terdapat beberapa kendala yang harus di benahi kembali dan di tingkatkan lagi, seperti sarana dan prasaerana, anggaran, dan lain – lain . Faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan di Lapas Narkotik Kelas IIA Pamekasan adalah kurangnya sarana dan prasarana, dan Sumber daya manusia. Sedangkan faktor yang mendukung pelaksanaan layanan berupa semangat dari petugas pemasyarakatan yang saling mendukung satu sama lain, mengadakan rapat semacam koordinasi serta evaluasi setiap bulannya, kemudian memberikan penanaman kesadaran melakukan pelayanan yang di berikan kepada narapidana.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN NARAPIDANA PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN - TANTANGAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA ]]>
<![CDATA[Fariha Suci Rahmasari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.165 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.368-379
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan narapidana pembebasan bersyarat oleh Pembimbing Kemayarakatan. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan di dukung oleh studi literatur. Seorang narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat perlu diawasi untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam kontrak bimbingan yang telah disepakati oleh klien dan pembimbing kemasyarakatan di awal masa pembimbingan. Pembimbing Kemayarakatan sebagai pejabat penegak hukum bertugas untuk melakukan pengawasan tersebut. Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan terkait latar belakang dan kompetensi petugas, tingginya beban kerja, serta koordinasi antara pembimbing kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat sangat mendukung kerberhasilan pencapaian tujuan program karena pembebasan bersyarat dilaksanakan di dalam masyarakat. Analisis kebutuhan pembimbing kemasyarakatan juga diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan profesionalisme petugas.]]>
<![CDATA[MASA PENGENALAN LINGKUNGAN DAN PENYESUAIAN DIRI TAHANAN BARU DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Aldi Prawiratama]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.894 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.267-268
<![CDATA[Seseorang yang memasuki fase baru dalam hidup untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya mengharuskan individu menjalani hukuman pidana dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Perlu penyesuaian diri para tahanan baru dalam menjalani kehidupannya didalam Rutan maupun Lapas, maka pihak Rutan mauapun Lapas memberikan program admisi orientasi sebagai pengenalan lingkungan kepada tahanan yang baru masuk untuk pertama kalinya. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian untuk menggambarkan proses/peristiwa yang sedang berlangsung kemudian dianalisa dan disimpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pengaruh penahanan terhadap tahanan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama tahap mapenaling terhadap penyesuaian diri tahanan baru.]]>
<![CDATA[Implementasi Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ]]>
<![CDATA[Fauzi Sahar Ramadhan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.602 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.157-165
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan utama yaitu yuridis normatif (legal Research) dan yuridis empiris sebagai penunjang pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep restorative justice telah dilaksanakan oleh para penegak hukum meskipun banyak kekurangan, tetapi tidak mengurangi pelaksanaan demi kepentingan anak berhadapan hukum.]]>
<![CDATA[PERAN KESATUAN PENGAMANAN LAPAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Aldo Pratama]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.089 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.420-433
<![CDATA[Abstrak - Selama 3 tahun terakhir pelaku tindak pidana khusus narkoba terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mulai tahun 2017 sampai tahun 2020, narapidana tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan saat ini terhitung kurang lebih sebanyak 130 .000 orang (Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan). Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut berdampak pula pada peningkatan permintaan dan penawaran terhadap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal tersebut diperkuat pula dengan maraknya pemberitaaan mengenai kasus percobaan penyelundupan narkoba di Lapas oleh pengunjung. Oleh karena itu, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) sebagai bidang yang paling berwenang dan bertanggung jawab terhadap keamanan di dalam Lapas, harus berperan aktif dan memanagemen pengamanan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyelundupan narkoba. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan bahan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, dan diperkuat pula dengan bahan data sekunder yang diperoleh dari artikel dan buku (studi literatur). ]]>
<![CDATA[Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Dalam Penyeleisaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ]]>
<![CDATA[Anwar Sulaiman Nasution]]>;
<![CDATA[Muhammad Faisal]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.622 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.37-45
<![CDATA[Dalam Falsafah bangsa telah diketahui masyarakat Indonesia memiliki suatu budaya yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dalam hal ini telah disinggung dalam suatu pondasi bangsa yaitu Pancasila. Dalam butir 4 dikatakan bahwa” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang ada dalam poin 4 (empat) tersebut menunjukkan setiap persoalan yang dihadapi seyogiyanya diselesaikan melalui cara-cara yang mengedepankan harmonisasi. Kompleksitas kehidupan yang penuh dengan dinamika, sering membuat masyarakat menghadapi suatu persoalan. Persoalan yang timbul antara Idividu dengan individu lain, Individu dengan Kelompok, kelompok dengan kelompok yang dikhawatirkan akan mengancam disintegrasi bangsa. Persoalan yang dihadapi sering terjadi berkaitan dengan sengketa perdata, sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui proses peradilanMahalnya biaya , lamanya proses penyelesaian dan hubungan yang semakin tidak baik antara para pihak telah menjadi masalah tersendiri dalam penyelesaian sengketa melalui proses ligitasi. Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa culture masyarakat Indonesia pada dasarnya selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa. Keuntungan ketika setiap persoalan diselesaiakan melalui perdamaian adalah terjaganya harmonisasi dikalangan masyarakat dan penyelesaiannya lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2008 merupakan suatu penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator. Instrumen ini muncul dikarenakan persoalan-persoalan yang timbul di Pengadilan, seperti kritikan atas kondisi peradilan dan persoalan internal yakni semakin menumpuknya perkara yang masuk ke pengadilan.Kata Kunci : Efektifitas, Mahkamah Agung Sengketa Perdata]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM PERKAWINAN ADAT JAWA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Dewi Robiyanti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.364 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.317-323
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum Perkawinan Adat Jawa dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jenis penelitian penelitian ini didasarkan pada penelitian pustaka juga data empiris. Alat pengumpulan data pustaka dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan data empiris dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sangat erat hubungan hukum perkawinan adat Jawa dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibuktikan dengan tujuan perkawinan adalah bahagia dan kekal suatu perkawinan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga ditentukan bahwa tujuan perkawinan itu adalah bahagia dan kekal dalam suatu perkawinan, dengan demikian jelas dan terang hubungan hukum perkawinan adat Jawa sama dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diperinci lagi bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan erat sekali dengan kerohanian, dengan demikian perkawinan pertama sekali dibekali dengan pendidikan rohani]]>
