cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 90   91   92   93   94 
IMPLIKASI HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN PELECEHAN SECARA VERBAL DI INDONESIA Nurhikmah, Sri Riski; Putra, Pamungkas Satya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Tindakan berbau seksual yang dilakukan secara non fisik sering diartikan sebagai Pelecehan seksual verbal. Pelecehan tersebut dapat berupa siulan, tiruan suara serigala, suara ciuman, komentar seksual yang menggoda, atau penghinaan terhadap bentuk tubuh perempuan yang berkaitan dengan orientasi seksual. Perilaku ini biasanya dilakukan secara spontan di ruang publik dan dikategorikan sebagai gangguan di jalan (street harassment). Verbal pelecehan sering dianggap remeh, dan banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan. Namun, hingga saat ini tindakan tersebut belum dapat dikenakan sanksi hukum selama tidak melibatkan kekerasan fisik. Dalam Praktiknya, di indonesia saat ini belum jelas secara spesifik mengatur perilaku yang tidak senonoh ini, sehingga diperlukan pembaruan hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan penulis saat ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Pelecehan seksual verbal di Indonesia diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. Penanganan masalah ini dapat melibatkan penerapan Pasal 281 KUHP, Pasal 315 KUHP, serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Pornografi.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Influencer yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial Selviana, Vina Sindi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah promosi situs judi online oleh influencer melalui media sosial. Meskipun perjudian online ilegal di Indonesia, banyak influencer terlibat dalam mempromosikan kegiatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi influencer yang terlibat dalam promosi judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer yang mempromosikan judi online dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda sesuai dengan ketentuan UU ITE. Studi ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran influencer akan tanggung jawab sosial dan legal mereka untuk mencegah pelanggaran di masa depan.
Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Begal Payudara Aziz, Ziyad Addaruquthni Miftah; Priyana, Puti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.47-54

Abstract

Begal Payudara merupakan realitas yang terjadi di masyarakat dan masuk dalam Tindak pidana Kekerasan seksual hal inI merugikan korban secara fisik maupun psikis. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Yuridis-normatif berarti meletakkan UU Nomor 12 Tahun 2022 sebagai acuan dalam perlindungan dan perlakuan hukum sesuai sanksi yang diterima pelaku. Beberapa waktu lalu Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dengan berlakunya Undang-undang ini maka para pelaku dapat dijerat pasal 6 poin a dan b yaitu hukuman 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
TANGGUNG JAWAB CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) TERKAIT AKTA HIBAH YANG DIBATALKAN KARENA MENGANDUNG CACAT HUKUM DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN PERATURAN JABATAN PEMBUAT AKTA TANAH Qarani, Meta Tarisha; Afriana, Anita; Nurhayati, Elis
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.171-182

Abstract

Tanggung jawab Camat selaku PPATS dalam pembatalan Akta Hibah yang dibuatnya karena mengandung cacat hukum sehingga tidak terpenuhi nya asas kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah melalui Hibah. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Bahwa akibat hukum terhadap kedudukan akta hibah yang dibuat oleh camat selaku PPATS yang mengandung cacat hukum adalah tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat karena melanggar syarat sahnya perjanjian baik secara subjektif yang menyebabkan akta dapat dibatalkan maupun syarat objektif yang berakibat akta batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. PPATS dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta hibah yang cacat hukum dikarenakan kelalaian, ketidakcermatan, maupun kesalahan, terhadap objek tanah yang dialihkan melalui hibah berdasarkan Peraturan Jabatan PPAT adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.
Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kenjeran Surabaya Utara Palupi, Annisya Rossita; Wahyudi, Kelvin Edo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Penelitian ini membahas inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Surabaya Kenjeran, yang menghadapi masalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan proses administrasi yang rumit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi seperti Samsat Keliling, E-Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Corner, dan program Dugi Kelurahan berhasil mempermudah proses administrasi dan pembayaran pajak. Dengan adanya layanan-layanan ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak meningkat, serta kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah semakin terbangun. Penelitian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. 
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN PERUSAHAAN KARENA PAILIT DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA Pratama, Muhammad Ridho Andrian
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.236-244

Abstract

Proses pembubaran perusahaan karena kepailitan memunculkan tantangan serius terkait perlindungan hak pekerja. Notaris  berperan dalam melindungi hak-hak pekerja untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku selama proses kepailitan. Hasil dari penelitian ini adalah Peran notaris dalam proses pembubaran perusahaan karena pailit adalah memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan pembubaran disusun dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan hukum, mulai dari pengecekan status hukum dan persiapan awal, penyusunean dan pengesahan akta pembubaran, hingga pelaporan kepada instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bentuk perlindungan hak pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk diaudit atau penijauan kembali atas keuangan perusahaan yang mengalami pembubaran, hak untuk mengajukan klaim (gaji, tunjangan, kompensasi), hak atas perlakuan yang adil, dan hak atas privasi dan keamanan informasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Taher, Abdul Halid; Ringgi, Deppa
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.356-363

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah merupakan isu yang penting mengingat masih adanya ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan di berbagai sector kehidupan. Artikel ini membahas tentang upaya - upaya yang dilakukan untuk melindungi hak – hak perempuan di wilayah tersebut, baik dalam konteks hukum formal maupun budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang - undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah, serta praktik – praktik sosial yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah kebijakan perlindungan perempuan, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan sumberdaya, rendahnya kesadaran hukum, dan pengaruh budaya patriarki yang kuat. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pendidikan masyarakat untuk mendukung tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak – hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah.
Pertanggjungjawaban Hukum Influencer Yang Mempromosikan Barang dan/atau Jasa Yang Mengandung Informasi Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Zahran, Nathan Avilla; Mansyurin, Muhammad Roikhan; Apriani, Rani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai bidang terutama transaksi jual beli. Hadirnya media sosial yang melahirkan banyak influencer yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan barang/dan atau jasanya melalui seorang influencer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi dan pertanggungjawaban hukum influencer yang mempromosikan barang dan/atau jasa yang mengandung informasi palsu sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang membeli, menggunakan, atau mengonsumsi barang dan/atau jasa karena pengaruh promosi dari seorang influencer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel ilmiah hukum yang terkait dengan pembahasan. Analisis dalam penelitian ini berupa analisis preskriptif untuk menunjukkan apa yang diharuskan oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan seorang influencer dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, administratif, maupun perdata atas pelanggaran yang dilakukannya yaitu melakukan promosi barang dan/atau jasa yang mengandung informasi palsu.
PEMBERIAN UANG PESANGON TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN Imam Saputro, Dimas; Arafat, M Rusli
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.92-102

Abstract

Ketika terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) banyak pekerja yang menuntut haknya. Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Berdasarkan Undang-Undang itu pula banyak dari pengusaha yang merasa keberatan untuk memberikan uang pesangon karena dirasa cukup memberatkan. Karena bagi pengusaha uang pesangon adalah biaya (cost) yang harus dikeluarkan, sedangkan bagi pekerja uang pesangon adalah sarana atau alat untuk memenuhi kehidupan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya selama menganggur setelah terkena PHK. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Data penelitan ini adalah bahan pustaka yang membahas mengenai kewajiban memberikan uang pesangon sebagai akibat PHK, dengan bahan sumber primer yaitu Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, digunakan untuk membahas secara normatif tentang kewajiban membayar uang pesangon sebagai akibat PHK. Sedangkan sumber sekundernya, buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.
Hakikat Pengembalian Aset Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Binary Option Melalui Platform Binomo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 117/PID.SUS/2022/PT.BTN.) Putri, Irma Oktaviani Biantoro; Setyorini, Erny Herlin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i2.524-535

Abstract

Binomo, platform trading online, menawarkan investasi dalam berbagai aset seperti saham, emas, dan perak. Namun, investasi ini merenggut banyak nyawa, dengan kerugian mencapai miliaran. Ada mungkin berhasil serta kalah untuk para penanam modal yang menempatkan uangnya di web trading Binomo. Tujuan riset ini merupakan guna menganalisa hakikat pengembalian aset sitaan perbuatan kejahatan pencucian uang hasil dari Binary Option. Prosedur riset yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini pada dasarnya mengamati Ratio Decidendi dalam putusan pengadilan Nomor : 117/PID.SUS/2022/PT.BTN terhadap  hakikat pengembalian asset sitaan tindak pidana pencucian uang. Hasil riset yaitu hakikat pengembalian aset sitaan perbuatan pidana pencucian uang hasil dari binary option digunakan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh secara ilegal tidak dibiarkan beredar di masyarakat dan untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut. Dengan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, pemerintah juga dapat mengurangi dampak negatif dari tindakan kejahatan tersebut dan mendorong terciptanya keadilan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, pengembalian aset sitaan juga berfungsi sebagai sanksi yang efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta sebagai langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari praktik pencucian uang yang merusak integritas sistem keuangan.

Page 92 of 96 | Total Record : 955

 90   91   92   93   94 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue