cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 86   87   88   89   90 
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Medication Error melalui Implementasi SPO Pemberian Obat di Ruang Dahlia RSUD dr. T. C. Hillers Maumere Lani, Maria Felisitas Nelcensieni; Pitang, Yuliani; B. Aran, Maria Lambertina
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.426-431

Abstract

Medication error merupakan permasalahan serius dalam pelayanan kesehatan yang dapat berdampak buruk pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pasien terhadap implementasi SPO pemberian obat di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere dan dampaknya terhadap kejadian medication error. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPO secara ketat dapat menekan angka medication error dan meningkatkan keselamatan pasien. Namun, ditemukan beberapa kendala dalam implementasi, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kepatuhan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkala, peningkatan pengawasan, serta evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas penerapan SPO pemberian obat. 
ASPEK HUKUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DAN HAK WARISNYA ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DITINGGALKAN OLEH ORANGTUA ANGKAT YANG TIDAK MEMILIKI ANAK KANDUNG rahman, nurholik
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.24-37

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata, serta mempelajari dan menganalisis status hukum dan hak anak angkat dalam pembagian harta warisan. hukum Islam dan hukum perdata.Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (library Research) dimana mereka melakukan penelitian  untuk memperoleh bahan hukum sekunder. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh melalui kajian buku, peraturan perundang-undangan, karya berhak cipta, dan data penelitian di internet dan media lainnya. Bahan hukum yang diperoleh dalam penyidikan ini akan diinterpretasikan dan dianalisis secara dramatis dan analitis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Karawang. Penjelasan hasil penelitian yang disampaikan peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, tata cara pengangkatan anak menurut gabungan hukum Islam dan hukum perdata adalah pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di India. mereka. Kedua, menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata, status hukum pengangkatan anak dalam kaitannya dengan pewarisan ahli waris adalah bahwa anak yang diangkat secara sah berdasarkan putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Pengangkatan seorang anak tunduk pada batasan hukum mengenai hubungan darah, hubungan antara wali, dan warisan dengan orang tua angkat, namun ahli waris tetaplah ahli waris yang sebenarnya. orang tua. Oleh karena itu, anak angkat tidak mewarisi harta warisan dari orang tua  angkatnya.Kata Kunci: Pembagian harta warisan, anak angkat, kompilasi hukum islam, hukum perdata.
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT PPD dan Samsat Surabaya Utara Yudi, Auralia Salsabilla
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.346-355

Abstract

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Saat ini, tanggung jawab atas pemungutan pajak daerah tersebut berada dibawah kewenangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD). Peneelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan yang dilaksanakan dari periode 1 Oktober hingga 30 November 2024 berhasil menarik minat masyarakat, masih terdapat kendala dalam komunikasi dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme program. Secara keseluruhan, meskipun program pemutihan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pendapatan daerah, perbaikan dalam komunikasi dan sosialisasi juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program dimasa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Penerapan Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Argumentasi Hukum Kepada Klien Anggraini, Septian Dwi; Purwanto, Gunawan Hadi; Yasir, M
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.238-248

Abstract

Advokat berperan untuk membela dan mendampingi klien dengan cara memberikan argumentasi hukum. Untuk dapat menegakkan hukum penting dilakukan sebuah ketegasan perlindungan terhadap advokat agar dapat tercipta sebuah keadilan baik untuk klien maupun untuk advokat. Imunitas merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh seorang advokat untuk memberikan rasa aman saat menjalankan kewajiban. Imunitas bukan hanya sebagai perlindungan tetapi juga bentuk tanggung jawab bagi advokat agar dapat menjalankan kewajiban secara profesional, mengingat bahwa disetiap hak yang dimiliki pasti terdapat sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang kedudukan, hak serta kewajiban advokat sebagai pemberi jasa hukum, mengetahui alasan terjadinya pelaporan advokat karena memberikan argumentasi hukum serta penerapan hak imunitas dalam memberikan argumentasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, kasus dan historis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemahaman lebih luas terkait pentingnya hak imunitas advokat di sistem peradilan Indonesia.
OTONOMI DAERAH DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA Febryanto, Rizky Dwi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.153-160

Abstract

Abstrak Otonomi daerah memberikan kewenangan suatu daerah mengatur dan membuat aturan tertentu dalam proses penyelenggaraan pemeritahan untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang kemudian selanjutnya diatur secara khusus melalui Peraturan Bupati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara, dan penetapan. Dalam Peraturan Bupati Cirebon menegaskan apabila terjadi perselisihan hasil pemungutan suara, maka calon yang kalah boleh mengajukan permohonan pembatalan hasil kepada bupati dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari pasca pemungutan suara. Bupati dapat membentuk tim dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diberikan waktu untuk menyelesaikan serta memutus perkara pemungutan suara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. Abstract Regional autonomy gives a region the authority to regulate and make certain rules in the process of implementing the government for the creation of a democratic government. Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Permendagri Number 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads as the basis for regional autonomy in the implementation of village head elections which are then further regulated specifically through Regent Regulations. The type of research used is normative research, while the legal materials used are primary and secondary legal materials. The implementation of the village head election starts from the preparation stage, the nomination stage, the voting stage, and the determination. The Cirebon Regent Regulation emphasizes that if there is a dispute over the voting results, the losing candidate may submit an application for cancellation of the results to the regent within 7 (seven) days after voting. The Regent can form a team from elements of the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) and be given time to resolve and decide the voting case within 30 (thirty) days.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Rangga, Aldeo Zidane; Borman, M. Syahrul; Cornelis, Vieta Imelda
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.456-461

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku Obstruction Of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia. Obstruction Of Justice, yang melibatkan tindakan-tindakan yang menghambat proses hukum, seperti menghalangi penyidikan atau penuntutan, sering kali memperumit pemberantasan korupsi. Studi ini mengkaji bagaimana penegakan hukum menghadapi hambatan-hambatan ini dan mengevaluasi efektivitas penerapan peraturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk memeriksa relevansi undang-undang terkait dan pendekatan konseptual untuk memahami dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi bagi tindakan Obstruction Of Justice, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala dalam penegakan hukum sering kali disebabkan oleh interpretasi hukum yang berbeda, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum serta revisi terhadap praktik hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku Obstruction Of Justice dapat lebih efektif, mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan memperkuat integritas sistem hukum di Indonesia.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Sianipar, Mario Salvatore
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.73-81

Abstract

Penelitian ini membahas konsep korporasi dalam konteks hukum pidana, dengan fokus pada teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama, konsep korporasi didefinisikan sebagai badan hukum yang memperoleh kepribadian hukum untuk melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya, penelitian membahas tiga teori utama pertanggungjawaban pidana korporasi: Teori Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Responsibility), Teori Pertanggungjawaban Absolut (Strict Responsibility), dan Doktrin Identifikasi (The Identification Doctrine).Teori Pertanggungjawaban Pengganti menekankan bahwa korporasi dapat dihukum atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh karyawan atau agen mereka dalam lingkup pekerjaan, tanpa memerlukan bukti kesalahan langsung dari korporasi itu sendiri. Di sisi lain, Teori Pertanggungjawaban Absolut mempertimbangkan pertanggungjawaban tanpa mempertimbangkan kesalahan pada korporasi, terutama dalam konteks kejahatan yang melibatkan risiko sosial tinggi. Sementara itu, Doktrin Identifikasi memungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan langsung atas tindakan pejabat senior atau agen yang merupakan bagian integral dari korporasi itu sendiri. Terakhir, doktrin Aggregasi membahas kemungkinan pertanggungjawaban kolektif korporasi dan individu-individu yang bertindak atas nama korporasi, mengintegrasikan pandangan bahwa tindakan pidana tidak dapat disesuaikan dengan tanggung jawab tunggal. Penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan implikasinya dalam sistem hukum modern.
Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui dengan Jelas Orang Tuanya Susilowati, Eny; Purwanto, Gunawan Hadi; Yasir, Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.388-399

Abstract

Pengangkatan anak merupakan solusi bagi orang yang tidak dapat memiliki anak atau keturunan. Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan, dapat mendapatkan status hukum yang jelas dan kuat. Pengangkatan anak memiliki akibat hukum yang berkaitan dengan hak pemeliharaan, hak perwalian, serta hak kewarisan untuk kedepannya bagi anak angkat. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat serta prosedur pengangkatan anak yang tidak diketahui kejelasan orang tuanya serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai akibat hukum yang terjadi apabila seseorang akan melakukan pengangkatan anak.
Tantangan dan Implementasi Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia Widyansyah, Aliffiani; Anggraeni, Happy Yulia; Hatima, Husnul; Hendra, Maijoni; Juwita, Ratna
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.302-311

Abstract

Di Indonesia, penyelesaian sengketa medis seringkali dilakukan melalui litigasi, yang merupakan proses yang panjang dan sulit dan dapat mengakibatkan reputasi buruk bagi tenaga medis dan rumah sakit. Dalam banyak kasus sengketa medis, pasien, tenaga medis, dan rumah sakit tidak selalu memiliki pilihan lain selain melakukan litigasi di pengadilan. Arbitrase, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tidak hanya bersifat rahasia tetapi juga sangat efektif. Namun, untuk menerapkan arbitrase dalam sengketa medis di Indonesia, masih ada banyak masalah dan hambatan. Ini termasuk kurangnya pemahaman publik dan tenaga medis, kurangnya regulasi, dan sedikit ahli arbitrase yang kompeten, terutama di bidang medis. Dalam konteks hukum kesehatan Indonesia, masalah dan peluang implementasi arbitrase dibahas dalam artikel ini.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ahmad, Ridho Sadillah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.188-198

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Anak-anak berhak atas perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, namun realitanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak, seperti pengaruh budaya patriarki, rendahnya kontrol sosial, dan kurangnya pendidikan seksual.  Kesimpulannya, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual, serta memperkuat sistem perlindungan anak yang ada.  Upaya preventif melalui pendidikan seksual yang komprehensif, kampanye anti kekerasan seksual, dan penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Page 88 of 96 | Total Record : 955

 86   87   88   89   90 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue