cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 91   92   93   94   95 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penurunan Kualitas Air Bersih di Perumdam Tirta Tarum Karawang Winata, Aria; Apriani, Rani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.9-17

Abstract

Konsumen berhak untuk mendapatkan air bersih yang aman dan layak konsumsi, tetapi pada kenyataannya seringkali masyarakat dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Perlu adanya tanggung jawab dari pihak penyedia air bersih untuk menanggulangi kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perumdam Tirta Tarum atas penurunan kualitas air bersih dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Perumdam Tirta Tarum atas penurunan kualitas air bersih. Penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen, ketika terdapat konsumen yang merasa dirugikan haknya sebagai dampak dari membeli, menggunakan, memanfaatkan barang atau jasa yang didistribusikan serta diperdagangkannya.
AKTA NOTARIS DALAM BENTUK CYBER NOTARY SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN Yuliarsih, Yuliarsih
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.294-301

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akta cyber notary di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdata dan kedudukan akta cyber notary sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah Reform Oriented. Hasil penelitian: Pertama, Akta cyber notary di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdata maka tidak memenuhi salah satu unsur akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu unsur “berhadapan”. Hal ini dikarenakan unsur berhadapan di dalam pasal tersebut masih diartikan secara konvensional. Kedua, Kedudukan akta cyber notary jika ditarik ke pengadilan maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta di bawah tangan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (9) UUJN-P. Selain itu, akta cyber notary juga bukan merupakan bagian dari alat bukti elektronik sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (4) perubahan kedua UU ITE. Kata kunci: Notaris, Cyber Notary, Alat Bukti, Pengadilan.
Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Timur) Marpaung, Lintje Anna; Ainita, Okta; Majidah, Sanyyah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.270-278

Abstract

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, di mana masalah utamayang dihadapi adalah bagaimana prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi,keadilan, partisipasi publik, dan kompetisi politik dapat diterapkan secaraefektif dalam proses Pilkada. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode studi literatur, dan observasi langsung terhadap tahapanPilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten LampungTimur berupaya menerapkan prinsip keterbukaan dengan memperpanjangmasa pendaftaran calon, serta menjamin keadilan dan kesetaraan denganmemberi kesempatan perbaikan dokumen bagi semua pasangan calon.Prinsip partisipasi publik tercermin dari peningkatan jumlah calon yangmemberi masyarakat pilihan, dan kompetisi politik yang sehat terbentukmelalui adanya dua pasangan calon yang mewakili aspirasi berbeda. Meskidemikian, beberapa hambatan, seperti kendala teknis dalam Sistem InformasiPencalonan (SILON) dan ketimpangan sumber daya antar calon, masihmenjadi tantangan dalam penerapan demokrasi guna memastikan Pilkadayang lebih adil dan representatif bagi seluruh calon dan masyarakat.
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS BANK MANDIRI BANJARMASIN) Raharyanti, Meinda Berliana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.140-145

Abstract

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak dikategorikan dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Sedangkan terdapat fenomena Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaminan Kredit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak dapat dilakukan eksekusi guna pelunasan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan konsep jaminan yang bertujuan memberikan kepastian kepada kreditur. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kriteria lembaga jaminan manapun, sehingga tidak ada regulasi yang dapat melindungi kreditur. memberikan peringatan jatuh tempo pembayaran tagihan kredit secara terus menerus.Kata kunci: Jaminan, Kredit Bank, Surat Keputusan 
Regulasi dan Pengawasan Perizinan Terhadap Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Bandung Barat Nurfadilah, Sarah; Putra, Pamungkas Satya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan alam mineral berlimpah dan memiliki potensi luar biasa dan tidak dapat ditinggalkan. Sehingga regulasi dan pengawasan terhadap bidang pertambangan ini harus diperkuat. Hal yang melatarbelakangi dibuatnya penelitian ini yakni mekanisme perizinan usaha pertambangan yang terjadi Spelimpahan wewenang dari UU Minerba dengan UU Perubahan Minerba dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penambang illegal yang marak terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan meneliti isu hukum mengenai masalah pertambangan di daerah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penulis dalam penelitian ini memakai metode yang dilakukan secara yuridis normatif dengan hanya mengkaji tentang penerapan kaidah dan norma yang ada didalam hukum yang berlaku di Indonesia saja dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini dengan terjadinya pelimpahan wewenang, maka mekanisme perizinan yang dapat diajukan dalam izin usaha pertambangan ialah dengan mengajukannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengacu pada UU Perubahan Minerba dengan pelaksanaannya pada PerPres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata Putra, Andika Prayuda
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern2. Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu merupakan penelitian yang berfokus bahan hukum sebagai data utama yang meliputi bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, mengenai rahasia dagang. Dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian jurnal hukum dan pendapat hukum. Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Sebagaimana telah tercantum dalam lingkup rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, maka dapat dijelaskan bahwa suatu rahasia dagang bisa mendapatkan perlindungan apabila informasi itu: Yang termasuk dalam informasi teknologi yaitu: informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi informasi tentang produksi/proses informasi mengenai kontrol mutu Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk informasi yang berkaitan dengan para langganan informasi tentang keuangan informasi tentang administrasi Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang
Kajian Dampak Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Mixue di Kabupaten Karawang Bernaldo, Berlyn
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.55-65

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana implementasi merek Mixue dapat meningkatkan pendapatan suatu usaha, dengan fokus khusus pada pengaruh langsung merek Mixue terhadap minat beli konsumen. Rumusan masalah utama mencakup strategi penerapan merek dalam meningkatkan kinerja bisnis dan dampaknya terhadap perilaku konsumen, terutama dalam membentuk minat beli. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara strategi merek dan pertumbuhan pendapatan melalui analisis pengaruhnya terhadap minat beli konsumen.  
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN STOK BARANG YANG KEDALUWARSA DAN TURUN HARGA Luthfie, Muchammad Ehcsanu
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis risiko dan tindakan pada saat eksekusi jaminan stok barang kadaluarsa dan jatuh harganya. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian tesis: Pertama, eksekusi objek jaminan fidusia berupa stok barang yang telah menurun harganya dan kadaluarsa, apabila dieksekusi dapat dianggap tidak memenuhi karena nilai utang dan nilai benda jaminan mempunyai perbedaan. Kedua, jaminan perorangan dapat menjadi solusi untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh habisnya dan turunnya harga persediaan atau barang pada saat penjaminan dilaksanakan oleh kreditur, yang mana dapat dilakukan saat pra kontrak.
Peran Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Surabaya Firzatulloh, Mochammad Nabil; Widiyarta, Agus
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Dana Kelurahan dalam mendorong pembangunan infrastruktur lokal di Kota Surabaya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini untuk mengetahui peran program Dana Kelurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Dari hasil artikel ini menunjukkan bahwa Dana Kelurahan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur. Proses perencanaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan. Dampak program ini sangat signifikan, tidak hanya meningkatkan infrastruktur fisik tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Melalui keterlibatan masyarakat, program Dana Kelurahan berhasil menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif di tingkat kelurahan. Penelitian menyimpulkan bahwa Dana Kelurahan di Kota Surabaya merupakan program pembangunan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang memposisikanmasyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan wilayahnya. 
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TERPIDANA ATAS PERKARA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK YANG DIBUATNYA Parawansa, Rismawati Indar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.259-263

Abstract

Notaris sering dipanggil ke pengadilan untuk memberi keterangan atas akta yang bersengketa. Terlibatnya notaris kedalam perkara hukum disbebakan terdapat salah dalam akta yang dibuatnya atas tidak sesuainya antara pernyataan atau dokumen dengan fakta yang sebenarnya sehingga perlu adanya pertanggungjawaban. Hasil penelitian Pertama, Notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sehingga bentuk pertanggungjawabannya berupa hukuman secara administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Kedua, Akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut dinyatakan batal demi hukum, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum serta akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya.

Page 93 of 96 | Total Record : 955

 91   92   93   94   95 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue