Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[DILEMATISASI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PATEN FARMASI DAN VAKSIN SELAMA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ilham Kurniawan Abdullah]]>;
<![CDATA[Happy Yulia Anggraeni]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.320-327
<![CDATA[Pandemi Covid 19 telah menunjukkan hambatan serius terhadap ketersediaan dan akses terhadap vaksin bagi banyak negara berkembang. Salah satu kendalanya adalah menyoal paten pada bidang farmasi seperti membatasi kapabilitas peraturan kekayaan intelektual yang dibuat oleh World Trade Organization (WTO) dan perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) telah secara nyata tidak adil bagi negara-negara berkembang, lebih lanjut juga dianggap sebagai masalah dalam keadilan global. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi aturan guna mereformasi hukum kekayaan intelektual mengingat masalah yang telah terjadi seperti terkait dengan pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seyogyanya kepentingan orang-orang di seluruh dunia wajib menjadi landasan dalam pemerataan akses terhadap vaksin, sehingga mempersiapkan prosedur etis pengecualian atas paten sangat dibutuhkan.]]>
<![CDATA[Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi ]]>
<![CDATA[Miftachul Mujadi]]>;
<![CDATA[Sri Astutik]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.500-507
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi Hakim. Seorang hakim merupakan wakil tuhan di bumi. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kekuasaan dalam memutus sebuah perkara. Oleh sebab itu kekuasaan yang dimiliki oleh hakim hendaknya dapat dipergunakan untuk memberikan keputusan yang adil sesuai dengan norma-norma kode etik profesi. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak hakim yang memanfaatkan kekuasaan jabatan tersebut untuk menerima suap. Studi ini menggunakan penelitian normatif yakni dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan seorang hakim dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi ringan, sedang dan sesuai dengan tingkat besar dan kecil pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Hakim.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS LEMBAGA PENJAMIN INVESTASI DALAM PENINGKATAN PENANAMAN MODAL ASING ]]>
<![CDATA[Jo Timothy Ziv]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.476-488
<![CDATA[Melalui Omnibus Law, lahirnya Lembaga Penjamin Investasi yang diharapkan bisa menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan investasi di Indonesia. Lembaga mempunyai wewenang mengatur keuangan di investasi melakukan terobosan agar menarik para penanam modal, tetapi banyak kondisi yang menjadi masalah untuk penanganan masalah ini sistem politik, kepastian hukum, kestabilan negara harus diperhatikan demi menarik investor untuk menanamkan modal mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Lembaga Penjamin Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal Asing, penilitian yang digunakan adalah penelitian hukum(yuridis) normatif yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektivitas Lembaga Penjamin Investasi masih belum terlihat karena pelaksanaannya membutuhkan juga dukungan kekuatan perlindungan hukum dan keseimbangan system hukum yang jelas. Dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus dibenahi agar mendapat perhatian penanam modal ke Indonesia.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA STUDI KASUS IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Rery Lasinta Virgy]]>;
<![CDATA[M. Nandafa Putra Rahman]]>;
<![CDATA[Devina Gladystia Ivana]]>;
<![CDATA[Safira Maharani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.328-338
<![CDATA[Peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan dengan beberapa cara, salah satunya dijabarkan dalam ketentuan sanksi. Dalam pengimplementasian atau penerapan hukum administrasi negara, sanksi administrasif merupakan hal yang dipergunakan dalam penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini merupakan kewenangan yang sumbernya berasal pada peraturan hukum administrasi tertulis dan juga tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa studi kasus yang bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara dapat dioptimalkan melalui implementasi sanksi administrasi pada pelanggaran peraturan pemerintah.Implementasi sanksi administrative terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan pemerintah harus dilakukan dengan tegas dan adil, tanpa terkecuali. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dan kerja sama antara lembaga pemerintahan yang terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kepolisian, untuk memastikan bahwa sanksi administratif tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien]]>
<![CDATA[Analisis Kasus Cybercrime Dengan Studi Kasus Hacker Bjorka Terhadap Pembocoran Data ]]>
<![CDATA[M. Zaki Rizaldi]]>;
<![CDATA[Rizki Dwi Putra]]>;
<![CDATA[Asmak Ul Hosnah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.%p
<![CDATA[Saat ini di negara Indonesia dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk sudah menjadi pengguna atau bagian dari dunia maya hal ini dikarenakan adanya manfaat yang dirasakan penduduk Indonesia dengan adanya teknologi digital, inilah yang juga membuat teknologi mengalami perkembangan hari demi hari, masyarakat pun yang semakin lama semakin bergantung dengan teknologi, inilah yang dikatakan segala apa pun pasti akan menimbulkan risiko dapat di ibaratkan seperti pedang dengan dua sisi, satu sisi memberikan kemudahan, manfaat yang berlimpah namun di sisi lain juga memberikan ancaman, kerugian serta pengaruh terhadap hal-hal negatif, berikut adalah beberapa bentuk cybercrime yaitu Unauthoriszed Access adalah kejahatan dalam dunia maya yang terjadi jika seseorang memasuki atau menyusup dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kasus hacker Bjorka dalam perspektif cybercrime, jurnal ini dibuat dengan menggunakan suatu metode yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif serta memberitahukan kasus hacker seperti bjorka yang membocorkan data dapat menimbulkan kerugian bagi Masyarakat dan badan pemerintah.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT YANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Noviandi, Muhamad Topik]]>;
<![CDATA[Guntara, Deny]]>;
<![CDATA[Abbas, Muhamad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.161-170
<![CDATA[Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak suatu perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dan disahkan menurut hukum sebagai anak sendiri melalui Penetapan Pengadilan. Perolehan harta warisan terhadap anak angkat tidak diatur didalam KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris hanya mereka yang ditunjuk atau diakui secara sah dalam hukum untuk menerima warisan dari seseorang yang meninggal. bagi mereka yang memiliki hubungan sedarah serta adanya ikatan perkawinan. Permasalahan : (1) Bagaimana Kedudukan hak waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata? (2) Cara memperoleh warisan dari orang tua angkat berdasarkan wasiat? Berkaitan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, adapun hasil penelitian ini adalah, melihat kedudukan waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata itu menjelaskan anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan warisan jika ada penetapan atau pengakuan hukum yang memperbolehkannya. Anak angkat dapat mewarisi dengan melalui wasiat wajibah, anak angkat mewarisi hanya 1/3 harta warisan orang tua angkat tidak diperbolehkan lebih dari itu menurut undang-undang.]]>
<![CDATA[REVENGE PORN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEKSUAL : ANALISIS HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN ]]>
<![CDATA[Rasyid, Muhammad Haikal]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.82-91
<![CDATA[Di era modern ini, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya Porn Revenge, telah meningkat. Tampaknya penghapusannya UU TPKS telah membantu mencegah, merawat, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian tentang seberapa efektif UU TPKS dalam menangani dan mencegah KBGO di Indonesia harus dilakukan. Dalam penelitian ini, yuridis normatif digunakan dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Studi menunjukkan bahwa undang-undang TPKS membantu menghentikan dan menangani kekerasan seksual di Indonesia. Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana agar aparat penegak hukum dapat menerapkan regulasi ini dengan baik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH ]]>
<![CDATA[Taher, Abdul Halid]]>;
<![CDATA[RINGGI, DEPPA]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.400-407
<![CDATA[Perlindungan hokum terhadap hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah merupakan isu yang penting mengingat masih adanya ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan di berbagai sector kehidupan. Artikel ini membahas tentang upaya - upaya yang dilakukan untuk melindungi hak – hak perempuan di wilayah tersebut, baik dalam konteks hukum formal maupun budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang - undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah, serta praktik – praktik sosial yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah kebijakan perlindungan perempuan, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan sumberdaya, rendahnya kesadaran hukum, dan pengaruh budaya patriarki yang kuat. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pendidikan masyarakat untuk mendukung tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak – hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah. Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak perempuan, Halmahera Tengah.]]>
<![CDATA[Pancasila Sebagai Ideologi dan Filsafat Negara ]]>
<![CDATA[Junia, Ie Lien Risey]]>;
<![CDATA[Stella, Stella]]>;
<![CDATA[Kristina, Della]]>;
<![CDATA[Cindy, Cindy]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.1-8
<![CDATA[Ideologi adalah sistem yang dipercaya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap keyakinan dibentuk dengan proses yang panjang karena di dalam ideologi mencakup berbagai macam sumber, mulai dari agama, budaya serta pemikiran - pemikiran dari beberapa tokoh negara. Dalam hal ini ideologi mengandung makna dan nilai – nilai yang mengatur bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Pancasila mencerminkan nilai terpadu bangsa Indonesia dan tujuan bangsa Indonesia yang sudah di disusun secara sistematis sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Pancasila juga dijelaskan sebagai filsafat negara, dengan tiga aspek utama: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi menekankan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia, sementara epsitemologi berfokus pada cara memahami dan menerapkan prinsip - prinsip ilmu pengetahuan. Aksiologi membantu mengartikan dan menerapkan nilai - nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan negara.Memahami Pancasila sebagai ideologi dan filsafat negara sangat penting untuk mengembangkan Masyarakat Indonesia yang inklusif dan efektif. Artinya, Pancasila bukan hanya sebuah konsep teoritis, tetapi juga menjadi panduan yang nyata dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. ]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Toto Gelap. (Studi Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Lestari, Septia Lestari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.312-324
<![CDATA[Tindak pidana perjudian salah satnyanya toto gelap adalah salah satu kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis toto gelap (Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN.Tjk). Adapun metode penelitian yang digunakan yakni dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini diperoleh pertanggungjawaban pelaku dengan menjatuhkan terhadap terdakwa Matsari bin Samsudin (Alm) dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap di tahan dan Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis toto gelap yakni Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan seluruh pembuktian selama proses persidangan. Sehingga hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 10 bulan]]>
