cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suphia
Contact Email
suphia@uij.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalrechtens@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL RECHTENS
Published by Universitas Islam Jember
ISSN : 19077114     EISSN : 26221802     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Rechtens adalah media per-semester yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) sebagai upaya mempublikasikan ide, gagasan dan kajian hukum serta perkembangan hukum baik secara teori maupun praktek. Jurnal Rechtens ditujukan bagi para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan pemerhati dan penggiat dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 1 (2025): Juni" : 9 Documents clear
Perlindungan Hukum bagi Anak Usia Sekolah Terkait dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi Musfianawati, Musfianawati; Eka Adhining Tyas, Wahyu; Nazza Fauzi, Firda
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.2794

Abstract

Article 103 paragraph 4 in PP No. 28 of 2024 concerning Health states the Provision of contraceptives for school-age children. The provision of contraceptives for school-age children is contrary to the principle of legal protection for children. Legal issues in this study: 1) Is the Provision of Contraceptives for School-Age Children Not Contrary to the Principle of Legal Protection for Children; 2) What is the Ratio Legis of the Regulations on the Article on the Provision of Contraceptives for School-Age Children in PP No. 48 of 2024 concerning Health. The purpose of this study is to determine and analyze the ratio legis and the regulation of the Provision of Contraceptives for School-Age Children Not Contrary to the Principle of Legal Protection for Children. This type of research is normative juridical. The results of the study are the ratio legis of PP No. 28 of 2024 concerning Health is to increase understanding and access for school-age and adolescents to reproductive health. Meanwhile, no additional explanation was found in Article 103 paragraph 4 point e regarding the provisions for the provision of contraceptives. If the focus is on those who are married, this is not in accordance with the category of the school age range that is allowed to marry. Meanwhile, if the focus is on education, it is less appropriate because the concept of provision means providing "physical goods" directly to school-age individuals. ABSTRAK Pasal 103 ayat 4 dalam PP No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan menyebutkan Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah. Penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak. Isu hukum dalam penelitian ini: 1) Apakah Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Anak Usia Sekolah Tidak Bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Anak; 2) Apa Ratio Legis Pengaturan Tentang Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah pada PP No. 48 Tahun 2024 Tentang Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis ratio legis dan pengaturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Anak Usia Sekolah Tidak Bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Anak. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian adalah ratio legis dari PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan adalah meningkatkan pemahaman dan akses bagi usia sekolah dan remaja terhadap kesehatan reproduksi. Sementara tidak ditemukan penjelasan tambahan dalam Pasal 103 ayat 4 poin e mengenai ketentuan penyediaan alat kontrasepsi. Jika fokus pada yang telah menikah, hal ini kurang sesuai dengan kategori rentang usia sekolah yang diperbolehkan menikah. Sementara jika fokus untuk edukasi kurang sesuai karena konsep penyediaan yang tersebut berarti memberikan “barang fisik” secara langsung kepada individu dengan usia sekolah Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Usia Sekolah; Alat Kontrasepsi
Kesejahteraan Masyarakat melalui Pariwisata di Bali (Analisis Perjanjian Pengelolaan Wisata antara Pemerintah dengan Masyarakat Adat) Prasada, Dewa Krisna
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.3657

Abstract

This paper discusses community welfare through the study of tourist attraction management agreements, with a focus on the form of cooperation agreements between the government and customary villages. This study looks at the gap in the management and distribution of income between the government and indigenous villages, which is often detrimental to local communities in cooperation agreements for a tourist attraction. This study uses a socio-legal research method with a legislative approach and conceptual analysis. In addition, this study also uses legal prescriptive analysis techniques in producing discussion analysis. The results of the study show that the existing agreements do not fully reflect the principles of justice and equality, so improvements are needed to improve the welfare of the local community. This research contributes as a reference to parties who want to make a tourism agreement that meets the main principles of the agreement and the validity of the agreement in the context of tourism. ABSTRAK Tulisan ini membahas kesejahteraan masyarakat melalui kajian perjanjian pengelolaan daya tarik wisata, dengan fokus pada bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah dan desa adat. Penelitian ini melihat adanya kesenjangan dalam pengelolaan dan pembagian pendapatan antara pemerintah dan desa adat, yang seringkali merugikan masyarakat lokal dalam perjanjian kerjasama suatu daya tarik wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik analisis preskriptif hukum dalam menghasilkan analisis pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang ada belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kesetaraan, sehingga perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi kepada pihak-pihak yang ingin membuat suatu perjanjian kepariwisataan yang memenuhi asas-asas pokok perjanjian dan keabsahan perjanjian dalam konteks kepariwisataan Kata Kunci: kesejahteraan masyarakat; pengelolaan daya tarik wisata; daya tarik wisata; perjanjian; perjanjian pariwisata.  
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Temuan Makanan yang Mengandung Boraks oleh BPOM Dwi Rahmawati, Silvy; Wahjuni, Edi; Puspitho Andini, Pratiwi
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4006

Abstract

The development of the industrial world, especially in the food sector, is no stranger to the use of chemicals, this is done so that food products become more durable, usually the chemical used is borax.  Therefore, consumer protection is needed, which is an integral part of healthy business activities.  This study aims to determine the legal protection of consumers of food containing borax and to determine the efforts that can be made by consumers if they suffer losses due to consuming food containing borax.  Using doctrinal or normative juridical method by applying statutory approach and conceptual approach in its writing.  The conclusions gained in this study show that the legal protection received by customers who are injured can be in the form of external legal. According to the study's findings, consumers who suffer harm may be able to get legal protection in the form of external legal protection, which is protection established by the government through laws or regulations that cater to the interests of vulnerable parties.  And if consumers suffer losses, they can pursue settlement efforts in two (two) ways: through court channels (litigation), which refer to the general court's procedural procedures, and through out-of-court (non-litigation) channels through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), which has three settlement channels: mediation, conciliation, and arbitration. ABSTRAK Perkembangan dunia industri, terutama di sektor pangan, tidak asing dengan penggunaan bahan kimia, ini dilakukan agar produk makanan menjadi lebih tahan lama, biasanya bahan kimia yang digunakan adalah boraks. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan bisnis yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perlindungan hukum bagi konsumen makanan yang mengandung boraks dan untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mereka mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan yang mengandung boraks. Menggunakan metode yuridis doktrinal atau normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penulisannya. Kesimpulan yang didapat dalam studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh pelanggan yang mengalami cedera dapat berupa perlindungan hukum eksternal. Menurut temuan studi, konsumen yang menderita kerugian mungkin dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum eksternal, yang merupakan perlindungan yang dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang atau peraturan yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang rentan. Dan jika konsumen mengalami kerugian, mereka dapat melakukan upaya penyelesaian dengan dua (dua) cara: melalui jalur pengadilan (litigasi), yang merujuk pada prosedur prosedural pengadilan umum, dan melalui jalur non-pengadilan (non-litigasi) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memiliki tiga saluran penyelesaian: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Konsumen; Makanan; Boraks;  
Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh LKPP Hasan Basri, Achmad; Kholis, Nur; Rato, Dominikus; Arundhati, Gautama Budi
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4051

Abstract

This study aims to examine the characteristics of the PBJP dispute settlement conducted by LKPP, as well as legal certainty and the ideal concept of PBJP dispute settlement by LKPP in the future. The method utilized by this study is a normative legal review using a legal regulatory approach that examines a rule of norms and a case approach that is linear with the issues to be resolved. The results of this study show that the characteristics of dispute resolution through mediation and arbitration by an independent and professional LKPP, as well as the adoption of technology in dispute resolution can increase efficiency and transparency in procurement in accordance with the culture of deliberation in Indonesia. The regulation of dispute resolution by LKPP has not provided legal certainty, because the provisions related to dispute resolution that are excluded are contrary to higher regulations and the principles of the agreement, thus not providing legal certainty for the parties. The ideal concept of PBJP dispute resolution in Indonesia can combine local wisdom with technological developments to provide more effective and credible solutions. This will improve the efficiency and transparency of the procurement process, ensure dispute resolution is in line with local culture and values, and provide the desired legal certainty.  ABSTRAK Penelitian ini mencoba untuk melihat karakteristik penyelesaian sengketa PBJP yang dilakukan oleh LKPP, serta kepastian hukum dan konsep ideal penyelesaian sengketa PBJP oleh LKPP kedepan. Metode yang dimanfaatkan oleh kajian ini berupa penelaahan hukum normatif dengan memakai pendekatan peraturan yang legal yang menelaah suatu aturan norma serta pendekatan kasus yang linier dengan isu yang akan dipecahkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase oleh LKPP yang independen dan profesional, serta adopsi teknologi dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan sesuai dengan budaya musyawarah di Indonesia. Pengaturan penyelesaian sengketa oleh LKPP belum memberikan kepastian hukum, karena ketentuan terkait penyelesaian sengketa yang dikecualikan kontrdiktif dengan peraturan di atasnya dan asas-asas perjanjian, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Konsep ideal penyelesaian sengketa PBJP di Indonesia dapat mengkombinasikan kearifan lokal dengan perkembangan teknologi untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan kredibel. Ini akan meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan, memastikan penyelesaian sengketa sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal, serta memberikan kepastian hukum yang diinginkan.  Kata Kunci: Karakteristik, penyelesaian sengketa; PBJP; LKPP
Analisis Yuridis Pengaturan Pelintasan Jalan untuk Pengangkutan Hasil Tambang Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu; Cahayo, Raul Gindo
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4113

Abstract

One of the districts in Aceh Province that has quite high potential mineral and coal reserves is West Aceh District. One of the companies holding a Coal Commodity IUP in Aceh is PT. Mifa Bersaudara. In the process of transporting West stone mining results from PT Mifa, there is an alleged crossing of the Regency road which occurred due to an overlap between the Regency road area and the IUP mining area. The alleged crossing of the Balee-Reudeup road which is included in the Regency road by PT Mifa raises questions regarding the authority to manage the Regency road that crosses the IUP area. This study is intended to determine the condition of the road crossing rules for transporting mining results in the applicable laws and regulations and the application of these regulations in the case of crossing the West Aceh Regency road by PT Mifa Saudara. The results of the study indicate that the road crossing rules for transporting mining results in West Aceh are still ineffective because they cannot force companies to have a road crossing permit, including in resolving the case of crossing the Balee-Reudeup road without a permit by PT Mifa Bersaudara. This ineffectiveness is evident from the absence of regulations to reimburse the losses experienced by the West Aceh Regional Government due to road damage caused by unauthorized road crossings.  ABSTRAK Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki potensi cadangan mineral dan batubara cukup tinggi adalah Kabupaten Aceh Barat. Salah satu perusahaan pemegang IUP Komoditas batubara di Aceh yakni PT. Mifa Bersaudara. Pada proses pengangkutan hasil tambang batu Barat PT Mifa, terdapat dugaan crossing jalan Kabupaten yang terjadi akibat adanya tumpang tindih antara wilayah jalan kabupaten dengan wilayah IUP tambang. Dugaan crossing jalan Balee-Reudeup yang termasuk dalam jalan Kabupaten oleh PT Mifa tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan pengelolaan jalan Kabupaten yang melintasi area IUP. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi aturan perlintasan (crossing) jalan untuk mengangkut hasil tambang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan pengaturan tersebut dalam kasus crossing jalan Kab. Aceh Barat oleh PT Mifa bersaudara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pelintasan (crossing) jalan untuk pengangkutan hasil tambang di Aceh Barat masih belum efektif karena tidak dapat memaksa perusahaan memiliki izin pelintasan (crossing) jalan, termasuk dalam penyelesaian kasus crossing jalan Balee-Reudeup tanpa izin oleh PT Mifa Bersaudara. Ketidakefektifan ini terlihat dengan ketiadaan aturan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Pemda Aceh Barat akibat kerusakan jalan yang terjadi akibat crossing jalan tanpa izin.  Kata Kunci: Crossing Kalan; Perizinan; Pertambangan; Aceh Barat  
Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital oleh Notaris Kadafi, Rahadian; Indra , Rahmadi; Rachmad, Iwan
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4200

Abstract

The advancement of digital technology has had a significant impact on various areas of life, including the legal field, particularly in the process of drafting credit agreements. The digitalization of credit agreements presents new challenges related to legal certainty, especially concerning the role of notaries. This study aims to analyze the legal position of digital credit agreements in the legal system in Indonesia, the legal certainty of the making of digital credit agreements by notaries, and the prospects for legal regulations (Ius Constituendum) related to this. This research employs a normative juridical method with an approach based on legislation, legal concepts, and comparative law. The findings indicate that digital-based credit agreements have valid legal standing as long as they fulfill the elements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, in terms of evidence, the digitalization of credit agreements still faces obstacles, especially related to authentication and legal validity if made in the form of a notarial deed. Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds need to have clearer legal guidelines in making digital credit agreements in order to ensure legal certainty for the parties. In the perspective of Ius Constituendum, regulatory updates are needed to adapt to technological developments, including legal recognition of electronic deeds made by notaries. Legal reform in this case is important to ensure legal certainty, legal protection, and encourage the development of the digital economic ecosystem in Indonesia.  ABSTRAK Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah hukum, khususnya dalam proses pembuatan perjanjian kredit. Digitalisasi perjanjian kredit menimbulkan tantangan baru terkait kepastian hukum, terutama mengenai peran notaris. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian kredit secara digital dalam sistem hukum di Indonesia, kepastian hukum pembuatan akta perjanjian kredit digital oleh notaris, serta prospek pengaturan hukum (Ius Constituendum) terkait hal tersebut. Metode yuridis yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta perbandingan hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian kredit berbasis digital memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi unsur-unsur keabsahan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam aspek pembuktian, digitalisasi perjanjian kredit masih menghadapi kendala, terutama terkait autentikasi dan validitas hukum jika dibuat dalam bentuk akta notaris. Notaris disebut sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik perlu memiliki pedoman hukum yang lebih jelas dalam pembuatan akta perjanjian kredit digital guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perspektif Ius Constituendum, diperlukan pembaruan regulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, termasuk pengakuan sah terhadap akta elektronik yang dibuat oleh notaris. Reformasi hukum dalam hal ini penting guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mendorong perkembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.  Kata Kunci: Kepastian hukum,Notaris,Perjanjian Kredit Digital
Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat terhadap Ahli Waris Junianto, Arif; Yuningsih, Deity; Anggriyani, Rima; Umar, Wahyudi
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4221

Abstract

The purpose of this study is to analyze and explain the legal protection available to buyers of uncertified land in situations where the seller dies before the certification process is completed, especially against heirs' claims in civil law and to identify and explain the legal consequences arising from an uncertified land sale and purchase agreement on the legal protection of buyers from heirs' claims. The method used is the normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study are that 1. Legal protection for buyers of uncertified land, in the context of civil law, can refer to several articles of the Civil Code. Articles 832 and 833 of the Civil Code emphasize that heirs inherit the rights and obligations of the testator, including obligations from agreements that have not been fulfilled. If the heirs are negligent in fulfilling these obligations, for example the certification process, the buyer can file a lawsuit for breach of contract based on Article 1243 of the Civil Code to claim compensation. 2. The legal consequences of an uncertified land sale and purchase agreement on the legal protection of buyers from heirs' claims are very vulnerable and high risk. An uncertified land sale and purchase agreement, especially if it is only a private agreement, does not provide a guarantee of legal ownership to the buyer. This opens up a gap for heirs to claim inheritance rights to the land, and the buyer has the potential to lose his rights to the land he has purchased. ABSTRAK Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum yang tersedia bagi pembeli tanah yang belum bersertifikat dalam situasi di mana penjual meninggal dunia sebelum proses sertifikasi selesai, khususnya terhadap tuntutan ahli waris dalam hukum perdata dan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat terhadap perlindungan hukum pembeli dari tuntutan ahli waris. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa 1. Perlindungan hukum pembeli tanah yang belum bersertifikat, dalam konteks hukum perdata, dapat merujuk pada beberapa pasal KUHPerdata. Pasal 832 dan 833 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris mewarisi hak dan kewajiban pewaris, termasuk kewajiban dari perjanjian yang belum terpenuhi. Jika ahli waris lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, misalnya proses sertifikasi, pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi. 2. Akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat terhadap perlindungan hukum pembeli dari tuntutan ahli waris adalah sangat rentan dan berisiko tinggi. Perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat, terutama jika hanya berupa perjanjian di bawah tangan, tidak memberikan jaminan kepemilikan yang sah kepada pembeli. Hal ini membuka celah bagi ahli waris untuk menuntut hak waris atas tanah tersebut, dan pembeli berpotensi besar kehilangan haknya atas tanah yang telah dibelinya.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Jual-Beli Tanah    
Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi Setiawati, Anisa Deny; Gisa Vitrana , Mokhamad
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4256

Abstract

The Board of Directors of BUMN Persero possesses extensive authority in the realm of business decision-making; however, it also faces the risk of criminalization should its decisions lead to financial losses for the state. This study is predicated upon the multitude of corruption cases that have implicated BUMN directors and the ambiguous demarcation between permissible business risks and criminal acts. Law No. 1 of 2025 has formally established the Business Judgment Rule as a protective measure for the Directors of BUMN Persero. The objective of this article is to analyze the extent to which the limitations of this principle are enforced within the context of criminal liability. The methodology employed in this research is normative juridical encompassing a qualitative analysis of legislation. The findings of this study suggest that the implementation of the Business Judgement Rule can safeguard directors, provided that it is executed with good faith, due diligence, and professional responsibility; however, such protection is nullified in instances of abuse of authority or legal transgressions. ABSTRAK Direksi BUMN Persero memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan bisnis, tapi juga rentan terhadap kriminalisasi jika keputusan yang diambil menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini didasarkan dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN dan belum jelasnya batasan antara risiko bisnis yang wajar dan tindak pidana. UU No 1 Tahun 2025 telah menetapkan prinsip Business Judgement Rule sebagai bentuk perlindungan bagi Direksi BUMN Persero. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana batasan prinsip tersebut diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum normatif dengan metode kualitatif terhadap perundang-undangan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan Business Judgement Rule dapat malindungi direksi selama dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab profeisonal, tapi tidak berlaku jika terjadi penyalah gunaan wewenang atau pelanggaran hukum Kata Kunci: BUMN; Pertanggungjawaban; Direksi; Business Judgment Rule; Korupsi.
Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik Sukadana, Dewa Ayu Putri
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4292

Abstract

This study focuses on the analysis of the legal implications of default in Indonesian civil law, both in terms of theory and judicial practice. The main objective of this study is to identify how the concept of default is understood normatively in the Civil Code and how it is applied in carrying out settlement practices through judicial institutions. Using normative legal research methods, this study examines various legal sources such as regulations, legal doctrines, and court decisions, as well as relevant current academic literature. The results of the study indicate that there is still a gap between the theoretical construction of default based on the principles of pacta sunt servanda and good faith, with real practices that often occur in matters of evidence, multiple interpretations of clauses, and the social context of the parties. In a number of court decisions, judges tend to apply a contextual and proportional approach in order to achieve substantive justice. Therefore, this study emphasizes the importance of harmonization between written legal norms and field practices to ensure effective legal protection for parties harmed by default. ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada analisis implikasi yuridis wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktik peradilan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana konsep wanprestasi dipahami secara normatif dalam KUHPerdata dan bagaimana penerapannya di dalam praktik penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, serta literatur akademik terkini yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konstruksi teoritis wanprestasi yang berlandaskan asas pacta sunt servanda dan itikad baik, dengan realitas praktik yang kerap kali dihadapkan pada persoalan pembuktian, multiinterpretasi klausul perjanjian, dan konteks sosial para pihak. Dalam sejumlah putusan pengadilan, hakim cenderung menerapkan pendekatan kontekstual dan proporsional guna mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma hukum tertulis dan praktik pengadilan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Kata Kunci: Wanprestas; Hukum Perdata; Perlindungan Hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Juni Vol. 13 No. 2 (2024): Desember Vol. 13 No. 1 (2024): Juni Vol. 12 No. 2 (2023): Desember Vol. 12 No. 1 (2023): Juni Vol. 11 No. 2 (2022): Desember Vol. 11 No. 1 (2022): Juni Vol. 10 No. 2 (2021): Desember Vol. 10 No. 1 (2021): Juni Vol. 9 No. 2 (2020): Desember Vol. 9 No. 1 (2020): Juni Vol 8, No 2 (2019): RECHTENS Vol. 8 No. 2 (2019): Desember Vol. 8 No. 1 (2019): Juni Vol. 7 No. 2 (2018): Desember Vol. 7 No. 1 (2018): Juni Vol. 6 No. 2 (2017): Desember Vol. 6 No. 1 (2017): Juni Vol. 5 No. 2 (2016): Desember Vol. 5 No. 1 (2016): Juni Vol. 4 No. 1 (2015): Juni Vol. 3 No. 2 (2014): Desember Vol. 3 No. 1 (2014): Juni Vol. 2 No. 2 (2013): Desember Vol. 2 No. 1 (2013): Juni More Issue