cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 84   85   86   87   88 
Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Sampah DiKabupaten Flores Timur Sumanti, Genoveva; Lobo, Ferdinandus; Bani, Delfiana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.334-339

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi Naskah Akademik sebagai bagian penting di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Flores Timur. Mempergunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengaplikasikan metode analisis perundang-undangan dan konseptual. Naskah Akademik, dalam konteks pembentukan peraturan, berperan sebagai dokumen awal yang menjadi landasan penyusunan rancangan undang-undang dan peraturan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengakomodasi serta menginstitusionalisasi kondisi sosial dan peristiwa tertentu dalam masyarakat ke dalam sistem hukum formal yang berlaku.
KESETARAAN KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HAL PEWARISAN ADAT BALI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS PATRILINEAL BALI Julianto, Aldi; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.219-228

Abstract

Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali bahwa ada kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS BANK MANDIRI BANJARMASIN) Raharyanti, Meinda Berliana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.140-145

Abstract

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak dikategorikan dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Sedangkan terdapat fenomena Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaminan Kredit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak dapat dilakukan eksekusi guna pelunasan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan konsep jaminan yang bertujuan memberikan kepastian kepada kreditur. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kriteria lembaga jaminan manapun, sehingga tidak ada regulasi yang dapat melindungi kreditur. memberikan peringatan jatuh tempo pembayaran tagihan kredit secara terus menerus.Kata kunci: Jaminan, Kredit Bank, Surat Keputusan 
Analisis Kebijakan Hukum terhadap Penggunaan Data Pribadi dalam Era Digital di Indonesia Yulianingsih, Sri
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.439-446

Abstract

Era digital telah membawa dampak yang signifikan pada penggunaan data pribadi, sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, pengaturan penggunaan data pribadi telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan dan ketidakjelasan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terkait penggunaan data pribadi di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hak-hak privasi individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada masih belum efektif dalam melindungi hak-hak privasi individu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa perubahan kebijakan hukum untuk meningkatkan perlindungan hak-hak privasi individu, seperti memperluas definisi data pribadi, meningkatkan transparansi dalam penggunaan data pribadi, dan meningkatkan sanksi terhadap pelanggaran privasi. 
Kajian Dampak Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Mixue di Kabupaten Karawang Bernaldo, Berlyn
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.55-65

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana implementasi merek Mixue dapat meningkatkan pendapatan suatu usaha, dengan fokus khusus pada pengaruh langsung merek Mixue terhadap minat beli konsumen. Rumusan masalah utama mencakup strategi penerapan merek dalam meningkatkan kinerja bisnis dan dampaknya terhadap perilaku konsumen, terutama dalam membentuk minat beli. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara strategi merek dan pertumbuhan pendapatan melalui analisis pengaruhnya terhadap minat beli konsumen.  
Analisis Pelayanan Penggantian Plat Nomor 5 Tahun di Samsat Manyar Kota Surabaya fitriana, nurkhairin dwi; Wahyudi, Kalvin Edo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.372-379

Abstract

Salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah administrasi kendaraan bermotor. Adapun pelayanan dalam administrasi kendaraan bermotor yang dipadati adalah penggantian plat nomor 5 tahun. Samsat menjadi salah satu bagian dari pelayanan publik yang bertugas dan bertanggung jawab atas segala kepengurusan administrasi kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan penggantian plat nomor 5 tahun di Samsat Manyar Kota Surabaya. Peneliti menggunakan metode metode penelitian pendekatan kualitatif dan metode dekriptif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan observasi secara langsung di lapangan. Peneliti menggunakan analisis dengan teori dimensi-dimensi pelayanan, yang dimana teori tersebut dianalisis untuk mengetahui apakah pelayanan yang dilakukan oleh Samsat Manyar sudah berjalan dengan baik atau tidak. Secara keseluruhan pelayanan oleh Samsat Manyar sudah dilaksanakan dengan baik dan harus tetap dipertahankan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk bisa memberikan dampak positif serta efektif untuk kedepannya.
Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Timur) Majidah, Sanyyah Majidah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.270-278

Abstract

This study aims to analyze the application of democratic principles in the 2024 East Lampung Regency Regional Head Election (Pilkada), where the main problem faced is how the principles of openness, transparency, justice, public participation, and political competition can be applied effectively in the Pilkada process. The study uses a qualitative approach with literature study methods and direct observation of the Pilkada stages. The results of the study show that the East Lampung Regency KPU is trying to apply the principle of openness by extending the candidate registration period, and ensuring justice and equality by providing opportunities for document improvement for all candidate pairs. The principle of public participation is reflected in the increase in the number of candidates who give the public a choice, and healthy political competition is formed through the existence of two candidate pairs representing different aspirations. However, several obstacles, such as technical constraints in the Nomination Information System (SILON) and resource inequality between candidates, are still challenges in the implementation of democracy to ensure a fairer and more representative Pilkada for all candidates and the community
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM AKIBAT PUTUSAN PEMBATALAN AKTA PEMINDAHAN SAHAM OLEH PENGADILAN Elvaretta, Alysia; Afriana, Anita; Faisal, Pupung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.183-187

Abstract

Terdapat pemindahan hak atas saham yang terjadi akibat putusan pembatalan akta pemindahan saham oleh pengadilan dan tidak diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini meneliti bagaimana kedudukan hukum kepemilikan saham yang telah dibatalkan akta pemindahan sahamnya oleh pengadilan dan kepastian hukum terhadap pihak yang telah dinyatakan sah oleh pengadilan  yang tidak dilakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pihak yang telah dibatalkan akta pemindahan hak atas sahamnya oleh pengadilan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemilik saham dalam perseroan terbatas tersebut dan pihak yang telah dinyatakan sah dapat menjalankan hak-haknya dengan syarat memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam UUPT. Diperlukan pencatatan nama pemegang saham yang telah dinyatakan sah dalam daftar perseroan.
Perlindungan Konsumen dan Pentingnya Asuransi dalam Perusahaan Jasa Pengangkutan Laut Aldiansyah, Virdan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.103-113

Abstract

Perlindungan Konsumen dalam jasa pengangkutan laut merupakan hal yang penting. Selain mengandalkan perlindungan konsumen, asuransi dalam pengangkutan laut juga menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk melimpahkan suatu risiko pengangkutan melalui jalur laut dari tertanggung kepada penanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yakni perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Dalam pengangkutan laut, asuransi sangatlah penting bagi pihak perusahaan pengangkutan sebagai pengalihan risiko dan ganti rugi atas kerugian laut yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga selama proses pengangkutan. Dalam asuransi terdapat beberapa unsur penting, salah satunya adalah polis asuransi. Ketentuan mengenai syarat yang harus termuat di dalam polis asuransi secara umum terdapat di dalam pasal 256 dan pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
EVALUASI PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES HUKUM PIDANA: STUDI KASUS TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA RINGGI, DEPPA; Saputra, Ricky Dedi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.418-425

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang harus dilindungi dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses hukum pidana. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan ada pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, seperti penyiksaan, penangkapan sewenang- wenang, dan kriminalisasi yang merugikan tersangka.Faktor-faktor  yang  menyebabkan  penyalahgunaan  kewenangan  oleh aparat  termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparat, serta adanya tekanan eksternal. Dampak dari pelanggaran HAM ini mencakup hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang mengarah pada krisis legitimasi negara. Untuk itu, lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan, reformasi sistem hukum, peningkatan pendidikan HAM bagi aparat dan masyarakat, serta peran aktif lembaga pengawas dalam melindungi HAM dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Page 86 of 96 | Total Record : 955

 84   85   86   87   88 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue