cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 83   84   85   86   87 
KEABSAHAN PENERAPAN ZAKAT BAGI PROFESI NOTARIS MUSLIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUKUM ISLAM Dwinanda, Mutiara; ., Djanuardi; Lita, Helza Nova
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.211-218

Abstract

Rukun Islam merupakan hal dasar yang diajarkan dalam Islam yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat. Di Indonesia belum ada aturan yang mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat. Mengenai zakat juga diatur dalam Al-Qur’an serta hadist Rasulullah SAW. Di Indonesia entang zakat ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Keabsahan zakat profesi notaris muslim terletak pada kewajiban untuk menunaikan zakat. Dengan adanya regulasi atau landasan hukum zakat profesi di Indonesia maka Indonesia mengakui kewajiban zakat profesi tersebut. Cara perhitungan zakat profesi notaris ini dapat dihitung dalam waktu 1 tahun atau perbulan. Notaris dengan penghasilan yang tidak menetap atau menentu dapat membayar zakat hanya ketika penghasilan mencapai angka nishab yaitu 85gram emas.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas Anisa Bagusti, Tiara
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.131-139

Abstract

Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat menimpa siapa saja, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan yang mengakibatkan penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual. Artikel ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual pada penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan perlindungan hukum yang komprehensif dan dukungan yang memadai, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih aman dan inklusif bagi penyandang disabilitas, serta mengurangi risiko kekerasan seksual terhadap mereka.
Optimalisasi Standar Bantuan Hukum bagi Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk Mewujudkan Akses Keadilan Jusuf, Dhea Ananda Judiah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.432-438

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis optimalisasi standar bantuan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai upaya mewujudkan akses keadilan yang lebih adil dan merata. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kesenjangan antara regulasi dan kenyataan, terbatasnya jumlah pengacara berkualitas, serta distribusi bantuan hukum yang tidak merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan bantuan hukum sudah ada, implementasi yang tidak optimal menyebabkan akses hukum bagi tersangka khususnya dari kalangan miskin. Beberapa faktor yang menghambat antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya pengacara yang terlatih di daerah tertentu, dan prosedur yang berbelit-belit. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan anggaran untuk lembaga bantuan hukum, pelatihan bagi pengacara, desentralisasi layanan, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses administrasi.
Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Begal Payudara Aziz, Ziyad Addaruquthni Miftah; Priyana, Puti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.47-54

Abstract

Begal Payudara merupakan realitas yang terjadi di masyarakat dan masuk dalam Tindak pidana Kekerasan seksual hal inI merugikan korban secara fisik maupun psikis. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Yuridis-normatif berarti meletakkan UU Nomor 12 Tahun 2022 sebagai acuan dalam perlindungan dan perlakuan hukum sesuai sanksi yang diterima pelaku. Beberapa waktu lalu Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dengan berlakunya Undang-undang ini maka para pelaku dapat dijerat pasal 6 poin a dan b yaitu hukuman 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Analisis Prosedur Pembuatan Undangan Masyarakat Digital pada Kegiatan Peringatan Hari Besar Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Astriani, Pina
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.364-371

Abstract

Berdasarkan landasan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana pemerintahan melakukan sebuah upaya untuk mengatur sektor pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, mengidentifikasi tahapan perencanaan, hingga evaluasi dalam pembuatan undangan digital.Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan laman vendor dan website resmi dapat mempercepat dalam proses pendistribusian undangan, meningkatkan akurasi data serta memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses dengan teknologi dan kurangnya pemerataan masyarakat yang berkontribusi karena kurangnya pemahaman terkait transformasi digital masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Analisis ini menggunakan teori Mulyadi yang mengidetifikasikan lima indikator karakteristik dalam prosedur. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan penerapan undangan digital berbasis laman vendor dan website resmi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar secara signifikan. 
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH ORANG TERDEKAT (Studi Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Tjk) Ayyasy, Rafly Rafly
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.262-269

Abstract

Tindak pidana kejahatan pencurian oleh orang yang terdekat memiliki permasalahan yang cukup rumit antara pelaku dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelaku sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan ekonomi atau ketidakstabilan emosional, serta aksesibilitas terhadap barang milik korban. Dampak pencurian tidak hanya dirasakan secara materi, tetapi juga sosial dan psikologis, terutama dengan rusaknya kepercayaan antara pelaku dan korban. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menganalisis aspek hukum pencurian dengan pemberatan oleh orang terdekat, berdasarkan KUHP dan literatur hukum. Pendekatan ini mengeksplorasi doktrin, yurisprudensi, serta implementasi hukum, guna menilai perlindungan korban serta pencegahan kejahatan serupa di masa depan.Tujuan Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai implikasi sosial dan psikologis tindak pidana pencurian oleh orang terdekat, serta menawarkan rekomendasi bagi para praktisi hukum dan mediator untuk menangani kasus serupa secara efektif.
TANGGUNG JAWAB CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) TERKAIT AKTA HIBAH YANG DIBATALKAN KARENA MENGANDUNG CACAT HUKUM DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN PERATURAN JABATAN PEMBUAT AKTA TANAH Qarani, Meta Tarisha; Afriana, Anita; Nurhayati, Elis
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.171-182

Abstract

Tanggung jawab Camat selaku PPATS dalam pembatalan Akta Hibah yang dibuatnya karena mengandung cacat hukum sehingga tidak terpenuhi nya asas kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah melalui Hibah. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Bahwa akibat hukum terhadap kedudukan akta hibah yang dibuat oleh camat selaku PPATS yang mengandung cacat hukum adalah tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat karena melanggar syarat sahnya perjanjian baik secara subjektif yang menyebabkan akta dapat dibatalkan maupun syarat objektif yang berakibat akta batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. PPATS dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta hibah yang cacat hukum dikarenakan kelalaian, ketidakcermatan, maupun kesalahan, terhadap objek tanah yang dialihkan melalui hibah berdasarkan Peraturan Jabatan PPAT adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.
PEMBERIAN UANG PESANGON TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN Imam Saputro, Dimas; Arafat, M Rusli
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.92-102

Abstract

Ketika terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) banyak pekerja yang menuntut haknya. Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Berdasarkan Undang-Undang itu pula banyak dari pengusaha yang merasa keberatan untuk memberikan uang pesangon karena dirasa cukup memberatkan. Karena bagi pengusaha uang pesangon adalah biaya (cost) yang harus dikeluarkan, sedangkan bagi pekerja uang pesangon adalah sarana atau alat untuk memenuhi kehidupan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya selama menganggur setelah terkena PHK. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Data penelitan ini adalah bahan pustaka yang membahas mengenai kewajiban memberikan uang pesangon sebagai akibat PHK, dengan bahan sumber primer yaitu Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, digunakan untuk membahas secara normatif tentang kewajiban membayar uang pesangon sebagai akibat PHK. Sedangkan sumber sekundernya, buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.
PERLINDUNGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP TANAH BERSERTIPIKAT YANG DI ATASNYA BERDIRI BANGUNAN MILIK PIHAK LAIN Sitanggang, Hermanto; Franciska, Wira; Hakim, Nur
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.408-417

Abstract

Pendaftaran tanah memudahkan pemegang hak atas tanah dengan mudah membuktikan hak kepemilikan atas tanahnya. Meskipun administrasi hak atas tanah sudah baik, masih ditemukan beberapa permasalahan. Penggugat dalam amar putusan Nomor: 255/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst menggugat Tergugat karena menguasai tanah milik Penggugat dengan cara mendirikan dan menduduki tanah milik Penggugat tersebut tanpa izin dari Penggugat. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum yang menyebabkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 255/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang sudah mempunyai kekutatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap putusan tersebut pun bangunan masih berdiri diatas tanah bersertipikat milik pihak lain tersebut. 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penurunan Kualitas Air Bersih di Perumdam Tirta Tarum Karawang Winata, Aria; Apriani, Rani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.9-17

Abstract

Konsumen berhak untuk mendapatkan air bersih yang aman dan layak konsumsi, tetapi pada kenyataannya seringkali masyarakat dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Perlu adanya tanggung jawab dari pihak penyedia air bersih untuk menanggulangi kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perumdam Tirta Tarum atas penurunan kualitas air bersih dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Perumdam Tirta Tarum atas penurunan kualitas air bersih. Penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen, ketika terdapat konsumen yang merasa dirugikan haknya sebagai dampak dari membeli, menggunakan, memanfaatkan barang atau jasa yang didistribusikan serta diperdagangkannya.

Page 85 of 96 | Total Record : 955

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue