cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 92   93   94   95   96 
Perkembangan Hidup Masyarakat Indonesia dalam Bertransaksi Menurut Perspektif Hukum Dagang Anjani, Aprilia Dwi; Apriani, Rani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.66-72

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan meninjau kehidupan masyarakat Indonesia dalam transaksi yang berkaitan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999, yang juga dilihat dari sudut pandang hukum dagang. Dalam penelitian ini, metode penelitian normatif digunakan. Yang dimana bahan dasar penelitian adalah bahan pustaka atau data sekunder, dengan menelusuri literatur dan peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan besar dalam hukum transaksi diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang pesat. Terutama di era modern, di mana internet memudah kan masyarakat dalam mengakses segala hal.
Perlindungan Hukum Pembeli Atas Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen yang Dibuat Notaris Hudaya, Sonny Gondo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Regulasi dan perlindungan hukum terhadap pembeli properti penting untuk kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris. Dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan statute serta conceptual approach, penelitian menyimpulkan bahwa PPJB yang sah harus memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Jika syarat ini tidak terpenuhi, PPJB dapat dibatalkan. Dalam PPJB yang sah, pembeli memperoleh perlindungan hukum, terutama jika ada surat kuasa menjual mutlak. Jika tidak memenuhi syarat, pembeli bisa menggugat perdata untuk pembatalan dan ganti rugi, dengan sertifikat hak milik biasanya dipegang oleh pihak ketiga, seperti notaris, untuk keamanan transaksi
Penerapan Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Argumentasi Hukum Kepada Klien Anggraini, Septian Dwi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.238-248

Abstract

Advokat berperan untuk membela dan mendampingi klien dengan cara memberikan argumentasi hukum. Untuk dapat menegakkan hukum penting dilakukan sebuah ketegasan perlindungan terhadap advokat agar dapat tercipta sebuah keadilan baik untuk klien maupun untuk advokat. Imunitas merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh seorang advokat untuk memberikan rasa aman saat menjalankan kewajiban. Imunitas bukan hanya sebagai perlindungan tetapi juga bentuk tanggung jawab bagi advokat agar dapat menjalankan kewajiban secara profesional, mengingat bahwa disetiap hak yang dimiliki pasti terdapat sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang kedudukan, hak serta kewajiban advokat sebagai pemberi jasa hukum, mengetahui alasan terjadinya pelaporan advokat karena memberikan argumentasi hukum serta penerapan hak imunitas dalam memberikan argumentasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, kasus dan historis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemahaman lebih luas terkait pentingnya hak imunitas advokat di sistem peradilan Indonesia.
PEMBATALAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM Rininda, Dita Yasinta
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.264-268

Abstract

Pembatalan akta otentik yang dibuat akibat perbuatan melawan hukum diperlukan untuk melindungi pihak yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Tanpa adanya prosedur hukum untuk membatalkan akta yang dibuat secara melawan hukum, korban perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Pembatalan akta otentik yang dibuat akibat perbuatan melawan hukum juga mencerminkan prinsip keadilanPembatalan akta otentik akibat perbuatan melawan hukum menghadirkan pertanyaan terhadap akibat hukum dari akta otentik yang dibatalkan. Hasil dari penelitian ini, Pertama: Akibat hukum terhadap akta notaris yang dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah batal demi hukum artinya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan. Kedua: Bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan dapat berupa sanksi disiplin kepada notaris yang bersangkutan.
Analisis Kebijakan Hukum terhadap Penggunaan Data Pribadi dalam Era Digital di Indonesia Yulianingsih, Sri
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.439-446

Abstract

Era  digital telah  membawa dampak  yang signifikan pada  penggunaan data pribadi,  sehingga  mempengaruhi berbagai  aspek  kehidupan masyarakat. Di Indonesia, pengaturan penggunaan data pribadi telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan dan ketidakjelasan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terkait penggunaan data pribadi di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hak-hak privasi individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada masih belum efektif dalam melindungi hak-hak privasi individu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa perubahan kebijakan hukum  untuk  meningkatkan perlindungan hak-hak  privasi individu, seperti memperluas definisi data pribadi, meningkatkan transparansi dalam penggunaan data pribadi, dan meningkatkan sanksi terhadap pelanggaran privasi.
Analisis Hukum Kriteria Cross-Border Merchant pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia sebagai Bentuk Usaha Tetap Warsito, Lintang Herninda
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.302-310

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan ekonomi digital yang mendorong pesatnya pertumbuhan usaha melalui sistem elektronik (PMSE) Konsep bentuk usaha tetap (BUT) menjadi penting dalam menentukan kewajiban perpajakan bagi pelak usaha PMSE asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria hukum yang menentukan cross-border merchant dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dengan fokus pada kewajiban perpajakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah terkait, serta bahan sekunder dari berbagai literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa cross-border merchant yang aktif menjual ke konsumen Indonesia melalui platform elektronik dapat dikategorikan sebagai BUT jika memenuhi kriteria transaksi tertentu seperti jumlah transaksi, jumlah pengiriman, dan tingkat akses internet. Penggolongan sebagai BUT berimplikasi terhadap kewajiban perpajakan yang dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri, meskipun tanpa kehadiran fisik di Indonesia. Hal ini memungkinkan perlakuan pajak yang serupa dengan badan usaha dalam negeri, meskipun tidak semua manfaat seperti tax treaty dapat dinikmati.  
Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Pendirian Lembaga Independen Pengelola Data Sentral Negara Fadhila, Muhammad Khalif
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.114-121

Abstract

Studi ini menggambarkan urgensi dan kebutuhan akan pendirian lembaga independen yang khusus mengelola pusat data negara di Indonesia. Penelitian ini menyoroti kelemahan dalam pengelolaan pusat data nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, terutama dalam hal keahlian teknis dan manajemen data. Peretasan pada Juni 2024 menjadi bukti nyata akan kelemahan ini, yang berpotensi mengancam keamanan nasional dan stabilitas negara. Pembentukan lembaga independen diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan memastikan pengelolaan data dilakukan oleh profesional yang kompeten dan independen dari intervensi politik. Langkah-langkah yuridis yang disarankan termasuk amandemen undang-undang terkait, seperti UU ITE dan UU Kementerian, serta pembuatan undang-undang khusus untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga ini. Abstrak ini juga menyoroti pentingnya integrasi dengan regulasi seperti Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang SPBE Nasional untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui e-government.
Tinjaun Yuridis Terhadap Netralitas ASN dalam Sistem Birokrasi di Indonesia Athallah, Raiqa Muthia
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental dalam menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi publik, namun penerapannya sering kali menghadapi tantangan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur netralitas ASN, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan landasan hukum utama yang mengatur kepegawaian di Indonesia dan menetapkan berbagai ketentuan untuk memastikan netralitas ASN. Undang-Undang ini menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar ASN dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. 
ASPEK HUKUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DAN HAK WARISNYA ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DITINGGALKAN OLEH ORANGTUA ANGKAT YANG TIDAK MEMILIKI ANAK KANDUNG rahman, nurholik
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.24-37

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata, serta mempelajari dan menganalisis status hukum dan hak anak angkat dalam pembagian harta warisan. hukum Islam dan hukum perdata.Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (library Research) dimana mereka melakukan penelitian  untuk memperoleh bahan hukum sekunder. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh melalui kajian buku, peraturan perundang-undangan, karya berhak cipta, dan data penelitian di internet dan media lainnya. Bahan hukum yang diperoleh dalam penyidikan ini akan diinterpretasikan dan dianalisis secara dramatis dan analitis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Karawang. Penjelasan hasil penelitian yang disampaikan peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, tata cara pengangkatan anak menurut gabungan hukum Islam dan hukum perdata adalah pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di India. mereka. Kedua, menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata, status hukum pengangkatan anak dalam kaitannya dengan pewarisan ahli waris adalah bahwa anak yang diangkat secara sah berdasarkan putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Pengangkatan seorang anak tunduk pada batasan hukum mengenai hubungan darah, hubungan antara wali, dan warisan dengan orang tua angkat, namun ahli waris tetaplah ahli waris yang sebenarnya. orang tua. Oleh karena itu, anak angkat tidak mewarisi harta warisan dari orang tua  angkatnya.Kata Kunci: Pembagian harta warisan, anak angkat, kompilasi hukum islam, hukum perdata.
Optimalisasi Standar Bantuan Hukum bagi Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk Mewujudkan Akses Keadilan Ananda Judiah Jusuf, Dhea
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.432-438

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis optimalisasi standar bantuan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai upaya mewujudkan akses keadilan yang lebih adil dan merata. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kesenjangan antara regulasi dan kenyataan, terbatasnya jumlah pengacara berkualitas, serta distribusi bantuan hukum yang tidak merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan bantuan hukum sudah ada, implementasi yang tidak optimal menyebabkan akses hukum bagi tersangka khususnya dari kalangan miskin. Beberapa faktor yang menghambat antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya pengacara yang terlatih di daerah tertentu, dan prosedur yang berbelit-belit. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan anggaran untuk lembaga bantuan hukum, pelatihan bagi pengacara, desentralisasi layanan, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses administrasi. 

Page 95 of 96 | Total Record : 955

 92   93   94   95   96 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue