cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fransisca Iriani Rosmaladewi
Contact Email
fransiscar@fpsi.untar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jmishs@untar.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Published by Universitas Tarumanagara
ISSN : 25796348     EISSN : 25796356     DOI : -
Core Subject : Art, Social,
Arts Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni (P-ISSN 2579-6348 dan E-ISSN 2579-6356) merupakan jurnal yang menjadi wadah bagi penerbitan artikel-artikel ilmiah hasil penelitian dalam bidang Ilmu Sosial (seperti Ilmu Psikologi dan Ilmu Komunikasi), Humaniora (seperti Ilmu Hukum, Ilmu Budaya, Ilmu Bahasa), dan Seni (seperti Seni Rupa dan Design). Jurnal ilmiah ini diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara. Dalam satu tahun, jurnal ini terbit dalam dua nomor, yaitu pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 713 Documents
 4   5   6   7   8 
Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Nina Rosida
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 1, No 1 (2017): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v1i1.339

Abstract

Kondisi negara yang pernah mengalami krisis ekonomi sekitar tahun 1997 menimbulkan dampak bagi ketenagakerjaan di Indonesia. Angka pengangguran yang semakin meningkat sehinggga upaya penanganan masalah ketenagakerjaan yang sangat penting. Hal tersebut menyebabkan banyaknya warga negara yang berbondong-bondong bekerja ke luar negeri.  Penanganan tersebut harus diimbangi dengan kerjasama dengan yang solid dengan beberapa pihak, bukan hanya dari Pemerintah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta tetapi juga ada kerja sama yang baik dengan calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut agar tidak timbul permasalahan hukum yang terjadi antara Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri dengan pihak majikan. Dengan demikian yang menjadi permasalahan adalah apa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan apa upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak berdokumen.  Metode yang digunakan adalah metode normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari permasalahan dapat disimpulkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan  merupakan tanggung jawab Pemerintah dari  pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Prinsip-prinsip penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang diatur dalam undang-undang yang harus di perhatikan, dan tidak menyalahi prinsip tersebut sehingga  menjadikan kenyamanan bagi Tenaga Kerja Indonesia bekerja di Luar Negeri. Pelaksana penempatan TenagaKerja Indonesia hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berbadan hukum. Selain itu dalam penempatan tenaga kerja indonesia harus membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara tujuan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga dilakukan pada negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi Tenaga Kerja Asing. Diberlakukannya pengetatan peraturan dalam hal penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menyebabkan terjadi kenaikan prosentase penempatan TKI formal dan prosentase menurun pada penempatan TKI informal.  Hal itu, karena pembenahan penempatan TKI di beberapa negara di kawasan timur tengah. Diberlakukannya penundaan penempatan (moratorium) TKI informal yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di 6 (enam) negara, yaitu; Kuwait, Yordania, Suriah, Arab Saudi, Qatar, dan uni Emerat Arab (UEA). Diberlakukannya moratorium TKI Penata Laksana Rumah Tangga ( PLRT) di negara-negara tersebut dikarenakan negara itu tidak memberikan jaminan perlindungan. Kata Kunci: tenaga kerja, perlindungan hukum, luar negeri, Indonesia
KEJAHATAN PEDOFILIA SEBAGAI PERILAKU MENYIMPANG DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUMNYA Delvina Alodia; Jesslyn Lie; Vini Anggreini
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v2i2.1060

Abstract

Pedophilia is an obsession with children as sex objects. Overt acts, including taking sexual explicit photographs, molesting children, and exposing one's genitalia to children are all crimes. The problem with these crimes is that pedophilia is also treated as a mental illness, and the pedophiles are often released only to repeat the crimes or escalate the activity to the level of murder. This caused for the victims, in this case the children, and their families to feel insecure as there are still chances that the culprit is still targeting them. And there is also the physical and mental trauma that the children suffer as a result of the illicit act. Therefore pedophilia should be addressed seriously as the lives of children are at stake. Many regulations have been created in order to decrease this crime, but with technology’s rapid growth and increase of pedophilia communities that can be found all over the internet, it seems like it would be a long way before the crime could be eradicated completely. Because of that the government along with several other authority figures would occasionally search for sanctions that will hopefully decrease the number of pedophiles.Pedofilia adalah obsesi terhadap anak-anak sebagai objek seks. Tindakan berlebihan, termasuk mengambil foto eksplisit seksual, menganiaya anak-anak, dan mengekspos alat kelamin seseorang kepada anak-anak adalah kejahatan. Masalah dengan kejahatan ini adalah pedofilia juga diperlakukan sebagai penyakit mental, dan pedofil sering dilepaskan hanya untuk mengulangi kejahatan atau meningkatkan aktivitas ke tingkat pembunuhan. Ini menyebabkan para korban, dalam hal ini anak-anak, dan keluarga mereka merasa tidak aman karena masih ada kemungkinan bahwa pelakunya masih menargetkan mereka. Dan ada juga trauma fisik dan mental yang diderita anak-anak sebagai akibat dari tindakan ilegal tersebut. Karena itu pedofilia harus ditangani dengan serius karena nyawa anak-anak dipertaruhkan. Banyak peraturan telah dibuat untuk mengurangi kejahatan ini, tetapi dengan pertumbuhan teknologi yang cepat dan peningkatan komunitas pedofilia yang dapat ditemukan di internet, sepertinya akan jauh sebelum kejahatan dapat diberantas sepenuhnya. Karena itu pemerintah bersama beberapa tokoh otoritas lainnya sesekali akan mencari sanksi yang diharapkan akan menurunkan jumlah pedofil. 
PENERAPAN HORTIKULTURA TERAPI UNTUK MENINGKATKAN SELF-EFFICACY PADA LANSIA Aris Nugraha Silitonga; Monty P. Satiadarma; Widya Risnawaty
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v1i2.928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan hortikultura guna meningkatkan self-efficacy pada lansia di panti werdha Y. Lansia merupakan orang dewasa yang telah memasuki umur 60 tahun ke atas. Lansia yang berdaya merupakan lansia yang aktif dalam beraktivitas. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh lansia sangatlah beragam. Salah satunya adalah kegiatan bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam yang dilakukan adalah kegiatan menanam kangkung. Partisipan penelitian ini berjumlah tiga orang lansia berusia lebih dari 60 tahun yang berada di Panti Werdha Y. Namun karena pengaruh kesehatan yang memburuk hanya menyisakan dua partisipan. Pengukuran dengan MMSE dan wawancara dilakukan dalam pengambilan data. Hsil penelitian menunjukkan bahwa self-efficacy sesudah melakukan kegiatan hortikultura meningkat.
GAMBARAN TURNOVER INTENTION PADA KARYAWAN GENERASI Y DI PT. XYZ (IT SOLUTION COMPANY) Aisyah Ning Asih; Zamralita Zamralita
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v1i2.980

Abstract

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT Solution yang memiliki 14 kantor cabang di seluruh Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi PT. XYZ yang semakin meningkat, terdapat beberapa masalah yang cukup mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian khusus. Dalam tiga tahun terakhir, diketahui bahwa terjadi turnover yang terus meningkat di setiap tahunnya. Di mana dari data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa turnover di PT. XYZ banyak terjadi pada karyawan dengan tingkat pendidikan S1 ke atas dan rentang usia 20-35 tahun dengan masa kerja yang berada dalam rentang satu sampai lima tahun. Hal ini tentu menjadi perhatian serius mengingat karyawan dalam rentang usia tersebut merupakan karyawan generasi Y yang diharapkan menjadi generasi penerus yang nantinya mampu membangun perusahaan menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk memeroleh gambaran turnover intention pada karyawan generasi Y di PT. XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitaf non experimental dengan metode deskriptif. Sebanyak 114 responden yang tersebar di kota Medan, Palembang, Serang, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, dan Makassar berpartisipasi dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui kuesioner turnover intention scale yang diadaptasi dari Tet & Mayer (1993) yaitu six item version of Turnover Intention Scale (TIS-6) yang berisi 10 butir pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki nilai yang pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 0,000. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin tinggi turnover intention yang akan terjadi. Selain itu, departemen memiliki nilai yang signifikan yaitu sebesar 0,031. Hal ini menggambarkan departemen di PT. XYZ memiliki pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention terutama pada pada departemen Internal Audit dan HRD yang menunjukkan adanya keinginan untuk berpindah pekerjaan yang tinggi.
PENERAPAN BEHAVIOR THERAPY UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN ASUPAN CAIRAN PADA PASIEN GAGAL GINJAL YANG MELAKUKAN HEMODIALISIS Mustika, Rima; Suryadi, Denrich; Virginia, Indriyani
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1667

Abstract

Ginjal adalah sepasang organ saluran kemih yang terletak di rongga retro perituneal bagian atas. Ginjal orang dewasa memiliki panjang 12 – 13cm dengan lebar 6cm dan berat sekitar 120-150gram. Fungsi reguler ginjal adalah mengangkut sisa – sisa metabolisme tubuh. Ketika ginjal tidak mampu lagi berfungsi, maka ginjal mengalami kegagalan gagal ginjal adalah suatu kondisi dimana fungsi ginjal mengalami penurunan sehingga tidak mampu lagi untuk melakukan filtrasi sisa metabolisme tubuh. Penyakit ini terus berkembang secara perlahan hingga fungsi ginjal semakin memburuk. Hal ini menyebabkan penumpukan dalam tubuh berupa cairan yang apabila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Terapi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan hemodialisis. Hemodialisis (HD) adalah tindakan yang dilakukan untuk mencuci darah dengan tujuan membantu mengeluarkan zat – zat yang tidak diperlukan tubuh karena ginjal tidak dapat melaksanakan tugasnya lagi. Pasien tersebut juga harus menjaga asupan cairan harian agar tidak kelebihan cairan dalam tubuh. Untuk itu, dokter menganjurkan batasan asupan cairan yang harus dipatuhi. Namun, terkadang pasien sering tidak mematuhi hal ini karena sering merasa haus dan tidak dapat mengontrol asupan cairannya. Terapi psikologis yang dapat dilakukan adalah dengan behavior therapy. Tujuan dari intervensi behavior therapy yang dilakukan adalah untuk membantu subjek agar dapat memahami dan disiplin dalam memenuhi asupan cairan hariannya. Teknik yang digunakan adalah memberikan intervensi dengan modelling therapy dan dilakukan pada satu pasien (single-subject design) yang melakukan hemodialisis di Klinik X. Metode tersebut merupakan salah satu desain penelitian eksperimental yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi efektivitas dari suatu intervensi. Hasil dari intervensi ini diharapkan subjek dapat memahami dengan baik kondisinya dengan bantuan behavior therapy sehingga subjek menjadi sadar akan pentingnya mentaati aturan asupan cairan hariannya. Terdapat peningkatan kepatuhan pada pasien setelah intervensi diberikan. Dapat dikatakan pendekatan behavior therapy dengan teknik modelling dapat membantu pasien untuk meningkatkan kepatuhan pasien akan asupan cairan hariannya
Peran Conscientiousness sebagai Moderator dari Hubungan Job Resources dan Work Engagement Karyawan Information Technology (IT) pada PT. X Sugiarto, Winoto; Suyasa, P. Tommy Y. S.; Lie, Daniel
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 1, No 1 (2017): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v1i1.369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dari conscientiousness sebagai moderator hubungan antara job resources dan work engagement yang ada pada PT. X khususnya pada unit kerja Information Technology (IT). Karyawan IT yang bekerja menunjukkan work engagement yang rendah, indikatornya adalah semangat, dedikasi dan kekhusyukan yang rendah terhadap pekerjaan. Partisipan diambil dari 72 karyawan IT yang terdiri dari developer dan support di PT. X. Teknik sampling menggunakan probability sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner Utrecht Work Engagement Scale (UWES), Job-Demands Resources Questionnaire, dan NEO PI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa job resources berelasi positif terhadap work engagement. Relasi positif antara job resources dan work engagement tidak berbeda antara partisipan yang memiliki conscientiousness tinggi dan partisipan yang memiliki conscientiousness rendah pada dimensi coaching dan opportunity for development. Namun peran conscientiousness sebagai moderator hubungan antara job resources dan work engagement terlihat pada dimensi feedback, social support dan autonomy. Keywords: work engagement, job resources, conscientiousness, moderator, karyawan IT
DAMPAK PENIADAAN PARALEGAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 P/HUM/2018) Martono, Jeffri Pri; Tunggawan, Edwin; Kenny, Kennedy
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v2i2.2689

Abstract

Providing legal assistance is a form of state responsibility for poor community groups as a manifestation of access to justice. This is a guarantee from the state to every person in order to gain recognition, guarantee, protection and legal certainty as a form of protection of human rights. The provision of legal assistance is a state obligation as ordered by the legislation stated in Article 54 of the Constitution of Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Code Procedure (hereinafter referred to as the Book of Constitution of Criminal Code Procedure / KUHAP), even reemphasized as mandatory in Article 56 of the KUHAP. However, the provision of legal assistance currently does not reach all Indonesian citizens due to the limited implementation of legal assistance itself. In effort to solve these limitations, the role of paralegals was brought forth to increase the provision of legal assistance to the poor. Post-emergence of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 22 P / HUM / 2018 which cancels the role of paralegals stated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 01 of 2018 concerning Paralegals in the Provision of Legal Aid has affected poor communities seeking justice. In this case the role of an advocate as an honorable profession which, in carrying out his/her profession, must be brought forward and moreover, it is an obligation in carrying out orders both from the constitution or the code of ethics for the advocate profession in order to provide free assistance after the removal of Article 11 and Article 12 Permenkumham On Paralegal, which has actually been previously regulated in Article 22 of the Advocate Law. Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara bagi kelompok masyarakat miskin sebagai perwujudan kepada akses keadilan. Hal ini merupakan jaminan dari negara terhadap setiap orang dalam rangka mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan dari pada hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum merupakan suatu kewajiban negara sebagaimana hal ini diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), bahkan ditekankan lagi sebagai hal yang wajib adanya dalam Pasal 56 KUHAP. Akan tetapi pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan adanya keterbatasan pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri. Dalam hal mengisi keterbatasan tersebut dimunculkan peran paralegal untuk meningkatkan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin. Pasca munculnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018 yang membatalkan peran dari pada paralegal yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum telah memberikan dampak terhadap kelompok masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Dalam hal ini peran advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya harus dimunculkan dan apalagi hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan perintah baik dari pada undang-undang maupun kode etik profesi advokat dalam rangka memberikan bantuan secara cuma-cuma setelah dicabutnya Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Tentang Paralegal, yang sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam Pasal 22 UU Advokat.
PERBEDAAN REGULASI DIRI BELAJAR PADA SISWA SEKOLAH DASAR KELAS VI DITINJAU DARI JENIS KELAMIN Ruminta Ruminta; Sri Tiatri; Henny Mularsih
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v2i1.2059

Abstract

Keberhasilan seorang dalam menjalani proses pendidikannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain selfregulation (regulasi diri belajar). Regulasi diri belajar adalah kemampuan untuk memunculkan dan memonitor sendiri baik pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tujuan belajar. Regulasi diri belajar penting agar siswa memiliki kemandirian dalam belajar. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai regulasi diri belajar ditinjau dari jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut, apakah terdapat perbedaan regulasi diri belajar pada siswa Sekolah Dasar kelas VI ditinjau dari jenis kelamin. Subyek penelitian adalah 188 siswa kelas VI pada salah satu sekolah swasta di Bekasi. Siswa laki-laki berjumlah 94 dan 91 siswa perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner regulasi diri belajar yang telah diadaptasi sebelumnya dari teks aslinya, yaitu Motivated Strategies for Learning Questionnaire, yang dikembangkan oleh Pintrich dan De Groot (1990). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal regulasi diri belajar antara siswa laki-laki dan perempuan (p=0,072, >0,05). Pada empat dimensi yang diukur terdapat tingkat regulasi diri belajar yang sama antara siswa laki-laki dan perempuan. Hanya pada dimensi kecemasan terdapat perbedaan (p=0,003, < 0,05).
Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau ‘Hoax’ Kurniawan Hari Siswoko
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 1, No 1 (2017): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v1i1.330

Abstract

The massive and rapid spreading of fake news through the internet and social media has prompted the government to take steps to contain the hoaxes. Initially, the government was confident that the spread of fake news could be countered by blocking a number of irresponsible newsite. This research argues that the blocking of the newsite will not be effective in countering fake news. Thus, the government would need additional measures to deal with the massive and rapid spread of fake news through the internet. This research is conducted through observation and content analysis of media reports about the government policies regarding the spread of fake news. According to Berelson (1952) content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication. Holsti (1968) says that it is any technique for making inferences by systematically and objectively identifying specified characteristics of messages. This research found several other measures the government has taken that includes the establishment of a special agency to deal with the cyberspace and collaborations with the Press Council and Facebook to strengthen its efforts. Keywords:  fake news, government policies, national cyber agency, hoax
GAMBARAN DUKUNGAN ORGANISASI YANG DIRASAKAN PADA KARYAWAN PT. XYZ FX Yanuar Sidharta; Zamralita Zamralita
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v1i2.979

Abstract

Karyawan merupakan aset yang tidak ternilai bagi suatu perusahaan. PT. XYZ merupakan perusahaan baru yang bergerak di bidang consumer goods dengan produk popok bayi dan pembalut wanita. Tiap karyawan memiliki andil yang penting untuk membangun citra positif perusahaan. Hal ini tentunya memerlukan persepsi yang positif dari karyawan terhadap perusahaan. Yang terjadi pada bagian logistik di PT. XYZ, masih memerlukan cara tertentu untuk membangun persepsi yang positif, terutama bagaimana harus menyadari akan bantuan fasilitas yang telah diberikan kepada karyawan dalam bekerja. Harapan dari perusahaan adalah semakin lama mereka bekerja, maka semakin dapat memahami kondisi perusahaannya, termasuk segala dukungan yang telah diberikan kepada mereka dalam bekerja, meski belum sempurna, mengingat usia perusahaan yang masih tergolong sangat muda. Persepsi karyawan terhadap bagaimana perusahaan menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka disebut sebagai dukungan organisasi yang dirasakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran perceived organizational pada karyawan perusahaan. Metode yang digunakan penelitian ini metode kuantitatif. Responden penelitian adalah karyawan perusahaan yang berjumlah 153 orang, dengan rincian 67 orang laki-laki, 86 orang perempuan. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner. Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai rata-rata (Mean) perceived organizational support yakni 3.578, yang termasuk dalam kriteria sedang pada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.

Page 6 of 72 | Total Record : 713

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora , dan Seni Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6 No. 3 (2022): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 6, No 1 (2022): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 4, No 2 (2020): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 1, No 1 (2017): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni More Issue