cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 89   90   91   92   93 
Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Atas Penerapan Penerima Manfaat Perseroan Terbatas Devi Nurjayanti, Florencia; Djaja, Benny; Sudirman, M.
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.285-293

Abstract

Penelitian yuridis normatif ini menganalisis tanggung jawab Notaris dalam pengungkapan pemilik manfaat (Beneficial Owner) Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, terutama jika di kemudian hari subjek yang dilaporkan bukanlah pemilik manfaat sebenarnya. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. UU Cipta Kerja, Perpres No. 13 Tahun 2018, dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Notaris memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dalam SABH, tanggung jawab mutlak atas kebenaran informasi tersebut berada pada pendiri PT atau pihak yang memberikan pernyataan. Notaris bertanggung jawab pada keabsahan akta, termasuk pencantuman informasi berdasarkan keterangan penghadap. Keterangan palsu dapat dikenakan Pasal 266 KUHPerdata dan mengakibatkan degradasi akta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepenuhnya atas ketidakbenaran informasi pemilik manfaat yang diberikan oleh penghadap. 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS Khairiah, Nor Izzatil
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/justitia.v8i2.17244

Abstract

Notaris menjalankan jabatannya tunduk kepada UUJN dan Kode Etik sebagai pedoman yang berperan untuk menciptakan suatu standar bagi para profesional yang berada dalam organisasi tersebut. Pada praktiknya Notaris wajib mempunyai kantor, dan pada kantor tersebut setidaknya mempekerjakan paling sedikit 2 orang pegawai. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai Notaris dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawabannya secara normatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa Notaris bertanggungjawab terhadap pelanggaran Kode Etik meskipun tidak dilakukan secara langsung oleh Notaris yang bersangkutan selama dalam hal masih terdapatnya hubungan khusus antara atasan dan bawahan yang berhubungan dengan pekerjaan serta terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Skizofrenia Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Bawazir, Fuad; Sudarti, Elly; Erwin, Erwin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Indonesia's penal code provides exceptions for individuals diagnosed with mental disorders, such as schizophrenia, which impair their ability to understand or control their actions at the time of committing a crime. The purpose of this study is to analyze the criminal liability of individuals with schizophrenia within the Indonesian criminal justice system, focusing on how mental disorders affect their legal capacity to be accountable for their actions. This research uses a qualitative approach with case studies to examine the criminal liability of individuals with schizophrenia in Indonesia's legal framework. The findings reveal inconsistencies in the application of criminal liability for people with schizophrenia, despite clear legal provisions in Article 44, paragraph (1) of the Criminal Code. Data shows that in many cases, even when the offender has a mental disorder, courts often impose prison sentences or detention, ignoring the potential for more humane and effective medical rehabilitation. The lack of rehabilitation facilities and trained medical personnel further hinders the recovery process for these individuals, who should receive intensive care rather than prison sentences
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS BAYI TERTUKAR BERDASARKAN KUHP JUNCTO UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Iwan Darmawan, Agus Satory, Desi Triana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Pertanggungjawaban pidana perlindungan anak dalam kasus bayi tertukar berdasarkan KUHP, yaitu pelaku dapat dikenakan pidana selama enam tahun penjara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling bayak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Penerapan restorative justice mengacu pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan berdasar musyawarah mufakat antara pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Terdapat kendala dalam penerapan restorative justice dalam kasus bayi tertukar, yaitu penolakan dari pihak yang terlibat untuk bertemu, kurangnya pengetahuan petugas penyidik mengenai restorative justice, pelaku tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban, dan akuntabilitas pelaku.
REVENGE PORN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEKSUAL : ANALISIS HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN Rasyid, Muhammad Haikal
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.82-91

Abstract

Di era modern ini, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya Porn Revenge, telah meningkat. Tampaknya penghapusannya UU TPKS telah membantu mencegah, merawat, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian tentang seberapa efektif UU TPKS dalam menangani dan mencegah KBGO di Indonesia harus dilakukan. Dalam penelitian ini, yuridis normatif digunakan dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Studi menunjukkan bahwa undang-undang TPKS membantu menghentikan dan menangani kekerasan seksual di Indonesia. Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana agar aparat penegak hukum dapat menerapkan regulasi ini dengan baik.
Aspek Hukum Degradasi Akta Notaris Saputri, Anjelia Minati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Akta notaris adalah alat bukti yang sempurna jika memenuhi syarat formal. Penelitian ini bersifat hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta berjenis penelitian doctrinal dan bersifat preskriptif. Tiga jenis bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pasal 41, akta yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga mengurangi kekuatan pembuktiannya dan menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Notaris yang membuat akta terdegradasi dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi, dan pencabutan izin praktik. Degradasi ini melemahkan keabsahan dokumen dalam penyelesaian sengketa hukum, serta merugikan para pihak secara materiil dan immaterial. Notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, termasuk mengatasi kesalahan yang terjadi, bahkan setelah notaris meninggal. Kata kunci: Akta, Degradasi Akta, Notaris
Pancasila Sebagai Ideologi dan Filsafat Negara Junia, Ie Lien Risey; Stella, Stella; Kristina, Della; Cindy, Cindy
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.1-8

Abstract

Ideologi adalah sistem yang dipercaya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap keyakinan dibentuk dengan proses yang panjang karena di dalam ideologi mencakup berbagai macam sumber, mulai dari agama, budaya serta pemikiran - pemikiran dari beberapa tokoh negara. Dalam hal ini ideologi mengandung makna dan nilai – nilai yang mengatur bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Pancasila mencerminkan nilai terpadu bangsa Indonesia dan tujuan bangsa Indonesia yang sudah di disusun secara sistematis sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Pancasila juga dijelaskan sebagai filsafat negara, dengan tiga aspek utama: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi menekankan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia, sementara epsitemologi berfokus pada cara memahami dan menerapkan prinsip - prinsip ilmu pengetahuan. Aksiologi membantu mengartikan dan menerapkan nilai - nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan negara.Memahami Pancasila sebagai ideologi dan filsafat negara sangat penting untuk mengembangkan Masyarakat Indonesia yang inklusif dan efektif. Artinya, Pancasila bukan hanya sebuah konsep teoritis, tetapi juga menjadi panduan yang nyata dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
ANALISIS KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT YANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Noviandi, Muhamad Topik
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.161-170

Abstract

Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak suatu perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dan disahkan menurut hukum sebagai anak sendiri melalui Penetapan Pengadilan. Perolehan harta warisan terhadap anak angkat tidak diatur didalam KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris hanya mereka yang ditunjuk atau diakui secara sah dalam hukum untuk menerima warisan dari seseorang yang meninggal. bagi mereka yang memiliki hubungan sedarah serta adanya ikatan perkawinan. Permasalahan : (1) Bagaimana Kedudukan hak waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata? (2) Cara memperoleh warisan dari orang tua angkat berdasarkan wasiat? Berkaitan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, adapun hasil penelitian ini adalah, melihat kedudukan waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata itu menjelaskan anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan warisan jika ada penetapan atau pengakuan hukum yang memperbolehkannya. Anak angkat dapat mewarisi dengan melalui wasiat wajibah, anak angkat mewarisi hanya 1/3 harta warisan orang tua angkat tidak diperbolehkan lebih dari itu menurut undang-undang.
Peran Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Syafiuddin, Mohammad Rafi; Widiyarta, Agus
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Artikel ini membahas peran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya. Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek infrastruktur. Penerapan SPM di bidang pekerjaan umum diharapkan dapat menjamin kualitas dan aksesibilitas layanan publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Namun, pembangunan infrastruktur di kota Surabaya menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembebasan lahan, kemacetan lalu lintas, kinerja kontraktor yang kurang optimal, dan dampak lingkungan. Faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat, dukungan finansial, dan kebijakan pemerintah yang jelas juga berperan penting dalam keberhasilan proyek. Dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang efektif, diharapkan infrastruktur yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta sosial secara berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan proyek infrastruktur memenuhi standar yang ditetapkan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas Anisa Bagusti, Tiara
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.131-139

Abstract

Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat menimpa siapa saja, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan yang mengakibatkan penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual. Artikel ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual pada penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan perlindungan hukum yang komprehensif dan dukungan yang memadai, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih aman dan inklusif bagi penyandang disabilitas, serta mengurangi risiko kekerasan seksual terhadap mereka.

Page 91 of 96 | Total Record : 955

 89   90   91   92   93 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue