cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 85   86   87   88   89 
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Noor Said, Aisha Shafira
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.18-23

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime). Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka dari itu disebut sebagai kejahatan luar biasa. Dalam artikel ini akan memuat regulas hukum yang mengatur Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa sekaligus proses penyelesaian perkara dan pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang berwenang juga akan dibahas dalam artikel ini, dengan adanya artikel ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui seperti apa tindak korupsi sehingga disebut kejahatan luar biasa serta dapat mencegah dan menghindari kejahatan ini. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitain yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan library research sebagai teknik pengumpulan data.
Etika Pluralisme Islam Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) H Kalingga, Qori Rizqiah; Firdaus, Aras; Gulo, Melvin Serlina Wati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.340-345

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait etika pluralisme dalam konteks Islam dengan fokus pada hak-hak asasi manusia tentang toleransi beragama dan lainnya. Pluralisme merupakan suatu sensasi dunia modern yang menonjolkan kemerdekaan individu dan tidak menekankan keberagaman semata-mata karena ia terkait pada mempertanyakan tradisi monopoli dari orang-orang, kelompok atau institusi tertentu dalam menetapkan nilai-nilai etika secara otoritatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengetahui, memahami dan mengkaji implementasi nilai-nilai etika pluralisme Islam tentang hak asasi manusia.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam etika pluralisme Islam tentang hak asasi manusia telah mengambil legitimasi dan penerimaannya dengan cara menjustifikasikan nilai-nilai universal dalam konteks lokal. Jadi, etika pluralisme Islam merupakan suatu konsep yang secara konstan menegosiasikan antara nilai-nilai lokal dan universal. Islam dan hak asasi manusia memiliki kesamaan dalam persamaan nilai, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai fundamental lainnya, namun tantangan seperti intoleransi berbasis agama dan polarisasi politik masih menjadi hambatan mewujudkan pluralisme yang inklusif.
Alternatif Penyelesaian Sengketa IMB Secara Damai Melalui Hambor Di Kabupaten Manggarai Rade, Stefanus Don; Sumanti, Genoveva; Wotan, Maria Virginia Jawaina
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.229-237

Abstract

Alternatif penyelesaian sengketa merujuk pada mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan yang disepakati oleh para pihak melalui prosedur yang tidak melibatkan pengadilan, melainkan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.Hambor berfungsi sebagai ritus perdamaian dalam budaya masyarakat Manggarai, yang berakar kuat dan memiliki makna mendalam yang mencerminkan filosofi luhur khas daerah tersebut.Melalui tulisan ini, ingin menyampaikan prosedur dan langkah penyelesaian sengketa IMB secara damai melalui hambor di kabupaten Manggarai.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni sebuah metode penelitian yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber data utama.Pertama, bahan hukum primer.Kedua, bahan hukum sekunder Ketiga, bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari ketiga jenis bahan hukum tersebut.Analisis data dilakukan secara kualitatif, Hambor sendiri adalah sebuah ritual adat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai, baik untuk menyelesaikan sengketa, merayakan peristiwa penting, maupun sebagai sarana komunikasi spiritual dengan leluhur.Konflik seringkali merusak keharmonisan dalam kehidupan bersama, menciptakan situasi yang memperburuk hubungan sosial dan menggambarkan aspek-aspek yang tidak manusiawi. Salah satu alternatif untuk mencapai perdamaian, yaitu dengan melalui konsep yang dikenal sebagai Hambor. Dalam proses Hambor, kedua belah pihak yang bersengketa menyampaikan inti permsalahan kepada tokoh atau penjabat yang memiliki kewenangan sebagai mediator perlu adanya Pelestarian tradisi hambor merupakan tanggung jawab bersama
PENERAPAN PROSEDUR PENYIMPANAN MINUTA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG AMAN SEBAGAI SEBUAH PROTOKOL NOTARIS Puteri, Karina Aisya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.146-152

Abstract

Seorang notaris diwajibkan untuk menyimpan minuta akta berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Saat ini, penyimpanan minuta akta masih dilakukan dengan cara konvesional yang masih memiliki resiko dalam penyimpanannya seperti kehilangan dan kerusakan. Sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi sebagai media pendukung untuk membantu notaris. Penyimpanan minuta akta dengan cara elektronik belum diatur dalam UUJN. Penyimpanan Minuta Akta dalam UUJN belum mengakomodir prosedur penyimpanan Minuta akta hanya berupa kewajiban untuk menyimpan akta. Sehingga diperlukan bentuk ideal prosedur penyimpanan minuta akta yang aman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian penyimpanan minuta akta dapat dilakukan alih media yang mengacu pada UU Kearsipan, alih media akta dilakukan dengan cara scanning dan diubah dalam bentuk file pdf yang kemudian diberikan password dan disimpan dalam hardisk, selanjutnya dibuatkan berita acara terhadap pengalihmediaan minuta akta yang ditandatangani notaris dan para saksi.
Pentingnya Beretika yang Baik dan Benar dalam Bermedia Sosial di Kalangan Mahasiswa Havita, Deandra Najwa; Nurwati, Nurwati; Prasja, Teguh Rama; Aridhayandi, M. Rendi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.447-454

Abstract

Berkembangnya internet, maka meniimbulkan dampak positif dan negatif terutama dalam masalah etika. Etika merupakan suatu hal pentiing yang harus diilakukan oleh mahasiswa dalam bermedia sosial. Jurnal inii menggunakan metode studii liiteratur dengan mengumpulkan beberapa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika sangat penting untuk diterapkan dalam berpendapat atau berkomentar di media sosial. Pemeriintah juga mengeluuarkan atuuran Undaang-Undaang Nomor 11 Taahun 2008 tenttang Inforrmasi dan Transaaksi Elekktronik dimana untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam bermain media sosial. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan di dalam media sosial. Mahasiswa juga harus lebih sadar akan etika dengan memperbarui pengetahuan tentang etika dan mengajak orang lain untuk berperilaku positif di lingkungan media sosial agar tercipta lingkungan media sosial dengan positif.
Perkembangan Hidup Masyarakat Indonesia dalam Bertransaksi Menurut Perspektif Hukum Dagang Anjani, Aprilia Dwi; Apriani, Rani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.66-72

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan meninjau kehidupan masyarakat Indonesia dalam transaksi yang berkaitan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999, yang juga dilihat dari sudut pandang hukum dagang. Dalam penelitian ini, metode penelitian normatif digunakan. Yang dimana bahan dasar penelitian adalah bahan pustaka atau data sekunder, dengan menelusuri literatur dan peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan besar dalam hukum transaksi diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang pesat. Terutama di era modern, di mana internet memudah kan masyarakat dalam mengakses segala hal.
Pelaksanaan Layanan Samsat Keliling Untuk Mendukung Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Surabaya Utara Nurmasari, Yuwanita; Wahyudi, Kalvin Edo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.380-387

Abstract

Pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan menjadi tujuan utama pemerintah Indonesia Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berperan penting sebagai sumber pendapatan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Samsat Keliling hadir sebagai inovasi pelayanan publik guna memudahkan wajib pajak dalam membayar PKB agar lebih mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan layanan Samsat Keliling yang ada di Surabaya Utara. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung terhadap prosedur pelayanan, serta analisis dokumentasi dari laporan operasional. Berdasarkan temuan penelitian, layanan Samsat Keliling telah berjalan dengan baik dalam memfasilitasi pembayaran pajak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan sistem web, serta terbatasnya metode pembayaran yang hanya mengandalkan transaksi tunai. Untuk meningkatkan kualitas layanan, diperlukan optimalisasi sistem teknologi dan penambahan metode pembayaran, seperti e-wallet dan kartu debit/kredit.  
Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Hutabalian, Roida
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.279-291

Abstract

Kelurahan Waena sebagai institusi pemerintahan terendah atau yang paling dekat dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan berbagai jenis pelayanan dalam pembuatan surat pengantar, seperti surat pengantar kartu tanda penduduk, surat pengantar kartu keluarga, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili, surat keterangan kurang mampu, surat keterangan ahli waris dan surat lainnya.  Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder atau data kepustakaan dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. kualitas pelayanan publik di kantor Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 adalah sudah tergolong baik hanya saja belum maksimal, karena aparatur kelurahan selaku pelaksana pelayanan publik masih ada yang kurang disiplin dalam hal mentaati waktu terutama jam masuk kantor. Selain itu dari sisi transfaransi dan akuntabilitasnya masih ada aparatur kelurahan Waena yang meminta bayaran dari masyarakat yang menggunakan pelayanan yang seharusnya tidak dikutip bayaran (gratis). Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kelurahan Waena Dalam menyelenggarakan pelayanan publik adalah Sumber Daya Aparatur Kelurahan, Kedisiplinan petugas pelayanan, Keterbatasan Anggaran dan Kurangnya partisipasi masyarakat.
Hakikat Pengembalian Aset Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Binary Option Melalui Platform Binomo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 117/PID.SUS/2022/PT.BTN.) Putri, Irma Oktaviani Biantoro; Setyorini, Erny Herlin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i2.524-535

Abstract

Binomo, platform trading online, menawarkan investasi dalam berbagai aset seperti saham, emas, dan perak. Namun, investasi ini merenggut banyak nyawa, dengan kerugian mencapai miliaran. Ada mungkin berhasil serta kalah untuk para penanam modal yang menempatkan uangnya di web trading Binomo. Tujuan riset ini merupakan guna menganalisa hakikat pengembalian aset sitaan perbuatan kejahatan pencucian uang hasil dari Binary Option. Prosedur riset yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini pada dasarnya mengamati Ratio Decidendi dalam putusan pengadilan Nomor : 117/PID.SUS/2022/PT.BTN terhadap  hakikat pengembalian asset sitaan tindak pidana pencucian uang. Hasil riset yaitu hakikat pengembalian aset sitaan perbuatan pidana pencucian uang hasil dari binary option digunakan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh secara ilegal tidak dibiarkan beredar di masyarakat dan untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut. Dengan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, pemerintah juga dapat mengurangi dampak negatif dari tindakan kejahatan tersebut dan mendorong terciptanya keadilan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, pengembalian aset sitaan juga berfungsi sebagai sanksi yang efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta sebagai langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari praktik pencucian uang yang merusak integritas sistem keuangan.
Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Pendirian Lembaga Independen Pengelola Data Sentral Negara Fadhila, Muhammad Khalif
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.114-121

Abstract

Studi ini menggambarkan urgensi dan kebutuhan akan pendirian lembaga independen yang khusus mengelola pusat data negara di Indonesia. Penelitian ini menyoroti kelemahan dalam pengelolaan pusat data nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, terutama dalam hal keahlian teknis dan manajemen data. Peretasan pada Juni 2024 menjadi bukti nyata akan kelemahan ini, yang berpotensi mengancam keamanan nasional dan stabilitas negara. Pembentukan lembaga independen diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan memastikan pengelolaan data dilakukan oleh profesional yang kompeten dan independen dari intervensi politik. Langkah-langkah yuridis yang disarankan termasuk amandemen undang-undang terkait, seperti UU ITE dan UU Kementerian, serta pembuatan undang-undang khusus untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga ini. Abstrak ini juga menyoroti pentingnya integrasi dengan regulasi seperti Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang SPBE Nasional untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui e-government.

Page 87 of 96 | Total Record : 955

 85   86   87   88   89 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue