cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 92   93   94   95   96 
EVALUASI PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES HUKUM PIDANA: STUDI KASUS TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA Ringgi, Deppa; Saputra, Ricky Dedi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.418-425

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang harus dilindungi dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses hukum pidana. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan ada pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, seperti penyiksaan, penangkapan sewenang- wenang, dan kriminalisasi yang merugikan tersangka.Faktor-faktor  yang  menyebabkan  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  aparat  termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparat, serta adanya tekanan eksternal. Dampak dari pelanggaran HAM ini mencakup hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang mengarah pada krisis legitimasi negara. Untuk itu, lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan, reformasi sistem hukum, peningkatan pendidikan HAM bagi aparat dan masyarakat, serta peran aktif lembaga pengawas dalam melindungi HAM dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Pertanggjungjawaban Pidana Kepemilikan dan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim) Mansyurin, Muhammad Roikhan; Putra, Pamungkas Satya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi tanpa izin merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup khususnya terhadap kejahatan kepemilikan dan perniagaan burung yang dilindungi tanpa izin pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim telah tepat berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya untuk memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Terdakwa.  
Perlindungan Konsumen dan Pentingnya Asuransi dalam Perusahaan Jasa Pengangkutan Laut Aldiansyah, Virdan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.103-113

Abstract

Perlindungan Konsumen dalam jasa pengangkutan laut merupakan hal yang penting. Selain mengandalkan perlindungan konsumen, asuransi dalam pengangkutan laut juga menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk melimpahkan suatu risiko pengangkutan melalui jalur laut dari tertanggung kepada penanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yakni perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Dalam pengangkutan laut, asuransi sangatlah penting bagi pihak perusahaan pengangkutan sebagai pengalihan risiko dan ganti rugi atas kerugian laut yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga selama proses pengangkutan. Dalam asuransi terdapat beberapa unsur penting, salah satunya adalah polis asuransi. Ketentuan mengenai syarat yang harus termuat di dalam polis asuransi secara umum terdapat di dalam pasal 256 dan pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ahmad, Ridho Sadillah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.188-198

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Anak-anak berhak atas perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, namun realitanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual tertuang dalam UU No 31 Tahun 2014, Buku II Bab XIV KUHP, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Bentuk perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan seksual meliputi penyediaan fasilitas khusus, pendampingan khusus, pemantauan perkembangan anak secara berkelanjutan, jaminan untuk menjaga hubungan dengan keluarga, serta melindungi identitas anak dari eksposur media massa dan stigmatisasi.
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Noor Said, Aisha Shafira
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.18-23

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime). Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka dari itu disebut sebagai kejahatan luar biasa. Dalam artikel ini akan memuat regulas hukum yang mengatur Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa sekaligus proses penyelesaian perkara dan pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang berwenang juga akan dibahas dalam artikel ini, dengan adanya artikel ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui seperti apa tindak korupsi sehingga disebut kejahatan luar biasa serta dapat mencegah dan menghindari kejahatan ini. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitain yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan library research sebagai teknik pengumpulan data.
Jaminan Hukum bagi Pihak Ketiga sebagai Pemberi Hak Tanggungan Ziyad, Ahmad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang menjadi pemilik objek jaminan, serta pelaksanaan pembebanan hak tanggungan dalam hal pemberi tanggungan bukan sebagai debitur dapat dibenarkan menurut hukum jaminan keperdataan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek penelitian Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yang memberikan wayout/jalan keluar terhadap masalah tertentu. Pembebanan hak tanggungan dalam hal pemberi tanggungan bukan sebagai debitur dapat dibenarkan menurut hukum jaminan keperdataan di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Terdapat perlindungan hukum terhadap pihak ketiga berupa hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan sisa hasil penjualan objek jaminan, perlindungan dari eksekusi yang tidak sah dan hak untuk mengajukan gugatan jika merasa haknya dilanggar oleh debitur maupun kreditur.
Rekonstruksi Pengaturan Akta Kuasa Menjual Sebelum Wanprestasi Debitur dalam Kredit Bank Swasta Dwi Yusakawati, Ni Made Arya; Sudirman, M.; Djaja, Benny
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.245-258

Abstract

Penyaluran kredit oleh bank umum merupakan aktivitas inti yang wajib dilakukan secara hati-hati dan melalui perjanjian tertulis. Beberapa bank umum swasta juga menerbitkan Akta Kuasa Menjual (AKM) bersamaan dengan perjanjian kredit dan jaminan, bahkan sebelum debitur wanprestasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif melalui teknik analisis terhadap dokumen hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, pustaka ilmiah, serta hasil wawancara dengan notaris sebagai informan ahli. Berdasarkan hasil penelitian, AKM yang dibuat sebelum debitur dinyatakan melakukan wanprestasi dan sebelum kredit dikategorikan sebagai bermasalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur sah perjanjian yang diatur Pasal 1320 dan Pasal 1868 KUHPerdata, serta adanya pertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Hak Tanggungan. Ditemukan kekosongan hukum dalam penggunaan AKM untuk eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum dengan menambahkan definisi SKM dalam Pasal 1 dan memperjelas peran AKM dalam Pasal 6 dan 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan.
PENERAPAN PROSEDUR PENYIMPANAN MINUTA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG AMAN SEBAGAI SEBUAH PROTOKOL NOTARIS Puteri, Karina Aisya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.146-152

Abstract

Seorang notaris diwajibkan untuk menyimpan minuta akta berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Saat ini, penyimpanan minuta akta masih dilakukan dengan cara konvesional yang masih memiliki resiko dalam penyimpanannya seperti kehilangan dan kerusakan. Sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi sebagai media pendukung untuk membantu notaris. Penyimpanan minuta akta dengan cara elektronik belum diatur dalam UUJN. Penyimpanan Minuta Akta dalam UUJN belum mengakomodir prosedur penyimpanan Minuta akta hanya berupa kewajiban untuk menyimpan akta. Sehingga diperlukan bentuk ideal prosedur penyimpanan minuta akta yang aman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian penyimpanan minuta akta dapat dilakukan alih media yang mengacu pada UU Kearsipan, alih media akta dilakukan dengan cara scanning dan diubah dalam bentuk file pdf yang kemudian diberikan password dan disimpan dalam hardisk, selanjutnya dibuatkan berita acara terhadap pengalihmediaan minuta akta yang ditandatangani notaris dan para saksi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA UNTUK BERSERIKAT DARI PRAKTIK UNION BUSTING (STUDI KASUS PHK PEKERJA CNN INDONESIA) Zamzam, Anna Nur; Tahir, Erdin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Hak berorganisasi dan berserikat merupakan hak fundamental bagi pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Praktik union busting yang terjadi pada pekerja CNN Indonesia oleh perusahaan bertujuan untuk menghalangi aktivitas serikat pekerja utnuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Perusahaan akan menganggap serikat pekerja suatu ancaman bagi perusahaan. Namun, sebaliknya dari pada itu serikat pekerja didirikan untuk melindungi hak-hak pekerja, memungkinkan mereka untuk berserikat dan berorganisasi demi mendapatkan pengupahan yang adil serta kondisi kerja yang lebih baik. Akikbat daripada itu tentunya akan meningkatkan produktifitas kerja dari pekerja dan menguntungkan untuk para perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara perusahaan untuk mengahalang-halangi pembentukan serikat pekerja dan dikaitkan dengan studi kasus yang ada, serta mengetahui peran hukum dalam memberikan perlindungan bagi pekerja yang menjadi korban praktik Union Busting ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normativ. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dimana peneliti mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, dokumen resmi, litelatur akademik yang berkaitan dengan topik. Selain itu, website berita dan pendapat para ahli tentang studi kasus pekerja/karyawan CNN Indonesia yang terkena dampak Union Busting. Analisis data dilakukan kontekstual terhadap norma hukum dan penerapannya di lapangan. 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA LAPANGAN Rachmadani, Destya Safira
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Notaris harus memastikan bahwa tindakan yang diambil mematuhi prosedur dan peraturan hukum yang berlaku. Perkara yang sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencerminkan kebenaran yang terjadi. Beberapa kasus dimana isi Akta Autentik tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Keadaan ini timbul karena berbagai sebab, dan ketidaksesuaian ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan merugikan pihak yang bertransaksi. Dari hasil penelitian ini, pertama: Tanggung jawab notaris akta autentik yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat diperoleh dalam bentuk memulihkan kerugian pihak yang digugat dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dalam hal pidana berupa pidana penjara dan/atau denda; sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin profesi. Kedua: perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat dianggap tidak sah, yaitu perbuatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat para pihak. 

Page 94 of 96 | Total Record : 955

 92   93   94   95   96 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue